Republik Rakyat Cina (RRC) menjadi negara tujuan ekspor buah manggis terbesar bagi Kabupaten Bogor. Terhitung sejak November 2018 hingga awal Maret 2019, ekspor manggis ke Cina mencapai 1.039 ton. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Kabupateb Bogor, Siti Nurianty mengungkapkan saat ini ada sekitar 30% hingga 40% dari produksi manggis Kabupaten Bogor yang menyumbang total kuota ekspor manggis dari Indonesia ke Cina. Siti menambahkan, hingga kini DTPH bekerjasama dengan PT Mahkota Manggis Sejati sebagai pelaksana ekspor bagi komoditas manggis.

Sektor niaga daring di Indonesia terus berkembang. Beberapa perusahaan bahkan naik kelas menjadi unicorn atau perusahaan bervaluasi 1 miliar dolar AS. Namun, tidak semua mampu bertahan dalam persaingan. Menurut ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho, perusahaan daring butuh inovasi yang kuat dalam memanfaatkan modal. Tokopedia dan Bukalapak mampu menjadi unicorn kerena mengarah menjadi aplikasi super (tidak hanya menjual barang, tapi juga mengintegrasikan jasa). Sebaliknya beberapa perusahaan daring justru meredup seperti Qlapa dan MatahariMall karena hanya mampu mengubah konsep toko luring menjadi daring.
Niaga daring yang menjual produk kerajinan lokal Qlapa mengumumkan penutupanya pada Senin, 4 Maret 2019. Perusahaan yang telah beroprasi selama 4 tahun tersebut gulung tikar meski meraih sejumlah penghargaan.

Maskapai berbiaya hemat (LCC) PT AirAsia Indonesia Tbk akhirnya menarik seluruh penjualan tiket pesawat melalui kanal Traveloka. Maskapai tersebut meminta calon penumpang membeli tiket melalui laman resmi atau aplikasi ponsel AirAsia. Hal tersebut disampaikan AirAsia merespons hilangnya penjualan tiket AirAsia di Traveloka beberapa waktu lalu.
Direktur Utama AirAsia Indonesia, Dendy Kurniawan mengatakan bahwa tiket AirAsia hilang dari Traveloka pada 14 hingga 17 Februari 2019 dan kedua kalinya pada 2 Maret 2019.Traveloka menyayangkan sikap AirAsia tersebut karena Traveloka sangat memprioritaskan kerjasama yang berkelanjutan.

Praktik distribusi tabung gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang tidak tepat sasaran ternyata masih berlangsung hingga kini. untuk itu, pemerintah harus segera menata kembali tata niaga produk yang kerap disebut 'gas melon' tersebut. Di tengah kebutuhan akan gas tabung sangat besar, masyarakat yang berstatus tidak berhak pun menginginkan elpiji 3 kg. Banyak orang yang berebut tabung lpg 3 kg yang dijual murah karena bersubsidi. Bahkan, praktik membeli 'gas melon' secara komersial sangat mudah dilakukan. Siapa pun bisa membelinya. Jumlah pemesanan pun bisa mencapai ratusan tabung sekali order. Padahal seharusnya sesuai Peraturan Presiden No.104/2017 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebenarnya telah disebutkan bahwa produk itu hanya bagi rumah tangga dan usaha mikro. Selama ini belum ada batasan yang jelas mengenai pihak yang berhak dan yang tidak berhak menggunakan LPG 3 kg. Hal ini menyebabkan kuota LPG terus meningkat dan subsidi terus membengkak. Selain itu, distribusi 'gas melon' masih menggunakan skema terbuka. Hal itu menyebabkan penyalur atau agen cenderung kebingungan dalam mengidentifikasi kriteria pembelinya. Untuk itu, pemerintah harus memperbarui basis data masyarakat maupun usaha mikro yang berhak menerima bantuan.

Kontribusi penerimaan pajak wajib pajak badan dalam kurun 3 tahun terakhir makin meningkat. Namun, data Ditjen Pajak menunjukkan, rata-rata kepatuhan formal wajib pajak korporasi selama 5 tahun belakangan hanya 57,2% atau masih di bawah 60%. Di satu sisi, peran penerimaan PPh badan dalam kurun 3 tahun belakangan ke penerimaan pajak terus mengalami kenaikan. Turunnya penyampaian SPT WP badan tidak secara otomatis mengindikasikan rendahnya kepatuhan WP korporasi. Sturktur WP Badan cukup unik, sebab di dalamnya tidak hanya disusun oleh badan dalam pengertian Perseroan Terbatas atau korporasi besar. Salah satu komposisi di dalamnya yang cukup besar adalah CV dan Yayasan. Keberadaan CV menjadi masalah terbesar dalam kepatuhan WP badan.

Pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dan PPh 22 impor hot roled plate bahan baku kapal seiring dengan keluhan dari para pelaku usaha galangan kapal di kepulauan Batam guna mendongkrak daya saing industri tersebut. Pasalnya, kapal yang dibuat di negara lain masuk ke Indonesia tidak dikenakan BMAD dan PPh 22 impor tersebut. Kapal buatan Batam dianggap termasuk salah satu barang yang dikenakan PPh 22 karena banyak materinya yang didatangkan lewat impor, sehingga berimbas kepada harga kapal buatan Batam menjadi lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain sehingga menjadi tidak kompetitif lagi di pasaran.

Transaksi dagang secara elektronik di Indonesia ditaksir berpotensi meningkat dari US$12,2 miliar pada 2018 menjadi US$53 miliar pada 2025. Ekonomi digital yang terus berkembang ikut memikat perusahaan logistik untuk mencicipi kue e-Commerce. Merujuk riset Google Temasek, jaringan logistik menjadi salah satu ujung tombak untuk menangani peningkatan pengiriman barang yang dibeli lewat e-Commerce. Dalam 3 tahun saja, volume pengiriman barang e-Commerce di Asia Tenggara diestimasi meningkat dari 800.000 paket per hari pada 2015 menjadi 3 juta paket per hari pada tahun 2018. Sejumlah emiten transportasi dan logistik pun menyiapkan strategi untuk menangkap peluang dari melesatnya frekuensi kirim-mengirim barang yang dibeli secara digital. Mereka ialah PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX), PT Dewata Freight International Tbk. (DEAL), dan PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA). Kehadiran dagang-el memberikan keuntungan bisnis bagi penyedia dagang-el dan penyedia jasa logistik. Prospek bisnis logistik pada tahun ini diprediksi akan sangat baik seiring dengan berkembangnya bisnis dagang-el.

Sejumlah perusahaan teknologi finansial peer to peer (P2P) lending menyasar peminjam di kelas pengusaha mikro mengingat gap kredit saha di segmen ini masih cukup lebar. Guna menggaet nasabah di segmen tersebut, penyelenggara fokus emenrapkan sistem tanggung renteng. Salah satunya PT Seva Kreasi Digital (penyelenggara tekfin dengan nama platform Dana Laut), yang membidik para pelaku di segmen usaha mikro kecil dan menengah di sektor maritim, khususnya nelayan. Mekanisme yang digunakan yaitu sistem tanggung renteng. Pendekatan ini paling cocok untuk pengusaha pesisir. Jadi tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan untuk menjalankan usahanya. Mekanisme tanggung renteng ini dinilai lebih menguntungkan untuk menggaet nasabah di lini mikro, baik dari sisi peminjam maupun sisi pendana. Dari sisi peminjam, mereke terbantu ketika mengalami kesulitan membayar angsuran. Dari sisi pendana, lebih secure karena ketika ada peminjam mengalami kesulitan akan di-cover oleh anggota kelompoknya. Sistem ini menjadi mekanisme screening yang cukup efektif karena peminjam harus dapat rekomendasi dari anggota kelompoknya.

Perusahaan plat merah mempercepat integrasi layanan pembayaran LinkAja setelah sempat tertunda dari rencana semula awal bulan ini. Produk itu sendiri telah mendapat restu dari Bank Indonesia. Sistem pembayaran berbasis quick response code (QR Code), LinkAja, yang dibawah bendera PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) merupakan hasil sinergi enam perusahaan plat merah yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Pertamina, Jiwasraya, dan anak usaha Telkom, Telkomsel. Proses migrasi akan memerlukan waktu sekitar sebulan. Hal itu mengingat jumlah mesin pembayaran yang mencapai puluhan juta dan tersebar luas hingga ke pelosok daerah. Secara teknis, Finarya akan merancang maksimal saldo yang bisa ditampung di dalam LinkAja sebesar Rp10 juta untuk pengguna premium dan maksimal Rp1juta untuk pengguna yang tidak terregistrasi. Dari segi legalitas, Bank Indonesia telah memberikan lampu hijau kepada LinkAja.

Astra dan Go-Jek kembali memperkuat kolaborasi mereka untuk mengembangkan pemanfaatan ekonomi digital. Kini, publik pun bertanya-tanya, apa yang akan dipersiapkan kedua korporasi kakap tersebut untuk menjalani langkah selanjutnya? Astra masih belum merumuskan apa nama perusahaan patungan yang dibentuk oleh Astra dan Go-Jek. Namun, dalam kongsi tersebut, Astra memegang saham mayoritas. Untuk tahap awal, Astra akan menyediakan 3.000 kendaraan untuk disewakan, dengan pengelolaan operasional yang didukung oleh Astra FMS(Fleet Management System) di area jabodetabek. Astra mengumumkan partisipasinya dalam tahap pertama pendanaan seri F Go-Jek dengan investasi senilai US$100 juta. Investasi Astra dengan Go-Jek di perusahaan patungan tersebut mencerminkan komitmen perseroan untuk berkontribusi lebih jauh di pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.