Nelayan kecil yang menggunakan kapal berukuran kurang dari 30 gros ton mendominasi penangkapan tuna, tongkol dan cakalang. Ketiga jenis ikan itu merupakan komoditas unggulan ekspor. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), armada penangkapan ikan Indonesia pada 2016 sebanyak 544.000 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 96% diantaranya berupa armada kecil berukuran kurang dari 30 GT. 

Armada kecil memberi andil besar terhadap komoditas unggulan. Sekitar 60% produksi tuna, tongkol dan cakalang bersumber dari hasil tangkapan nelayan skala kecil. Ekspor komoditas tuna, tongkol dan cakalang pada 2018 sekitar 118.000 ton dengan nilai 620 juta dollar AS.

Pasar ekspor menuntut persyaratan dalam hal mutu produk dan aspek ketertelusuran tuna asal Indonesia. Oleh karena itu, penanganan ikan tangkapan dan dokumentasi pencatatan kapal perlu diperbaiki. Negara tujuan utama ekspor, antara lain : Amerika Serikat dan Jepang.

Kementerian ESDM medorong pemanfaatan minyak kelapa sawit sebagai campuran BBM jenis bensin dan LPG. Kementerian ESDM akan mendorong kerjasama penelitian tersebut bersama Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Indonesia yang pertama mengembangkan sawit untuk bensin melalui co-processing . Minyak sawit dicampurkan ke kilang dengan proses cracking menggunakan katalis Merah Putih dan akan menghasilkan bensin dan LPG di akhir proses.

Pemanfaatan sawit untuk bensin juga telah dilakukan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Italia dan Uni Emirat Arab. Namun, pengembangan di negara tersebut adalah membuat pabrik baru yang dapat mengolah langsung sawit dengan bensin sebagai salah satu produknya. 

PT Perusahaan Listrik Negara berencana memperpanjang tenggat penyelesaian pembiayaan atas 23 proyek pembangkit listrik energi bersih yang telah melakukan perjanjian jual beli sejak 2017. Pada 2017, ada 70 proyek pembangkit listrik energi bersih yang telah melakukan perjanjian jual beli listrik atau power purchasing agreement (PPA) antara PLN dan produsen listrik swasta atau independen power producer (IPP). Dari 70 PPA tersebut, sebanyak 7 proyek sudah beroperasi, 29 proyek masih tahap konstruksi, 10 proyek talh menyerahkan jaminan pelaksanaan, tetapi belum menyelesaikan penuntasan pembiayaan atau financial close, 23 proyek belum menerahkan jaminan pelaksanaan atau penuntasan pendanaan, dan 1 proyek berpotensi diputus atau terminasi kontrak. Pendanaan masih menjadi kendala realisasi proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Pertemuan antara investor dan pengembang terus dilakukan dalam waktu dekat untuk mempercepat proyek. Jika terdapat investor yang tertarik melakukan pendanaan pada 23 proyek tersebut, tenggat penyelesaian pembiayaan yang seharusnya jatuh pada Juni 2019 kwmungkinan diperpanjang.

Indonesia bertekad untuk terus menggenjot produksi udang yang merupakan salah satu komoditas ekspor dengan nilai tertinggi dari sektor perikanan. Menilik data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah tampaknya memiliki ambisi yang besar terkait dengan peningkatan ekspor udang Indonesia. Pada 2018, ekspor udang Indonesia tercatat mencapai 182.740 ton dengan nilai US$1,606 miliar. Ekspor udang Indonesia pada 2018 masih terbilang kecil, karena baru 7,11% dari total pergerakan udang dunia. 

Amerika Serikat menjadi salah satu negara di mana Indonesia bisa melebarkan sayap ekspornya. Pada 2018, total ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat tercatat mencapai 132.376 ton, terbesar kedua setelah India. Tak hanya Amerika Serikat, pangsa pasar ekspor udang juga datang dari Jepang, China, dan Uni Eropa. Namun, di tengah peluang terbuka sangat lebar dengan ketersediaan lahan yang luas, ceruk pasar yang masih memungkinkan, dan niatan pemerintah menggenjot ekspor, budi daya dalam negeri bukan tanpa hambatan. Besarnya investasi yang dibutuhkan menjadi salah satu tantangan khususnya untuk pembudi daya mandiri. Biaya operasional untuk 1 ha lahan budi daya untuk 20 ton udang membutuhkan biaya Rp 900 juta.

Benelli Motor Indonesia menyatakan pemilik merek Benelli, Geely Company, tertarik untuk membangun pabrik di Indonesia. Studi kelayakan bahkan telah dilakukan dan Indonesia dinilai memiliki sejumlah nilai positif meski ada juga poin negatif, khususnya terkait dengan sistem perpajakan kendaraan roda dua. Poin negatif tersbut terkait dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), di mana motor dengan kapasitas mesin 250 cc dikenakan tarif pajak 60%. Hal itu membuat sepeda motor Benelli yang memiliki DNA motor besar menjadi tidak kompetitif dari sisi harga. Sebagai contoh, harga Benelli di Malaysia setara Rp79 juta, sedangkan di Indonesia karena PPnBM, harga bisa menyentuh Rp150 juta. Dengan harga jual yang tinggi, sulit untuk Benelli bisa bersaing, belm lagi dengan persaingan Tax Holiday.

IMF memperkirakan pelemahan ekonomi dunia lebih dalam dari perkiraan awal. Saat ini, tingkat utang pemerintah dan korporasi global terus meningkat. Menurut IMF, kerentanan sistem keuangan dan perekonomian meningkat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Negara emerging market sebaiknya membatasi ketergantungan utang luar negeri jangka pendek, dan memastikan cadangan mata uang asing dan buffer fiskal memadai.

Ekonom Indef mengingatkan pemerintah Indonesia akan adanya beban utang di dalam negeri yang semakin besar. Meski rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman, kemampuan APBN untuk membayar utang dalam jangka panjang semakin berat. Terlebih, utang jatuh tempo di bawah satu tahun semakin banyak.

Kementerian ESDM menargetkan 57 smelter beroperasi pada 2022. Target itu sesuai peta jalan atau roadmap peralihan ekspor komoditas mineral mentah ke industri hilir produk mineral dalam negeri. Semua proyek wajib rampung pada 2022, jika pengelola smelter tidak ingin kena sanksi, salah satunya pencabutan izin ekspor. Mayoritas smelter dibangun menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP), ada pula memakai Izin Usaha Industri (IUI).

Puluhan proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) masih menggantung. Dari 70 proyek yang sudah ada kontrak jual beli (power purchase agreement/PPA), hingga kini masih ada 23 proyek listrik EBT yang belum memenuhi syarat pendanaan. PLN memberikan tenggat hingga Juni kepada pengelola proyek yang belum menyerahkan jaminan pelaksanaan dan belum financial close (FC). Jika melewati batas waktu yang ditetapkan, kontrak proyek akan diterminasi alias diputus.

Indonesia gagal mencegah Uni Eropa menerapkan delegated act untuk kesepakatan Renewable Energy Directive (RED) II. Uni Eropa tetap bersikukuh jika produk sawit dan turunannya sebagai produk minyak nabati dengan risiko tinggi. Tak tinggal diam, Indonesia menyiapkan langkah balasan. Selain membawa kasus ini ke WTO, Indonesia juga akan meninjau ulang perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA). Pengusaha berharap aksi balasan pemerintah Indonesia tidak akan berujung pada perang dagang.

Pemerintah Jepang akan menaikkan pajak penjualan pada Oktober 2019 mendatang. Kenaikan ini dilakukan di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang menekan ekspor komoditas. Kenaikan tarif pajak konsumsi ini diperkirakan dari 8% menjadi 10%.