;

Era Baru Liberalisasi Produk Jasa di ASEAN

Budi Suyanto 25 Apr 2019 Kontan

Para Menteri Perdagangan di kawasan ASEAN sepakat meneken Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN atau ASEAN Trade In Service Agreement (ATISA). Penandatanganan ATISA ini akan membuka akses pasar industri jasa di negara-negara ASEAN. Perjanjian ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di ASEAN, Indonesia akan menjadi pasar utama bagi para penjaja jasa di ASEAN. Namun di sisi lain, Indonesia bisa mengekspor jasa unggulan. Empat sektor unggulan antara lain pariwisata, teknologi informasi dan telekomunikasi, konstruksi, dan jasa tenaga profesional berbagai bidang.

Badan Intelijen Berkumpul

Budi Suyanto 25 Apr 2019 Kontan

Persatuan Badan Intelijen Internasional yang tergabung dalam The Five Eyes berencana melakukan pertemuan puncak di Glasgow, Skontlandia untuk membahas cara memerangi kejahatan siber dan terorisme. Melansir Bloomberg, Rabu (24/4/) pertemuan ini sebagai respons terhadap tuduhan intelijen AS bahwa Huawei Technologies telah memasukkan perangkat mata-mata sebagai cara pemerintah China untuk mengawasi negara lain. Peralatan teknologi dari China menjadi bagian penting bagi jaringan terbesar di Inggris. Dengan kondisi tersebut pejabat setempat tampaknya berencana membatasi sekaligus melarang secara penuh terhadap perangkat teknologi buatan China. Ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan internasional dengan China.

Pendapatan Negara, Struktur Penerimaan Pajak Masih Rapuh

B. Wiyono 25 Apr 2019 Bisnis Indonesia

Struktur penerimaan pajak hingga kuartal I/2019 terus menunjukkan pelemahan. Dari sisi sektoral, sektor-sektor utama yang menopang penerimaan pajak tercatat terkontraksi cukup dalam. Sektor manufaktur yang kontribusinya ke penerimaan pajak sebesar 32,1%. pertumbuhan justru minus 8,8%. Sementara itu, sektor perdagangan yang memiliki kontribusi sebesar 28,4% ke penerimaan pajak hanya mampu tumbuh 1,3%. Adapun total penerimaan pajak sampai dengan Maret 2019 mencapai Rp 248,9 triliun atau 15,7% dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun. Capaian-capaian ini juga mengonfirmasi bahwa tren pertumbuhan penerimaan pajak selama kuartal I/2019 masih di luar ekspektasi. Apalagi, target pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2019 juga membengkak kurang lebih 20% karena adanya shortfall penerimaan pajak tahun lalu. 

Restitusi Gede Tambang & Pengolahan

Budi Suyanto 24 Apr 2019 Kontan

Restitusi pajak yang membludak membuat realisasi penerimaan pajak kuartal pertama tahun ini loyo. DJP mencatat realisasi restitusi pajak periode Januari-Maret 2019 mencapai Rp 50,65 triliun atau tumbuh 47,83% y.o.y. Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit serta pertambangan termasuk yang restitusinya terbesar. Restitusi pajak di sektor pertambangan meningkat 43,5%, sedangkan pada sektor industri pengolahan melonjak 60,6% y.o.y. Direktur CITA menilai, kebijakan percepatan restitusi pajak sejatinya bagus untuk arus kas wajib pajak. Namun pemerintah tetap perlu mengantisipasi kecenderungan peningkatan restitusi sepanjang tahun ini.

Cikarang Listrindo Tebar Dividen US$ 72,6 juta

Leo Putra 24 Apr 2019 Investor Daily

PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) membagikan dividen tahun buku 2019 sebanyak US$ 72,6 juta atau 92% dari perolehan laba bersih tahun lalu sebesar US$ 79 juta. Dividen yang disepakati tersebut setara dengan Rp 66 per saham. Perusahaan sejauh ini memiliki dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), 10 turbin gas dan tiga turbin uap. Kemudian secara keseluruhan kapasitas listrik yang disediakan mencapai 1.144 mW. Pembangkit listrib berbahan gas berada di Jababeka, Bekasai dan pembangkit listrib batu bara terletak di Babelan, Bekasi.

Diskon Mendongkrak Penjualan

Ayu Dewi 24 Apr 2019 Kompas

Klingking Fun, program diskon bagi masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 meningkatkan penjualan ritel. Berdasarkan data yang dihimpun kompas sampai dengan Selasa (23/4/2019), pelaku ritel membukukan kenaikan omzet paling tinggi adalah sektor makanan dan minuman. Sektor berikutnya adalah busana, gaya hidup dan hiburan. 

Perkiraan mengguakan perhitungan kasar, transaksi ritel pada pemilu 2019 menyentuh angka Rp 3 triliun. Perhitungan itu berdasarkan asumsi jumlah orang yang berbelanja sekitar 60 juta orang dengan pembelian minimal Rp 50.000 per orang. 

Korea Utara Mendekati Rusia

Budi Suyanto 24 Apr 2019 Kontan

Pimpinan Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tujuannya untuk menggalang kerja sama ekonomi kedua negara. Kunjungan ini setelah KTT AS-Kore Utara gagal membuahkan hasil terkait denuklirisasi di negara Semenanjung Korea itu. Rusia terlibat dalam upaya membujuk Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya.

Siap-Siap Bunga Kredit Bank Siap Naik

Budi Suyanto 24 Apr 2019 Kontan

Suku bunga kredit diproyeksi bakal terkerek baik memasuki naik memasuki kuartal II-2019. Bank sentral meramal, berdasarkan jenis kreditnya, peningkatan bunga akan terjadi pada kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Pada kredit konsumsi, kenaikan suku bunga terjadi pada kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kartu kredit. Sementara suku bunga kredit kepemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA) dan multiguna diproyeksi turun secara kuartalan menjadi 11,22% dan 12,77%.

Emiten Kepincut Kilau Bisnis Pertambangan Emas

Budi Suyanto 24 Apr 2019 Kontan

Bisnis tambang emas memang menyilaukan. Prospek bisnis yang stabil membuat sejumlah emiten pertambangan batubara mulai mendiversifikasi bisnisnya ke bisnis logam mulia itu. Salah satunya PT United Tractors Tbk (UNTR) yang mengakuisisi 95% saham PT Agincourt Resources, pemilik tambang emas Martabe di Sumatera Utara.

Jika dibandingkan dengan bisnis batubara, bisnis emas lebih menjanjikan, karena instrumen emas mulai banyak diminati. Namun, perusahaan yang akan masuk ke tambang emas harus memikirkan terkait pembuatan smelter yang memerlukan biaya tak sedikit.

KPPU Endus Monopoli Kemitraan Lahan Sawit

Budi Suyanto 24 Apr 2019 Kontan

Pemerintah mengatur pembagian kawasan hutan untuk perkebunan sawit dengan proporsi 80% digunakan oleh perusahaan dan 20% untuk masyarakat dalam hal ini petani plasma. Kendati demikian, KPPU meragukan pelaksanaannya di lapangan. Komisioner KPPU, Guntur S. Saragih, mengatakan bahwa Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian tidak memiliki data anggota petani plasma. Untuk itu, KPPU akan melayangkan surat permohonan resmi kepada pemerintah dan menduga ada praktik maladministrasi dalam kebijakan ini.

Pilihan Editor