Kementerian Perdagangan akan memprioritaskan produk domestik dalam niaga daring atau e-commerce. Hal itu menjadi salah satu hal penting dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) niaga daring yang menjadi bagian dari sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Saat ini beleid tersebut masih dalam kajian pemerintah.
Untuk meningkatkan kehadiran produk domestik, pemerintah tidak akan menetapkan ketentuan batas minimal jumlah barang dagangan wajib dari dalam negeri. Pemerintah memiliki strategi lain seperti : memberikan insentif bagi penjual yang mau memasarkan produk dalam negeri.
Pelaksana Tugas Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso mengatakan, pihaknya tengah melatih 8 juta UMKM untuk berdagang melalui niaga daring. Program UMKM online ada empat tahap. Setelah on boarding, kemudian active selling (penjualan secara aktif), skill up (peningkatan kapasitas), dan go public (penawaran publik). Saat ini, 8 juta UMKM tersebut sedang menuju active selling (penjualan secara aktif). Pemerintah saat ini sudah menggandeng enam marketplace untuk mengembangkan UMKM yakni Bukalapak, Blibli,Blanja.com, Shopee, Grab Food dan Go Food.
Pengembangan UMKM melalui bantuan aplikasi mengalami prospek yang cerah. Aplikasi Go Food mencatatkan nilai transaksi bruto sebesar Rp 28 triliun sepanjang 2018. Chief Commercial Expansion Gojek Catherina Hindra Stjahyo mengatakan, pada tahun 2015 Go Food baru memiliki mitra 125 mitra UMKM dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 400 mitra.

Infra Digital Nusantara (IDN), usaha rintisan (start-up) sistem pembayaran uang sekolah terkini mengumumkan raihan pendanaan seed funding dari berbagai macam investor yakni Appworks Ventures, Fenox Ventures, serta beberapa angel investor dari Google dan Netflix. Sejak diluncurkan di awal 2018, start up lulusan GNB Accelerator ini berkembang pesat dan sudah mengantarkan lebih dari 90 sekolah, universitas, bimbingan belajar, dan pesantren menuju era sekolah cashless. Aplikasi nini merupakan teknologi finansial (tekfin) yang digunaan untuk tata usaha lembaga pendidikan untuk mengelola dan memudahkan pembayaran tagihan pendidikan siswa seperti SPP dan tagihan reguler lainnya.

Tahun ini, PT PLN (Persero) akan mengganti sumber energi untuk empat pembangkit listriknya dari diesel menjadi 100% minyak sawit (CPO). Keempat pembangkit listrik tersebut yakni PLTD Kanaan 10 MW Bontang, PLTD Batakan 40 MW Balikpapan, PLTD Supa 62 MW Pare-pare, dan PLTMG Jayapura 20 MW. Beberapa pembangkit sudah memakai B20 bahkan ada yang sudah B30.

Kementerian BUMN pada Maret 2019 akan meluncurkan layanan keuangan elektronik berbasis quick response code (QR Code) bernama LinkAja. LinkAja merupakan penggabungan beberapa layanan pembayaran elektronik dari beberapa BUMN dalam satu platform. Beberapa BUMN yang tergabung dalam LinkAja diantaranya PT Telekomunikasi (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara.

Kementerian PUPR menyusun sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi yang akan menjadi big data rantai pasok industri jasa konstruksi nasional dan menjalankan amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Big data ini nantinya akan menyediakan data yang dibutuhkan seluruh tahapan penyelenggaraan konstruksi mulai dari perencanaan, pelelangan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Salah satu data yaitu adanya kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri agar seluruh data tenaga kerja konstruksi terakses dalam data kependudukan sehingga tenaga ahli yang boleh mengikuti lelang hanyalah yang teregistrasi dan telah melalui proses validasi. selain itu, Kementerian PUPR juga mengumpulakan data alat berat dan material konstruksi dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

DJP terus berbenah dan berupaya melakukan berbagai reformasi perpajakan. Salah satunya perbaikan administrasi. DJP ingin mendukung Kementerian Pariwisata untuk mendongkrak kedatangan turis asing dengan cara memudahkan pengembalian PPN (refund value added tax) agar turis asing nyaman berbelanja. Untuk itu, pemerintah akan merevisi PMK 76/2010.
Dirjen Pajak mengatakan selain menarik turis asing berbelanja di Indonesia, pemerintah ingin UMKM bergabung dalam program yang ia sebut VAT Refund for Tourist. Sebagai gambaran, saat ini turis hanya boleh minta pengembalian PPN untuk belanja paling sedikit Rp 500.000 di satu Faktur Pajak Khusus (FPK), dari satu toko ritel yang sama dan tanggal sama. Di aturan baru, nilai PPN paling sedikit Rp 500.000 di formulir permohonan untuk satu atau lebih FPK, dan boleh dari beberapa toko ritel dan tanggal berbeda.
Ketua Umum Apindo berharap perubahan aturan ini memudahkan toko ritel untuk bisa berkontribusi dalam program VAT refund for Tourist. Tak hanya kemudahan dalam berkontribusi, Apindo berharap toko ritel bisa memberikan harga yang kompetitif kepada turis asing.

Pengajuan restitusi PPN dipercepat mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2018. Hal ini terjadi sejak dikeluarkannya PMK No.39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak tanggal 12 April 2018. Berdasarkan data DJP, penyampaiana SPT Masa PPN masa Mei hingga Desember 2018 melonjak 264% dari sisi jumlah. Sementara dari sisi nominal, pengajuan restitusi PPN pada Mei hingga Desember 2018 sebanyak Rp 20,46 triliun atau menanjak 91% dari periode yang sama 2017.
Direktur PKP menjelaskan peningkatan pengajuan restitusi PPN menunjukkan bahwa pengusaha memang memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dengan percepatan ini, paling tidak dalam sebulan pengusaha/eksportir bisa menerima kembali uangnya. Sebelum aturan ini diterapkan, proses pengembalian PPN bisa memakan waktu hingga 8 bulan lamanya.

Kritik yang dilontarkan calon presiden Prabowo Subianto mengenai dampak negatif perusahaan start up yang sahamnya dimiliki pemodal asing membuka perdebatan soal manfaat industi ini. Prabowo menilai, kepemilikan asing bisa menyebabkan dana ke luar negeri (outflow). Akibatnya Indonesia hanya menjadi pasar dan tidak menikmati hasil.
Menteri PPN/Bappenas mengatakan pertumbuhan industri e-commerce bahkan sampai tingkat unicorn bisa mendorong investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Meski begitu, ia mengakui masuknya investasi asing membuat kewajiban membayar dividen. Ia ingin para start up fokus meningkatkan daya saing. Selain itu, ia berharap start up khususnya bidang e-commerce bisa membawa produk dalam negeri bisa berjaya dan menembus pasar internasional. Pada saat itulah e-commerce ini bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri.

Perbankan masih membidik bisa menjadi mitra dompet digital AliPay dan WeChat. Presdir BCA menyebut dua dompet digital ini membutuhkan sistem acquiring business, yakni merchant-menchant terhubung kepada bank. BCA sedang menyiapkan keyboard BCA yang bisa diinstal di semua aplikasi. Tujuannya agar rekening BCA bisa digunakan untuk pembayaran AliPay dan WeChat. Nantinya transaksi AliPay dan WeChat akan menggunakan sistem QR yang sudah dimiliki BCA.

Pemerintah ingin pengusaha ikut peduli meningkatkan kemampuan SDM. Karena itu, setiap anggaran pengusaha untuk meningkatkan kualitas SDM, bisa menjadi pengurang PPh Badan atau lebih dikenal superdeduction tax. Kegaitan peningkatan SDM yang bisa menjadi pengurang pajak ini diantaranya adalah program pendidikan vokasi serta melakukan litbang (R&D). Saat ini pemerintah tengah merumuskan formulasi kegiatan yang bisa menjadi pengurang pajak, dan persentase pengurang pajaknya.
Sebelumnya Kementerian Perindustrian mengusulkan 200% dari nilai anggaran pendidikan vokasi atau 300% dari anggaran litbang bisa menjadi pengurang pajak. Namun, Kemkeu belum menetapakan persentasenya, dan hanya menyebut insentif dipastikan di atas 100% dari biaya yang dikeluarkan badan usaha. Kebijakan ini untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi SDM dalam menyongsong revolusi industri 4.0.
Ketua Umum Apindo mengatakan superdeduction tax sangat menarik di mata pelaku usaha. Hanya saja, ia meragukan implementasinya dapat terlaksana sebelum Pemilu April 2019.