Indonesia dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik mengingat besarnya cadangan nikel, Keberadaan industri ini digadang memacu serapan nikel dalam negeri yang masih kecil. Menurut Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handono, sebanyak 45% cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia, sehingga potensial untuk diserap salah satunya melalui industri kendaraan listrik. Saat ini pemerintah perlu meninjau orientasi pasar kendaraan listrik karena di dalam negeri masih menghadapi permasalahan kemacetan dan infrastruktur. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik perlu dipayungi dengan regulasi yang menunjang. Regulasi tersebut dapat berupa insentif dan kebijakan untuk menyerap bahan baku dalam negeri. Sementara itu, pasar baterai kendaraan listrik secara global diproyeksikan meningkat 68,59% hingga mencapai US$204 miliar pada 2019.

Sektor teknologi finansial , pembayaran, dan perdagangan elektronik digadang-gadang masih akan menjadi magnet banyak pendanaan startup pada tahun ini. Selain teknologi finansial dan perdagangan elektronik, sektor lain yang diproyeksi bakal menarik banyak investasi pada tahun ini adalah teknologi kesehatan dan teknologi pendidikan. Perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial lebih memikat investor karena memiliki diversifikasi produk yang cukup beragam, mulai dari pembayaran digital, peer-to-peer lending, hingga investasi. Indonesia berpeluang mndapatkan dua hingga tiga unicorn baru dalam 2 tahun mendatang. Bahkan bisa menciptakan satu decacorn baru, atau perusahaan teknologi dengan valuasi lebih dari US$10 miliar. Yang berpeluang menjadi decacorn yaitu Tokopedia.

Pemerintah masih mengkaji rencana pengenaan bea keluar atau pungutan ekspor minyak kelapa sawit periode Maret 2019 karena harga komoditas itu sudah menyentuh US$570 per ton. Ekspor CPO akan dikenakan bea keluar bervariasi antara US$10-US$25 per ton jika harga CPO mulai perlahan bangkit di kisaran US$570-US$619 per ton. Indonesia sebagai negara penghasil utama minyak kelapa sawit kerpa mendapatkan hambatan perdagangan dari Uni Eropa. Jadi, perlu dilakukan kajian untuk menyesuaikan kondisi pasar. Dan atas pemungutan bea keluar yang direncanakan oleh pemerintah, perlu dilakukan kajian mendalam agar tidak berimbas kepada harga tandan buah segar petani.

Di tengah upaya mewujudkan kemandirian sistem pembayaran di dalam negeri, raksasa platform pembayaran asing-khususnya yang berasal dari China, seperti Alipay dan WeChat Pay- masih berupaya untuk menembus pasar lewat sinergi dengan bank swasta. Jumlah penduduk dan transaksi digital yang terus bertambah, membuat pasar tersebut sangat menarik bagi asing. Sejalan dengan derasnya arus wisatawan asing yang berasal dari China ke Indonesia, perusahaan teknologi asal Negeri Panda itu pun ikut merangsek masuk dengan menyasar destinasi wisata popular, yakni Bali. Kala itu, Bank Indonesia membeberkan bahwa maraknya transaksi oleh turis asing di Bali, tetapi tidak sepeser pun duitnya masuk ke Indonesia. Usut punya usut, mereka bertransaksi melalui perusahaan tekfin Alipay dan WeChat Pay. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), bahwa tekfin yang hendak ekspansi ke Indonesia harus menggandeng bank umum kelompok usaha (BUKU) IV. BI menyebutkan pengajuan perizinan operasional WeChat Pay dan Alipay masih belum akan tuntas dalam waktu dekat. Dari dua perusahaan tersebut,, baru Alipay yang datang ke bank sentral dengan menggandeng CIMB Niaga. Sedangkan WeChat Pay masih belum mengajukan permohonan izin secara resmi. Perusahaan plat merah sadar akan potensi ancaman dari perusahaan tekfin asing yang akan masuk ke pasar Indonesia. Persaingan bank nasional dalam memperebutkan ceruk kue transaksi pembayaran berbasis QR Code memang kian sengit,

Direktur PT Fintek Karya Nusantara, perusahaan pengelola LinkAja, Danu Wicaksana, berpendapat bahwa prospek pasar uang elektronik di Indonesia besar. Namun, potensi yang besar itu memerlukan edukasi gencar. Pengguna di kota besar masih banyak uang mengikuti promosi, kecuali penyedia uang elektronik bisa memberikan layanan yang memberikan solusi terhadap kebutuhan esensial. Hal yang harus diperhatikan penyedia uang elektronik adalah meminimalkan "bakar uang". Sebagai gantinya memiliki strategi pasar berkelanjutan.
LinkAja aplikasi uang elektronik berbasis server. Semula aplikasi Tcash dari Telkomsl dijadwalkan melebur ke platforam LinkAja namun migrasi tertunda karena kendala teknis.Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Surveidan Konsultan Kementrian BUMN Gatot Trihargo, menyampaikan peluncuran LinkAja tetap sesuai rencana yakni tanggal 3 Maret.Menurut pihaknya, kendala teknis diharapkan dapat diatasi sebelum LinkAja diluncurkan.

Rombongan misi dagang Indonesia memperoleh hasil positif dalam perjalan ke India. Selain peluang penurunan bea masuk produk turunan minyak sawit, sejumlah produk Indonesia berpotensi masuk ke pasar India. perihal produk turunan minyak sawit asal Indonesia, India membuka peluang penurunan bea tarif 50% menjadi 45%, sama dengan produk serupa dari Malaysia. Selain produk turunan yang mengandung sawit, Indoensia berpeluang memasarkan produk perhiasan, sejumah produm makanan dan minuman serta produk tekstil. Pelaku usaha India juga menjajaki peluang mendatangkan karet, gambir(rempah) dan kertas.

Indonesia bersama dengan Thailand dan Malaysia berencana membatasi ekspor karet hingga 300 ribu ton pada tahun ini. Kesepakatan berupa agreed export tonnage scheme (AETS) dicapai di Bangkok pekan lalu. Untuk menjalankan strategi meningkatkan harga karet global, pemerintah tengah berupaya melakukan upaya skema promosi domestik. Kebijakan itu antara lain memacu pemanfaatan karet dalam industri termasuk vulkanisasi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai Indonesia juga perlu memperhatikan kuota impor karet terhadap permintaan pasar. Hal ini dinilai penting jika Indonesia mau memperbaiki harga karet alam. Pasalnya, kebutuhan karet global selain dipasok dari produksi karet aam juga sudah dapat digantikan dengan produksi karet sintetis yang harganya jauh lebih murah. Pihaknya menghimbau pemerintah untuk menciptakan produk turunan karet yang berdaya saing bukan hanya sebatas ban saja.

Dua Perusahaan BUMN dibidang perikanan tengah fokus menggarap pasar ekspor pada tahun ini. Dua perusahaan pelat merah tersebut yakni PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia. Perinus melakukan kerjasama dengan perusahaan Jepang FTI Japan Co Ltd untuk mengekspor hasil produk tuna potong sebanyak 240 ton. Sementara itu Perum Perindo berhasil menggaet perusahaan asal Osaka Jepang yakni Alpha Marine Japindo Co Ltd. Keduanya sepakat menjalin kerjasama jual beli ikan berjenis tuna segar loin skinless sebesar 210 ton dengan valuasi 3,12 juta dolar AS.

Penundaan izin bea cukai untuk impor batubara Australia ke China masih menjadi penyokong utama harga batubara. Dalam sepekan, harga si hitam sudah melesat 2,51%. Namun, pelaku pasar masih cemas dengan fluktuasi harga batubara. Pasalnya, China merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi batubara Australia. Untungnya kedua negara menyangkal ada pelarangan tersebut. Keadaan yang sebenarnya terjadi adalah rencana China memangkas kuota impor batubara. Sebenarnya pemangkasan ini juga berlaku untuk semua negara, seperti Australia, Rusia, dan Indonesia. Namun, pasokan yang melimpah dan permintaan yang loyo masih menjadi pemberat harga.

INDONESIAN Mining Institute (IMI) menilai, persoalan investasi atau nilai keekonomian dalam pengembangan smelter dilihat per komoditas serta kesiapan rantai pasar dari komoditas dan hasil olahannya. Investasi smelter tergolong investasi jangka panjang dan membutuhkan dana besar. Jika itu tidak disiapkan, maka margin bisnis hilir ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bisnis hulunya. Misalnya, PT Freeport Indonesia dengan konsentrat tembaganya, margin dibandingkan bisnis hulunya masih lebih kecil. Hasil berbeda didapatkan jika dibandingkan dengan nikel dan bauksit dari hulu ke hilir terbukti menguntungkan, seperti PT Antam, PT Vale, dan PT Bintang Delapan. Sejumlah kendala yang membuat pembangunan smelter lambat, antara lain karena adanya pengenaan tarif royalti bijih dan hasil pengolahan atau pemurnian. Kemudian ada dual perizinan yakni IUP dan IUI. Selain itu, pasokan bagi smelter yang tidak memiliki tambang belum disiapkan dengan baik, serta kebijakan pembangunan smelter juga kurang tegas.