Badan Restorasi Gambut (BRG) tengah mencari lahan gambut potensial untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertani, beternak, hingga budi daya ikan.
Kepala BRG Nazir Foead menuturkan pencarian difokuskan kepada lahan gambut rusak dan terbengkalai yang dapat dipulihkan kembali, baik milik masyarakat, perusahaan, maupun negara. Salah satunya kawasan gambut yang pernah terbakar. Dia memastikan program ini dilakukan tanpa membuka lahan gambut baru dan mengganggu zona lindung gambut.

Nazir menyebutkan proyek pemetaan ini diminta langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena ada kekhawatiran ketahanan pangan.

Sejauh ini, BRG telah membuka sawah seluas 86 ribu hektare di Kalimantan Tengah. Namun produktivitas di lahan tersebut belum mencapai 3 juta ton per hektare. Berbeda dengan padi, sejumlah program budi daya di lahan gambut untuk komoditas hortikultura dan ternak ikan terbilang sukses.

Untuk menghindari kerugian seperti pengalaman sebelumnya, BRG menyiapkan beberapa skema pengelolaan. Nazir menilai pengelolaan akan lebih menguntungkan jika lahan milik masyarakat yang hendak digunakan itu dimanfaatkan dengan skema bagi hasil. Petani juga tidak harus menanggung risiko gagal panen lantaran biaya ditanggung investor.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan terdapat potensi 400 ribu hektare lahan basah yang dapat digunakan untuk menambah produksi pasokan pangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy menambahkan, sekitar 19 juta hektare rawa bisa dimanfaatkan tak cuma untuk sawah, tapi juga untuk perkebunan dan tanaman hortikultura.

Para operator penerbangan berancang-ancang menerapkan skema penerbangan pengecualian atau exemption flight untuk mengakomodasi keperluan mendesak di tengah larangan mudik. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, mengatakan maskapainya siap menjalankan skema tersebut di seluruh rute potensial.

Garuda membutuhkan ketentuan dari Kementrian Perhubungan itu untuk penerbangan dalam misi kemanusiaan, seperti pemulangan warga negara Indonesia atau repatriasi. 

Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, juga menunggu arahan resmi Kementerian Perhubungan sebelum menerapkan penerbangan pengecualian. Di luar persoalan exemption flight, AirAsia memang akan membuka kembali sejumlah rute lintas Indonesia-Malaysia yang sebelumnya ikut ditutup demi efisiensi keuangan. 

Rencana penerbangan pengecualian sebelumnya didengungkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang sudah melarang angkutan mudik komersial melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Meski begitu, Budi menyebutkan masih ada kepentingan tertentu yang bisa diakomodasi untuk tetap terbang di antara zona merah penyeberangan Covid-19, yaitu perjalanan bisnis. 

Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengaku belum ingin berbicara perihal penerapan exemption flight sebelum berkoordinasi dengan regulator. Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan penundaan itu disebabkan oleh perlunya persiapan yang lebih matang. 

Ketua Umum Persatuan Maskapai Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association), Denon Berriklinsky Prawiraatmadja, mengatakan regulasi yang berkaitan dengan penerbangan pengecualian tengah dibahas Kementerian bersama berbagai pemangku kepentingan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks inflasi tahunan Januari-April 2020 sebesar 2,60 persen. Rendahnya inflasi tahunan tersebut disebabkan oleh angka inflasi April yang hanya 0,8 persen. 

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah menekan daya beli masyarakat. BPS mencatat komoditas pangan, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan rokok, mengalami kenaikan harga karena kenaikan permintaan. Adapun sektor yang menunjang deflasi atau penurunan harga ialah transportasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh, mengatakan sepanjang April terjadi lonjakan permintaan pangan seperti beras. Tri mengatakan kenaikan harga komoditas pangan lain, seperti gula, tak terhindarkan karena pasokan kurang. Impor gula baru tiba pada pekan pertama-ketiga bulan ini.

Untuk menjaga inflasi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan tidak akan mengubah regulasi harga eceran tertinggi (HET) untuk gula. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto menyebutkan HET gula pasir sulit dicapai, khususnya di Indonesia bagian timur, HET gula saat ini sulit dicapai dengan biaya distribusi yang tinggi. Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, mengatakan pemerintah tak bisa berbuat banyak selain mengucurkan bantuan sosial untuk menjaga konsumsi masyarakat. 

Kementerian Keuangan menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) kepada sejumlah daerah karena tak taat melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Juru bicara Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan ada daerah yang bahkan belum menyampaikan laporan APBD. 

Hal yang mesti dipenuhi ialah daerah harus mengurangi belanja barang atau jasa dan belanja modal masing-masing minimal 50 persen. Pengurangan juga berlaku pada belanja pegawai dan belanja lainnya dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah. Daerah yang belum memenuhi ketentuan pelaporan, kata Rahayu, diminta segera memperbaikinya. DAU yang ditunda akan dicairkan jika semua syarat terpenuhi. Namun jika tidak segera menaati ketentuan tersebut, DAU tidak akan cair.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang berwenang untuk menegur kepala daerah yang belum melaporkan perubahan alokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Jokowi mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan dana penyediaan jaring pengaman sosial.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah meminta pemerintah daerah untuk melaporkan perubahan alokasi anggaran melalui Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020. Menurut Tito, DAU dan DBH tidak akan disalurkan kembali jika sampai akhir tahun anggaran 2020 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD tidak menaati ketentuan tersebut.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau (BEI) Inarno Djajadi mengatakan jumlah investor kian bertumbuh, ditandai dengan kenaikan single investor identification (SID) atau identitas tunggal investor sejak awal tahun.

Menurut Inarno, hal ini terjadi di tengah tingginya arus keluar modal asing (capital outflow) akibat pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah investor juga bisa dikaitkan dengan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) beberapa emiten, yang memutuskan pemberian dividen dengan jumlah besar.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fauzi mengatakan SID saham masih terus bertumbuh hingga 6,8 persen. Menurut Hasan, pertumbuhan signifikan tersebut berasal dari minat pembukaan SID oleh investor retail domestik. 

Hasan mengatakan manajemen BEI bersama anggota bursa dan manajer investasi tetap memberikan sosialisasi dan edukasi bagi para investor dan calon investor melalui jaringan Internet. BEI juga menyediakan laman khusus untuk pembukaan rekening efek dan rekening dana investor secara online.

Analis dari OSO Sekuritas, Sukarno Alatas, mengatakan pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi kini mencari cara untuk menghasilkan dana lewat pasar modal. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan pertumbuhan SID juga terjadi karena makin banyak anak muda yang tertarik untuk mencoba bermain saham. 

Menurut Bhima, ketika IHSG anjlok, dan bahkan hingga di bawah level 4.000, banyak investor pemula yang tertarik membeli saham. Mereka punya pandangan, ketika pandemi berakhir, pasar saham akan rebound.

Niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang menjadi korban wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ternyata tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Negara, yang berusaha hadir dan peduli pada kesulitan hidup rakyat, ternyata belum didukung dengan validitas data yang memadai.

Di DKI Jakarta, misalnya, dilaporkan, alih-alih diterima rakyat miskin yang membutuhkan, bantuan sosial justru dialokasikan untuk orang-orang kaya yang tidak berhak. Nama salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP dilaporkan juga sempat masuk daftar penerima bantuan. 

Ada beberapa kekisruhan yang selama ini terjadi dalam proses penyaluran bantuan sosial untuk korban Covid-19. Pertama, terjadinya bias dan bahkan tumpang-tindih dalam pendataan siapa orang yang berhak mendapat bantuan. Kedua, terjadinya perkembangan atau dinamika kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lapangan yang berubah sangat cepat. Ketiga, proses penyaluran bantuan ada kemungkinan terkontaminasi kepentingan politik sebagian kepala daerah.

Ketika bantuan yang dikucurkan ternyata sebagian besar diwujudkan dalam bentuk natura dan hanya sebagian kecil yang diberikan dalam bentuk uang tunai, skema pemberian bantuan seperti ini dikhawatirkan justru bias dan cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu.

Para pelaku ekonomi berskala kecil dan masyarakat di perdesaan niscaya tidak akan banyak memetik manfaat dari skema penyaluran bantuan dalam bentuk natura. Pengadaan barang seperti beras dan bahan kebutuhan pokok lain hanya menguntungkan pengusaha besar dan para tengkulak.

Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan penurunan suku bunga kartu kredit sebesar 0,25 persen menjadi 2 persen yang berlaku terhitung Jumat (1/5) lalu. SVP Credit Card Group Bank Mandiri Lila Noya berujar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menurunkan suku bunga maksimum kartu kredit sebesar 2 persen yang efektif berlaku per Jumat pekan lalu dan telah disosialisasikan kepada nasabah. Selain suku bunga kartu kredit menjadi 2 persen, BI juga menurunkan pembayaran minimum kartu kredit sebesar 5 persen dari total tagihan. Bank sentral juga menurunkan sementara besaran denda ke terlambatan pembayaran kartu kredit menjadi 1 persen atau maksimal Rp 100 ribu. 

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Corina Ley la Karnelies mengatakan, pihaknya juga mengikuti arahan bank sentral. Namun, ia menegaskan, bunga 2,25 persen akan tetap diberlakukan untuk tagihan atas transaksi yang dilakukan hingga akhir April 2020. Bagi nasabah yang sempat terlambat membayar tagihan pun berlaku keringanan. BNI mencatat sebanyak 50 ribu debitur dengan total nilai Rp 39,4 triliun telah melakukan restrukturisasi kredit karena dampak penyebaran virus korona. 

PT Pertamina (Persero) menghapuskan kuota penerima diskon cashback bagi konsumen pembeli bahan bakar minyak (BBM) seri Pertamax dan Dex. VP Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, kuota tersebut ditiadakan untuk merespons animo masyarakat yang tinggi. Fajriyah mengatakan animo terhadap cashback ini besar, sebab itu per hari ini (kemarin) kami buka target konsumen yang bisa dapat cashback kepada seluruh pengguna aplikasi My Pertamina. Fajriyah memastikan, saat ini, sudah lebih dari 3.666 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia yang sudah dapat melakukan transaksi dengan My Pertamina. Kebijakan ini juga menjadi jawaban Pertamina yang belum bisa menurunkan harga BBM di tengah anjloknya harga minyak dunia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengaku, tak mudah bagi perusahaan untuk menurunkan harga BBM. Hal ini disebabkan sektor hilir Pertamina hanya berkontribusi sebesar 20 persen dari total pendapatan perusahaan. Nicke juga mengeklaim, harga jual BBM favorit masyarakat relatif murah dibandingkan harga regional. Mayoritas konsumsi BBM masyarakat, yakni solar, Premium, dan Pertalite. Untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin ketersediaan BBM, Pertamina tetap melanjutkan upaya digitalisasi SPBU. Dengan adanya alat ini, pihak SPBU maupun Pertamina dapat memantau stok BBM di tangki tersebut secara otomatis. Sehingga, ke depannya, jaminan ketersediaan stok di SPBU menjadi lebih baik. Selain untuk memantau ketersediaan stok, dengan adanya ATG di tangki pendam SPBU ini, titik serah produk yang sebelumnya di terminal BBM Pertamina bisa digeser ke tangki pendam SPBU. Ini merupakan upaya Pertamina untuk terus menjalankan proses bisnis dengan lebih akuntabel dan transparan, terutama kepada mitra bisnis.

Para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dipastikan mendapatkan insentif pajak setelah diterapkan kebijakan perluasan cakupan sektor yang mendapatkan relaksasi dan kemudahan di tengah pandemi Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK yang mengatur tentang pemberian insentif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Wishnutama mengatakan, insentif ini sekaligus menjadi langkah mitigasi dampak Covid- 19 terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang terdampak paling parah. 

Menurut dia, Kemenparekraf akan terus melakukan langkah mitigasi dampak Co vid-19. Ia berharap pada saat pandemi ini berakhir, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor pertama yang pulih. Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, di sektor wisata sampai pekan lalu kerugian kurang lebih Rp 11 miliar, itu dari pembatalan perjalanan wisata, penginapan, hotel, teman pemandu wisata dan order kegiatan di beberapa desa wisata.

Aktivitas ekonomi petani kelapa sawit di Provinsi Riau masih normal meskipun harga tandan buah segar cenderung turun sejak pandemi Covid-19. Kondisi ini akan berlanjut sepanjang pemerintah tidak menerapkan lockdown.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan bahwa harga sawit masih berfluktuasi dan cenderung turun sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal tahun ini. 

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga sawit bergerak turun. Pertama, anjloknya harga minyak mentah, dan kedua, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown untuk menahan penyebaran virus Covid-19 di China dan India telah memukul ekspor kelapa sawit Indonesia. Di sisi lain, Gulat menambahkan, lockdown yang dilakukan Malaysia justru menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melebarkan pangsa pasar sawit di luar negeri. 

Selanjutnya, program biodiesel 30% (B30) yang kini mulai dikembangkan untuk B40 juga menjadi angin segar bagi industri sawit dalam negeri dan berhasil mengurangi ketergantungan ekspor di bawah 70%.

Diketahui bahwa sektor perkebunan telah lama menjadi salah satu penopang utama perekonomian Riau. Sebanyak 52% perkebunan sawit di Riau dikelola oleh petani yang terdiri dari petani plasma dan petani mandiri. 

Maria Sidabutar, Head Corporate Communications Asian Agri, menyampaikan perseroan hingga saat ini masih membeli TBS dari petani mitra, baik petani plasma maupun petani swadaya. Berdasarkan Surat Gubernur Riau No. 526/DISBUN/972, Gubernur Riau Syamsuar meminta agar perusahaan perkebunan tetap beroperasi selama pandemi Covid-19 dan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Sekjen Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan meski industri sawit terimbas cukup besar akibat wabah Covid-19, tapi pihaknya memastikan belum ada penutupan pabrik sampai saat ini. 

Sementara itu, petani karet di Provinsi Sumatra Selatan sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 lantaran harga yang kian menurun. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, mengatakan bahkan harga di tingkat pengepul saat ini sudah ada yang menyentuh Rp3.000 per kg. Dia menjelaskan rendahnya harga karet di tingkat petani tak terlepas dari kondisi di pabrik karet (crumb rubber) di provinsi itu yang mengurangi pembelian lantaran pengurangan produksi. 

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex K. Eddy menjelaskan permintaan karet di pasar global makin melemah setelah Eropa dan Amerika Serikat situasi darurat terkait Covid-19 tersebut. 

Sementara itu, Ketua Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) Sugeng Hartadi mengatakan saat ini petani karet membutuhkan bantuan sarana produksi berupa zat pembeku dan pupuk untuk agar usaha kebunnya bertahan. 

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto mengatakan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) telah turun 20% sepanjang Januari—Februari 2020.