Bertahap, Gojek yang kini memiliki valuasi US$ 10 miliar tersebut kembali kedatangan gelombang investor baru. Sejak akhir tahun lalu hingga April tahun ini, ada tujuh entitas baru yang masuk Gojek, dengan membeli saham Seri P. Pada bulan April ini, misalnya, tiga investor masuk Gojek. Mereka adalah East Ventures, Mandiri Capital Indonesia, serta Fenox Venture. Sebelumnya, Unilever Swiss Holding, PT Pusaka Citra Djokosoetono, Grup Blue Bird, telah masuk pemilikan saham Gojek lebih dahulu. Dan Google Asia Pacific juga telah menambah investasinya ke Gojek. 

Gojek merilis pertama kali saham Seri P Juni 2019 sebanyak 45.552 unit saham dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham. Ada dua entitas yang menyerap saham tahap pertama ini Yakni Visa International Service Association asal Amerika Serikat dan Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd. asal Jepang

Bisnis transportasi berbasis digital ini juga terus menggelar ekspansi, dengan kabar terakhir mengakuisisi Moka Technology Solutions Pte Ltd, perusahaan rintisan teknologi finansial (fintech) yang menyediakan layanan mobil point of sales (MPOS) atau kasir online. Akuisisi tersebut sudah didaftarkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Meski demikian, Farahiya Thirafi, Corcom Associate Gojek belum mau membeberkan rencana bisnisnya ke depan.

Pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun namun sejauh ini pemerintah baru merealisasikan sebanyak 31,07 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemkeu Rahayu Puspasari menjelaskan penyaluran sudah termasuk tambahan target keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 800.000 keluarga pada masa darurat Covid-19. 

Berikut beberapa data terkait realisasi Derdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Program Keluarga Harapan (PKH) baru 43,85% dari total pagu anggaran Rp 37,4 triliun; Program Kartu sembako 70% dari pagu sebesar Rp 20 triliun; Program Kartu Prakerja tahap pertama sebesar Rp 596,79 miliar. Jumlah ini, menyesuaikan dengan jumlah peserta yang lolos dalam program kartu prakerja sebanyak 168.111 peserta; Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pengalokasian dana desa melalui mencatat telah mencairkan sekitar Rp 70 miliar dana desa yang digunakan untuk BLT kepada 8.157 desa dari 76 kabupaten di Indonesia.

Terkait BLT dari dana desa, terdapat kemungkinan seorang menerima bansos lebih dari sekali. Untuk itu, Menteri Sosial Juliari Batubara telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengatur penyelesaian ketepatan penyaluran bansos. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto meminta distribusi bansos dipercepat dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sedang sibuk mencari pinjaman asing. Utang tersebut dalam rangka penanggulangan dampak virus korona (Covid-19) terhadap situasi kesehatan dan ekonomi dalam negeri. Langkah saat ini dengan bernegosiasi kepada dua pinjaman asing yaitu Asian Development Bank (ADB) dan bantuan dari Islamic Development Bank (IsDB).

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang berat bagi sektor tersebut. Sebab itu, dukungan anggaran dari ADB diharapkan bisa membantu pemerintah mengatasi tantangan Covid-19 dengan berfokus kepada kelompok miskin dan rentan miskin, termasuk kaum perempuan.

Sri Mulyani telah melakukan pertemuan dengan Presiden IsDB Bandar Hajjar melalui video conference, Minggu (26/4). Hasilnya Menkeu menjelaskan IsDB berencana mendukung anggota IsDB menghadapi wabah pandemi Covid-19 bersama dengan lembaga multilateral lain yaitu World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Peneliti dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menyarankan, pemerintah mengutamakan pembiayaan lokal. Misalnya pembiayaan dari Bank Indonesia (BI) ketimbang berutang dari luar negeri. Meskipun pinjaman dari luar negeri memiliki bunga utang yang relatif rendah, tetapi pinjaman ini memiliki risiko selisih kurs yang artinya di kemudian hari berpotensi menjadi lebih besar jika terjadi fluktuasi nilai tukar.

Pemerintah meluncurkan ragam stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah berharap stimulus ini bisa membuat UMKM bertahan di tengah badai pandemi virus korona (Covid-19). Ada lima skema stimulus antara lain: UMKM yang masuk miskin dan rentan akan menerima bantuan dari program jaring pengaman sosial; Insentif perpajakan berupa penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar; Restrukturisasi kredit bagi UMKM baik melalui penundaan angsuran atau pun subsidi bunga.; Stimulus bantuan modal kerja bagi UMKM melalui KUR; Mendorong kemitraan, baik Kementerian, Lembaga, BUMN, atau pemerintah daerah dengan UMKM untuk menyerap produksi UMKM.

Presiden Joko Widodo mengatakan insentif PPh berlaku sampai dengan 6 bulan kedepan, sementara ditempat terpisah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan restrukturisasi kredit dan subsidi bunga berlaku bagi UMKM dan usaha Ultra Mikro. Menkeu menambahkan, perbankan bisa memberikan restructuring penundaan pokok selama enam bulan, dan debitur bisa mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah dan bagi bank yang kesulitan likuiditas akibat penundaan pembayaran ini kredit UMKM akan mendapat bantuan pemerintah melalui skema yang ada di Bank Indonesia.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, fasilitas ini sudah mengcover semua kebutuhan UKM, mulai dari perpajakan, restrukturisasi utang, hingga bantuan permodalan. Pemerintah akan akan memastikan bahwa UMKM yang mendapat fasilitas ini adalah usaha yang sehat. Anggawira, Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyebut, stimulus UMKM perlu lebih detil dan teknis agar memudahkan pelaksanaan di lapangan.

Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan data yang akurat. Saat ini,pendataan terkait penanganan penyakit tersebut dinilai belum optimal. Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, Selasa (28/4/2020),mengatakan, besar atau kecilnya penambahan kasus harian sangat dipengaruhi jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Karena itu, dengan masih sedikitnya pemeriksaan, penambahan kasus harian saat ini belum merepresentasikan skala penularan di masyarakat. Ia menyampaikan hal ini terkait dengan keterangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang menyatakan bahwa perkembangan terakhir kasus positif di DKI Jakarta mengalami perlambatan dan grafiknya telah mendatar.

Kecenderungan penurunan kasus baru dinilai disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta sejak 10 April. Menurut Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, perlambatan kasus positif harian di Jakarta juga terlihat dari mulai berkurangnya pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan. Di RS Sulianti Saroso yang biasanya penuh, sekarang tinggal 25 pasien. Di beberapa rumah sakit rujukan lain, jumlah pasien juga menurun. Ia mengingatkan bahwa ini baru indikator awal, dan kita perlu lebih disiplin menerapkan PSBB.

Data yang dirilis juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Selasa (28/4), menunjukkan,kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 415 kasus dibandingkan dengan satu hari sebelumnya sehingga menjadi 9.511 kasus. Dari jumlah itu, 773 korban meninggal atau bertambah 8 orang dan 1.254 pasien sembuh atau bertambah 103 orang. Saat ini sudah dilakukan 62.544 pemeriksaan PCR.

Menurut worldometers.info, Indonesia memiliki rasio pengujian 291 per 1 juta penduduk. Sebagai perbandingan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Singapura masing-masing memiliki rasio pengujian 17.277, 11.869, dan 20.815 tes Covid-19 per 1 juta penduduk. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto, Selasa, mengatakan, pengumpulan data pasien terhambat karena ada banyak kepentingan layanan kesehatan yang harus dijalankan petugas kesehatan dan pemangku kepentingan lain di daerah. Sementara itu, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mobilitas warga pengguna jalan tol terpantau turun karena penerapan PSBB. 

Pendapatan bunga bank akan tergerus seiring implementasi restrukturisasi kredit di tengah pandemic Covid-19. Untuk menjaga sumber pendapatan alternatif, industri perbankan memacu pendapatan non bunga yang sejakawal tahun ini sudah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang melambat. SVP Transaction Banking Retail Sales PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Thomas Wahyudi, Direktur Konsumer PT Bank CIMB NiagaTbk Lani Darmawan ditempat terpisah sepakat bahwa, pendapatan non bunga merosot atau lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun masih tumbuh meski relatif stagnan bila dibandingkan dengan triwulan I-2019.

Selain itu, Pihak Mandiri mengatakan sedang menggenjot transaksi e-dagang agar pendapatan berbasis biaya Bank bisa terjaga. Disisi lain CIMB Niaga menawarkan beberapa produk investasi, produk Asuransi melalui bank, dan tresuri. Meski demikian, Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, berpendapat, dalam kondisi ekonomi yang pertumbuhannya cenderung melambat, pertumbuhan nonbunga industri perbankan juga turut melambat. Kondisi ini terjadi sejak Januari 2020 dan diperkirakanakan cenderung rendah pada jangka waktu pendek-menengah. Ia menambahkan bahwa kenaikan pendapatan nonbunga ini tidak akan mampu menambal penurunan pendapatan industry perbankan lainnya apalagi, pemerintah tidak memberi stimulus terkait pendapatan non bunga bank baik dari sisi moneter maupun fiskal 

Setelah memperhitungkan dampak Covid-19 yang meluas, pada April 2020 beberapa organisasi dunia mencatatkan koreksi proyeksi yang cukup memprihatinkan dibandingkan proyeksi pada Januari 2020 diantaranya: Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO, memperkirakan  turis internasional pada 2020 akan anjlok 20-30 persen dibandingkan 2019, sebelumnya diperkirakan meningkat 4 persen; Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperkirakan, penanaman modal asing (PMA) global tahun ini akan anjlok 30-40 persen dibandingkan 2019, sebelumnya diperkirakan akan tumbuh moderat; Dana Moneter Internasional (IMF), memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 minus 3 persen. Sebelumnya diperkirakan perekonomian dunia akan tumbuh 3,3 persen; Di Tanah Air, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) / Bank Indonesia (BI) mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tumbuh 2,3 persen. Sebelumnya diproyeksi mencapai 5,1-5,5 persen.

Perubahan target dan mitigasi adalah sebagai salah satu bentuk adaptasi. Kondisi terkini, pekerja yang dirumahkan dan dikenai pemutusan hubungan kerja kian banyak. Perusahaan juga menghadapi kondisi serba tak pasti. Usaha mikro, kecil, dan menengah mencari ide untuk bertahan.Pekerja perlu masa depan yang pasti. Namun, yang lebih diperlukan saat ini adalah menjalani hari demi hari. Padahal, sebagian pekerja sudah tak punya uang di saku. Pilihannya, menambah keterampilan kerja, tetapi tanpa kepastian kerja dan tak bisa membeli makanan bergizi; atau menunda tambahan keterampilan, tetapi bisa menjaga kondisi tubuh karena perut terisi. Tak perlu gengsi untuk mengubah rencana semula menjadi langkah yang lebih relevan dengan kondisi terkini.

Seleksi acak Kartu Prakerja membuat program itu salah sasaran. Efektivitas dan relevansinya dengan kondisi terkini mesti dievaluasi. Per Rabu (29/4/2020), dari 8,6 juta orang yang mendaftar, sebanyak 456.265 orang lolos seleksi sebagai peserta Kartu Prakerja. Pemerintah menyalurkan Rp 596,8 miliar untuk peserta gelombang pertama dan menyusul untuk peserta gelombang kedua. Namun, penyaluran Kartu Prakerja dalam dua gelombang pertama ditengarai tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna.

Sejumlah peserta gelombang pertama yang tidak lagi punya pendapatan karena terdampak Covid-19 belum bisa mencairkan insentif Rp 600.000. Insentif itu seharusnya didapat setelah mengikuti satu kelas pelatihan. Di sisi lain, metode seleksi peserta yang acak juga membuat penyaluran bantuan Kartu Prakerja tidak tepat sasaran. Kevin (24), peserta Kartu Prakerja asal Madiun, Jawa Timur yang sudah tiga pekan menganggur karena di PHK, menuntaskan pelatihan menulis di Tempo Institute sejak dua hari lalu dan memperolehsertifikat. Namun,ia belum bisa mendapat insentif karena pelatihan yang ia rampungkan masih dalam status diakurasi. Ahmad (28), Peserta gelombang kedua, karyawan swasta di Tangerang, Banten, jujur menyatakan masih bekerja dan mendaftar karena ingin mencari pendapatan tambahan. Ia lolos seleksi Kartu Prakerja. Saldo Rp 1 juta untuk biaya kelas

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad menilai, perlu evaluasi menyeluruh terhadap relevansi dan efektivitas Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19. Kelas pelatihan mestinya dialihkan untuk bantuan sosial bagi pekerja yang terdampak. Direktur Riset Center of Reform and Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek rasional, tetapi juga harus melibatkan rasa dan empati. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, proses pencairan insentif membutuhkan waktu setidaknya lima hari setelah pelatihan tuntas.

Menurut President Director Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, Di era resesi atau bahkan depresi yang akan menghantam perekonomian dunia saat ini, Indonesia harus segera menangkap peluang investasi dari penanaman modal asing. Baltabaev dalam penelitiannya membuktikan pengaruh positif dari penanaman modal asing (FDI) terhadap daya saing perekonomian yang riil (baca: Total factor productivity (TFP)). Dari sisi makroekonomi, peningkatan FDI memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa.

Deni menambahkan, hal tersebut dapat dilihat dari kinerja perekonomian yang mengandalkan FDI, seperti Vietnam yang pertumbuhan ekonominya dalam beberapa tahun meningkat pesat dan juga Singapura yang perekonomiannya sudah dapat dikatakan sekelas negara­-negara maju. FDI cenderung meningkatkan ekspor karena ditunjang jaringan di pasar dunia. FDI di Vietnam menyumbangkan devisa ekspor yang sangat besar. Bukan hanya itu, FDI juga diyakini membawa teknologi, perusahaan seperti Apple contohnya yang membangun pusat data di Vietnam dengan nilai investasi miliaran dolar Amerika.

Vietnam juga sangat terbantu oleh kedatangan FDI dalam memfasilitasi pengawasan perbankannya. Dengan adanya FDI maka kalaupun ada peningkatan pertumbuhan kredit perbankan di Vietnam, dipastikan pertumbuhan kredit itu akan berjalan secara sehat. FDI bersifat Leontief production function sehingga ada efek penularan positif dari investasi FDI terhadap pertumbuhan kredit perbankan lokal. Perbankan lokal mendapatkan kegiatan bisnis yang telah terseleksi secara internasional. Perusahaan seperti Apple dalam memutuskan berinvestasi di manapun selalu mempertimbangkan keputusan tersebut secara good corporate governance dimana investasi akan menimbulkan efek ganda positif dalam perekonomian yang pada gilirannya diikuti oleh pertumbuhan kredit di dalam negeri, bisnis yang sehat yang dibangun oleh penanaman modal asing juga akan menulari model­model bisnis lainnya di dalam negeri sehingga memudahkan pengawasan perbankan. Risiko sistemik dari pengawasan perbankan menjadi rendah.

Begitu juga di Singapura. Kedatangan FDI termasuk di sektor perbankan justru meningkatkan daya saing perbankan di Singapura bahkan yang paling unggul di Asia Tenggara. Pemerintah Singapura dan pengawas perbankan di Singapura yang semenjak tahun 1980­an menggunakan pendekatan TFP dalam mengevaluasi perekonomian dan sektor keuangan di Singapura.Dengan demikian, kombinasi antara FDI dan implementasi analisis TFP telah membuat perb­ankan Singapura semakin unggul dibandingkan para pesaingnya. Secara konseptual, produktivitas faktor total mengacu pada seberapa efisien dan intens input digunakan dalam proses produksi.

TFP tinggi berkorelasi positif dengan semakin besarnya FDI, yang pada gilirannya menyebabkan kualitas perbankan di dalam negeri juga semakin baik, pengawasan perbankan berjalan dengan sendirinya karena perekonomian termasuk perbankan dan juga pengawas perbankan memiliki tingkat teknologi yang tinggi, pengukuran dampak lingkungan hidup yang tidak terekam dalam neraca perusahaan telah terekam dalam analisis TFP tersebut sebagai bagian dari produktivitas multifaktor. Sementara, negara lain masih mengandalkan perhitungan pruduktivitas berdasarkan produktivitas tenaga kerja saja sehingga analisis daya saing perbankannya sangat dangkal. Baltabaev mengingatkan kita semua bahwa FDI secara nyata membuat negara yang ditempatinya mendapatkan transfer teknologi yang berdampak positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bukti lainnya dapat dilihat dari negara­negara yang FDI-nya besar secara relatif mampu menjinakkan virus corona di negaranya seperti Singapura dan Vietnam dengan korban meninggal yang relatif kecil dibandingkan Indonesia.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengakui pandemi Covid-19 membawa dampak terhadap perekonomian. Namun demikian, perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng) diyakini mampu bertahan dan bisa melewati masa-masa sulit ini. Hal ini sebagaimana disampaikan Sekjen Gapki Kanya Lakshmi dan Ketua Bidang Publikasi dan Komunikasi Gapki Kalteng Siswanto. Siswanto melanjutkan, belum sampai ada yang melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) atau bahkan hingga menutup perusahaan.

Perusahaan juga berupaya semaksimal mungkin membantu karyawan dan petani.  Dengan mengelola pemasukan dan pengeluaran agar perusahaan tetap bisa bertahan dan petani menjual hasil kebunnya dengan dihargai manusiawi. “Bahasa lainnya adalah dengan mengencangkan ikat pinggang” ujar Siswanto sembari menerangkan bahwa hal itu sebagai salah satu bentuk kepedulian di tengah pandemi Covid-19 dan salah satu bentuk dukungan Gapki agar pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan ekonomi kembali bergeliat seperti sedia kala.