Tiga Bank Besar (BCA, Mandiri dan BNI) mengucurkan kredit sindikasi senilai Rp 3,96 triliun dan US$ 140,6 juta untuk PT Tamaris Hidro perusahaan pembangkit listrik di bawah kendali Grup Salim. Ekspansi Grup Salim makin menggurita. Selain bergerak di sejumlah bisnis menggiurkan, seperti : keuangan, otomatif, properti, ritel, serta makanan dan minuman, juga merambah bisnis pembangkit listrik minihidro dan pengelolaan air melalui PT Tamaris Hidro. Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmaja membenarkan pendanaan sebesar Rp 2,7 triliun. Komposisi kredit mix antara rupiah dan dolar, tergantung masing-masing kontrak dengan PLN. Menurutnya, kredit sindikasi setara Rp 5,92 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS) tersebut akan dipakai oleh PT Tamaris Hidro untuk mendanai proyek PLTA dan Pembangkit Listril Tenaga Mini Hidro (PLTMH). VP Corporate Solution Group Bank Mandiri Budi Purwanto mengatakan bahwa menyalurkan pendanaan hingga Rp 2 triliun dalam kredit sindikasi tersebut.
Grup Salim telah masuk ke bisnis pembangkit listrik tenaga air dan minihidro sejak 2011 dengan mendirikan Tamaris Hidro. setelah itu, kolongmerat ini menyasar bisnis energi terbarukan. Hal ini dilakukan melalui PT Nusantara Infrastructure Tbk yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Grup Salim dengan kendaraan PT Metro Pacific Tollways Indonesia yang merupakan anak usaha dari Metro Pacific Tollways Corporation.

Pabrikan peralatan rumah tangga asal korea selatan, Cuckoo menargetkan dapat membangun pabrik di Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Potensi pasar yang besar membuat perusahaan fokus menggarap pasar Indonesia mulai tahun ini. Cuckoo masuk ke Indonesia melalui produk pemurni air yang diluncurkan pada Rabu (20/2) di Jakarta kemarin. Presiden Direktur Cuckoo Indonesia Toh Seng Lee optimis dapat meraih 1.000 pelanggan pada akhir tahun ini. Dia menuturkan setelah mengenalkan pemurni air, Cuckoo akan membawa produk pemurni udara dan rice cooker.

Pabrikan otomotif di Indonesia siap mengikuti kebijakan pemerintah mengimplementasikan bauran minyak sawit biodiesel 30% (B30) dan menuju B100 sebagai bagian dari upaya menekan impor bahan bakar. Merujuk peraturan Menteri ESDM No.15/2015, setelah B20 akan berlaku B30 pada Januari 2020. Direktur penjualan dan promosi PT Hini Motor Sales Indonesia Santiko Wardoyo menyatakan Hino mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan bahan bakar biosolar. Dari pengalaman penerapan B20 yang perlu ditingkatkan adalah kualitas FAME (fatty acid methyl esters) agar lebih baik lagi. Adapun GM sales division PT Isuzu Astra Motor Indonesia Yohanes Pratama mengatakan Isuzu mendukung penuh arah kebijakan pemerintah untuk bauran biodiesel.

PT PLN (persero) mulai menguji coba penggunaan biodiesel 100% (B-1000 di PLTD miliknya. Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvie Felianti Roekman merinci keempat pembangkit yang akan memakai 100% CPO tersebut, yakni PLTD Kanaan dengan kapasitas sebesar 10 MW di Bontang, PLTD Batakan di Balikpapan yang berkapasitas 40 MW, PLTD Supa yang berkapasitas 62 MW dan PLTMG Jayapura yang berkapasitas 10 MW.

Tahun ini, sebanyak 500 pasar tradisional akan menjajaki sistem pembayaran digital guna mendorong transaksi non tunai. Pelaksana Tugas Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Slamet Santoso mengatakan tujuan digitalisasi transaksi pasar salah satunya untuk mengurangi penggunaan uang tunai. Salah satu implementasi digitalisasi pembayaran di pasar tradisional melalui penyediaan mesin EDC (electronic data capture). Selain itu pemerintah juga siap bekerjasama dengan perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan jasa layanan pembayaran secara elektronik, misalnya pembayaran dengan cara memindai kode batang (barcode).

Ditjen Pajak akan merevisi PMK 107/2017 tentang perusahaan terkendali di luar negeri (Controlled Foreign Company). Aturan ini akan diperlonggar untuk mendukung ekspansi perusahaan Indonesia di luar negeri. Selain itu, pengusaha juga merasa aturan yang ada tidak adil. Pertama, pemerintah sewenang-wenang menetapkan perusahaan menerima penghasilan atas dividen yang tidak dibagi. Artinya pemerintah ingin mengambil pajak di depan. Kedua, pemerintah memaksakan definisi saham pengendali hanya berdasarkan asumsi, bukan realitas.
Beberapa poin yang akan direvisi antara lain: mengubah dasar pengenaan deemed devidend, definisi laba setelah pajak, cakupan penghasilan tertentu, dan beberapa contoh penerapan CFC Rules.

Kinerja APBN Januari 2019 tidak memuaskan. Penyebabnya nilai tukar rupiah menguat dan harga minyak mentah yang melorot. Menurut analisa sensivitas asumsi dasar makro di Nota Keuangan APBN 2019, setiap penguatan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100 per USD, menyebabkan menurunnya penerimaan negara Rp 3,9 triliun - Rp 5,9 triliun. Hal ini terjadi lantaran penerimaan sektor migas menurun. Sementara penurunan harga minyak mentah sebesar USD 1 per barel mengurangi penerimaan negara Rp 3,1 triliun - 4,2 triliun. Menkeu mengingatkan jajarannya agar waspada karena indikator ekonomi masih akan brrubah-ubah. Sementara itu, Dirjen Pajak optimis penerimaan periode selanjutnya akan naik.

Hasil kajian Guru Besar Ilmu Perpajakan UI, Haula Rosdiana, usaha homestay masih terganjal masalah pajak ganda. Setidaknya ada 5 jenis pajak yg harus dibayar pengusaha homestay, yakni pajak hotel, PBB-P2, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta pajak penghasilan. Haula menyebut perlu ada insentif langsung maupun tidak langsung untuk bisnis homestay. Pemda bisa membuat aturan levelling untuk pajak hotel, serta menurunkan PBB-P2.

Produsen segmen konsumer tak mau ketinggalan mengambil kesempatan era digital. Contohnya PT Tigaraksa Satria, produsen brand susu SGM, bakal menerapkan konsep , omnichannel. Artinya, pelanggan bisa menggunakan lebih dari satu channel penjualan, misalnya toko fisik, e-commerce, mobile commerce, social commerce, dan lainnya. Begitu pula dengan Orang Tua (OT Group) yang sudah bekerja sama dengan e-commerce seperti Blibli, Tokopedia, Lazada, Shopee, Elevania. Sementara itu, PT Kino Indonesia sudah memiliki perusahaan sendiri yang bergerak khusus di bidang e-commerce.

Polemik mahalnya harga avtur menjadi perhatian KPPU. Kini, KPPU mulai meneliti dugaan praktik monopoli penjualan avtur oleh Pertamina. Dugaan monopoli penjualan avtur tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dugaan kartel tiket pesawat. Dari pengamatan awal, KPPU menilai secara struktur pasar, PT Pertamina berada dalam pasar monopoli penjualan avtur. Namun perlu serangkaian prosedur hukum sebelum sampai pada kesimpulan itu.