;

Tekfin Diminta Berperan dalam Ekonomi

Ayu Dewi 11 Mar 2019 Republika
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan perkembangan industri finansial berbasis teknologi atau tekfin yang sangat pesat bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian nasional dan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perkembangan tekfin harusnya bisa meningkatkan inklusi keuangan nasional yang masih rendah. Di era teknologi dan perkembangan lembaga jasa keuangan (LJK) yang luar biasa, masyarakat mendapat keuntungan misalnya : pengiriman uang yang tidak perlu lagi ke bank sehingga bank juga tidak perlu memiliki banyak pegawai. Disisi lain, negara juga mendapatkan keuntungan. Teknologi tersebut bisa mendorong pembangunan dan masuk ke daerah terpencil. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak bisa diakses layanan keuangan formal menjadi terakses. Teknologi digital juga dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurut hasil riset Bank Dunia sebanyak 20% kenaikan inklusi keuangan melalui adopsi layanan keuangan digital di negara berkembang akan menyediakan tambahan 1,7 juta pekerjaan bahkan lebih. Menkomfinfo Rudiantara menyatakan, perubahan pola pikir dengan memanfaatkan teknologi bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pola pikir pemerintah juga berubah. Kemenkominfo dulu hanya mengeluarkan regulasi, sekarang tidak hanya mengurusi regulasi tapi regulasi yang memudahkan. Rudiantara menambahkan pemerintah bersama para unicorn dan start up lainnya memfasilitasi start up untuk menjajaki kerjasama dengan investor global sehingga bisa menjadi unicorn baru.

Dorong Manfaat domestik

Ayu Dewi 11 Mar 2019 Kompas
Transaksi perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Indonesia kian meningkat. Peningkatan itu mestinya bisa dimanfaatkan untuk mendorong platform e-dagang lokal dan penjualan produk dalam negeri. Transaksi tiga e-dagang terbesar di Indonesia pada Januari 2019 mencapai Rp 8,582 triliun. Menurut Deputi Senior BI Mirza Adityaswara, transaksi e-dagang yang meningkat itu mestinya bisa dinikmati pelaku usaha di Indonesia. Namun sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko, saat ini kemudahan pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri masih menjadi persoalan yang dihadapi dalam transaksi e-dagang Indonesia.

Prospek Global, Ancaman Pelemahan EKonomi Kian Nyata

B. Wiyono 11 Mar 2019 Bisnis Indonesia
Ancaman perlambatan ekonomi global kian nyata seiring dengan melemahnya sejumlah indikator ekonomi di beberapa negara mulai dari China, Amerika Serikat, hingga Jerman. Laporan terbaru Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pun ikut memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini. Pada Jumát 8 Maret 2019, tiga laporan kinerja pasar secara berturut-turut menunjukkan kelanjutan pelemahan mulai dari menurunnya tingkat penerimaan kerja di Amerika Serikat, pelemahan ekspor China serta lesunya permintaan produksi di Jerman yang tidak terduga. Meskipun begitu, OECD meyakini risiko resesi masih jauh dari pandangan. OECD telah memangkas prospek pertumbuhan ekonomi global untuk 2019 menjadi 1% dari perkiraan awal sebesar 1,8% yang diprediksi pada November 2018. OECD juga menctatkan bahwa ketidakpastian Brexit akan menjadi ancaman bagi ekonomi Inggris dan kawasan Eropa Barat. Jika Inggris tidak segera mendapatkan kesepakatan, risiko resesi jangka pendek dimungkinkan terjasi dan akan berdampak buruk bagi negara lain.

Klopkan Data, Cegah Penyelundupan

Budi Suyanto 11 Mar 2019 Kontan
Indonesia dan Singapura sepakat meningkatkan kerja sama kepabeanan dan cukai melalui pembentukan National Trading Platform (NTP). Menkeu mengatakan, kerja sama melalui platform ini akan mempersempit ruang pelanggaran dan kejahatan penyelundupan. Selain itu, sekaligus meningkatkan pelayanan bagi pelaku usaha yang legal dan patuh, sehingga meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.
Pembentukan NTP merupakan bentuk intergrasi dua platform perizinan kepabeanan dan cukai kedua negara, yaitu Indonesia National Single Window (INSW) milik Indonesia dan Trade Net milik Singapura. Lewat NTP, diharapkan data ekspor Singapura bisa lebih sesuai (matching) denga data impor Indonesia, atau sebaliknya. Data ekspor impor yang valid dan matching nantinya berguna sebagai basis pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih akurat bagi kedua negara. NTP dapat mempercepat proses pemeriksaan atau investigasi atas perbedaan data perdagangan kedua negara (data discrepancy).

Sektor Galangan, BMAD Kapal Batam Segera Dihapus

B. Wiyono 11 Mar 2019 Bisnis Indonesia
Angin segar bagi industri galangan kapal di kawasan Batam. Pasalnya, pemerintah akhirnya memastikan bakal menghapuskan pungutan bea masuk anti dumping (BMAD) bagi produk kapal yang masuk ke daerah pabean Indonesia lainnya. Pengenaan BMAD semestinya untuk produk, negara asal, dan bahkan kadang supplier/pemasok yang spesifik. Dengan demikian, BMAD hanya dikenakan terhadap HRP (hot rolled plate) yang dimasukkan ke daerah pabean Indonesia, baik impor maupun dari KB Batam. HRP adalah produk pelat baja lembaran hasil pemrosesan dari baja canai panas (hot rolled coils/HRC), yang salah satunya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal. Oleh karena itu, apabila pemasukan kapal buatan Batam ke daerah pabean Indonesia dikenakan BMAD atas bahan baku HRP-nya, hal itu menjadi tidak adil dan membebani industri galangan kapal (shipyard) di Batam. Apabila produk kapal buatan Batam itu tetap dikenakan BMAD, justru menjadi disinsentif untuk industri galangan kapal dalam negeri dan malahan mendorong industri kapal Singapura.

Sanksi Menanti Jika Tak Melaporkan SPT

Budi Suyanto 11 Mar 2019 Kontan
Wajib pajak yang terlambat lapor akan dikenai denda Rp 100.000 untuk orang pribadi dan Rp 1 juta untuk badan usaha. Namun, Direktur P2Humas DJP mengingatkan, tidak cuma denda, setelah periode penyampaian SPT Tahunan berakhir, Ditjen Pajak akan memeriksa wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan. Ditjen Pajak akan memanfaatkan berbagai data yang dimiliki seperti data transaksi keuangan ataupun data kepemilikan harta, termasuk data hasil akses informasi keuangan sesuai UU No 9/2017. Tak hanya itu, petugas pajak di daerah akan melakukan pengawasan secara individual terhadap wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

Trafik Airasia.com Naik Hingga 60%

Budi Suyanto 11 Mar 2019 Kontan
Perselisihan antara maskapai AirAsia dan Traveloka terkait penjualan tiket pesawat belum menemukan titik temu. AirAsia pun telah menarik penjualan tiket di Traveloka setelah agen perjalanan online itu tak menjual tiket AirAsia sejak 12 Februari 2018. Manajemen AirAsia hingga kini belum memperoleh jawaban dari Traveloka. Bukan hanya di Traveloka, tiket AirAsia juga sudah tidak dijual di agen perjalanan daring lain seperti tiket.com dan pegipegi.com. Sejauh ini, pengguna AirAsia masih bisa memperoleh tiket dari situs resmi airasia.com dan dari gerai agen perjalanan luring (offline). Direktur niaga PT. AirAsia Indonesia mengungkapkan, kejadian ini mengungkit trafik airasia.com naik signifikan, yakni 50%-60%. Oleh karena itu, dia optimis penjualan tiket AirAsia tidak akan mengalami kendala serius. Apalagi, maskapai berbiaya murah yang masih menggratiskan bagasi 15 kilogram hanya AirAsia.

IA-CEPA Menuai Pro Kontra di Produsen

Budi Suyanto 11 Mar 2019 Kontan
Indonesia dan Australia resmi menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), Senin (4/3) pekan lalu. Perjanjian yang akan berlaku tahun 2020 ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha domestik. Ada kekhawatiran produk impor dari Australia semakin membanjiri pasar domestik. Pasalnya Australia merupakan salah satu pemasok gula mentah ke Indonesia. Apalagi produksi gula Indonesia belum efisien. Sama seperti tebu, komoditas sapi (termasuk daging dan susu) juga akan menghadapi tantangan serupa akibat perjanjian itu. Australia merupakan eksportir daging sejenis lembu terbesar ke Indonesia.

Rusia Larang Warganya Menghina Pemerintah & Menyiapkan Great Firewall

Budi Suyanto 11 Mar 2019 Kontan
DPR Rusia mengesahkan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap pejabat negara tersebut. Jurnalis di Rusia khawatir, beleid itu menyebabkan media takut menulis berita. Di sisi lain, Rusia juga akan mengontrol internet dan akan menyiapkan semacam Great Firewall di China. Jadi internet tetap ada, tapi tampilan berbeda lantaran mendapat sensor dari pemerintah.

Tanpa Aduan, Kominfo Bisa Blokir Fintech Ilegal

Budi Suyanto 11 Mar 2019 Kontan
Guna melindungi masyarakat dari potensi financial technology (fintech) ilegal, Kominfo bisa langsung memblokir fintech tanpa ada pengaduan. Kominfo akan menggunakan mesin pencarian konten negatif yang aktif menyisir (crawl) setiap hari. Lalu mencocokkan dengan data fintech terdaftar dan memiliki izin dari OJK. Bila tidak ada dalam daftar OJK, Kominfo langsung memblokir, baik di website maupun aplikasi.

Pilihan Editor