PT Bukit Asam Tbk bersama Pertamina, Pupuk Indonesia, dan Chandra Asri Petrochemical menandatangani perjanjian kerjasama hilirisasi batubara kalori rendah. Menteri ESDM Ignatius Jonan meminta direksi Bukit Asam, Pertamina dan Pupuk Indonesia tak ragu-ragu dalam mengembangkan industri hilir batubara, impor elpiji dapat dikurangi karena dapat digantikan oleh bahan bakar alternatif yakni dimethyl ether (DME). Hilirisasi batubara yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk melalui kerjasama dengan pertamina untuk memproduksi DME, PT Pupuk Indonesia untuk menghasilkan pupuk urea dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk untuk memproduksi polypropylene.
Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin menjelaskan, produk yang akan dihasilkan dalam hilirisasi batubara tersebut berupa 500.000 ton urea, 400.000 ton DME, dan 450.000 ton polypropylene. Arviyan menambahkan investasi untuk membangun pabrik gasifikasi mencapai 1,2 miliar dollar AS.Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengungkapkan, teknologi gasifikasi batubara memungkinkan konversi batubara kalori rendah menjadi syngas yang selanjutnya diproses menjadi DME, urea, dan polypropylene.

Keputusan bersama anggota Council of Palm Oil Producing Countries untuk melawan kampanye negatif dari Uni Eropa diyakini akan membawa angin segar bagi perbaikan harga crude palm oil dalam jangka panjang. Malaysia dan Indonesia sepakat segera menemui otoritas Uni Eropa untuk menyuarakan perlawanan terhadap kampanye negatif minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Selain Kolombia, Thailand dan Pantai Gading akan menyusul menjadi negara anggota CPOPC. Sebelumnhya, perlawanan terhadap kampanye negatif UE dilakukan secara bileteral oleh masing-masing negara. CPOPC akan mendekati PBB dengan mengusung kampanye positif tentang CPO seklaigus menggandeng organisasi di bawah PBB seperti United Nations Environment Programme (UNEP) dan Food and Agricultural Organization (FAO).

Bagi Indonesia, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan komoditas yang amat penting. Tidak hanya menjadi tumpuan ekspor nonmigas untuk meraih devisa, tetapi juga telah menjadi bagian dari urat nadi dan penggerak ekonomi di daerah penghasil sawit, seperti Sumatra dan Kalimantan. Meski permintaan dunia sangat besar, ekspor CPO dan produk turunannya menghadapi banyak hambatan di sejumlah ngera. India, misalnya menerapkan hambatan impor CPO dengan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi hingga 44% dan 54% untuk produk turunannya. Amerika Serikat memperkecil keran impor biodiesel dengan memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD). India dan Amerika Serikat menggunakan instrumen tarif yang diatur oleh WTO. Uni Eropa menggunakan cara yang berbeda yaitu dengan kampanye negatif untuk menahan penetrasi produk CPO dan biodiesel. Salah satu kampanye negatif yang gencar dilakukan oleh Uni Eropa adalah tuduhan bahwa perkebunan sawit menjadi biang penyebab deforestasi, banyak terjadi pelanggaran HAM, hingga tuduhan adanya pekerja anak di perkebunan sawit. Bagaimanapun, cara-cara tidak fair yang dilakukan oleh Uni Eropa tidak saja merugikan Indonesia sebagai eksportir CPO dan turunannya, tetapi juga mencederai asas dan prinsip dasar perdagangan bebas berkeadilan yang dibangun melalui WTO.

Penetrasi industri air minum dalam kemasan atau AMDK ke pasar ekspor terus bergeliat. Salah satunya terlihat dari surplus neraca dagang di sektor tersebut yang terus meningkat. Bahkan, surplus epanjang tahun 2018 mencapai US$16,48 juta. Berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), terdapat 500 perusahaan AMDK, di mana 90% diantaranya merupakan industri kecil dan menengah.

Industri digital melahirkan profesi baru sekaligus risiko baru. Risiko ini mesti diantisipasi. Pekerja usia muda rentan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Selain literasi yang rendah, para pekerja usia muda umumnya tidak mengetahui cara menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja.
Pada 22 Januari 2019, ILO merilis laporan global commission in the future of work: work for brighter future, dalam laporan ini ILO menyebutkan tiga investasi yang harus diperhatikan negara yaitu : investasi kemampuan manusia, lembaga kerja serta pekerjaan layak dan berkelanjutan. Menurut stusi forum ekonomi dunia (WEF) 2018, hampir 50% perusahaan di dunia memperkirakan, otomasi membuat tenaga kerja penuh mereka berkurang pada 2022.

Kalangan pejabat pemerintahan di Jawa Timur kurang patuh menyerahkan laporan harta kekayaan penyelengga negara atau LHKPN. Catatan KPK, ada delapan kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan dibawah 40%. Ketidakpatuhan terkait erat dengan tindakan korupsi. Delapan daerah tingkat II dengan kepatuhan rendah adalah : Ponorogo 18,9% ; Jombang 20,7% ; Blitar 21,8% ; Nganjuk 26,9% ; Lumajang 33% ; Bondowoso 34,1% ; Magetan 37,9% dan Bangkalan 38,5%.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan agar para bupati/walikota tidak mencari cara mengembalikan dana yang dikeluarkan pada saat kontestasi politik. Catatan Kementerian Dalam Negeri, seorang calon bupati/walikota menghabiskan dana Rp 20 miliar sd Rp 30 miliar untuk pilkada. Padahal gaji dan tunjangan bupati/walikota hanya sekitar Rp 100 juta perbulan. Dalam lima tahun pemerintahan dana terkumpul hanya Rp 6 miliar.

Peluang kerjasama terbuka bagi perusahaan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia dan Kolombia. Indonesia siap berbagi masukan bagi Kolombia, termasuk dalam mendiversifikasi dan mengembangkan pasar di dalam negeri. Dewan negara-negara produsen minyak sawit (CPOPC) siap memfasilitasi pertemuan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin saling bermitra. Peluang kemitraan dengan Kolombia bermacam-macam. Bisa disisi produksi, pemrosesan ataupun pemasaran yang semua bergantung pada pembicaraan bisnis ke bisnis.
CPOPC yang beranggotakan Indonesia, Malaysia dan Kolombia mengusai 90% produksi minyak sawit dunia. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, CPOPC akan mempertahankan pasar di Eropa dengan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan pengenaan pajak terhadap transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) sebaiknya juga diterapkan terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media sosial (medsos). Ini diperlukan untuk mengantisipasi sikap pedagang yang menjual barang lewat media sosial guna menghindari keharusan menyerahkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Karena bentuknya self-claim, pedagang yang tadinya berdagang di marketplace nantinya bisa berpindah ke medsos. Sebab, penjual yang berdagang lewat media sosial tidak dimintai NPWP utamanya yang melalui Facebook dan Instagram yang susah dilacak omzetnya.

Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) sepakat untuk menolak kebijakan antisawit yang akan dikeluarkan Uni Eropa. Komisi Eropa merancang peraturan baru berupa Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/19 of the Europe Union Renewable Directive (RED) II. Rancangan peraturan tersebut bertujuan membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE melalu penggunaan konsep Indirect Land Use Charge (ILUC). Indonesia dan Malaysia memandang peraturan tersebut sebagai kompromi politis di internal UE dengan tujuan mengisolir dan mengecualikan minyak sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk repressed yang diproduksi UE.

Kegiatan ekonomi di Indonesia yang tidak tercatat selama ini mencapai sekitar 8,3-10% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika PDB 2018 sebesar Rp 14.837 triliun, ekonomi yang tidak tercatat mencapai Rp. 1.400 Triliun lebih. Hal itu antara lain bersumber dari berbagai kegiatan ilegal di sektor pertambangan, perikanan, dan kehutanan serta transshipment, penyelundupan dan perdagangan narkoba. Besarnya underground economy membuat ekonomi Indonesia terdistorsi dan tumbuh di bawah potensi riil. Padahal jika aktivitas ekonomi tersebut teradministrasikan dengan baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melebihi 6%.