Insentif Pajak Super Efektif Akhir 2018
Administrator
28 Nov 2018 Kontan
Pemerintah terus menggodok berbagai jenis insentif perpajakan untuk menarik investasi di dalam negeri. Salah satunya super deduction tax khususnya ditargetkan efektif berlaku akhir 2018. Namun menurut kepala BKF super deduction tax memerlukan waktu yang cukup lama karena aturanya baru berupa PP.
Gojek Milik Pemodal Lokal & Global
Administrator
28 Nov 2018 Kontan
Inilah daftar pengurus dan pemilik saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menurut versi Momentum Works. Pemegang saham : Gamvest PTE (singapura) - terbesar 8,82%; Kohlberg kravis robert (KKR) & Co 7,14% ; Sequoia Capital India 6,88% ; Nadiem Makarim 4,81% ; Kevin Aluwi; Andre Sulistyo; dan Antoine de Carbonnel. Dewan Komisaris Gojek : Nadiem Makarim, Jeffrey Perlman, George Raymond Zage III, Hotak Chow, Kusumo Martanto, Zhaohui (Jeffry) Li,Pandu Patria Sjahrir, Pradyumma agrawal, Prijono Sugiarto. Dewan Direksi Gojek : Nadim Makarim, Andre Soelistiyo, Antoine de Carbonnel, Kevin Aluwi, Hans Patuwo, Monica Lynn Mulyanto, Thomas Kristian Husted.
BKF : 2019 Tidak Ada Pajak Baru
Administrator
27 Nov 2018 Investor Daily
Menurut Kepala BKF, Pemerintah tidak akan mengeluarkan jenis pajak baru untuk mendongkrak penerimaan perpajakan 2019, tetapi akan meningkatkan kepatuhan (compliance) membayar dari wajib pajak. Pemrintah akan memberikan insentif pajak pada para pelaku usaha, salah satunya penghapusan PPN atas penyerahan JKP sewa alat angkutan udara serta insentif PPh yang tertuang pada kebijakan ekonomi XVI.
Pengutan ekspor CPO dihapus Sementara
Administrator
27 Nov 2018 Investor Daily
Pemerintah memutuskan untuk menghapus smentara tarif pungutan ekspor hingga nol dollar AS atas produk minyak sawit mentah (crude palm oil) dan produk turunanya sebagai antisipasi penurunan harga CPO di pasar internasional. Namun pungutan akan diberlakukan kembali jika harga CPO sudah bergerak naik mencapai US$ 500 per ton.
BPS Garap Data Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
Administrator
27 Nov 2018 Investor Daily
BPS akan menggarap data ekonomi kreatif dan pariwisata pada awal 2019. Kedua sektor tersebut dinilai pemerintah memiliki potensi yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kadin Bahas Kebijakan Revisi DNI
Administrator
27 Nov 2018 Republika
menurut Ketua Kadin Indonesia kebijakan yang baru dikeluarkan menimbulkan pandangan negatif karena bisa menggerus bidang usaha yang selama ini digeluti oleh sektor UMKM.
Perluasan Tax Holiday Molor dari Target
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35 Tahun 2018 yang selama ini mengatur tentang pemberian insentif belum juga diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
Revisi tertunda, Saatnya Menjejalkan usulan Baru
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
Apindo menolak dengan tegas poin krusial terkait wacana pemisahan DJP dari tubuh Kemenkeu karena lembaga ini sudah independen dan yang sudah0sudah justru dipolitisasi serta menjadi overpower. Ketua Apindo juga menambahkan penundaan pembahasan RUU KUP juga memberikan ruang buat pemerintah untuk meninjau kembali terkait isu perang dagang sehingga pemerintah bisa mengkonsep UU yang lebih pro dunia. Wakil ketua Komite Kadin menambahkan penundaan pembahasan sejumlah UU perpajakan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk menjajaki isu perpajakan ekonomi digital.
Fintech segera Pakai Rekening Dana Nasabah
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
OJK sedang mempertimbangkan ketentuan rekening dana nasabah bagi pelaku bisnis fintech. Pelaku usaha diminta untuk segera menyiapkan infrastruktur RDN ini. Ketua eksekutif marketplace lending asosiasi fintech indonesia mengatakan penggunaan RDN akan mempermudah proses transaksi keuangan melalui jaringan internet. Penggunaan RDN bertujuan untuk menyempurnakan layanan escrow account (rekening penampung sementara yang digunakan untuk menyimpan dana dari investor fintech-dana escrow account cuma bisa menginap 2 hari) atau virtual account.
Lagi, Pengembang dapat Insentif Baru
Administrator
27 Nov 2018 Kontan
Lewat Perdirjen Nomor PER-26/PJ/2018 yang diterbitkan pasa 22 November 2018, DJP sederhanakan administrasi bukti pemenuhan setoran PPh bagi para pengembang