PT Bank BRI Syariah Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 75,15 miliar pada kuartal I 2020. Angka itu meningkat sebesar 150 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara aset BRI Syariah pada kuartal I 2020 tercatat sebesar Rp 42,2 triliun, meningkat 9,51 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Direktur Bisnis Komersil BRI Syariah Kokok Alun Akbar menyatakan, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah mencapai 34,28 persen (yoy). Sementara, pertumbuhan dana murah (CASA) mencapai 77,51 persen (yoy).

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan CASA BRI Syariah adalah tabungan payroll yang tumbuh 46 persen (yoy). Tabungan payroll menjadi salah satu fokus BRI Syariah dalam mengembangkan bisnis, karena dari sini didapatkan ekspansi pasar dengan pemilihan pasar secara selektif. Melalui peningkatan tabungan payroll membuka potensi peningkatan penyaluran pembiayaan salary-based financing.

Di sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah pada kuartal I 2020 disokong oleh pembiayaan segmen ritel, termasuk segmen kecil menengah dan kemitraan, konsumer, serta mikro.

Pengamat ekonomi syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwarman, Karim menyampaikan, kondisi industri perbankan syariah bisa memburuk lebih dulu daripada industri bank konvensional. Diprediksi bank syariah pada periode Juli 2020 dan Agustus 2020 menjadi puncaknya, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan kelima.

Setelah melewati periode Agustus yang paling krusial, ia meyakini industri perbankan syariah bisa kembali normal dan akan memiliki lanskap bisnis baru. Ia menyarankan industri untuk bergotong royong saling menopang saat menghadapi pandemi Covid-19.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, seluruh sektor lapangan usaha melambat pada kuartal I 2020 akibat pandemi Covid-19. Pelambatan sektor usaha menjadi salah satu penyebab merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level 2,97 persen pada tiga bulan pertama tahun ini. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, sektor lapangan usaha yang menyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar, seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan bahkan ikut melambat pertumbuhannya.

Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan pertanian juga melambat karena terjadinya pergeseran musim tanam padi, dan tanaman pangan yang kontraksi karena cuaca ekstrem pada awal tahun. Situasi ini ikut memperlambat kinerja di kelompok pengeluaran, seperti konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), ekspor, dan impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, industri nasional sedang bersiap menghadapi the new normal atau normal baru. Airlangga menjelaskan, normal baru yang dimaksud adalah berjalannya produksi dengan selalu menaati protokol kesehatan. Pemerintah sedang berupaya menjaga laju produksi industri nasional kendati permintaan terhadap sejumlah sektor sedang anjlok. Salah satunya akan ada metode normal baru, di mana untuk pabrik harus menjalankan protokol Covid-19, kemudian persiapan relaksasi menggunakan masker, dan lainnya.

Pengamat bisnis dari Asia Entrepreneurship Training Program (AETP) Lucky Esa menyarankan, para pelaku usaha menjalankan empat langkah yang terdiri atas refocus, re- tools, re-trench, dan rebound di tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, situasi pandemi Covid-19 baiknya dimanfaatkan sebagai momen yang tepat untuk mempelajari dan beradaptasi dalam penggunaan teknologi-teknologi bagi pelaku usaha.  Semua ini penting dilakukan mengingat jika kondisi sudah kembali seperti semula atau mungkin dikenal sebagai normal baru, bisnis yang dikelola bisa betul-betul rebound.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyarankan agar bantuan sosial bagi masyarakat yang terimbas kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diubah menjadi bantuan langsung tunai. Ia menilai bantuan berupa uang jauh lebih mudah dan cepat disalurkan dibanding santunan berupa bahan pokok. 

Untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin, pemerintah DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah menyalurkan 1.194.633 paket bahan pokok berupa beras, makanan berprotein, biskuit, minyak goreng, masker kain, dan sabun mandi. Pendistribusian bantuan mengalami keterlambatan itu terjadi karena Pasar Jaya sempat kesulitan mendapatkan pasokan bahan pokok dan tenaga kerja yang terbatas. Suhaimi mengatakan, jika bantuan itu diberikan dalam uang bentuk tunai, bisa disalurkan melalui Bank DKI sehingga lebih efektif. 

Menurut Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD Jakarta Mujiyono, ada sejumlah keuntungan jika bantuan sosial diubah dalam bentuk tunai atau cash transfer. Di antaranya biaya distribusi dan pengemasan paket bisa dihilangkan, dan masyarakat juga bisa menentukan prioritas kebutuhannya masing-masing selama masa pandemi. Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho juga menilai, pemberian bantuan tunai justru dapat menggerakkan perekonomian lokal. 

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, meminta pemerintah merealisasi rencana pembelian ayam oleh badan usaha milik negara (BUMN) untuk membantu peternak. Menurut Sugeng, Pemerintah menunjuk PT Berdikari (Persero) untuk membeli ayam peternak sebanyak 500 ribu ton, namun belum ada realisasinya.

Sugeng mengatakan peternak merugi karena harga ayam berada di bawah biaya produksi. Saat ini, kata dia, harga ayam peternak sekitar Rp 15.500 per kilogram dan harga pokok produksi (HPP) Rp 16.500 per kilogram. Menurut Sugeng, harga ayam anjlok karena permintaan seret. Kerugian peternak sekitar Rp 168 miliar per pekan.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Parjuni, mengatakan harga ayam di tingkat peternak tiga kali terpuruk sepanjang April. Padahal, Parjuni mengatakan, peternak sudah mengurangi sekitar 40-50 persen populasi ternaknya. 

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan selama 1,5 tahun terakhir harga ayam di peternak memang sudah terpuruk akibat kelebihan pasokan. Pandemi Covid-19 memperparah keadaan akibat turunnya permintaan.

Untuk mendongkrak harga ayam, pemerintah juga mendorong penyerapan oleh perusahaan dengan target 4 juta ekor dan sudah terealisasi 500 ribu ekor. Menurut Suhanto, untuk penyerapan ini perlu penyimpanan dengan kapasitas yang besar, namun cold storage saat ini sudah terisi penuh 90 persen karena menumpuknya produksi di peternak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, mengatakan pemerintah terus mendorong perusahaan integrator menindaklanjuti komitmen menyerap 4.119.000 ekor ayam hidup milik peternak mandiri, di enam provinsi sentra peternakan.

Badan Restorasi Gambut (BRG) tengah mencari lahan gambut potensial untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertani, beternak, hingga budi daya ikan.
Kepala BRG Nazir Foead menuturkan pencarian difokuskan kepada lahan gambut rusak dan terbengkalai yang dapat dipulihkan kembali, baik milik masyarakat, perusahaan, maupun negara. Salah satunya kawasan gambut yang pernah terbakar. Dia memastikan program ini dilakukan tanpa membuka lahan gambut baru dan mengganggu zona lindung gambut.

Nazir menyebutkan proyek pemetaan ini diminta langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena ada kekhawatiran ketahanan pangan.

Sejauh ini, BRG telah membuka sawah seluas 86 ribu hektare di Kalimantan Tengah. Namun produktivitas di lahan tersebut belum mencapai 3 juta ton per hektare. Berbeda dengan padi, sejumlah program budi daya di lahan gambut untuk komoditas hortikultura dan ternak ikan terbilang sukses.

Untuk menghindari kerugian seperti pengalaman sebelumnya, BRG menyiapkan beberapa skema pengelolaan. Nazir menilai pengelolaan akan lebih menguntungkan jika lahan milik masyarakat yang hendak digunakan itu dimanfaatkan dengan skema bagi hasil. Petani juga tidak harus menanggung risiko gagal panen lantaran biaya ditanggung investor.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan terdapat potensi 400 ribu hektare lahan basah yang dapat digunakan untuk menambah produksi pasokan pangan.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy menambahkan, sekitar 19 juta hektare rawa bisa dimanfaatkan tak cuma untuk sawah, tapi juga untuk perkebunan dan tanaman hortikultura.

Para operator penerbangan berancang-ancang menerapkan skema penerbangan pengecualian atau exemption flight untuk mengakomodasi keperluan mendesak di tengah larangan mudik. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra, mengatakan maskapainya siap menjalankan skema tersebut di seluruh rute potensial.

Garuda membutuhkan ketentuan dari Kementrian Perhubungan itu untuk penerbangan dalam misi kemanusiaan, seperti pemulangan warga negara Indonesia atau repatriasi. 

Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine Sinaga, juga menunggu arahan resmi Kementerian Perhubungan sebelum menerapkan penerbangan pengecualian. Di luar persoalan exemption flight, AirAsia memang akan membuka kembali sejumlah rute lintas Indonesia-Malaysia yang sebelumnya ikut ditutup demi efisiensi keuangan. 

Rencana penerbangan pengecualian sebelumnya didengungkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang sudah melarang angkutan mudik komersial melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Meski begitu, Budi menyebutkan masih ada kepentingan tertentu yang bisa diakomodasi untuk tetap terbang di antara zona merah penyeberangan Covid-19, yaitu perjalanan bisnis. 

Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengaku belum ingin berbicara perihal penerapan exemption flight sebelum berkoordinasi dengan regulator. Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan penundaan itu disebabkan oleh perlunya persiapan yang lebih matang. 

Ketua Umum Persatuan Maskapai Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association), Denon Berriklinsky Prawiraatmadja, mengatakan regulasi yang berkaitan dengan penerbangan pengecualian tengah dibahas Kementerian bersama berbagai pemangku kepentingan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks inflasi tahunan Januari-April 2020 sebesar 2,60 persen. Rendahnya inflasi tahunan tersebut disebabkan oleh angka inflasi April yang hanya 0,8 persen. 

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah menekan daya beli masyarakat. BPS mencatat komoditas pangan, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, dan rokok, mengalami kenaikan harga karena kenaikan permintaan. Adapun sektor yang menunjang deflasi atau penurunan harga ialah transportasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh, mengatakan sepanjang April terjadi lonjakan permintaan pangan seperti beras. Tri mengatakan kenaikan harga komoditas pangan lain, seperti gula, tak terhindarkan karena pasokan kurang. Impor gula baru tiba pada pekan pertama-ketiga bulan ini.

Untuk menjaga inflasi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan tidak akan mengubah regulasi harga eceran tertinggi (HET) untuk gula. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto menyebutkan HET gula pasir sulit dicapai, khususnya di Indonesia bagian timur, HET gula saat ini sulit dicapai dengan biaya distribusi yang tinggi. Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, mengatakan pemerintah tak bisa berbuat banyak selain mengucurkan bantuan sosial untuk menjaga konsumsi masyarakat. 

Kementerian Keuangan menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) kepada sejumlah daerah karena tak taat melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Juru bicara Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan ada daerah yang bahkan belum menyampaikan laporan APBD. 

Hal yang mesti dipenuhi ialah daerah harus mengurangi belanja barang atau jasa dan belanja modal masing-masing minimal 50 persen. Pengurangan juga berlaku pada belanja pegawai dan belanja lainnya dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah. Daerah yang belum memenuhi ketentuan pelaporan, kata Rahayu, diminta segera memperbaikinya. DAU yang ditunda akan dicairkan jika semua syarat terpenuhi. Namun jika tidak segera menaati ketentuan tersebut, DAU tidak akan cair.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang berwenang untuk menegur kepala daerah yang belum melaporkan perubahan alokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19. Jokowi mencatat ada 103 daerah yang belum menganggarkan dana penyediaan jaring pengaman sosial.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah meminta pemerintah daerah untuk melaporkan perubahan alokasi anggaran melalui Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020. Menurut Tito, DAU dan DBH tidak akan disalurkan kembali jika sampai akhir tahun anggaran 2020 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD tidak menaati ketentuan tersebut.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau (BEI) Inarno Djajadi mengatakan jumlah investor kian bertumbuh, ditandai dengan kenaikan single investor identification (SID) atau identitas tunggal investor sejak awal tahun.

Menurut Inarno, hal ini terjadi di tengah tingginya arus keluar modal asing (capital outflow) akibat pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah investor juga bisa dikaitkan dengan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) beberapa emiten, yang memutuskan pemberian dividen dengan jumlah besar.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fauzi mengatakan SID saham masih terus bertumbuh hingga 6,8 persen. Menurut Hasan, pertumbuhan signifikan tersebut berasal dari minat pembukaan SID oleh investor retail domestik. 

Hasan mengatakan manajemen BEI bersama anggota bursa dan manajer investasi tetap memberikan sosialisasi dan edukasi bagi para investor dan calon investor melalui jaringan Internet. BEI juga menyediakan laman khusus untuk pembukaan rekening efek dan rekening dana investor secara online.

Analis dari OSO Sekuritas, Sukarno Alatas, mengatakan pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi kini mencari cara untuk menghasilkan dana lewat pasar modal. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan pertumbuhan SID juga terjadi karena makin banyak anak muda yang tertarik untuk mencoba bermain saham. 

Menurut Bhima, ketika IHSG anjlok, dan bahkan hingga di bawah level 4.000, banyak investor pemula yang tertarik membeli saham. Mereka punya pandangan, ketika pandemi berakhir, pasar saham akan rebound.

Niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang menjadi korban wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ternyata tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Negara, yang berusaha hadir dan peduli pada kesulitan hidup rakyat, ternyata belum didukung dengan validitas data yang memadai.

Di DKI Jakarta, misalnya, dilaporkan, alih-alih diterima rakyat miskin yang membutuhkan, bantuan sosial justru dialokasikan untuk orang-orang kaya yang tidak berhak. Nama salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP dilaporkan juga sempat masuk daftar penerima bantuan. 

Ada beberapa kekisruhan yang selama ini terjadi dalam proses penyaluran bantuan sosial untuk korban Covid-19. Pertama, terjadinya bias dan bahkan tumpang-tindih dalam pendataan siapa orang yang berhak mendapat bantuan. Kedua, terjadinya perkembangan atau dinamika kondisi sosial-ekonomi masyarakat di lapangan yang berubah sangat cepat. Ketiga, proses penyaluran bantuan ada kemungkinan terkontaminasi kepentingan politik sebagian kepala daerah.

Ketika bantuan yang dikucurkan ternyata sebagian besar diwujudkan dalam bentuk natura dan hanya sebagian kecil yang diberikan dalam bentuk uang tunai, skema pemberian bantuan seperti ini dikhawatirkan justru bias dan cenderung lebih menguntungkan kelompok tertentu.

Para pelaku ekonomi berskala kecil dan masyarakat di perdesaan niscaya tidak akan banyak memetik manfaat dari skema penyaluran bantuan dalam bentuk natura. Pengadaan barang seperti beras dan bahan kebutuhan pokok lain hanya menguntungkan pengusaha besar dan para tengkulak.