Maskapai penerbangan Air Asia menarik penjualan tiket pesawatnya secara permanen dari agen perjalanan daring Traveloka mulai Senin (4/3). Direktur Utama Air Asia Indonesia Dendy Kurniawan mengatakan, keputusan ini didasari hilangnya tiket pesawat Air Asia secara misterius di Traveloka untuk kedua kalinya dalam dua minggu terakhir dan tidak adanya itikad baik Traveloka memberikan penjelasan resmi kepada Air Asia Indonesia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara berpendapat, ekonomi digital terus mengalami pertumbuhan yang kian pesat. Ini diantaranya ditunjukan dengan nilai perdagangan elektronik (e-commerce) yang telah mencapai Rp 13 Triliun per bulan atau sekitar Rp 140 triliun per tahun.

Indonesia dan Australia sepakat memperluas liberalisasi perdagangan antar kedua negara. Perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) diharapkan bisa berlaku sepenuhnya pada tahun 2020. Perjanjian ini membawa konsekuensi bagi kedua negara untuk memangkas tarif bea masuk. Australia sepakat menurunkan seluruh tarif bea masuk komoditas Indonesia menjadi 05, sedangkan Australia mendapatkan penurunan tarif bea masuk menjadi 0% untuk 94% komoditas. Beberapa komoditas utama ekspor Indonesia adalah minyak, kayu dan furnitur, ban, alas kaki, dan panel layar, juga produk otomotif. Indonesia bisa memetik keuntungan dengan IA-CEPA bila mampu dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk membantu industri lokal masuk ke pasar Australia.

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap dugaan kartel harga tiket pesawat yang dilakukan sejumlah maskapai mengalami hambatan. Kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sulit naik ke penyidikan lantaran belum lengkap. Hingga saat ini KPPU masih belum menerima jawaban dari Kemenhub atas surat yang dilayangkan KPPU. Surat itu untuk mengonfirmasi apakah hal-hal yang menjadi dugaan kartel merupakan kebijakan dari Kemenhub selaku regulator industri penerbangan atau tidak. KPPU mengklaim sudah punya alat bukti berupa data dari pihak Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Garuda Indonesia. Tak hanya mengenai dugaan kartel tiket pesawat penumpang, KPPU juga encium adanya dugaan kartel bagasi dan kargo.

Kelanjutan industri tambang nasional akan berjalan lebih kokoh, menyusul kesiapan PT Bukit Asam Tbk. menerapkan penghiliran batu bara melalui teknologi gasifikasi di Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. Teknologi penghiliran tersebut, melalui dukungan empat pabrik, diproyeksikan beroperasi pada November 2022. PTBA siap membangun empat pabrik penghiliran di areal seluas 300 hektare meliputi pabrik gasifikasi, pabrik urea, pabrik dimethyl ether (DME), dan pabrik polypropylene. Kawasan penghiliran batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim, yang menggunakan teknologi gasifikasi, dapat menjadi kawasan industri baru. Apabila nanti dapat menjadi KEK, pemerintah siap memberikan berbagai kemudahan bagi industri yang melakukan kegiatan di kawasan itu. Pemerintah telah memberikan dukungan berupa fasilitas tax holiday bagi kawasan yang ditaksir menelan investasi sebesar US$1,2 miliar di Kawasan Bukit Asam Coal Based Special Economic Zone.

Profesi kurator sering bersinggungan dengan otoritas perpajakan perihal tagihan utang pajak perusahaan yang dinyatakan pailit. Tidak jarang, di lapangan sering terjadi benturan antara para kurator dan fiskus pajak. Karena itu, kedua belah pihak perlu menjalin komunikasi, karena sejatinya kurator meruapakan mitra dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada praktiknya, kewajiban-kewajiban perpajakan ini sering terlewatkan. Hal ini lantaran terjadi perbedaan penafsiran mengnenai kapan kewajiban penyelesaian pembayaran utang pajak harus diselesaikan. Masih terjadi disharmonisasi aturan yang terlihat nyata di lapangan, karena kurator dan fiskus pajak memiliki dasar hukum yang berbeda dalam pendahuluan penyelesaian utang. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu membangun komunikasi yang harmonis untuk menghindari terjadinya benturan pada praktik sehari-hari.

Pemerintah Indonesia terus memacu investasi dari Negeri Ginseng, khususnya di sektor industri, mengingat kemitraan Indonesia-Korea Selatan telah memasuki level baru. Korea Selatan tercatat sebagai investor kelima terbesar di Indonesia melalui berbagai investasi di sektor manufaktur dasar, seperti baja dan petrokimia. Tercatat enam perusahaan Negeri Ginseng yang berkomitmen berinvestasi di Indonesia dengan total nilai US$446 juta. Pertama, LS Cable & System yang bermitra dengan PT Artha Metal Sinergi untuk pengembangan sektor industri kabel listrik senilai US$50 juta di Karawang. Kedua, Parkland sebesar US$75 juta untuk industri alas kaki di Pati. Ketiag, Sae-A Trading menanamkan modal hingga US$36 juta di sektor tekstil dan garmen di Tegal. Keempat, Taekwang Industrial akan membangun industri alas kaki senilai US$100 juta di Subang dan Bandung. Kelima, World Power Tech dengan mitra lokal PT NW Industries berinvestasi sebesar US$85 juta untuk pengembangan industr manufaktur turbin dan boiler di Bekasi. Keenam, Intervest dengan Kejor Ventures menanamkan modalnya US$100 juta untuk jasa pembiayaan startup di DKI Jakarta.

Pebisnis kelapa sawit menyiapkan amunisi untuk melawan tuduhan deforestasi dan penggunaan lahan lain secara tidak langsung untuk perkebunan kelapa sawit dari Uni Eropa yang tertuang dalam Renewable Energy Directive II (RED II). Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengumpulkan peneliti sekaligus akademisi untuk melawan tuduhan Uni Eropa. DMSI akan aktif dalam melawan tuduhan penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) oleh Uni Eropa. DMSI menilai bahwa tuduhan deforestasi dan penggunaan lahan lain secara tidak langsung untuk perkebunan kelapa sawit oleh Uni Eropa tidak tepat. Tuduhan kelapa sawit sebagai penyumbang emisi karbon tinggi juga dirasa tidak tepat. Indonesia telah mempunyai aturan yang jelas mengenai praktik-praktik perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, yaitu melalui sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Kementerian Pertanian khawatir program penanaman kembali kebun sawit terganggu sehubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk menurunkan pungutan ekspor bagi produk minyak kelapa sawit mentah atawa crude palm oil (CPO). Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban pengusaha kelapa sawit yang tengah menghadapi penurunan harga komoditas ini di pasar global. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan aturan penurunan tarif yang ada di Peraturan Menteri Keuangan No.152/2018 tentang Perubahan Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan dikeluarkan. Rencana tarif 0% ini mulai menuai pro dan kontra. Hal ini membuat kekhawatiran Kementerian Pertanian bahwa penurunan tarif membuat dana yang dihimpun oleh BPDPKS berkurang. Karena berkurang bisa mengganggu rencan kerja 2019 yakni peremajaan kebun sawit seluas 200.000 hektare.

PT Bukit Asam membutuhkan dana sekitar US$1,2 miliar untuk membangun pabrik hilirisasi batubara sekaligus kawasan zona ekonomi. Perusahaan ini tengah mencari pendanaan untuk membantu pembiayaan proyek ini. Melalui teknologi gasifikasi, batubara kalori rendah akan diubah menjadi produk akhir yang bernilai tinggi. Teknologi ini akan mengkonversi batu bara muda jadi syngas untuk kemudian diproses jadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti LPG. Selain itu, syngas juga diolah jadi urea sebagai pupuk dan polipropilena sebagai bahan baku plastik.Dengan hilirisasi batubara lewat proses gasifikasi tersebut, pemerintah berharap bisa menghemat pengeluaran devisa secara signifikan.