Sektor komoditas dan konstruksi masih menjadi tumpuan para produsen alat berat. Berdasarkan data Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi), produksi alat berat pada kuartal pertama naik 2,91% menjadi 1.733 unit. Produksi terbesar masih berasal dari hydraulic excavator yang mencapai 1.524 unit. Sisanya bulldozer, motor grader, wheel loader, dan dump truck. 

Menurut The Times yang dilansir Reuters, CIA menuduh Huawei mendapatkan dana dari Komisi Keamanan Nasional China, dari Tentara Pembebasan Rakyat, dan sebuah cabang ketiga dari jaringan intelijen Tiongkok. Namun, Huawei membantah tuduhan tersebut. Tuduhan terhadap Huawei terjadi di tengah perang dagang Washington dengan Beijing yang masih berjalan. Sebelumnya, Meng Wanzhou, Direktur Keuangan sekaligus putri pendiri Huawei ditangkap di Kanada pada Desember lalu atas permintaan AS. Tuduhannya melakukan penipuan perbankan dan melanggar sanksi terhadap Iran. AS juga akan mendorong sekutu-sekutunya agar mengadopsi langkah-langkah keamanan dan kebijakan bersama.

Uni Eropa tengah menyiapkan manuver baru untuk menghambat ekspor biodiesel dari Indonesia dengan tuduhan subsisdi. Ketua Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, tuduhan subsidi tersebut bukan hal yang baru. Uni Eropa pernah mengalamatkan tuduhan serupa pada 2013. Dengan begitu harga jualnya bisa lebih murah dibandingkan dengan biodiesel yang berasal dari minyak nabati selain sawit. Namun, setelah konsultasi, investigasi, dan komunikasi, UE mendadak menarik tuduhannya. Namun, isu miring tidak berhenti samapi disitu. Tuduhan dumping pun dilancarkan meski akhirnya tidak bisa dibuktikan di WTO, dan Indonesia diputuskan menang pada 2018. Tuduhan subsidi saat ini kembali diulang. Dan investigasi telah dilakukan kepada beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ada indikasi keika pasar sedang berkembang di UE, seketika langsung terdapat ganjalan supaya ekspor biodiesel terhenti. UE kali ini menuduh secara spesifik produsen atau eksportir biodiesel sawit seperti yang dilakukan AS. 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menegaskan bahwa sejumlah investor tertarik mendanai delapan dari 23 proyek pembangkit listrik energi bersih yang belum menyelesaikan pembiayaan sejak 2017. PLN terus mendorong 23 proyek pembangkit hijau yang belum menyelesaikan pembiayaan agar segera mendapatkan pendanaan dari pihak perbankan. Kendati beberapa investor sudah menyatakan tertarik untuk membiayai proyek itu, proses konstruksi belum mendapatkan kepastian. Delapan proyek itu masih memiliki beberapa kendala lain yang harus diselesaikan. Tiga proyek diantaranya terkednala masalah bisnis, sedangkan lima proyek sisanya terkendala masalah hukum, yakni pada dolumen kontrak. 

Pengembangan energi terbarukan menghadapi tantangan dari harga jual listrik ke PLN yang dinilai masih rendah sehingga tidak layak perbankan. Oleh, karena itu beberapa proyek pembangkit terbarukan terhambat oleh harga jual listrik yang rendah tersebut. Namun, pemerintah ingin mendorong tarif listrik di masyarakat turun sehingga harus menekan harga jual listrik dari pengembang ke PLN.

Utang luar negeri swasta awal tahun ini tercatat mengalami pertumbuhan cukup tinggi. BI mencatat pertumbuhan utang luar negeri swasta ini bersumber dari empat sektor. Pertama, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau panas air (LGA) naik 26,8% yoy. Kedua, sektor pertambangan dan penggalian naik 26,8% yoy. Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi naik 9,34% yoy. Keempat, sektor industri pengolahan naik 0,5% yoy. Dari sisi penggunaan, mayoritas utang luar negeri swasta untuk refinancing atau membayar utang jatuh tempo. Ekonom Core menilai kenaikan ULN swasta seiring dengan aktivitas produksi dan ekspansi tahun ini. Selain itu, likuiditas dalam negeri minim. Pemerintah perlu mewaspadai pertumbuhan ULN swasta karena dua hal. Pertama, meningkatnya utang swasta bisa menjadi preseden buruk bagi penilaian lembaga rating kredit. Kedua, saat ULN swasta naik, kebutuhan dolar juga akan naik, terutama saat jatuh tempo.

Pemerintah masih mematangkan rencana insentif fiskal bagi pelaku usaha yang berinvestasi ke program pendidikan vokasi. Kementerian Perindustrian telah menentukan jenis pendidikan vokasi apa saja yang bisa menerima insentif pajak superdeduction tax. Menteri Perindustrian menjelaskan ada 36 kompetensi keahlian untuk vokasi yang bisa mendapatkan superdeduction tax.

Kelompok kompetensi terdiri dari 16 jenis keahlian vokasi kategori umum. Diantaranya elektronika industri, instalasi pemanfaatan tenaga listrik, permesinan, pengelasan, pengecoran, pemeliharaan mekanik industri, instrumentasi logam, dan fabrikasi logam. Selain itu, keahlian kontrol proses, kontrol mekanik, otomasi industri, mekatronika, kimia industri, kimia analisis, perbaikan dan perawatan audio video, dan perawatandan perbaikan alat berat.

Lalu, ada 20 kompetensi keahlian yang terbagi lima kategori: otomotif, furniture, perkapalan, tekstil dan garmen, dan logistik industri.

Di tengah fluktuasi harga batubara, prospek bisnis jasa pertambangan batubara masih panas. Perusahaan jasa pertambangan meyakini, kinerja mereka bisa tetap positif seperti tahun lalu.

Kinerja bisnis perhotelan belum akan terangkat signifikan hingga semester pertama tahun ini. Penyebabnya antara lain dampak kenaikan tiket pesawat dan tekanan tahun politik. Bahkan, adanya jaringan infrastruktur darat yang masif dibangun pemerintah tidak lantas menggairahkan bisnis perhotelan, meski menjelang Lebaran. Pengusaha hotel khawatir masyarakat cenderung memilih berlibur ke luar negeri lantaran harga tiket pesawat yang lebih murah daripada tiket penerbangan domestik.

Kinerja bisnis perhotelan belum akan terangkat signifikan hingga semester pertama tahun ini. Penyebabnya antara lain dampak kenaikan tiket pesawat dan tekanan tahun politik. Bahkan, adanya jaringan infrastruktur darat yang masif dibangun pemerintah tidak lantas menggairahkan bisnis perhotelan, meski menjelang Lebaran. Pengusaha hotel khawatir masyarakat cenderung memilih berlibur ke luar negeri lantaran harga tiket pesawat yang lebih murah daripada tiket penerbangan domestik.

Melaporkan nilai kekayaan dan patuh terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa menjadi tolak ukur integritas seorang legislator. Pelaporan LHKPN juga menjadi syarat transparansi berpolitik. Indonesia Corruption watch (ICW) mengatakan, pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara masih rendah. ICW mengatakan,mayoritas menteri hanya memperbarui LHKPN selama menjabat. ICW berharap, DPR periode mendatang akan merevisi UU 28/1999 dan 30/2002 agar menebalkan sanksi bagi para pejabat negara yang tak melakukan LHKPN seperti penundaan gaji bahkan pemecatan.