;

Ekspor Karet Dibatasi

Ayu Dewi 25 Feb 2019 Republika
Indonesia bersama dengan Thailand dan Malaysia berencana membatasi ekspor karet hingga 300 ribu ton pada tahun ini. Kesepakatan berupa agreed export tonnage scheme (AETS) dicapai di Bangkok pekan lalu. Untuk menjalankan strategi meningkatkan harga karet global, pemerintah tengah berupaya melakukan upaya skema promosi domestik. Kebijakan itu antara lain memacu pemanfaatan karet dalam industri termasuk vulkanisasi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai Indonesia juga perlu memperhatikan kuota impor karet terhadap permintaan pasar. Hal ini dinilai penting jika Indonesia mau memperbaiki harga karet alam. Pasalnya, kebutuhan karet global selain dipasok dari produksi karet aam juga sudah dapat digantikan dengan produksi karet sintetis yang harganya jauh lebih murah. Pihaknya menghimbau pemerintah untuk menciptakan produk turunan karet yang berdaya saing bukan hanya sebatas ban saja.

BUMN Pacu Ekspor Perikanan

Ayu Dewi 25 Feb 2019 Republika
Dua Perusahaan BUMN dibidang perikanan tengah fokus menggarap pasar ekspor pada tahun ini. Dua perusahaan pelat merah tersebut yakni PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia. Perinus melakukan kerjasama dengan perusahaan Jepang FTI Japan Co Ltd untuk mengekspor hasil produk tuna potong sebanyak 240 ton. Sementara itu Perum Perindo berhasil menggaet perusahaan asal Osaka Jepang yakni Alpha Marine Japindo Co Ltd. Keduanya sepakat menjalin kerjasama jual beli ikan berjenis tuna segar loin skinless sebesar 210 ton dengan valuasi 3,12 juta dolar AS.

Kisruh Impor China Kerek Harga Batubara

Budi Suyanto 25 Feb 2019 Kontan
Penundaan izin bea cukai untuk impor batubara Australia ke China masih menjadi penyokong utama harga batubara. Dalam sepekan, harga si hitam sudah melesat 2,51%. Namun, pelaku pasar masih cemas dengan fluktuasi harga batubara. Pasalnya, China merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi batubara Australia. Untungnya kedua negara menyangkal ada pelarangan tersebut. Keadaan yang sebenarnya terjadi adalah rencana China memangkas kuota impor batubara. Sebenarnya pemangkasan ini juga berlaku untuk semua negara, seperti Australia, Rusia, dan Indonesia. Namun, pasokan yang melimpah dan permintaan yang loyo masih menjadi pemberat harga.

Nilai Ekonomi Smelter

Budi Suyanto 25 Feb 2019 Kontan
INDONESIAN Mining Institute (IMI) menilai, persoalan investasi atau nilai keekonomian dalam pengembangan smelter dilihat per komoditas serta kesiapan rantai pasar dari komoditas dan hasil olahannya. Investasi smelter tergolong investasi jangka panjang dan membutuhkan dana besar. Jika itu tidak disiapkan, maka margin bisnis hilir ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bisnis hulunya. Misalnya, PT Freeport Indonesia dengan konsentrat tembaganya, margin dibandingkan bisnis hulunya masih lebih kecil. Hasil berbeda didapatkan jika dibandingkan dengan nikel dan bauksit dari hulu ke hilir terbukti menguntungkan, seperti PT Antam, PT Vale, dan PT Bintang Delapan. Sejumlah kendala yang membuat pembangunan smelter lambat, antara lain karena adanya pengenaan tarif royalti bijih dan hasil pengolahan atau pemurnian. Kemudian ada dual perizinan yakni IUP dan IUI. Selain itu, pasokan bagi smelter yang tidak memiliki tambang belum disiapkan dengan baik, serta kebijakan pembangunan smelter juga kurang tegas.

India Tambah Kewajiban e-Commerce

Budi Suyanto 25 Feb 2019 Kontan
Pemerintah India bakal mengeluarkan aturan yang mewajibkan perusahaan e-commerce seperti Amazon dan Flipkart memiliki pusat data dan jaringan server untuk sektor pertanian lokal. Melalui aturan ini kemungkinan akan meningkatkan biaya operasi di industri e-commerce. Selain itu, semua situs e-commerce atau aplikasi yang beroperasi di India untuk memilik entitas bisnis yang terdaftar secara lokal. Pemain e-commerce juga bertanggung jawab untuk tidak menjual barang palsu atau bajakan. Flipkart dan Amazon menyatakan, mereka akan mengikuti rancangan peraturan tersebut sekaligus memberikan masukan kepada Pemerintah India. Beleid ini kemungkinan tidak hanya mempengaruhi platform ecommerce tetapi juga perusahaan media sosial seperti Google dan Facebook.

Pangkas Biaya Logistik, RI Siapkan Tujuh Pelabuhan Penghubung

Leo Putra 25 Feb 2019 Investor Daily
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, pelayaran kapal logistik nantinya tidak harus bertumpu pada satu atau dua titik, pelayaran logistik dapat melalui pelayaran langsung. Menurut Rencana BUMN yang terlibat di dalam proyek ini terdiri dari Pelindo I s.d IV dengan melibatkan PT Pelabuhan Indonesia. Namun demikian, pemerintah juga memberi ruang kepada pihak swasta dalam pengerjaan. Adapun tujuh pelabuhan yang rencananya akan menjadi hub internasional adalah Belawan/Kuala Tanjug-Sumatra Utara, Tanjung Priok-Jakarta, Kijing-Kalimantan Barat, Tanjung Perak-Jawa Timur, Makassar-Sulawesi Selatan, Bitung-Sulawesi Utara, dan Sorong-Papua. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia agar biaya transportasi logistik menjadi murah dan efisien.

Fintech Dukung Pengembangan Pembayaran Digital Indonesia

Leo Putra 25 Feb 2019 Investor Daily
Morgan Stanley dalam surei AlphaWise mencatat, pasar pembayaran digital Indonesia terus berkembang pesat berkat layanan financial technology yang berpotensi mencapai US$ 50 miliar pada tahun 2017. Dalam laporan Morgan Stanley bertajuk Disruption Decoded - Indonesia Banks : Fintech Countinues to Lead Digital Payment Market yang dipublikasikan 19 Februari 2019. Laporan tersebut mencatat transaksi e-money meningkat empat kali lipat pada 2018 menjadi Rp 47,2 triliun. Hal tersebut setara dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) dalam lima tahun terakhir. Pembayaran Go-pay dan OVO memimpin selanjutnya TokoCash, ShopeePay dan Buka Dompet dibawahnya. Hal ini dikarenakan e-xommerce masuk ke pasar Indonesia lebih lambat daripada finctech dan juga kecenderungan pembeli untuk memilih cash-on -delivery.

52% Produksi CPO PTPN Group untuk Biofuel

Leo Putra 25 Feb 2019 Investor Daily
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group akan mengalokasikan sekitar 52% produksi minyak sawit mentah (CPO) tahun ini untuk program bahan bakar nabati (BBN/biofuel). BUMN Group ini telah menandatangani kontrak jual beli CPO dengan PT Pertamina (Persero). Pada 2019, PTPN Group menargetkan produksi CPO sebesar 2,30 juta ton, sebanyak 1,20 juta ton akan disuplai ke pertamina dan sisanya diekspor. Hal ini dilakukan sebagai dukungan terhadap kethanan energi nasional melalui program biodiesel B20-B100.

Investasi Sektor Energi, Konglomerat di Bisnis Setrum

B. Wiyono 25 Feb 2019 Bisnis Indonesia
Tingginya kebutuhan setrum di Tanah Air dan adanya kepastian pembelian listrik membuat pengembang swasta beramai-ramai masuk ke bisnis pembangkit. Namun, bisnis ini masih didominasi oleh konglomerasi besar. Adapun, belum banyaknya pengembang menengah ke bawah yang bermain di bisnis ini disebabkan oleh masalah pendanaan dan regulasi. Sejauh ini, ada beberapa nama konglomerasi besar yang berinvestasi di pembangkit listrik, yaitu PT Adaro Energy Tbk, Wilmar, PT Medco Energi Internasional, PT United Tractors, PT Indika Energy Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Toba Bara Sejahtera Tbk, dan PT Dian Swastika Sentosa Tbk. Bisnis pembangkit menguntungkan lantaran kontrak perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) diteken secara jangka panjang selama 20-25 tahun. Setelah 7-8 tahun pengembang bisa menikmati keuntungan. Apalagi biaya operasi dan perawatan pembangkit untuk energi terbarukan relatif kecil. Untuk masuk ke bisnis bisa dikatakan susah-susah gampang, karena terbentur dengan pendanaan dan regulasi. Kondisi kontrak PPA yang kurang bankable membuat proyek pembangkit listrik skala kecil hanya akan dikerjakan oleh korporasi besar yang memilki relasi baik dengan perbankan. Diharapkan juga adanya regulasi yang lebih memberi peluang kepada pebisnis menengah, sehingga tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar.

Sektor Konstruksi dan Real Estat, Efektivitas PPh Final Dikaji

B. Wiyono 25 Feb 2019 Bisnis Indonesia
Kementerian Keuangan tengah mengkaji efektivitas penerapan skema tarif final bagi sektor konstruksi dan real estat karena skema tarif saat ini kurang mempresentasikan nilai ekonomi dari sektor itu. Pengenaan PPh final untuk sektor yang memang tidak hard to tax, menurut Darussalam (DDTC), seharusnya mengenakan skema tarif umum dan tidak menggunakan skema PPh final. Apalagi PPh final merupakan bagian dari withholding tax yang seharusnya bersifat sementara. Pengenaan PPh dengan skema tarif umum untuk sektor properti untuk keadilan. Enny Sri Hartati (Direktur Eksekutif Indef) mengatakan bahwa kenaikan pengenaan PPh final kepada sektor konstruksi juga bisa memperlebar ruang ketimpangan kepemilikan aset karena rasio kelompok yang belum memiliki rumah sangat sedikit, sedangkan kelompok masyarakat yang sudahmemilki aset lebih dari satu bisa saja menambah aset propertinya.

Pilihan Editor