Sejumlah emiten sektor riil mampu mencetak margin laba bersih dua digit pada kuartal I/2020. 

Direktur Utama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) David Hidayat memaparkan, perseroan akan menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar sebagai salah satu strategi menjaga kelangsungan kinerja di saat pandemi. Untuk penjualan lokal, perubahan strategi preferensi produk sudah dijalankan sehingga pertumbuhan penjualan diharapkan terjaga. 

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) Vidjongtius mengatakan, dampak perlambatan ekonomi jangka pendek ini harus ditekan dengan inovasi produk, inovasi proses melalui digital, hingga riset produk yang berhubungan dengan penyebaran Covid-19. 

Direktur Keuangan Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) Helmy Yusman Santoso mengungkapkan, pada masa pandemi perseroan justru kebanjiran pesanan dari operator telekomunikasi.

Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) Chiefy Adi Kusmargono mengatakan, efisiensi biaya yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), perawatan, dan belanja pegawai, menjadi kunci utama dalam mempertahankan margin laba bersih di tengah pandemi. 

Dia menjelaskan, kondisi saat ini telah mematahkan sejumlah kebiasaan lama dan melahirkan skema baru, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk koordinasi, monitoring, serta evaluasi kinerja operasi emiten yang bergerak di jasa logistik tersebut. 

Adapun, Vice President Research Artha Sekuritas Frederik Rasali memperkirakan, sektor telekomunikasi masih dapat mempertahankan marginnya pada masa pandemi. Hal itu sejalan dengan kebutuhan konsumsi data yang terus meningkat selama masa pandemi.

Dari waktu ke waktu, penyebaran Covid-19 di dunia, termasuk Indonesia, terus meningkat. Guna memitigasi hal itu, Pemerintah mengimbau untuk beraktivitas di rumah saja, sebagai upaya pembatasan sosial (social distancing) atau pembatasan fisik (physical distancing). Bahkan, DKI Jakarta beberapa kota lain telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seluruh sekolah memberlakukan “belajar dari rumah” atau study from home (SFH), begitu juga dengan tempat kerja pembatasan dengan jumlah minimum pegawai dan sisanya "bekerja dari rumah” atau work from home (WFH). Kebijakan SFH atau WFH ini telah mendorong masyarakat memanfaatkan internet. Bahkan, pemenuhan kebutuhan pokok se hari-hari juga dilakukan melalui media daring. Ujungnya, penetrasi pengguna internet mendorong tumbuhnya ekonomi digital.

Ekonomi digital atau internet memiliki potensi tinggi bagi perekonomian Indonesia. Laporan e-Conomy SEA 2019 menyatakan, pada tahun 2019, angkanya mencapai nilai US$ 40 miliar atau mencapai 49% di banding 2015 dengan pengguna internet mencapai 152 juta jiwa atau naik 65% sebagaimana ditaksir oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. Nilai ini meliputi sektor niaga, travel, media, dan transportasi berbasis daring. Indonesia menempati posisi paling tinggi dibandingkan negara-negara di Asean lainnya, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyajikan data hasil survei, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 171,17 juta atau 64,8% dari 264,16 juta jiwa populasi penduduk Indonesia.

Pemerintah hendak menangkap potensi pemajakan atas aktivitas ekonomi internet. Apalagi dalam keadaan tertentu, darurat bencana seperti ini, kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diperkirakan tumbuh. Kebijakan perpajakan berupa perlakuan per-pajakan atas PMSE menjadi salah satu pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Sedikitnya ada dua poin. Pertama, penunjukan pedagang atau penyedia jasa luar negeri dan penyelenggara PMSE, baik luar negeri maupun luar negeri, sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri (SPLN), yang memenuhi ketentuan significant economic presence atau kehadiran ekonomi signifikan.

Pemajakan atas aktivitas ekonomi digital dari perusahaan digital yang berkembang pesat saat ini, seperti: Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan Zoom, menjadi tantangan di setiap negara. Ada sejumlah negara yang telah menerapkan pemajakan transaksi digital. Di antaranya adalah Perancis, Italia, Spanyol, Austria, dan India, yang menetapkan pajak dari nilai transaksi. Sementara itu, Australia dan Inggris mengenakan pajak transaksi digital sebagai diverted profit tax atau pajak atas keuntungan yang dialihkan. Negara-negara G20, termasuk Indonesia, memiliki pandangan yang sama untuk mencapai konsensus global atas sistem pajak internasional terhadap aktivitas ini.

Sebagai yurisdiksi dalam negeri, melalui Perppu ini, Indonesia memperluas definisi bentuk usaha tetap (BUT). Perluasan BUT ini sejalan dengan rekomendasi atau rencana aksi the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1:2015 Final Report”, pendekatan unified approach digunakan sebagai dasar. Pendekatan user participation memungut pajak digital berdasarkan kontribusi pengguna dan hak pengenaan pajak dialokasikan berdasarkan tempat di mana pengguna tersebut berada. Marketing intangibles mengenakan pajak didasarkan pada tempat aset tersebut digunakan. Sedangkan significant economic presence mengasumsikan subjek pajak dianggap memiliki kehadiran ekonomi apabila terdapat interaksi dengan pengguna melalui teknologi digital, misalnya platform online.

Indonesia dan 47 negara juga telah sepakat mengubah ketentuan penghindaran status BUT melalui pengecualian kegiatan tertentu dalam P3B-nya sebagaimana Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting yang ditandatangani pada 7 Juni 2017 di Paris, Prancis, dan telah diratrifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2019.

Tidak berhenti di situ, ketentuan teknis, baik PP maupun PMK, sangat dinantikan. Tujuannya agar potensi atas perluasan basis pemajakan melalui pemajakan ekonomi digital dapat segera ditangkap. Muaranya, terciptanya keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Bukan itu saja, penerimaan perpajakan dapat terdongkrak guna pemulihan perekonomian nasional, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

April lalu, IMF menyebut dampak ‘The Great Lockdown’ ini berpotensi lebih parah daripada krisis keuangan global 2008. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi global diprediksi terkontraksi di -3%, sedangkan Indonesia hanya sebesar 0,5% (IMF, 2020). 

Pada jangka pendek, kebijakan fiskal ekspansif tak ayal jadi pilihan. Jurusnya, merelaksasi pemungutan pajak sembari memperbesar belanja stimulus. Setelah ekonomi ‘panas’, baru dilakukan kebijakan yang bertolak belakang, yakni konsolidasi fiskal. 

Relaksasi tersebut diperkirakan memberikan efek bagi pelebaran belanja perpajakan (tax expenditure). Di saat yang bersamaan, perlambatan ekonomi turut berimplikasi bagi perlambatan penerimaan pajak. Keduanya diprediksi akan membuat pertumbuhan penerimaan pajak 2019-2020 menjadi negatif.

Lalu, bagaimanakah memaknai situasi ini?

Pertama, perlunya membangun narasi besar kepada publik bahwa pajak ‘hadir’ dalam rangka menyelamatkan ekonomi. Narasi tersebut dipercaya menumbuhkan suatu pemahaman yang lebih komplet mengenai take and give dalam rangka kontrak fiskal. Kedua, menjamin efektivitas relaksasi kebijakan pajak melalui relaksasi administrasi pajak. Jangan sampai stimulus pajak terkendala oleh persyaratan formal yang agak sulit dipenuhi. 

Ketiga, agenda literasi pajak. Dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak di tahun yang akan datang, pemerintah perlu mempertimbangkan edukasi wajib pajak secara masif. Keempat, menyusun peta jalan reformasi pajak ke depan. Urgensi segera dilakukannya reformasi pajak pascapandemi membutuhkan pemikiran baru dalam hal pembaharuan undang-undang, proses bisnis, kelembagaan, dan sebagainya. 

Kelima, mengumpulkan dan membangun database informasi sebagai alat untuk menguji kepatuhan di masa mendatang. Keenam, pengamanan penerimaan tahun berjalan. Pengalaman krisis 2008 memperlihatkan bahwa PPN merupakan jenis pajak yang penerimaannya relatif tahan goncangan ekonomi. 

Pascapandemi, pemungutan pajak yang lebih optimal akan jadi andalan. Namun, ekonomi yang belum sepenuhnya pulih juga perlu jadi catatan. Strategi jangka menengah yang paling tepat ialah mengurangi tax gap sekaligus memperluas basis pajak tanpa mendistorsi perekonomian terlalu besar. 

Krisis saat ini juga telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya teknologi informasi (TI). Dengan demikian, di masa mendatang penggunaan TI perlu diperluas dan jadi andalan. 

Menurut OECD dan IMF (2017), kepastian dapat terwujud selama terdapat kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan, administrasi pajak yang berkepastian, upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak yang efisien dan efektif, serta keselarasan dengan konsensus internasional. 

Sebagai penutup, pandemi ini mengharuskan kita mengambil langkah yang luar biasa di area pajak. Renstra DJP 2020- 2024 yang menekankan perluasan basis pajak dan peningkatan perekonomian sesungguhnya sudah tepat. Kini tinggal kita sesuaikan agar lebih adaptif dalam kerangka fiskal jangka pendek-menengah.

Aneka jenis bantuan sosial menjadi andalan pemerintah daerah guna menahan turunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Bahkan Provinsi Jawa Tengah berencana untuk memasukkan kelanjutan program stimulus sosial hingga 2021 mendatang. Data Badan Pusat Statistik Jateng menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat pada kuartal I/2020 hanya tumbuh 3,76% year on year.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng Prasetyo Aribowo menyebutkan bahwa ada dua aspek yang menjadi perhatian utama yakni investasi dan konsumsi rumah tangga. 

Dengan konsep APBD tersebut, lanjut Prasetyo, sejumlah kebijakan yang telah ditempuh selama pandemi berlangsung akan tetap diteruskan, yaitu kebijakan tentang jaring pengaman ekonomi (JPE) dan jaring pengaman sosial (JPS).

Selain itu, dalam program JPE seperti bantuan bahan baku untuk kelompok UMKM, subsidi bunga untuk 10.000 UMKM, bantuan untuk kelompok tani dan peternak, serta 150.000 paket sembako dikucurkan secara bertahap. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantalan sosial yang disiapkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi lansia, lalu program Jatim Puspa, dan bantuan permodalan bagi 100 BUMDes yakni stimulus tambahan modal untuk memulihkan kembali wisata desa. 

Dia menambahkan bahwa Pemprov Jatim juga menyiapkan bantuan dari sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) berupa program suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan pangan/ tunai, dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren. 

Sementara itu, Pemprov Sumatra Utara akan menyalurkan bantuan sosial mulai Senin (11/5) guna menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Bansos dengan nilai total Rp297,32 miliar diberikan kepada 1,32 juta kepala keluarga (KK) miskin. Calon penerima ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Kepala Perwakilan Indonesia Hari Widodo mengatakan jaring pengaman sosial merupakan bagian dari stimulus fiskal yang digelontorkan pemda kepada masyarakat yang terdampak pandemi. 

Dia menjelaskan bahwa saat kondisi tanggap darurat akibat bencana, termasuk wabah corona, maka pemda harus membuat social safety net. Dengan sejumlah bantuan sosial, tunai maupun nontunai, maka nantinya diharapkan masyarakat dengan ekonomi ke bawah dapat kembali berdaya beli. 

Secara struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel, 60% disokong dari komponen konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu langkah Pemda memberikan bantalan sosial cukup untuk menahan merosotnya daya beli.

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (EXCL) menandatangani fasilitas pinjaman senilai Rp 1,5 triliun dengan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Kredit anyar ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak tanggal penarikan. Sekretaris Perusahaan XL Axiata Ranty Astari Rachman mengatakan, fasilitas pinjaman dari BCA akan digunakan perseroan untuk pengadaan barang modal dan investasi. Serta pembiayaan kembali bank atau obligasi, serta pembayaran kewajiban umum lainnya.

Baru-baru ini, Direktur Keuan gan XL Axiata Mohamed Adlan mengatakan, ekspansi pembangunan jaringan telekomunikasi termasuk base transceiver station (BTS) masih berjalan sesuai rencana hingga kuartal I2020. Saat ini, perseroan juga belum berniat melakukan penyesuaian terhadap target belanja modal selama 2020 yang direncanakan sekitar Rp 7,5 triliun. XL meyakini penggunaan layanan data internet masih terus bertumbuh tahun ini. Bahkan, terjadi lonjakan trafik data saat pandemi Covid-19. Namun, kata Adlan, pertumbuhan industri telekomunikasi juga tergantung dari seberapa lama pandemi Covid-19 bisa teratasi.  Dari sisi ekspansi, perseroan terus melanjutkan pengembangan jaringan serat optik (faberisasi). XL menargetkan mencapai cakupan 50% jaringan serat optik di semua titik operasional pada 2020 dan 6070% pada akhir 2022. Melalui inisiatif ini, persreroan ingin memastikan XL Axiata siap menyambut revolusi teknologi jaringan 5G.

Direktur Sarinah Fetty Kwartati menjelaskan, PT Sarinah (Persero) sebagai pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia menutup gerai McDonald's Indonesia dan 33 gerai lain karena renovasi gedung segera dilakukan sebagai upaya perusahaan melakukan transformasi bisnis.

Gedung yang telah berusia lebih dari setengah abad ini, kata Fetty, memang sudah saatnya direnovasi untuk menjaga kekokohan struktur dengan mempertimbangkan golden rule terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sebenarnya, rencana renovasi sudah lama dicanangkan, tetapi baru saat ini mulai digulirkan.

Rencananya, renovasi gedung Sarinah akan dimulai pada Juni 2020. Namun, karena pandemi Covid-19 belum reda, pekerjaan renovasi dimulai dengan pekerjaan desain, arsitektur, pemetaan, audit teknis, dan lain-lain yang tidak menimbulkan kerumuman (crowd). Setelah itu, baru dilanjutkan dengan konstruksi fisik.

Sebanyak 475 mitra yang mejajakan produknya di Sarinah telah diminta menutup lapaknya demi proses renovasi gedung Sarinah. Kepada para mitra tersebut juga diberlakukan kebijakan yang sama, yakni dapat bergabung kembali jika memenuhi syarat yang ditentukan, seperti menyediakan konten lokal.

Direktur Utama Sarinah Gusti Ngurah Putu Sugiarta Yasa menyebutkan, renovasi gedung Sarinah direncanakan selesai pada Mei 2021. Ia menjelaskan, Sarinah saat ini sedang melakukan program transformasi dalam upaya meremajakan konsep dan model bisnis Sarinah yang salah satunya adalah melakukan renovasi gedung.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, pembaruan Sarinah tidak meninggalkan nilai sejarah. Banyak hal yang harus dibenahi (oleh Sarinah). Pembaruan perlu dilakukan untuk dapat tetap bersaing, tetapi dengan tidak meninggalkan nilai sejarah dari Sarinah itu sendiri, ujar Erick.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengkaji penerapan tindakan pengamanan atau safeguard untuk produk garmen dalam negeri. Selama ini, produk garmen impor dinilai terus membanjiri pasar Indonesia sehingga membuat industri sektor garmen dan tekstil, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) khawatir.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, pemberlakuan safeguard akan melibatkan berbagai pihak, mulai pemerintah, asosiasi, serta para pelaku usaha garmen. Ia menyebutkan, ada beberapa hambatan yang membuat industri tekstil Tanah Air terganggu. Di antaranya, bea masuk yang lebih liberal dan produk garmen yang belum dikenakan instrumen trade remedies.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum API Chandra Setiawan mengatakan, penerapan safeguard maupun kebijakan antidumping dibolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Selama ini, kata dia, banyak aturan di dalam negeri yang justru lebih mengutamakan impor. 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap, setelah pemetaan sektor industri yang terdampak pandemi Covid-19 dilakukan, pemerintah segera melakukan langkah intervensi sesuai kebutuhan bertahan dan kinerja setiap industri sektor manufaktur.

Kebutuhan survival dan peningkatan kinerja di tiap sektor manufaktur akan berbeda-beda tergantung kondisi pasar terhadap output industri tersebut, ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani melanjutkan, kinerja industri tergantung pula pada kelancaran suplai industri, kemudahan, kelancaran proses produksi, serta distribusi hasil produksinya. Tidak hanya untuk tujuan ekspor, tapi juga distribusi di dalam negeri.

Kebijakan pelonggaran likuiditas Bank Indonesia berupa injeksi likuiditas ke perbankan telah mencapai total Rp 503,8 triliun. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, injeksi likuiditas terus dilakukan untuk menstabilkan pasar. Perry menyampaikan, intervensi pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder juga membantu menstabilkan rupiah. Saat ini, nilai tukar rupiah bergerak ke level Rp 15 ribu per dolar AS. Perry pun yakin rupiah masih bisa menguat lagi. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang sebesar 2,97 persen (yoy), Perry menilai hal itu masih patut disyukuri.

Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain yang justru mengalami kontraksi. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia salah satu yang tertinggi, meski tetap ada yang lebih tinggi, seperti Vietnam dengan 3,82 persen. Untuk mendukung upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, bank sentral berkomitmen membantu pembiayaan fiskal dengan membeli SBN di pasar perdana. Perry mengatakan, pemenuhan dana untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini memang harus melalui mekanisme pasar supaya harga lelang tidak jatuh dan yield tidak naik. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 akan mengalami kontraksi lebih dalam sebab kebijakan PSBB di Jakarta mau pun provinsi lain di Jawa baru intensif dilakukan pada awal kuartal kedua. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga kuartal pertama hanya tumbuh 2,84 persen. Jadi pada kuartal kedua dimana PSBB sudah meluas, maka konsumsi pasti mengalami drop jauh lebih besar. Oleh karena itu, Sri mengatakan, pemerintah tengah mengantisipasi pertumbuhan ekonomi masuk ke dalam skenario yang sangat berat. Dalam skenario ini, pemerintah memproyeksikan ekonomi sepanjang 2020 tumbuh negatif 0,4 persen. Namun, Sri menuturkan, skenario tersebut terjadi apabila Indonesia dan dunia belum bisa pulih dari pandemi pada kuartal III dan IV 2020.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN tetap melanjutkan pengembangan infrastruktur pemanfaatan gas bumi di tengah pandemi Covid-19. Keadaan tersebut berpengaruh pada beberapa proyek strategis nasional pemerintah yang sedang dijalankan PGN, seperti jaringan gas (jargas) rumah tangga melalui penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, pembangunan jargas rumah tangga pemerintah tetap berjalan dengan standar ketat untuk mencapai jadwal yang ditargetkan. Sampai April, progres jargas sudah dibangun di 9 kota/kabupaten.

Rachmat menyebutkan, perkembangan proyek pembangunan jargas yang dikerjakan PGN saat ini masih berjalan sesuai target, meskipun terdapat beberapa kendala sebagai dampak Covid-19.

Rachmat menambahkan, PGN melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Direktorat Jenderal Migas, dan Pertamina Group untuk mendapatkan rekomendasi serta dukungan operasional selama masa tanggap darurat Covid-19 untuk distribusi material proyek, serta terkait dengan penggunaan material stock pada proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program jargas menjadi concern PGN karena program ini merupakan penugasan pemerintah sebagai salah satu proyek strategis nasional dalam rangka bauran energi nasional.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sukses menerbitkan instrumen obligasi dalam dolar Amerika Serikat (AS) atau global bonds. Besaran dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini, yaitu 500 juta dolar AS. Dalam proses penawarannya, obligasi Bank Mandiri ini mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hampir lima kali. Adapun investor yang membeli global bonds Bank Mandiri ini dari Asia sebanyak 66 persen dan 34 persen dari Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Negeri Paman Sam.

Sementara, kupon yang ditawarkan oleh Bank Mandiri sebesar 4,75 persen, lebih tinggi dari global bonds yang ditawarkan pemerintah awal April 2020 yang menawarkan kupon 3,9 persen. Sedangkan, jangka waktu kontrak surat utang ini hingga 2025 atau memiliki tenor selama lima tahun.

Di tengah kondisi pasar global yang tidak pasti, banyaknya minat investor terhadap global bonds yang diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi menarik di dunia, kata Menteri BUMN Erick Thohir.

Direktur Treasury, International Banking & Special Asset Management Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan, Bank Mandiri berencana menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah yang merupakan sebagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II Tahap I 2020. Penerbitan obligasi ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam mendorong rencana ekspansi bisnis ke depan, ujarnya.

Bank Mandiri telah memperoleh pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), yaitu AAA dengan outlook stabil terkait obligasinya yang diharapkan akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diperdagangkan di pasar sekunder pada 13 Mei 2020.

PT Hutama Karya (Persero), BUMN sektor konstruksi juga menerbitkan global bond sebesar 600 juta dolar AS dengan kupon yang ditawarkan sebesar 3,75 persen.

Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo menyatakan, animo investor dari seluruh dunia ini terbilang cukup positif. Kita bisa lihat harga kupon Hutama Karya ini sangat kompetitif bahkan di tengah situasi cukup sulit ini, kata Bintang.