Investor pasar saham Indonesia merespons negarif revisi PP Nomor 23/2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Belum lama ini, Kementerian BUMN menginginkan perusahaan plat merah mendapat prioritas dalam pengelolaan pertambangan minerba di Indonesia. Banyak pebisnis cemas jika usulan ini diterima, banyak perusahaan yang menguasai wilayah tambang wajib memangkas penguasaan lahannya menjadi maksimal 15.000 hektare.

Pemerintah kembali merencanakan untuk menyatukan BUMN lewat holding. Setelah sukses membentuk holding BUMN di sektor pertambangan, perkebunan, dan perumahan, kali ini penggabungan menyasar sektor penerbangan. Perusahaan plat merah yang akan digabung adalah PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT Garuda Indonesia. Holding bisa menghemat biaya serta mempermudah pengembangan bisnis. Anggota Komisi VI Abdul Wachid berpendapat, daripada membentuk holding, pemerintah fokus mengatasi masalah terkait penerbangan, seperti harga tiket hingga polemik bagasi berbayar, termasuk kasus utang Merpati Airline dengan para pegawainya yang belum selesai.

Menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-Asia Tenggara bersepakat untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan lewat kerjasama perpajakan dan kepabeanan. Hal ini guna menekan praktik-praktik kegiatan ekonomi ilegal. Dari sisi perpajakan, kesepakatan ini akan melengkapi kebijakan-kebijakan  pertukaran informasi keuangan. Sementara dalam konteks kepabeanan, kesepakatan ini semakin memuluskan rencana operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan. Ketua Umum Apindo menilai bahwa implementasi ASEAN Custom Transit System (ATCS) sangat menarik bagi para pengusaha, pedagang, eksportir dan importir di kawasan Asia Tenggara.

Gubernur Riau, Syamsuar mengeluarkan instruksi tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Instruksi melaksanakan zakat tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, yang selama ini dinilai kurang maksimal. Dengan adanya instruksi tersebut diharapkan  kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan zakat di instansinya masing-masing yang dikelola oleh unit pengelola zakat.

Pemkot Cimahi melansir tentang jumlah zakat dan infak yang diterima dari ASN sepanjang 2018 lalu mencapai Rp 1,6 miliar. Nilai tersebut belum tercapai optimal sebab masih banyak ASN yang belum menjadi muzakki. Sementara itu, pada Januari sd Februari 2019 sudah tercapai Rp 490 juta.

Selama ini DJP masih mengandalkan penerimaan dari WP besar. Hal ini harus diwaspadai karena sadar atau tidak sadar keuangan negara bergantung pada WP Besar yang sangat berisiko. Misalnya kalau WP Besar Badan sedang turun, atau WP orang pribadi tengah mengalami masalah finansial, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada penerimaan negara. Selain itu, kerapuhan struktur pajak terkonfirmasi dari data makro. Penerimaan PPh didominasi oleh WP Badan. PPh Badan sangat rentan terhadap gejolak perekonomian. Dorongan untuk memperoleh penerimaan ekstra dari sektor UMKM sangat logis. Porsi 99% bangun usaha adalah UMKM. Faktanya, kebocoran pajak di UMKM masih sering terjadi, seperti penerbitan faktur fiktir, pengecilan omzet, dan tidak mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak padahal sudah memenuhi. Modus yang sama juga terjadi pada pekerjanya. UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja atau ekuivalen dengan 115 juta jiwa. Dari jumlah itu terdapat potensi sekitar 85 juta WP yang belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Bakan kalau dikurangi dengan mereka yang pendapatanya dibawab PTKP sekalipun angkanya masih material.

Dubes RI untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar dalam kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diundang di Plenary Hall Senat Belanda, bersama Unilever, WWF Belanda, dan peneliti dari Wageningen University and Research guna membahas atau berdiskusi isu kelapa sawit pada Kamis (4/4). Diskusi dilaterbelakangi meningkatnya perdebatan terkait sawit berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa tentang Renewable Energy Directive (RED) dan Delegated Act yang mengkategorikan kelapa sawit sebagai satu-satunya minyak nabati yang unsustainable jika digunakan sebagai biofuel.

Pemerintah mengoptimalkan potensi ekspor jasa. Caranya dengan memperluas jenis jasa penerima insentif PPN sebesar 0%. Selama ini optimalisasi ekspor jasa terkendala pengenaan pajak ganda di dalam negeri dan negara tujuan ekspor. Sebanyak 10 jenis jasa mendapatkan insentif PPN 0%, yaitu :

• maklon
• perbaikan dan perawatan
• pengurusan transportasi
• konsultasi konstruksi
• teknologi informasi
• penelitian dan pengembangan
• persewaan alat angkut
• konsultasi
• perdagangan 

menurut direktur CITA Yustinus Prastowo, pengenaan PPN 0% untuk ekspor jasa akan menimbulkan dampak berganda yang signifikan. Penerimaan negara dalam jangka menengah-panjang bisa narik seiring peningkatan ekspor. Prastowo menambahkan insentif PPN 0% untuk sektor jasa tidak mengurangi penerimaan perpajakan secara signifikan. Sebab dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar, kebijakan ini justru mendudukan prinsip PPN yang tepat sasaran. 

Direktorat jenderal pajak dari 22 negara di seluruh dunia berhasil menarik denda dan tunggakan pajak lebih dari US$ 1,2 Milyar. Keberhasilan ini dipicu bocoran informasi Panama Papers pada 2016 tentang kesepakatan-kesepakatan pajak di luar negeri. International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) dalam laporan di situsnya pada Rabu (3/4) menyebutkan Inggris berhasil menarik sekitar US$ 253 juta, Prancis US$ 136 juta dan Australia US$ 93 juta.

Airbus menunjuk PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia sebagai penyedia layanan perbaikan komponen pesawat Airbus A320 di Asia Tenggara. Saat ini terdapat 11 jenis komponen pesawat A320 yang perbaikanya dapat dilakukan di hanggar GMF sehingga tidak perlu dikerjakan di Eropa sehingga menguntungkan logistic cost bagi maskapai penerbangan di Asia Tenggara.

Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengekspor perhiasan di dunia dengan pangsa pasar mencapai 4%. Pada tahun 2018, ekspor perhiasan indonesia mencapai US$ 2,05 miliar dan menempati peringkat sembilan dunia. Negara tujuan utama ekspor perhiasan adalah SIngapura, Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut mendominasi 93,02% total ekspor produk perhiasan nasional.