Pebisnis kelapa sawit menyiapkan amunisi untuk melawan tuduhan deforestasi dan penggunaan lahan lain secara tidak langsung untuk perkebunan kelapa sawit dari Uni Eropa yang tertuang dalam Renewable Energy Directive II (RED II). Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengumpulkan peneliti sekaligus akademisi untuk melawan tuduhan Uni Eropa. DMSI akan aktif dalam melawan tuduhan penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) oleh Uni Eropa. DMSI menilai bahwa tuduhan deforestasi dan penggunaan lahan lain secara tidak langsung untuk perkebunan kelapa sawit oleh Uni Eropa tidak tepat. Tuduhan kelapa sawit sebagai penyumbang emisi karbon tinggi juga dirasa tidak tepat. Indonesia telah mempunyai aturan yang jelas mengenai praktik-praktik perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, yaitu melalui sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Kementerian Pertanian khawatir program penanaman kembali kebun sawit terganggu sehubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk menurunkan pungutan ekspor bagi produk minyak kelapa sawit mentah atawa crude palm oil (CPO). Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban pengusaha kelapa sawit yang tengah menghadapi penurunan harga komoditas ini di pasar global. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan aturan penurunan tarif yang ada di Peraturan Menteri Keuangan No.152/2018 tentang Perubahan Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan dikeluarkan. Rencana tarif 0% ini mulai menuai pro dan kontra. Hal ini membuat kekhawatiran Kementerian Pertanian bahwa penurunan tarif membuat dana yang dihimpun oleh BPDPKS berkurang. Karena berkurang bisa mengganggu rencan kerja 2019 yakni peremajaan kebun sawit seluas 200.000 hektare.

PT Bukit Asam membutuhkan dana sekitar US$1,2 miliar untuk membangun pabrik hilirisasi batubara sekaligus kawasan zona ekonomi. Perusahaan ini tengah mencari pendanaan untuk membantu pembiayaan proyek ini. Melalui teknologi gasifikasi, batubara kalori rendah akan diubah menjadi produk akhir yang bernilai tinggi. Teknologi ini akan mengkonversi batu bara muda jadi syngas untuk kemudian diproses jadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Selain itu, syngas juga diolah jadi urea sebagai pupuk dan polipropilena sebagai bahan baku plastik.Dengan hilirisasi batubara lewat proses gasifikasi tersebut, pemerintah berharap bisa menghemat pengeluaran devisa secara signifikan.

Pelonggaran insentif perpajakan tax holiday yang berlangsung sejak tahun lalu, mulai membuahkan hasil menarik minat investor. Bahkan, investor juga mulai mengajukan tax holiday menggunakan sistem aplikasi yang sudah tersedia di sistem online single submission (OSS) sejak 25 Februari 2019. Sebelum fitur tax holiday tersedia di OSS, ada delapan perusahaan yang tertarik mendapatkan insentif libur pajak penghasilan. Mereka terdiri dari dua Penanaman Modal Dalam Negeri dan 6 Penanaman Modal Asing dengan total rencana investasi sebesar Rp45 triliun. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, hingga saat ini sudah terdapat 12 wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tax holiday dengan nilai investasi Rp 210,8 triliun.

Perusahaan multifinance mulai tertarik dengan kehadiran financial technology (fintech) di industri keungan yang kian masif. Alih-alih bersaing, multifinancememilih menggandeng fintech menjalankan bisnis bersama. Kerjasama multifinance dengan fintech berpotensi besar menguntungkan masing-masing pelaku bisnis. Multifinance mulai mengguyur fintech dengan kredit. Mereka menyasar kredit multiguna dan kredit modal usaha. Kerjasama ini dapat memangkas biaya operasional multifinance, karena tidak mendirikan kantor cabang baru untuk memperluas usaha. Melalui fintech, pelayanan pinjaman multifinance bisa diakses oleh banyak orang di berbagai tempat. Otoritas Jasa Keuangan sudah memberikan lampu hijau kolaborasi kedua pemain ini. Bentuk kolaborasi bisa pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (,em>joint financing).

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Otoritas Jasa Keuangan menegaskan, investasi asing pada perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) yang kemudian berkembang menjadi unicorn, yakni Bukalapak, Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia memberikan dampak positif keuntungan bagi negara Indonesia. Menurut Menkominfo, ketika investasi masuk mendanai unicorn yang diuntungkan secara langsung adalah masyarakat Indonesia karena membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu pula, unicorn telah menjadi ujung tombak menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut data BKPM, sejak tiga tahun lalu dan hingga kini, suntikan dana asing senilai US$ 2-2,5 miliar masuk ke sektor e-commerce atau digital economy. Dampak lainya adalah arus modal yang masuk ke unicorn akan bertahan sebab bisnis modelnya berbeda, tidak seperti deposito bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik.

PT Bukit Asam Tbk bersama Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Chandra Asri Petrochemical menandatangani perjanjian kerjasama hilirisasi batubara kalori rendah. Menteri ESDM Ignatius Jonan meminta direksi Bukit Asam, Pertamina dan Pupuk Indonesia tak ragu-ragu dalam mengembangkan industri hilir batubara, impor elpiji dapat dikurangi karena dapat digantikan oleh bahan bakar alternatif yakni dimethyl ether (DME). Hilirisasi batubara yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk melalui kerjasama dengan pertamina untuk memproduksi DME, PT Pupuk Indonesia untuk menghasilkan pupuk urea dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk untuk memproduksi polypropylene.
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin menjelaskan, produk yang akan dihasilkan dalam hilirisasi batubara tersebut berupa 500.000 ton urea, 400.000 ton DME, dan 450.000 ton polypropylene. Arviyan menambahkan investasi untuk membangun pabrik gasifikasi mencapai 1,2 miliar dollar AS.Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengungkapkan, teknologi gasifikasi batubara memungkinkan konversi batubara kalori rendah menjadi syngas yang selanjutnya diproses menjadi DME, urea, dan polypropylene.

Keputusan bersama anggota Council of Palm Oil Producing Countries untuk melawan kampanye negatif dari Uni Eropa diyakini akan membawa angin segar bagi perbaikan harga crude palm oil dalam jangka panjang. Malaysia dan Indonesia sepakat segera menemui otoritas Uni Eropa untuk menyuarakan perlawanan terhadap kampanye negatif minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Selain Kolombia, Thailand dan Pantai Gading akan menyusul menjadi negara anggota CPOPC. Sebelumnhya, perlawanan terhadap kampanye negatif UE dilakukan secara bileteral oleh masing-masing negara. CPOPC akan mendekati PBB dengan mengusung kampanye positif tentang CPO seklaigus menggandeng organisasi di bawah PBB seperti United Nations Environment Programme (UNEP) dan Food and Agricultural Organization (FAO).

Bagi Indonesia, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan komoditas yang amat penting. Tidak hanya menjadi tumpuan ekspor nonmigas untuk meraih devisa, tetapi juga telah menjadi bagian dari urat nadi dan penggerak ekonomi di daerah penghasil sawit, seperti Sumatra dan Kalimantan. Meski permintaan dunia sangat besar, ekspor CPO dan produk turunannya menghadapi banyak hambatan di sejumlah ngera. India, misalnya menerapkan hambatan impor CPO dengan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi hingga 44% dan 54% untuk produk turunannya. Amerika Serikat memperkecil keran impor biodiesel dengan memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD). India dan Amerika Serikat menggunakan instrumen tarif yang diatur oleh WTO. Uni Eropa menggunakan cara yang berbeda yaitu dengan kampanye negatif untuk menahan penetrasi produk CPO dan biodiesel. Salah satu kampanye negatif yang gencar dilakukan oleh Uni Eropa adalah tuduhan bahwa perkebunan sawit menjadi biang penyebab deforestasi, banyak terjadi pelanggaran HAM, hingga tuduhan adanya pekerja anak di perkebunan sawit. Bagaimanapun, cara-cara tidak fair yang dilakukan oleh Uni Eropa tidak saja merugikan Indonesia sebagai eksportir CPO dan turunannya, tetapi juga mencederai asas dan prinsip dasar perdagangan bebas berkeadilan yang dibangun melalui WTO.

Penetrasi industri air minum dalam kemasan atau AMDK ke pasar ekspor terus bergeliat. Salah satunya terlihat dari surplus neraca dagang di sektor tersebut yang terus meningkat. Bahkan, surplus epanjang tahun 2018 mencapai US$16,48 juta. Berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), terdapat 500 perusahaan AMDK, di mana 90% diantaranya merupakan industri kecil dan menengah.