Bank Indonesia (BI) menerbitkan regulasi baru yang mereformasi 135 ketentuan terkait sistem pembayaran menjadi satu yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 untuk menyikapi pesatnya perkembangan ekonomi keuangan digital di Tanah Air.

Penerbitan ketentuan ini merupakan wujud implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang salah satu inisiasinya adalah mengintegrasikan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan yang diawali dengan reformasi pengaturan sistem pembayaran.

Secara umum, reformasi pengaturan diarahkan untuk menata kembali struktur industri sistem pembayaran, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Medan pada awal tahun ini masih bertahan mahal. Pantauan SIB, Minggu (10/1), harga cabai merah di tingkat pengecer Rp 50.000 per Kg, cabai rawit Rp 65.000 per Kg, bawang merah Rp 28.000, bawang putih Rp25.000 per Kg. Harga telur juga mahal biasanya Ro 1.700 per butir menjadi Rp2.000 per butir.

Sementara, data dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumut menyebutkan, Jumat (8/1) kenaikan harga cabai tersebut disebabkan penurunan produksi di beberapa sentra yang mengalami curah hujan tinggi sebagai dampak fenomena La Nina.

Begitu juga harga telur ayam ras mengalami kenaikan dipengaruhi belum pulihnya produksi peternak lokal akibat kapasitas usaha yang menurun pasca Covid-19.

Roda perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 masih melemah saat ini. Masyarakat berusaha berinovasi agar tetap bertahan dengan badai panjang ini. Tanpa disadari, tren jual beli sepatu bekas bermerk (branded) marak di kota Palembang. Seperti yang dilakukan oleh Ramdani (35) dan Adi (32) yang memulai bisnis ini di awal Agustus 2020 lalu.

Penjualan di lakukan secara online dengan mekanisme secara langsung (live) di akun sosial media Facebook, dari kediamannya Lorong Garuda Putra, Seduduk Putih Palembang. Mereka menjajakan sepatu di jam-jam tertentu, menyesuaikan aktivitas masyarakat saat memegang gadget, Jum’at (8/1/2021). Sepatu bekas layak pakai tersebut mereka beli dari importir di Pekanbaru, Jawa dan Kalimantan. Dengan istilah perkampit atau pembelian dilakukan dalam satu karung.

Terdapat 25 pasang sepatu hingga 100 pasang sepatu, berbagai merk mulai dari Nike, Vans, Addidas, Puma, Columbia, New Balance, Onitsuka Tiger, Reebok, bercampur dalam bentuk paket. “Untuk harga sepatu bervariasi, mulai dari Rp100 ribu. Kami tawarkan secara online. Sistemnya siapa cepat dia dapat. Alhamdulilah, sejak memulai bisnis ini, kami rasakan dapat mencukupi kebutuhan,”ungkap Ramdani.

Total kebutuhan pembiayaan utang tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.654,92 triliun. Risiko ketidakpastian dan volatilitas masih menyelimuti sehingga utang masih diperlukan untuk kebutuhan pembiayaan.

Kebutuhan itu terdiri dari pembiayaan defisit APBN Rp 1.006,38 triliun, utang jatuh tempo Rp 477,57 triliun, dan non-utang Rp 170,97 triliun. Kebutuhan pembiayaan akan dipenuhi dari utang domestik sebesar 83,27 persen dan utang berdenominasi valuta asing 18,54 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, saat dihubungi, Kamis (7/1/2021), menuturkan, paling tidak, ada empat strategi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun 2021.

Luky menambahkan, upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan akan dibarengi pengelolaan utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang terhadap PDB dijaga dalam batas aman di bawah 60 persen PDB. Rasio utang tahun 2021 diproyeksikan 41,1 persen PDB, lebih tinggi dari rasio utang tahun lalu 38,68 persen.

Startup bidang pendidikan atau edutech diproyeksi makin cuan tahun ini seiring dengan diperbolehkannya pemerintah daerah memperpanjang program pembelajaran jarak jauh. Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang mengatakan perusahaan edutech akan diuntungkan dengan keputusan tersebut lantaran bisa lebih leluasa mendulang potensi pengguna-pengguna baru. Namun, dia menekankan pertumbuhan pengguna baru itu akan fokus di perdesaan dan tidak lagi perkotaan.

Lebih lanjut, dia mengatakan startup pendidikan harus mengupayakan strategi kolaborasi dengan institusi pendidikan. Hal ini pun menjadi ceruk besar yang harus dimanfaatkan ketimbang harus bersaing secara manual untuk memperebutkan pelanggan melalui diskon, promo, dan program lainnya. Namun, tantangannya adalah upaya startup edutech untuk memberikan layanan gratis pada pelajar dan mahasiswa sehingga perlu ada kolaborasi dengan pihak lain atau menggunakan model bisnis yang sesuai seperti freemium agar tetap bisa mendapatkan cuan.

Anggini Setiawan, Head of Corporate Communications Ruangguru, mengatakan perusahaan tetap fokus menghadirkan inovasi baru berupa produk dan layanan pendidikan bagi kategori pelajar dan profesional. Anggini pun menyebutkan sepanjang 2020 perusahaan telah melayani lebih dari 22 juta pengguna di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat sekitar 50% dibandingkan dengan jumlah pengguna per akhir Desember 2019.

PT Lunaria Annua Teknologi atau Koinworks membidik pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) daring untuk menggandakan jumlah peminjam dana. CEO & Co-Founder Koinworks, Benedicto Haryono mengatakan tingginya pertumbuhan transaksi daring menjadi potensi bagi bisnis pelaku UMKM. Pertumbuhan transaksi daring pun masih terjaga kendati ekonomi terkontrasi akibat pandemi Covid-19

Digitalisasi terbukti memberikan ketahanan bisnis bagi pelaku UMKM di tengah krisis. Dia menyebut jumlah pelaku UMKM pada profil peminjam berkontribusi sebesar 70% dengan 172.000 pelaku UMKM kendati secara volume dana pinjaman baru menyumbang 15% terhadap total. Ben optimistis pembiayaan segmen UMKM masih prospektif pada 2021. Alasannya, terdapat potensi penambahan konsumsi yang mendorong kebutuhan barang baku dan dana segar. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga November 2020, industri teknologi finansial (tekfin) menyalurkan pinjaman Rp146,25 triliun atau tumbuh 79,45% secara tahun berjalan

Agresivitas pemerintah dalam menarik utang untuk memenuhi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional berbanding terbalik dengan realisasi penyerapan yang tak maksimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa dana ratusan triliun yang disiapkan itu mubazir alias sia-sia.

Pemerintah pun diduga sengaja tidak mewujudkan janjinya untuk menyerap seluruh dana dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun. Alasannya, untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas dari target yang tertuang di dalam Perpres No. 72/2020 yakni sebesar 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Apalagi, penerimaan negara pada tahun lalu tertekan sangat dalam. Hal itu juga terindikasi dari realisasi serapan program PEN, yang hanya Rp579,78 triliun atau 83,4%. Tercatat, pos untuk sektoral kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah cukup rendah, yakni hanya Rp66,59 triliun dari total Rp106,11 triliun. Sebaliknya, serapan untuk program yang menyasar masyarakat lebih tinggi. 

Di sisi lain, belanja negara di luar PEN tak lagi bisa ditekan. Belanja pemerintah pusat misalnya yang mencapai Rp1.827,4 triliun atau naik 22,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian itu setara dengan 94,6% dari target dalam Perpres No. 72/2020 yang mencapai Rp1.975,2 triliun. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah sengaja menahan serapan dana PEN dengan tujuan menunggu realisasi penerimaan dan belanja untuk mengendalikan defisit. Indikator lain ‘rekayasa defisit’ adalah data Sisa Lebih Penghtungan Anggaran (SilPA) yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pada 2020 SilPA mencapai Rp234,7 triliun, sedangkan pada 2019 hanya Rp53,4 triliun. Data ini mencerminkan bahwa ada banyak anggaran belanja yang tidak terdistribusi. 

Dengan data dan fakta tersebut, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pembiayaan PEN 2020 mubazir. Pemerintah seolah lupa telah melakukan beribu cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam program ini. Selain menarik utang cukup besar secara reguler, pemerintah juga menerapkan burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghimpun dana. Pada 2020, realisasi pembiayaan utang tercatat Rp1.226,8 triliun atau 100,5% dari target yang mencapai Rp1.220,5 triliun, dan naik 180,4% secara year on year (yoy). 

Di sisi lain, perlu dicatat juga bahwa rendahnya serapan anggaran PEN ini makin menegaskan bahwa program ini memang sedikit ‘cacat’. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya banyak persoalan dalam pemeriksaan tahap awal terkait dengan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Secara garis besar, pelanggaran yang dilakukan antara lain 

adanya ketidaksesuaian harga pengadaan barang dan medis habis pakai untuk menunjang fasilitas kesehatan. Pos perlindungan sosial juga cukup banyak yang ‘dimainkan’.

BPK juga mengendus pelanggaran yangmemunculkan risiko dalam pengelolaan anggaran. Pertama risiko kepatuhan, kedua risiko operasional, dan ketiga risiko keuangan. Risiko kepatuhan timbul karena adanya ketidaktaatan terhadap peraturan undang-undang dan ketentuan yang dapat berimplikasi pada risiko hukum. Sedangkan risiko operasional muncul karena adanya kendala dari implementasi kebijakan di lapangan, dan risiko keuangan terjadi karena tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Pertengahan Desember tahun lalu, tanggal 25 Desember pagi, kabar kesepakatan tersebut mulai dibagikan ke beberapa petinggi perusahaan itu di sebuah tempat. Kabarnya para investor yang mendapat informasi merger dua perusahaan dengan valuasi gabungan 18 miliar dollar AS itu juga senang.

Keduanya merupakan perusahaan yang selalu membanggakan produk Indonesia. Apalagi, Tokopedia tak tergoda untuk menjual produk-produk impor (cross border). Mereka konsisten menjual produk-produk usaha di dalam negeri. Gojek pun demikian. Mereka selalu merasa bahwa Gojek adalah produk Indonesia yang mendunia. Resistensi pasar karena isu nasionalisme dan lain-lain, yang kadang mudah muncul dalam sebuah aksi korporasi, akan berkurang.

Kini, para investor dan petinggi perusahaan teknologi tersebut tengah memikirkan nama perusahaan gabungan itu dan juga pimpinan puncaknya. Bentuk dari perusahaan ini kabarnya sudah disepakati, yaitu ada perusahaan payung dengan lini antara lain sistem pembayaran (Gopay), logistik (Gosend, Gofood, dan Gobox), serta lini perdagangan (Tokopedia) yang masing-masing memiliki CEO.

Harga minyak sawit terus naik beberapa bulan terakhir dan mencapai angka tertinggi. Kenaikan harga dan permintaan dunia juga membuat peran ekspor sawit signifikan bagi neraca perdagangan Indonesia di triwulan I-2021. Sebelumnya, Gapki memprediksi, produksi CPO 2021 akan mencapai 49 juta ton dan menyumbang devisa ekspor di kisaran 20 miliar dollarAS. Sementara itu, ekspor CPO Indonesia tahun ini diperkirakan 7,5 juta ton (Kompas, 4/12/2020).

Badan Pusat Statistik mencatat, pada Januari-Oktober 2020, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 14,003 miliar dollar AS, naik 13,63 persen dibandingkan periode yang sama 2019 dengan nilai ekspor 12,32 miliar dollar AS. Ekspor minyak kelapa sawit berperan hingga 11,2 persen terhadap ekspor nonmigas pada periode tersebut.

Seiring naiknya harga minyak sawit, harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar periode Januari 2021 ikut naik. Harga referensi itu 951,86 dollar AS per ton, naik 9,31 persen dibandingkan periode Desember 2020 yang 870,77 dollar AS per ton.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) jumbo mencapai Rp 234,7 triliun. Dalam laporan realisasi APBN tahun lalu, Kementerian Keuangan menyebut SILPA didapat karena tidak terealisasinya sejumlah program pemerintah di tahun 2020.

Adapun realisasi defisit anggaran sepanjang 2020 hanya 956,3 triliun atau setara dengan 6,09% dari PDB. Sedangkan realisasi pembiayaan anggaran tahun lalu, mencapai Rp 1.190,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, besarnya SILPA tahun lalu diantaranya berasal dari anggaran pemerintah yang ditempatkan di perbankan. Penempatan dana ini sebagai salah satu agenda Program PEN. Nilainya, mencapai Rp 66,7 triliun.

Selain itu, SILPA juga akan dialihkan (carry over) ke APBN 2021. Nilainya, mencapai Rp 50,9 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk mendanai program vaksinasi virus korona dan stimulus usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Ini yang sudah ada di dalam UU APBN untuk kemampuan gunakan SILPA 2020. Kami terus maksimalkan sumber-sumber yang ada sehingga pembiayaan APBN akan sebaik, ujar Menkeu.