Penyerapan lahan industri dan pergudangan di Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada triwulan I-2020 anjlok 64,8% dan 56,2% dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Permintaan menurun secara signifikan karena dampak pandemi Covid-19 membatasi kunjungan investor dari luar negeri ke Indonesia. Managing Partner Coldwell Banker Commercial (CBC) Tommy H Bastamy mengatakan survei terbaru dari National Association of Manufacturers (NAM), sekitar 80% pengusaha sektor industrial sependapat bahwa Covid-19 berdampak terhadap finansial perusahaan. Tommy mengatakan, kinerja pasar primer kawasan industri pada awal 2020 tetap positif meskipun melambat karena adanya pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan khususnya di industri yang bahan bakunya diimpor dari China dimana industry ini telah mengurangi produksinya hingga lebih dari 25% selama pandemi.

Sementara itu, Director Strategic konsultan property Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo, menilai bahwa kawasan Karawang, Purwakarta, dan Subang menjadi alternatif baru bagi kawasan industri. Lahan di wilayah itu dinilai masih cukup besar dan harganya masih terjangkau. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengganggu ekspansi perusahaan dan investor untuk membeli lahan di kawasan industri. Dibandingkan dengan kuartal terakhir 2019, penerimaan bersih anjlok 51,9% per kuartal dan 45,9% yoy ini menyiratkan bahwa wabah Covid-19 juga berdampak pada penjualan lahan industri. Sebagian besar investor, terutama investor asing cenderung menunda transaksi.

Kondisi ini telah memaksa sebagian besar industrialis mempertahankan harga yang ada untuk menjaga hubungan bisnis. Saat ini, industrialis memanfaatkan komunikasi digital dan penjualan online sebagai upaya untuk mendekati klien  prospektif dan menjaga hubungan. Mereka dituntut untuk memberikan solusi win-win selama wabah ini sampai kondisinya pulih meskipun harga lahan di kawasan industri rata-rata meningkat yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menurun terhadap dollar AS dan Kelangkaan lahan yang tersisa di wilayah Jabodetabek

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya untuk peserta mandiri dan peserta bukan pekerja (PBP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa, mengatakan hal ini mendesak karena lembaga jaminan kesehatan itu tak mampu membayar tunggakan utang klaim kepada rumah sakit.

Kunta mengatakan kondisi saat ini lebih sulit dari tahun sebelumnya, karena anggaran pemerintah juga menipis untuk penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, Kunta mengatakan kenaikan iuran dapat menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 6,9 triliun di akhir tahun ini. Kunta mengatakan angka tersebut sudah termasuk peralihan atau carry over defisit 2019 yang mencapai Rp 15,5 triliun. 

Kunta mengatakan ada beberapa rangkaian kebijakan jangka menengah hingga panjang antara lain rasionalisasi manfaat program sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan, penerapan satu kelas perawatan yang terstandarisasi di semua fasilitas kesehatan, dan penyederhanaan tarif. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, mengatakan utang klaim rumah sakit pelan-pelan dilunasi, agar cash flow lancar dan pelayanan bisa lebih baik. Fahmi mengatakan lembaganya juga memperbaiki exclusion dan inclusion error, ketika ada masyarakat tidak mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran tapi tidak dapat, begitu juga sebaliknya.

Pelaksana tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, mengatakan pandemi Covid-19 menempatkan pemerintah pada dilema. Di satu sisi, kata dia, pemerintah sadar jika kenaikan iuran terjadi tengah penurunan kondisi ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, juga meminta pemerintah mencari skema pembiayaan lain dan menyempurnakan pelaksanaan program yang belum efisien. Saleh juga menyoroti ketidakpekaan pemerintah yang mengumumkan kenaikan iuran di tengah situasi pandemi.

Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, lonjakan permintaan komoditas mendekati Lebaran dan sentimen konsumsi masyarakat di tengah situasi wabah corona mendorong kenaikan harga. Kondisi itu ditambah urusan logistik yang sedikit terganggu oleh tidak meratanya kebijakan pengecualian logistik pangan di sejumlah daerah, menyebabkan mayoritas harga pangan tak sesuai dengan harga eceran tertinggi.

Agung mencontohkan harga beras tetap stabil, tak kunjung turun. Agung juga menyoroti tingginya harga gula meski importasi dan substitusi dari gula rafinasi sudah dilakukan. Harga gula rata-rata nasional, kata dia, ada di angka Rp 17 ribu per kilogram, lebih tinggi Rp 4.500 dari harga eceran tertinggi yang dipatok Rp 12.500 per kilogram. Begitu juga dengan bawang merah.

Ketua Asosiasi Peritel Indonesia, Roy Mandey, mengatakan gula menjadi komoditas yang paling langka saat ini karena importasi yang dilakukan oleh Bulog, terlambat datang ke pasar akibat kebijakan lockdown di negara importir, seperti India.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan gula impor sudah datang 22 ribu ton dari kuota 50 ribu ton yang diberikan sejak pekan lalu. Dia pun mengklaim bakal segera mendistribusikan gula tersebut ke masyarakat pekan ini juga.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, Sutarto Alimoeso, mengatakan pasokan pangan, seperti beras, sebenarnya aman. Harga tetap tinggi karena persaingan mendapatkan beras di rantai distribusi tingkat menengah amat ketat. 

Sutarto mengatakan akan lebih baik jika pengadaan bantuan sosial wabah corona dilakukan oleh satu entitas negara, seperti Bulog.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mencatatkan laba secara konsolidasian sebesar Rp 8,17 triliun pada kuartal I 2020 di tengah kondisi yang sedemikian menantang, dengan fokus pada kesehatan aset produktif.

BRI akan fokus pada penyelamatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu bentuk upaya perseroan sebagai langkah counter cyclical terhadap UMKM agar roda perekonomian terus berputar. BRI mampu tetap tumbuh melalui selective growth dan prudent (prinsip kehati-hatian) dalam menyalurkan fasilitas pinjaman.

Hal ini tecermin dari pengelolaan rasio kredit bermasalah (NPL) pada akhir Maret 2020 sebesar tiga persen. Kemudian, dana murah atau CASA masih mendominasi portofolio simpanan BRI, mencapai 55,90 persen dari total DPK.

Sejauh ini, BRI telah melakukan restrukturisasi kredit UMKM kepada lebih dari 1,4 juta nasabah yang terdampak Covid-19.

Bank pelat merah tersebut menyatakan kebijakan restrukturisasi kredit akan memberikan dampak bagi likuiditas maupun pendapatan bagi perbankan. Menyusul adanya kebijakan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 terkait restrukturisasi kredit.

Sunarso yang juga merupakan ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga sempat meminta adanya penempatan dana baru dari pemerintah untuk memenuhi likuiditas perusahaan yang berkurang akibat melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak Covid-19.

Direktur Utama Bank Mandiri Roy ke Tumilaar mengatakan, pihaknya keberatan jika dana likuiditas disiapkan oleh bank pelat merah tersebut. Bank Mandiri bersedia menjadi bank penyangga jika likuiditas disiapkan pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, bank jangkar hanya memiliki fungsi channeling, tidak akan memiliki tanggung jawab sama sekali. Bahkan, sebagai channeling, bank jangkar justru dinilai akan diuntungkan.

Menurut Wimboh, risiko kredit dari kredit yang direstrukturisasi dan dijadikan jaminan tetap menjadi tanggung jawab bank bersangkutan. Pemerintah hanya menanggung risiko pada bank peserta atau tempat pemerintah menempatkan dana.

Industri modal ventura masih mampu mengalami pertumbuhan di tengah penyebaran virus corona pada kuartal pertama tahun ini, kendati sejumlah sektor bisnis di Tanah Air sudah mulai terimbas dampak pandemi. Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri modal ventura mampu mengukir pertumbuhan signifikan baik pada sisi neraca keuangan maupun pada kegiatan bisnis. 

Pada Maret 2020, industri tercatat membukukan laba bersih senilai Rp163 miliar, meroket 297,56% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan kegiatan usaha, terjadi pertumbuhan sebesar 50,19% (yoy) menjadi Rp13,33 triliun pada Maret 2020. Managing Partner PT Kejora Ventures Eri Reksoprodjo menyebutkan bahwa kinerja perseroan masih dalam kondisi baik tidak terdampak Covid-19 dan pihaknya berinvestasi ke sejumlah perusahaan melalui equity investor.

Saat ini, Kejora Venture sedang fokus berinvestasi di tiga sektor utama, yaitu teknologi finansial (fintech), pendidikan, dan logistik. Kenaikan bisnis pembiayaan dirasakan oleh PT Astra Mitra Ventura, mencatatkan kenaikan pembiayaan sebesar 10% (yoy) pada kuartal I/2020. Presiden Direktur AMV Jefri R. Sirait menjelaskan, kinerja perseroan masih menunjukkan hasil yang positif hingga akhir Maret 2020, namun kondisi tersebut berubah pada April. 

Co-founder dan Managing Partner East Venture Willson Cuaca menyebutkan saat ini pihaknya sedang fokus membantu portofolio yang dimiliki dan melakukan bisnis seperti biasa untuk mengarungi krisis sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menghasilkan bisnis-bisnis baru. Dia melanjutkan, East Ventures mengambil posisi konservatif jika krisis akibat pandemi Covid-19 ini akan berlangsung lama. Pihaknya pun memilih mengambil posisi tidak over-analysis karena pergerakan krisis ini sangat cepat dan dinamika dunia startup juga bergerak sangat cepat. 

Ada atau tidak ada krisis, pihaknya yakin banyak entrepreneur yang kuat dan berkarakter akan terus bermunculan.

Mayoritas perusahaan pengiriman ekspres optimistis volume kiriman barang selama Ramadan dan Idul fitri tahun ini bisa melonjak di atas 30% dari hari biasa, didorong gaya hidup baru belanja daring.Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Mohamad Feriadi mencatat volume kiriman barang sepanjang April dan Mei 2020 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama 2019. Dia berasumsi peningkatan volume itu terjadi karena shifting belanja dari luar jaringan (luring) ke daring. Selain itu, lonjakan volume dipicu imbauan pemerintah agar tetap tinggal di rumah dan larangan mudik. Feriadi berharap kegiatan pengiriman barang tetap lancar sehingga saat puncak menjelang Lebaran tidak terjadi masalah berat. Dia juga meyakini aktivitas pengiriman barang tetap tinggi saat larangan mudik Lebaran 2020. 

Memasuki pekan kedua Ramadan, Chief Marketing Officer SiCepat Ekspress Wiwin Dwi Herawati memaparkan jumlah paket yang ditangani perusahaan mencapai 700.000-unit untuk transaksi 4 Mei 2020. Sejak pemberlakuan PSBB, papar Public Relations J&T Express Elena ada kenaikan volume pengiriman hingga 15% dibandingkan biasanya. Oleh karena itu, dia yakin volume akan meningkat selama Ramadan dan Idulfitri karena didukung promosi dan kerja sama dengan marketplace. Saat ini, tegasnya, tantangan terbesar di tengah pandemi virus corona adalah infrastruktur. Dengan adanya PSBB dan pelarangan mudik, dia menyatakan sempat membuat aktivitas kargo udara terganggu. 

Sementara itu, Head of Brand Reputation Ninja Xpress Ribka Pratiwi mengatakan tidak memasang target khusus selama periode Lebaran, namun, dia menyatakan pada periode PSBB sejak April 2020 mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan dengan pada periode normal. 

Sebaliknya, perusahaan pelat merah PT Pos Indonesia tidak mencatatkan kinerja moncer khusus pengiriman barang selama pandemi virus corona. Vice President Kurir dan Pengembangan Produk Logistik di PT Pos Indonesia Djoko Suhartanto mengatakan telah terjadi penurunan pendapatan dari aktivitas jasa kurir secara keseluruhan dan mengalami penurunan hingga 15%. 

Pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Aturan ini menetapkan perubahan tarif iuran untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyesuaian tarif diperlukan untuk lembaga jaminan kesehatan tersebut.

Berdasarkan peraturan itu, iuran kelas mandiri diatur sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan untuk kelas I dan sebesar Rp 110 ribu untuk kelas II. Adapun iuran kelas III sebesar Rp 25.500, dan akan naik menjadi Rp 35 ribu pada 2021. Tarif tiga kelas ini berlaku mulai Juli mendatang.

Kenaikan tarif ini terjadi setelah Mahkamah Agung sebelumnya membatalkan kenaikan iuran yang berlaku mulai awal tahun 2020. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan pemerintah seharusnya memberi kelonggaran untuk masyarakat di tengah pelemahan ekonomi akibat wabah virus corona alias Covid-19. Dia khawatir para peserta BPJS Kesehatan dari golongan bukan penerima upah alias peserta mandiri akan menghadapi kendala untuk membayar iuran.

Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Dalam program PEN khusus UMKM, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Rp 34,15 triliun. Dana tersebut mengucur dalam bentuk subsidi bunga dan penundaan cicilan pokok 3-6 bulan. Febrio mengatakan kebijakan ini juga membantu perbankan yang kesulitan likuiditas dan terancam kredit macet.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan merestrukturisasi kredit UMKM cukup efektif jika dibandingkan dengan keringanan pajak. Sebab, kata dia, banyak pelaku usaha, khususnya mikro, yang belum menjadi wajib pajak, baik karena disengaja maupun karena kurang informasi. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Garibaldi Thohir juga meminta pemerintah memberikan bantuan likuiditas bagi UMKM. Kepala Eksekutif PT Adaro Energy Tbk ini menilai insentif pajak bisa membantu perusahaan besar. Namun, kata dia, skema tersebut tak membantu perusahaan lain yang tak menuai untung sama sekali. 

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengatakan pemerintah sudah menyampaikan semua rencana program Pemulihan Ekonomi Nasional, rencana pelaksanaannya, hingga pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk mengakomodasi pendanaan yang diperlukan. 

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan alternatif pembiayaan seperti utang tak bisa dihindari di saat krisis seperti ini. Tapi, menurut dia, sumber dana dari penghematan APBN belum maksimal.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun ini bakal lebih rendah ketimbang pada triwulan pertama. Pada tiga bulanan pertama, angkanya diumumkan sebesar 2,7 persen.

Tingkat pertumbuhan di triwulan I 2020 pun sudah lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia pada awal tahun, sebesar 4 persen karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Namun realisasinya berbeda. Menurut Destry, sejumlah lembaga dunia sudah memperkirakan terjadinya resesi ekonomi pada tahun ini. 

Dia mencontohkan JP Morgan, Economist Intelligence Unit (EIU), International Monetary Fund (IMF), HSBC, dan Fitch Rating memperkirakan pertumbuhan global tahun ini berupa negative persentase. Kondisi itu membuat bank sentral di berbagai negara melonggarkan fiskal dengan defisit yang semakin besar.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan ada risiko besar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah. Dia menyoroti skema penyertaan modal negara (PMN) yang memungkinkan pemerintah menyuntikkan modal kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai terkena dampak wabah Covid-19.

Aviliani juga menyoroti ketiadaan parameter yang jelas dalam pemanfaatan modal negara tersebut. Padahal dana yang bakal dikucurkan kepada BUMN yang ditunjuk untuk melaksanakan program PEN sangat besar, mencapai Rp 155,60 triliun. BUMN yang akan mendapat suntikan modal adalah Garuda Indonesia, Krakatau Steel, PTPN, PLN, Pertamina, dan Perum Bulog. 

Skema lain yang berpotensi memicu persoalan adalah penempatan dana untuk likuiditas perbankan. Dalam skema itu, pemerintah menunjuk bank BUMN dan bank swasta nasional yang memiliki kriteria tertentu untuk berperan sebagai bank jangkar. Aviliani mengatakan skema ini membahayakan ketahanan sistem keuangan. 

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan kecukupan likuiditas industri perbankan seharusnya menjadi wewenang dan tugas Bank Indonesia tanpa melibatkan pihak lain. 

Di luar skema penyaluran, sumber dana untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional juga dibayangi risiko besar. Sebab, pemerintah mengandalkan penerbitan surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli secara bertahap oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) karena dapat mengancam kesinambungan fiskal dan keuangan di kemudian hari. Auditor Utama II BPK, Laode Nusriadi, mengatakan salah satu rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dalam pengelolaan utang ialah pembuatan perencanaan terkait dengan penetapan imbal hasil atau yield SBN.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menjalankan anggaran penanggulangan dampak Covid-19. Dia menegaskan, BPK tidak memberikan pelonggaran audit.