Credit Suisse melalui GlobalWalth Report 2018 memasukkan 742 orang Indonesia dalam kategori High Net Worth Individuals (HNWI) dengan kekayaan lebih dari US$50 juta. Jika diperinci, 424 orang Indonesia memiliki kekayaan sebesar US$50 juta-US$100 juta, 274 memilki kekayaan sebanyak US$100 juta-US$500 juta, dan 44 orang memiliki kekayaan lebih dari US$500 juta. Persoalannya, dengan jumlah kekayaan yang begitu fantastis, kontribusi kelompok superkaya ke negara melalui pajak masih sangat minim. Pada tahun 2018, kontribusi mereka jika dilihat dari realisasi PPh OP kurang dari 1% dari total penerimaan. Jika dibandingkan dengan Singapura, kontribusi orang-orang kaya bisa mencapai 11,43% dari total penerimaan pajak setahun. Sebagian kalangan berpendapat tingkat kepatuhan yang rendah dan masih adanya celah utnuk menghindar dari kewajiban perpajakan menjadi bianh keladi rendahnya kontribusi kelompok tersebut kepada negara. Akan tetapi, bagi pemerintah, rendahnya kontribusi kelompok super kaya tak melulu soal kepatuha. Mekanisme tarif final yang dikenakan ke sumber-sumber pendapatan utama kelompok tersebut misalnya PPh final bagi bunga deposito atau dividen, juga turut andil sebagai penyebab rendahnya setoran PPh OP. Dalam konteks PPh OP, penghasilan yang dikenakan final tidak akan dihitung sebagai bagian dari pendapatan keseluruhan kelompok tersebut sehingga pajak yang dipungut tidak merepresentasikan penghasilan WP sebenarnya. Celakanya, pengenaan PPh final tak hanya berhenti pada pendapatan yang bersifat pasif.Dalam tataran tertentu, kebijakan ini juga diterapkan ke sektor yang menjadi ladang cuan bagi kelompok superkaya, salah satunya sektor konstruksi dan properti. Menurut DDTC Darussalam, pengenaan PPh final untuk sektor-sektor yang memang tidak hard to tax seharusnya mengenakan skema tarif umum dan tidak seharusnya mengenakan skema PPh final. Apalagi PPh final merupakan bagian dari withholding tax yang seharusnya bersifat sementara dan tidak permanen. Sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengevaluasi lagi pengenaan PPh final untuk sektor properti dan diubah menjadi skema umum yang mencerminkan keadilan vertikal dan horizontal.

BKPM akan memperbarui layanan perizinan terintegrasi Online alias Online Single Submission (OSS) dengan teknologi yang lebih terkoneksi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan semakin terjalinnya sinkronisasi dan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemda tersebut semakin memudahkan proses perizinan investasi di Tanah Air sehingga pada ujungnya dapat mendongkrak realisasi investasi yang masuk. Data BKPM menunjukkan secara total realisasi investasi selama 2018 mencapai RP721,3 triliun. Investasi tersebut ditopang PMDN sebesar Rp328,6 triliun dan PMA sebesar Rp392,7 triliun. Investasi 2018 memang penuh tantangan.Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu, berimbas pada perlambatan investasi, selain karena beberapa hambatan dari faktor eksternal.

Sejak Januari hingga Februari tahun ini, harga minyak kelapa sawit (crude palm oil) terpantau 'meriang'. Terkadang harganya naik tetapi kemudian kembali turun. Selama periode itu pula, harga CPO belum terkabul merebut level tertingginya yang diraih pada 2017. Sebaliknya, pergerakan harga komoditas karet sejak awal tahun tampak terus merekah. Puncak kenaikan harga CPO saat itu didukung oleh sentimen positif adanya wacana pengembangan bahan bakar alternatif avtur dari CPO. Rencana itu cukup menggiurkan karena 60% dari produksi CPO akan digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Namun, setelah dilakukan uji coba hasilnya tidak sesuai. CPO tidak cocok digunakan untuk avtur. Bukan cuma itu, kampanye hitam pelarangan sawit dari Uni Eropa turut meredupkan pamor minyak sawit. UE mendiskriminasikan sawit dari minyak-minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak babi, dan minyak bunga-bungaan. Selain sentimen kampanye hitam, harga sawit juga terciprat perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.
Nasib berbeda dialami komoditas jagoan Indonesia lainnya, yaitu karet. Penguatan harga karet belakangan ini sepertinya tak lepas dari peran negara-negara produsenuntuk memulihkan. Baru-baru ini, Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) sepakat untuk mengurangi ekspor sebesar 300.000 ton. Upaya yang mereka putuskan, dapat berpengaruh pada pasar karet dunia.

Otoritas Jasa Keuangan bakal melakukan uji sensitivitas atas indikator-indikator rasio utama dan sekunder di perusahaan asuransi dalam rangka menghadirkan skema penilaian tingkat kesehatan baru. Selama ini otoritas menggunakan sejumlah parameter kuantitatif dalam mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Parameter itu antara lain rasio modal minimum berbasis risiko (MMBR) atau risk based capital (RBC), kecukupan persyaratan modal minimum atau minimum capital requirement dan rasio perimbangan investasi dengan liabilitas. Selain uji sensitivitas, OJK juga akan menajamkan parameter kualitatif dalam penilaian kualitas penerapan manajemen risiko yang tercakup dalam faktor profil risiko dan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). OJK juga dinilai perlu meningkakan pengendalian dan pengawasan seiring dengan rencana mengimplementasikan skema penilaian tingkat kesehatan baru di sektor jasa keuangan.

Kendati mengincar ceruk pasar serupa, perbankan dan perusahaan financial berbasis teknologi (tekfin) memiliki karakter yang berbeda. Industri perbankan cenderung disebut konvensional, sedangkan tekfin tampil dengan wajah milenial. Hal itu pun membuat perusahaan tekfin berhasil menjadi pemenang dalam pusat pertempuran digitalisasi layanan finansial saat ini, yaitu sistem pembayaran. Seperti diketahui belum banyak aturan dari regulator yang yang membatasi laju dari inovasi perusahaan rintisan yang menjamur dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini yang membuat tekfin bisa bergerak cepat dan bank jadi terkesan lambat. Ada kalanya bank menunggu lama untuk mendapatkan satu perizinan, sedangkan perusahaan tekfin bebas meluncurkan berbagai macam produk tanpa terbatas dengan perizinan. Semestinya kedua lembaga yang menawarkan jasa keuangan itu dapat bekerja sama. Inklusi keuangan dapat tumbuh lebih kencang apabila pemanfaatan data tekfin oleh perbankan dilakukan optimal. Pintu masuk kerja sama antara bank dan tekfin dapat melalui sistem pembayaran. Para bankir yakin bukan berarti kemasyhuran bank sebagai penyedia jasa sistem pembayaran akan tergerus oleh perusahaan tekfin pada masa depan. Kedua perbedaan yang dianggap sebagai keuntungan maupun kerugian, baik bagi bank dan tekfin akan saling mendekat dan menciptakan suatu titik keseimbangan baru.

Industri kuningan mulai mengilap setelah pemerintah melakukan pembatasan ekspor scrap yang menjadi bahan baku. Utlitas pabrikan diproyeksikan meningkat 100%. Sementara itu, perusahaan asing juga tertarik membangun pabrik. Ketua Umum Gabungan Industri Peleburan Kuningan Indonesia (Gipelki) Eric Wijaya mengatakan bahwa tahun ini industri kuningan akan bertumbuh dua kali lipat, terdongkrak oleh ketersediaan bahan baku setelah pemerintah membatasi ekspor scrap tembaga, perunggu, dan aluminium. Selain itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak saja membuat industri dalam negeri menggeliat tetapi juga membua perusahaan asing tertarik menanamkan modalnya karena adanya ketersediaan bahan baku. Pabrik peleburan kuningan asal Korea Selatan menyatakan tertarik mendirikan pabrik di Indonesia. Indonesia mengekspor scrap kuningan bahan baku ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, Jepang, dan Taiwan. Korea Selatan menyerap scrap bahan baku paling banyak. Berdasarkan data Gipelki, volume ekspor scrap kuningan bahan bakau pada 2018 mencapai 28.786 ton atau senilai Rp1,90 triliun, sedangkan ekspor tembaga sebesar 71.800 ton senilai Rp6 triliun. Eric meminta pemerintah agar mengenakan bea ekspor sebesar 30% untuk scrap kuningan dan ingot, dan mengenakan PPh 22 sebesar 10% untuk menghambat impor barang jadi yang bisa diproduksi dalam negeri.

Ekspor sejumlah komoditas nonmigas utama Indonesia, diperkirakan mengalami pertumbuhan pada tahun ini. Namun, sejumlah catatan mengiringi proyeksi positif tersebut. Adapun komoditas itu antara lain minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, kakao, kopi, karet dan produk dari karet, ikan dan hasil laut, kayu dan furnitur, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), kertas dan pulp, batu bara dan lignit, serta nikel. Berbagai peluang dan tantangan membayangi kinerja ekspor 10 komoditas andalan pada tahun ini. Sebagian besar dipicu oleh kondisi permintaan dan harga internasional yang fluktuatif akibat ketidakpastian arah perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Indonesia tidak bisa terus berharap pada peluang dari perang dagang Amerika Serikat dengan China tersebut untuk memacu ekspor. Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang dalam strategi memperbaiki kinerja ekspor nonmigas. Masing-masing industri harus punya roadmap yang jelas untuk jangka pendek dan jangka panjang, berikut exit stratey apabila pasar utama ekspor terganggu. Jika tidak selamanya kita akan tergantung pada kondisi di pasar global dan negara tujuan utama ekspor.

Persaingan layanan transaksi pembayaran lewat aplikasi kian sengit. Tawaran cashback dan diskon pada satu merchant dari dua aplikasi berbeda semakin mudah ditemukan. Aplikasi pembayaran yang mendominasi adalah PT Visionet Internasional lewat brand OVO dan Go-Pay milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Potensi bisnis transaksi pembayaran elektronik masih besar. BUMN juga tak mau kalah dan siap mengadang OVO dan Go-Pay dengan LinkAja.
Tren masyarakat menggunakan transaksi non tunai diyakini belum mengganggu bisnis berbasis kartu perbankan seperti kartu kredit. Kehadiran tekfin justru jadi peluang bagi perbankan berkolaborasi dan berkompetisi secara sehat. Aplikasi pembayaran OVO dan Go-Pay didominasi transaksi nilai kecil. Jadi aplikasi pembayaran itu lebih mengarah ke pengganti uang tunai.

Pemerintah menyadari sistem perizinan online single submission (OSS) banyak kekurangan. Karena itu saat ini tengah memperbarui Sistem OSS. Rencananya, OSS versi upgrade akan meluncru pekan depan. Pembaruan OSS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengatasi hambatan perizinan yang saat ini masih terjadi. Saat ini OSS belum bisa menghadirkan pelayanan perizinan investasi secara menyeluruh. Terutama pelayanan hingga tingkat daerah. Padahal, pelaksanaan investasi berada di daerah.

Miliarder Indonesia teratas adalah R. Budi Hartono dengan kekayaan US$ 18,6 Miliar yang berasal dari perbankan dan tembakau yang menduduki peringkat 54, disusul oleh saudaranya Michael Hartono di peringkat 56 dengan kekayaan US$ 18,5 miliar. Selanjutnya ada di urutan selanjutnya adalah bos Indorama Sri Prakash Lohia yang mencapai US$ 7,3 miliar dan menduduki peringkat 200. Lalu ada bos Mayapada-Tahir, Chairul Tanjung dari CT Corp, Prajogo Pangestu dari Barito Pacific, dan Mochtar Riadi dari Lippo Group.