YLKI meminta pemerintah mengawasi dan mengatur tarif bagasi maskapai penerbangan. Ketua Pengurus Harian YLKI menganggap bagasi berbayar merupakan kenaikan tarif pesawat terselubung. Oleh karena itu, bagasi berbayar harus ditetapkan dalam standar harga yang jelas agar tidak melanggar tarif batas atas dan bawah. Seperti diberitakan sebelumnya, Lion Air sudah menghapus kebijakan bagasi cuma-cuma 20 kg, dan Wings Air sudah menghapus kebijakan bagasi cuma-cuma 10 kg. Sementara itu, Citilink juga akan mengumumkan penghapusan bagasi cuma-cuma untuk penerbangan domestik.

Industri perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Indonesia dinilai semakin matang meski terus mencari bentuk baru. Para pelaku terus berinovasi untuk melebarkan layanan di luar produk awal serta mencari sumber pendapatan baru. Bukalapak mengembangkan fitur Mitra Warung. Fitur ini bisa dipakai pemilik warung dagang tradisional untuk memesan barang dagangan, terhubung dengan penyedia pembiayaan ultramikro, dan melayani pembayaran aneka transaksi dengan teknologi finansial. Bukalapak akan membelanjakan Rp 1 triliun untuk memperkuat Mitra Warung.
Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca memandang, industri e-dagang Indonesia baru mulai tumbuh. Peluang pertumbuhan sektor ini masih besar. Sebab, kontribusi ritel daring terhadap transaksi keseluruhan ritel baru berkisar 3-5 persen.

Implementasi kebijakan pengampunan pajak telah berakhir pada 2017. Namun demikian, pemerintah masih menyisakan sejumlah persoalan terkait repatriasi. Pasalnya, dari komitmen Rp146,7 triliun dana yang direpatriasi, hanya Rp138 triliun yang telah direalisasikan. Pemerintah belum menyiapkan kebijakan apapun untuk menahan dana repatriasi hasil kebijakan Tax Amnesty tersebut. Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk menarik minaat pemilik dana repatriasi agar tetap menaruh duitnya di dalam negeri. Perlakuan khusus atau special treatment, misalnya dengan memberikan penawaran melalui insentif atau kebijakan perpajakan lainnya justru akan cukup efektif menahan dana repatriasi keluar.

Harga crude palm oil (CPO) melemah seiring dengan cadangan stok minyak kelapa sawit Malaysia pada Desember 2018 yang meningkat melampaui ekspektasi pasar. Penurunan harga CPO juga diakibatkan oleh melambatnya tingkat inflasi China dan sentimen terbukanya kembali keran impor pertanian dari China untuk AS. Pasar sawit pada 2019 masih akan terbelenggu akibat kampanye hitam CPO di Uni Eropa yang membuat pasar global resah.

Persaingan bisnis online to offline bakal semakin ketat. Setelah Tokopedia mengumumkan segmen tersebut sebagai fokus perusahaan, Bukalapak berkomitmen menggelontorkan Rp1 Triliun untuk memacu perkembangan mitra Bukalapak. Hingga 2018, Bukalapak sukses merangkul lebih dari 4 juta pelapak dan 50 juta pengguna di seluruh Indonesia. Bukalapak mulai mengembangkan bisnisnya untuk menggarap pasar besar yang belum tersentuh dengan menghadirkan Mitra Bukalapak yaitu platform yang menggandeng warung dan pelaku usaha kecil menengah lain untuk bekerja sama dengan Bukalapak. Mitra Bukalapak telah memberdayakan lebih dari 500.000 warung dari 700.000 pelaku usaha mandiri di seluruh Indonesia. Sedangkan Tokopedia memberikan label bisnis berupa infrastructure-as-a-service yang menjadi penyedia teknologi bagi pelaku usaha daring dan luring. Tokopedia uga memperoleh dana senilai US$1,1 miliar dari sekelompok investor yang dipimpin oleh Softbank Vision Fund dan Alibaba Group.

Pengenaan pajak bagi dana panas dilakukan untuk mengendalikan aliran dana panas di portofolio pasar keuangan. Skema yang digunakan mirip dengan tobin tax, yaitu pengenaan pajak atas pembelian valuta asing. Kendati demikian, perlu ada kajian mendalam terutama bentuk modal seperti apa yang semestinya dikenakan pajak, agar lebih efektif meredam gejolak.
Direktur Eksekutif Center For Indonesia Tax Analysis(CITA) Yustinus Prastowo menilai saat ini skema tobin tax sulit untuk diterapkan di Indonesia karena pasar keuangan dalam negeri masih didominasi oleh investor asing. Oleh karena itu, Yustinus berpendapat pemerintah lebih cocok menerapkan skema reverse tobin tax. Tujuannya, menahan modal investasi tetap di dalam negeri untuk jangka waktu sepanjang mungkin.

Komite Pengawas Perpajakan mencatat, jumlah pengaduan masyarakat terus mengalami penurunan sejak 2016 hingga 2018. Jumlah pengaduan pada 2018 hanya 60 pengaduan, turun dibandingkan 2017 (77 pengaduan) dan 2016 (114 pengaduan).
Dari pengaduan yang ada, Komite Pengawas Perpajakan dapat melakukan mediasi, karena kepentingan pajak antara negara dan masyarakat berbeda. Sejak 2016 hingga 2018 terdapat delapan mediasi yang dilakukan. Hasilnya adalah penerbitan aturan mengenai PBB Migas tahap eksplorasi, penyempurnaan PMK tentang penghentian penyidikan, pencabutan PerDirjen tentang kewajiban penyampaian bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga dan deposito. Selain itu ada juga penyederhanaan penerbitan SKB PPh Pasal 22 dan PPN Impor, serta pengembalian pembayaran pajak berganda.

Ditjen Minerba Kementerian ESDM memperkirakan investasi sepanjang tahun ini tidak jauh berbeda dari target tahun lalu US$ 6,2 miliar. Alasannya, belum ada eksplorasi baru bernilai besar tahun ini. Dengan demikian, pola investasi masih sama seperti tahun sebelumnya yang mengandalkan replacement dari belanja modal atau capital expenditure (capex) perusahaan.
Investasi minerba pada tahun ini bisa saja melonjak jika lelang wilayah tambang berhasil diselesaikan dan perusahaan bisa menggelar eksplorasi baru. Tahun ini, pemerintah akan melanjutkan lelang empat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang belum laku tahun lalu. Selain itu, pengembangan dua fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) bisa tuntas tahun ini.

Jumlah tersebut meningkat dibanding Desember 2017 sebesar Rp 2,56 triliun. Deputi Direktur Pengaturan , Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK mengatakan jumlah peminjam sekitar 4 juta, artinya masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran fintech. Ia berharap peningkatan jumlah pinjaman tersebut dapat membantu masyarakat kecil serta pelaku UMKM.
Kehadiran fintech sempat menjadi sorotan karena banyak pelaku bisnis ini tidak tercatat di OJK. Sepanjang 2018, Kemkominfo telah memblokir 738 fintech ilegal yang terdiri dari 211 situs web dan 527 aplikasi Google Play.

Kementerian keuangan China dikabarkan akan mengusulkan target defisit fiskal tahunan 2019 sebesar 2,8% dari PDB atau lebih tinggi dari target tahun lalu sebesar 2,6%. Beberapa langkah dalam mendukung ekonomi antara lain mempercepat proyek-proyek infrastruktur, pemotongan aturan minimum pencadangan bank dan diskon pajak.