Bank Indonesia menggiatkan kerjasama penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara tetangga. Setelah dengan Thailand dan Malaysia, BI kembali menggandeng bank sentral Filipina untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan atau local currency settlement (LCS) framework. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia maupun negara mitra tidak tergantung pada mata uang dollar AS. Meskipun pada praktiknya, penggunaan LCS selama ini masih minim sekali. Wakil Ketua Apindo mengatakan, beberapa bank cukup baik memberikan fasilitas tersebut kepada eksportir dan importir. Namun ia mengakui masih minimnya pemanfaatan fasilitas LCS lantaran kurangnya sosialisasi. Ekonom Core, Piter Abdullah menilai, pengusaha masih ragu memanfaatkan LCS. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara rinci mengenai manfaat yang diperoleh, tingkat risiko, hingga cara mitigasi risiko dalam penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan.

Bank Indonesia menggiatkan kerjasama penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara tetangga. Setelah dengan Thailand dan Malaysia, BI kembali menggandeng bank sentral Filipina untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan atau local currency settlement (LCS) framework. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia maupun negara mitra tidak tergantung pada mata uang dollar AS. Meskipun pada praktiknya, penggunaan LCS selama ini masih minim sekali. Wakil Ketua Apindo mengatakan, beberapa bank cukup baik memberikan fasilitas tersebut kepada eksportir dan importir. Namun ia mengakui masih minimnya pemanfaatan fasilitas LCS lantaran kurangnya sosialisasi. Ekonom Core, Piter Abdullah menilai, pengusaha masih ragu memanfaatkan LCS. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara rinci mengenai manfaat yang diperoleh, tingkat risiko, hingga cara mitigasi risiko dalam penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan kenaikan tarif pesawat domestik yang terjadi sejak awal tahun. Hal tersebut menyebabkan tingkat hunian atau okupansi hotel menurun menjadi 30%. PHRI pun meminta pemerintah melakukan upaya menurunkan harga tiket pesawat domestik agar bisa kembali menggairahkan sektor pariwisata. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat penghunian kamar tertinggi tercatat di Provinsi Bengkulu sebesar 68,27% dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 31,17%.

Kementerian Perhubungan berencana mengevaluasi harga tiket pesawat dalam sepekan ke depan. Namun tidak terdapat rencana untuk memberikan subsidi guna menekan harga tiket pesawat. 

Perpres tentang mobil listrik memasuki tahap finalisasi. Pemerintah siap membuka pintu lebar-lebar bagi para investor untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Chief Exsecutive Officer (CEO) SoftBank Masayoshi Son telah menyatakan ingin bertemu presiden Joko Widodo khusus untuk membahas mobil listrik.

Pada medio Maret lalu, Kementerian Keuangan juga tengah merancang skema insentif berupa pembebasan bea masuk komponen mobil listrik bagi industri otomotif yang ingin berinvestasi dalam pengembangan mobil listrik,mobil hibrid, mobil tenaga surya dan jenis mobil-mobil rendah emisi karbon (LCEP) lainya. Selain itu Kemenkeu juga menjanjikan kemudahan berupa tax holiday dan tax allowance. Pengenaan tarif pajak kendaraan berbasis listrik juga akan ditempuh salah satunya melalui revisi regulasi PPnBM.

Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa perpres mobil listrik menjadi sebuah urgensi mengingat pemerintah ingin fokus mengembangkan kendaraan ramah lingkungan. Selain itu pemerintah juga harus menciptakan pasar agar mobil listrik dapat berkembang dan diproduksi. Caranya adalah dengan membuat kebijakan yang membuat masyarakat mau beralih ke kendaraan listrik yang dalam hal ini adalah hibrid. Insentif yang dirasa akan efektif yakni mengurangi atau menghapuskan PPnBM. Ketika dihilangkan, pemerintah dapat menggantikan dengan pajak lain. Misalnya menarik PPN ketika industri baterai  mobil listrik ataupun komponen lain sudah terbangun di Indonesia.

Ungkapan menyerah sebelum berperang tampaknya cocok disematkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, Menteri Keuangan telah menarik beleid tentang perlakuan perpajakan atas transaksi e-commerce alias dagang-el, tepat 2 hari sebelum berlaku efektif. Menkeu boleh berdalih bahwa penarikan regulasi yang ditujukan untuk menyamakan perlakuan perpajakan (level playing field) antara pelaku usaha luring dan daring itu adalah untuk meningkatkan koordinasi anatarkementerian/lembaga yang lebih komprehensif dan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha. Sejak awal PMK ini memang sudah menuai pro dan kontra dari pelaku usaha luring dan daring. Dalam kasus ini, pemerintah tampak tak bertaji dalam menghadapi pelaku usaha daring. Padahal, PMK 210 ini kunci pembuka bagi pemerintah untuk mengakses dan memantau transaksi e-commerce yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perpajakan nasional. Sangat disayangkan keputusan Menkeu menarik PMK 201 ini. Sosialisasi sebenarnya bisa dilakukan sembari berjalan. Pemerintah juga sudah memberi jeda 3 bulan sebelum PMK 2010 berlaku efektif. Selain memperlihatkan inkonsistensi dalam membuat regulasi, penarikan PMK 210 juga menunjukkan sikap pemerintah yang belum mampu bersikap adil dalam hal pemajakan.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengirim surat keberatan kepada komisi Uni Eropa yang berencana mengurangi bahan bakar nabati berbasis sawit. Indonesia dan Malaysia bersatu memperjuangkan sawit di Uni Eropa karena kedua negara memiliki porsi 85% sebagai penghasil minyak sawit dunia.

Sambil memperjuangkan sawit di Uni Eropa, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan serapan dalam negeri dengan menggenjot penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar kendaraan. Saat ini program Biodiesel 20 (B-20) sudah berjalan dan ke depan akan terus diperbesar hingga mencapai B-100.

Indonesia dan Malaysia tak hanya mengirimkan surat keberatan memperjuangkan sawit, Menko bidang perekonomian Darmin Nasution sedang memimpin delegasi RI ke Brussel Belgia melakukan pertemuan dengan komisi, parlemen dan dewan Eropa serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa.

Taxation is expected to be one of the topics that could take center in the last presidential debate on April 13, especially issue about the separation of the Taxation Directorate General from the Finance Ministry. At a recent campaign event in West Kalimantan, Sandiaga promised to separate the Taxation Directorate Generala form the Finance Ministry. Sandiaga was highlighting the long-promised plan to establish a special taxation body similar to the US' Internal Revenue Service. The separation of the Taxation Directorate General from the Finance Ministry was among President Joko "Jokowi" Widodo's campaign promises in 2014 and was included in his campaign's Nawa Cita.

Misbakhun, Jokowi-Ma'ruf campaign team spokes person, argued that elevating the status of the Taxation Directorate General would allow greater flexibility for the body in several key areas, such as in tax collection and administration as well as mobilization and recruitment of its workforce.

Campaign team member for the Prabowo-Sandi ticket Haryadin Mahardika said separately that the upgrade in status to a special taxation body would mean the body could quickly adjust its resources to better respond to the challenges of tax collection. Besides, the separation of the Taxation Directorate General from the Finance Ministry will serve business interests as it will guarantee better services for taxpayers.

However, Indonesian Employers Association chairman Hariyadi Sukamdani disagreed, arguing that the establishment of new body would add another bureaucratic layer that businesses would have to deal with. Managing partner of the DDTC, Darussalam said, the separation of  Taxation Directorate General from the Finance Ministry would allow greater discretion of the body over its organization, human resources and budgetary needs.

Tren kenaikan cadangan devisa Indonesia sejak Oktober 2018 tembus US$124,5 miliar pada Maret 2019 makin memperkuat daya tahan ekonmi Indonesia dalam menghadapi tekanan global. Peningkatan cadangan devisa ini dipengaruhi antara lain oleh penerimaan devisa migas dan penerimaan valas lainnya. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan pengelolaan fiskal dan moneter yang hati-hati. Hal ini terlihat dari inflasi yang rendah, defisit fiskal terkendali, dan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan menuju 2,5%. Tren peningkatan cadangan devisa dalam beberapa bulan terakhir mengindikasikan tingkat kesehatan ekonomi yang solid untuk menghadapi tekanan dari perlambatan di AS, China, dan Uni Eropa serta perang dagang. Kenaikan cadangan devisa juga memberikan sinyal ke pasar keuangan bahwa rupiah punya benteng yang lebih kuat dari kemungkinan serangan spekulasi, terutama pada tahun politik.

Menteri Keuangan dan sejumlah Gubernur Bank Sentral di ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerja sama perpajakan dan kepabeanan. Peningkatan kerja sama ini untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan. Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antarnegara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan. Terkait kepabeanan, para menteri di negara kawasan telah berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows, hal ini untuk mendorong digitalisasi proses kepabeanan, serta akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang dapat memfasilitasi pergerakan barang transit. 

Pada perkembangan lain, Kementerian Keuangan Indonesia mengungkapkan berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki tingkat rasio pajak yang saat ini masih di bawah 15% dari PDB. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup enam hal. Pertama, pelaksanaan keterbukaan informasi keuangan. Kedua, pengingkatan tingkat kepatuhan melalui penguatan dan peningkatan pelayanan, pengawsan, dan pemeriksaan. Ketiga, kebijakan amnesti pajak. Keempat, stimulus perpajakan bagi UMKM. Kelima, kebijakan restitusi pajak yang makin dipercepat. Keenam, pemberian tax allowance dan tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan.

Kinerja industri pariwisata di Bali makin terdampak tak hanya oleh isu politik dan bencana alam, tetapi juga oleh kenaikan harga tiket pesawat yang melambung hingga dua kali lipat mulai awal tahun ini. Namun, pada kuartal kedua 2019, menuju musim liburan sekolah dan Idulfitri, kinerja pariwisata Bali, terutama untuk properti hotel dan penginapan, diperkirakan akan mengalami perbaikan. Berdasarkan data Colliers International, pada tahun ini Bali akan mendapat tambahan 1.764 unit kamar hotel baru dari berbagai bintag yang akan rampung pada kuartal ketiga 2019. Pada kuartal pertama 2019, ada dua hotel bintang lima yang sudah mulai beroperasi, yaitu Hyatt Regency Bali di Sanur sebanyak 363 kamar dan The Apurva Kempinski Bali di Nusa Dua sebanyak 475 kamar. Hal ini membuat total pasok kamar hotel yang ada di Bali sebanyak 59.285 unit kamar. 

Bagaimanapun, pertambahan pasok tersebut tidak sejalan dengan pertambahan jumlah kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik akibat kenaikan harga tiket pesawat hingga dua kali lipat. Hal ini membebani pemilik usaha perhotelan di Bali, apalagi karena kuartal I/2019 bukan musim liburan. Manager Research & Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra Angreni mengatakan bahwa hotel-hotel di Indonesia, termasuk Bali mengalami penurunan okupansi sekitar 3-5%.