Bank Indonesia menyetujui PT Fintek Karya Nusantara sebagai penyelenggara transfer dana atau pengelola uang elektronik LinkAja. Persetujuan BI tersebut dikeluarkan pada 21 Februari 2019. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan bahwa jumlah nasabah LinkAja cukup besar. Selain itu, konsumen atau pelanggan dari perusahaan BUMN lain seperti Pertamina, Kereta Api Indonesia dan Garuda Indonesia juga dapat mengakses LinkAja.
Berdasarkan laman Bank Indonesia, sebanyak 173.825 juta uang elektronik beredar di Indonesia per Januari 2019. Pada Januari 2019 terjadi 274.687 juta transaksi menggunakan uang elektronik dengan nilai Rp 5.817 triliun. Untuk itu, menurut Gatot strategi pemasaran LinkAja harus menarik pelanggan karena potensi pasar yang sangat besar.

Indonesia, Thailand dan Malaysia sepakat meningkatkan serapan karet alam di dalam negeri. Indonesia menyusun strategi untuk menggenjot serapan karet di dalam negeri. Industri nasional yang menggunakan karet alam didorong mendongkrak penyerapan karet.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, PUPR berkomitmen menggunakan karet alam sebagai campuran aspal. Tahun ini, Kementerian PUPR berencana menggunakan aspal karet untuk jalan sepanjang 96,66 km dengan kebutuhan karet aspal sebanyak 2.542,2 ton.
Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk meningkatkan nilai tambah karet. Di palembang ada perusahaan yang mulai mengembangkan pemanfaatan karet sebagai material untuk pegangan alat kesehatan seperti di kursi roda. Pelaku industri kecil dan menengah juga didorong memanfaatkan karet sebagai bahan baku pembuatan karet gelang, selang air, komponen kendaraan bermotor dan material bangunan (seperti ubin luar ruangan berbahan karet).

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengklaim jumlah start-up Indonesia merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah mereka akan terus membesar karena Indonesia ditopang pasar yang sangat potensial dengan populasi 265 juta orang, atau 65% dari penduduk di kawasan Asean. Empar start-up sudah menjadi unicorn (perusahaan rintisan dengan nilai valuasi aset minimal US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun) yakni Bukalapak, Tokopedia, Gojek dan Traveloka. Sampai Desember 2018, start-up yang aktif di Tanah Air telah mencapai 992 perusahaan. Start-up ini diyakini dapat mencapai 1.000 di awal tahun 2019.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan DJP telah menerima dan mengolah data harta WNI dari 65 negara dan telah mengirimkan data WNA di Indonesia ke 54 negara dengan Automatic Exchange of Information. DJP saat ini dalam proses pengolahan dan validasi data.

DJP masih mengolah data hasil Automatic Exchange of Information mencakup data keuangan WNI di 65 negara. Negara-negara yang mengirimkan data antara lain Singapura, Hong Kong, China, dan Australia. Tak hanya itu, negara-negara tax haven seperti Bahama, Panama hingga Virgin Island juga mengirimkan data. Direktur P2Humas mengatakan data-data itu akan diolah terlebih dahulu untuk memastikan tidak salah sasaran. Direktur Core optimis data AEoI bisa mendukung DJP mengejar target penerimaan. Pasalnya, sebagian negara pemberi data ke Indonesia adalah negara yang selama ini jadi tujuan penyimpanan aset orang kaya Indonesia.

Presiden Trump mengumumkan penundaan tarif impor bagi barang-barang asal China pada China (24/2). Langkah itu seiring hasil perundingan dagang yang produktif antar kedua negara. Dikutip Reuters, pernyataan ini adalah pertanda jelas bahwa China dan AS akan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang. Melalui twitter-nya, Trump mengatakan akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Ini memberikan harapan positif untuk stabilitas hubungan bilateral dan pembangunan ekonomi global.

Perdana Menteri Theresa May menunda pemungutan suara di parlemen atas kesepakatan Brexit-nya hingga 12 Maret. Jika tak ada kesepakatan juga, Inggris kemungkinan besar harus memperpanjang masa pertimbangan Brexit. May perlu menemukan cara untuk meredakan kekhawatiran Inggris atas backstop Irlandia Utara, terkait kebijakan perbatasan masing-masing provinsi Inggris di Irlandia Utara dan sebaliknya Irlandia sebagai anggota Unit Eropa.

Permintaan konsumen terhadap mobil bekas masih melaju pada tahun ini. Pilihan masyarakat untuk menggunakan mobil bekas tak terlepas dari pertimbangan harga. Hal ini lantaran tidak sedikit mobil baru yang mengalami kenaikan harga. Salah satu pendorong meningkatnya penjualan mobil bekas tahun ini adalah gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Pertumbuhan setoran pajak orang kaya-dilihat dari realisasi penerimaan PPh orang pribadi- melambat pada awal tahun ini. Kontribusi dari segmen ini terhadap total penerimaan pajak masih kecil. Realisasi per Januari 2019 tercatat Rp340 miliar atau hanya tumbu 19,33% secara tahunan atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2018 sebesar 33,18%. Kontribusi terhadap penerimaan hanya sebesar 0,4% terhadap total penerimaan pajak sebesar Rp79,7 triliun. Menurut Yustinus, bahwa potensi penerimaan pajak dari orang-orang kaya sangat besar. Namun, potensi ini tidak dapat dimaksimalkan karena kepatuhan membayar pajak yang rendah. Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh DJP. Pertama, apakah kapasitas administrasi sudah mampu secara efektif menjangkau, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengeksekusi. Kedua, apakah seara sosiopolitik struktur pajak yang bercorak paternalitstis, hierarkis, dan patronage memberikan pengaruh terhadap masalah kepatuhan tersebut.

Minat belanja online masyarakat yang sangat tinggi mulai berimbas pada kinerja penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impr (PDRI) dari barang kiriman. Pasalnya barang yang dibeli melalui platform marketplace sebagian besar didatangkan langsung dari luar negeri. DJBC mencatat realisasi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dari barang kiriman sampai dengan 10 Februari 2019 tercatat mencapai RP127,17 miliar. Dengan tren belanja online saat ini, potensi penerimaan dari bea masuk dan PDRI cukup tinggi. Perbaikan penerimaan ini juga merupakan implikasi dari kebijakan baru yaitu PMK-112/PMK.04/2018. Ada dua isu pelaksanaan kebijakan itu. Pertama, mengatur mengenai deminimis value yang diturunkan dari US$100 menjadi US$75. Hal ini untuk menciptakan kesetaraan antara bisnis e-commerce dan konvensional. Kedua, praktik kecurangan splitting dapat ditekan. Barang-barang yang sebelumnya tidak dikenakan bea masuk, bisa dideteksi dan memenuhi kewajiban baik dari aspek kepabeanan maupun pajak.