Seolah menjadi sebuah situasi deja vu, harga kedelai global yang meroket kembali menekan industri dalam negeri. Nelangsa para produsen tahu dan tempe Indonesia akibat kenaikan harga kedelai seolah cerita lama yang terus berulang. Lonjakan harga kedelai yang mencapai puncaknya pada awal 2021 ini membuat keputusan penghentian produksi bahkan sempat didengungkan. Seolah deja vu, kejadian serupa juga terjadi pada medio Oktober 2018. Saat itu, para produsen tahu dan tempe dipusingkan oleh harga kedelai yang terlampau mahal. Dampaknya seperti saat ini, sebagian dari pengrajin menurunkan kapasitas produksi, memperkecil ukuran tahu dan tempenya, sedangkan sebagian lain memilih menghentikan aktivitas produksi. Para produsen takut dengan harga kedelai yang mahal, mereka harus mengeluarkan ongkos produksi yang lebih besar apabila beroperasi secara normal.

Kala itu, tingginya harga kedelai lebih disebabkan oleh terjerembabnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seperti diketahui kedelai untuk tahu dan tempe mayoritas diperoleh dari impor yang dibeli dengan kurs dolar AS. Akibatnya, para produsen tahu dan tempe harus menebus kedelai bahan baku hingga Rp15.000/kg dari harga normal di kisaran Rp8.000/kg. 

Ujung pangkal persoalan yang dialami para produsen tahu dan tempe tidak berubah sejak dahulu, yakni tingginya ketergantungan pada kedelai impor. Dalam 3 tahun terakhir, impor kedelai terus melonjak. Pada 2018, impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik pada 2019, menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan impor kedelai memang jadi masalah yang laten selama produksi dalam negeri rendah. Dia mengatakan program swasembada berawal dari data yang valid atau akurat. Sementara itu, data kedelai saat ini cenderung belum tertata seperti komoditas beras. Selain itu, subsidi atau bantuan untuk para petani lokal dinilai juga belum memadai. 

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdulah mengatakan hampir semua presiden Indonesia yang menjabat menjanjikan swasembada pangan. Kenyataannya semuanya gagal lantaran mereka terjebak kepada program-program parsial, sehingga tidak menyentuh permasalahan mendasar dalam hal pangan. 

Peneliti Indef Enny Sri Hidayati menambahkan sebenarnya program swasembada tidak berarti semua komoditas harus diproduksi sendiri oleh suatu negara. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan pokok utama bisa dipenuhi di dalam negeri. Di dalam satu waktu, menurut Enny, memang tidak bisa semua komoditas langsung ditargetkan dapat meningkat secara serentak. Pasalnya, luas lahan pertanian di sejumlah daerah juga terbatas. 

Budi daya porang menjadi salah satu usaha pertanian dengan potensi yang cukup besar sebagai komoditas andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini, porang yang merupakan salah satu tanaman umbi-umbian ini tidak banyak dilirik sehingga belum tergarap dengan baik. Padahal, porang memiliki peluang yang cukup besar menjadi komoditas andalan ekspor dan bernilai jual tinggi. Kepala Bidang Produksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bali I Wayan Sunarta mengatakan pada tahun ini Bali berencana mengekspor 5.000 ton porang ke China. Ekspor ini merupakan komoditas baru yang dijajaki Bali untuk diperdagangkan ke luar negeri. 

Menurut dia, Jawa juga melakukan ekspor umbi porang dalam bentuk tepung hingga keripik. “Tanaman porang jadi komoditas baru untuk diekspor tahun ini. Kami sudah MoU eksportir 5.000 ton ke China. Tantangannya sekarang terkait ketersediaan produk, karena pengepul dari Jawa juga berburu produk ke Bali,” katanya kepada Bisnis, Selasa (5/1). 

Di Kalimantan Timur, budi daya porang juga menjadi salah satu usaha pertanian dengan potensi yang cukup menjanjikan. Temang Dwi HP, seorang pengusaha kuliner di Balikpapan, bahkan melirik potensi porang dengan serius sejak Agustus 2020. “Potensi bisnisnya, satu pohon rata-rata menghasilkan 2 kilogram dalam dua musim dan 1 hektare akan menghasilkan 80 ton,” ujarnya, Senin (4/1). Dia menjelaskan untuk porang kering per kilogram dapat dijual seharga Rp65.000, sedangkan untuk kondisi basah per kilogram dijual dengan harga Rp8.000— Rp15.000. Dengan kata lain, penghasilan dari komoditas porang ini bisa mencapai Rp800 juta.

Namun demikian, dia mengungkapkan modal penanaman porang tergolong tinggi karena biaya bibit dan perawatan untuk pupuk cukup besar dalam 1 hektare (ha) lahan dengan masa panen 2 tahun. “Satu hektare membutuhkan sekitar Rp157 juta, tapi potensinya sangat menjanjikan,” katanya. Dia memaparkan penanaman dengan sistem tanam tumpang sari membutuhkan 15.000 tanaman untuk 1 ha lahan

Kepala Karantina Pertanian Balikpapan Abdul Rahman sebelumnya mengatakan potensi porang sangat tinggi karena peminatnya cukup banyak. Porang, seperti halnya umbi-umbian lain, mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan. Karbohidrat merupakan komponen penting pada umbi porang yang terdiri atas pati, glukomannan, serat kasar, dan gula reduksi. 

Peluang otoritas pajak untuk menggaet pertumbuhan penerimaan sebesar 15% pada tahun ini menyempit sejalan dengan besarnya shortfall penerimaan pajak pada 2020. Apalagi, prospek ekonomi nasional pada 2021 cukup gelap lantaran tahapan vaksinasi yang masih tak pasti.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, shortfall penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp128,8 triliun. Total penerimaan pajak selama 2020 adalah Rp1.070,0 triliun atau hanya 89,3% dari target yang tertuang di dalam Perpres No. 72/2020 yakni mencapai Rp1.198,8 triliun. 

Capaian pada tahun lalu itu terkoreksi sebesar 19,7% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 2019. Performa ini jauh di atas proyeksi pemerintah yang menargetkan penurunan kinerja pajak hanya sekitar 10%. 

Sementara itu, target penerimaan pajak pada tahun ini ditetapkan senilai Rp1.229,6 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan target penerimaan pajak pada 2021 hampir mencapai 15%, atau tepatnya 14,91%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan alamiah sekitar 8%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak pada tahun lalu meleset dari ekspektasi pemerintah. Pertama kondisi ekonomi nasional yang tertekan oleh pandemi Covid-19. Kedua banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan insentif fiskal, terutama wajib pajak badan atau korporasi.

Sri Mulyani menilai penerimaan pajak pada tahun lalu adalah sektor yang paling terpukul oleh dampak pandemi Covid-19. Tantangan itu menurutnya masih berlanjut pada tahun ini. Kendati tahapan vaksinasi telah dimulai, menurutnya dampak dari Covid-19 masih membayangi.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, selain faktor ekonomi yang tertekan dan banyaknya pemanfaatan insentif oleh wajib pajak, performa yang buruk pada tahun lalu juga disebabkan oleh terbatasnya aktivitas sosial. Alhasil, petugas Ditjen Pajak tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa sehingga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersendat.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk memungut pajak di tengah resesi ekonomi. Pasalnya, hampir seluruh sektor bisnis menghadapi dampak Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, iklim perpajakan pada tahun lalu di luar prediksi, terutama terkait dengan tren penerimaan pada pengujung tahun. Menurutnya, selama ini penerimaan pajak pada bulan terakhir selalu mencatatkan kinerja yang positif. Akan tetapi tren ini tidak berlaku pada tahun lalu.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardhana mengatakan tertekannya penerimaan pajak pada tahun lalu memang cukup wajar, terutama untuk pajak nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mencerminkan kinerja ekonomi.

Per 6 Januari 2021, dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP), baru 29 RPP yang sudah diunggah pemerintah kelaman uu-ciptakerja.go.id. Sementara, dari empat rancangan peraturan presiden (perpres),masih ada satu rancangan yang belum diunggah pemerintah.

Dari hasil penyisiran dan pemantauan Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, ada ketidaksinkronan antara isi rancangan peraturan turunan dan substansi awal di undang-undang. Tim juga menemukan ketidakselarasan antar-RPP. Substansi antar-RPP seharusnya saling berkaitan.

“Pertentangan seperti ini hampir merata ditemukan disemua RPP. Beberapa RPP terkesan masih mengedepankan ego sektoral, padahal seharusnya saling terkait, tetapi jalannya sendiri-sendiri, tidak terintegrasi antarkementerian,” kata Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Sibarani saat dihubungi, Rabu (6/1/2020).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, alih-alih membuat regulasi makin sederhana dan menciptakan iklim kondusif untuk berinvestasi, UU dan peraturan turunan yang tumpang tindih itu justru bisa membuat situasi semakin rumit bagi pengusaha.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan, warga yang menolak divaksin bakal dikenai sanksi denda Rp 5 juta. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, khususnya Pasal 30.

Hingga Senin (4/1), Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerima 39.200 vial atau dosis vaksin.Sejumlah 453 fasilitas kesehatan disiapkan untuk pemberian vaksin, dengan kapasitas penyuntikan 20.473 orang per hari. Sasaran penerima vaksin tahap pertama adalah 119.145 tenaga kesehatan.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia memaparkan, pada Rabu, ada 12.879 orang dites PCR dengan 15.437 spesimen. Hasilnya, ada tambahan 2.172 kasus positif dan 10.707 kasus negatif.

Data per 5 Januari, 87 persen dari 7.379 tempat tidur isolasis udah terisi. Sementara keterisian tempat tidur unit perawatan intensif (ICU) 79 persen dari 960 tempat tidur.

Kementerian Luar Negeri akan memfokuskan diplomasi bidang ekonomi 2021 untuk dukungan sektor kesehatan dan investasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan hal ini dalam jumpa pers awal tahun 2021, Rabu (6/1).

Prioritas bidang kesehatan pertama adalah merealisasikan komitmen pembelian vaksin melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, kerjasama membangun industri kesehatan nasional, industri bahan baku obat farmasi maupun alat kesehatan. Penguatan kerjasama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan, penguatan sistem dan mekanisme kerja kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional kawasan dan global.

Kementerian Luar Negeri juga akan terus mendorong perluasan masuknya investasi ke Indonesia, perluasan akses pasar atas produk ekspor dan integrasi ekonomi kawasan melalui ratifikasi dan implementasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agrement (CEPA), implementasi Indonesia-Australia CEPA, finalisasi Indonesia-European Union (IEU CEPA) dan Indonesia-Turkey CEPA.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan sebanyak lebih dari 30 juta dosis vaksin Covid-19 sudah bisa didistribusikan hingga Maret 2021.

Target distribusi vaksin ke daerah sepanjang Januari ini sebanyak 5,8 juta vaksin. Pada Februari 2021 target vaksin yang sudah terdistribusikan bisa sebanyak 10,45 juta vaksin. Sementara pada Maret didistribusikan kembali sebanyak 13,3 juta dosis vaksin.

Saat ini Indonesia telah memiliki stok 3 juta dosis vaksin produksi Sinovac, Vaksin tersebut telah mulai didistribusikan bersamaan dengan proses pemberian izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pendistribusian vaksin telah dilakukan sejak Minggu (3/1) ke 34 provinsi. Dia menyatakan, proses vaksinasi bisa dilakukan setelah BPOM mengeluarkan EUA.

Mi susu merupakan perpaduan antara cita rasa western dan sajian lokal Indonesia. Rasa yang ditawarkan cukup unik, yakni gurih dan creamy. Maklum, kebanyakan mi diolah pedas sehingga sedikit banyak ada kejenuhan market.

Olahan unik ini disajikan Meipan Zuzuzu yang berlokasi di Royal Plaza Surabaya. Outlet ini diinisiasi oleh Lucky Chandra, Bambang Sugiarto, Chris Albion, dan James Soetanto. “Ini merupakan mi susu pertama di Indonesia. Mungkin ada yang lain, tapi kami spesialisasinya, “ Lucky Chandra, Rabu (6/1).

Chris Albion menyebutkan, ada dua varian mi susu yang ditawarkan, yakni original dan pedas. Ke depan, akan ada inovasi menu baru seperti mie susu curry setelah beberapa kali kami mendapatkan masukan positif dari kastamer.

Melalui ini, Miepan Zuzuzu dapat membantu perindustrian mi menjadi booming kembali. “Harganya sangat terjangkau, Dengan diferensiasi ini, semoga Industri mie lebih terangkat,” tambahnya.

Lion Air (kode penerbangan JT) member of Lion Air Group meningkatkan frekuensi penerbangan untuk rute Surabaya Ternate - Surabaya. Kini rute Lion Air Surabaya - Ternate - Surabaya ada setiap hari.

Sebelumnya, sejak penerbangan perdananya pada 23 November 2020 lalu, rute Lion Air Surabaya - Ternate Surabaya hanya 3 (tiga) kali dalam seminggu, yaitu Senin, Rabu, Jumat.

“Melihat antusias dan geliatnya pariwisata di Ternate, maka kini frekuensi penerbangan Lion Air untuk rute Surabaya - Ternate - Surabaya kami tambah, yakni menjadi 1 (kali setiap hari atau 7 kali dalam sepekan, “ ujar Corporate Strategic, Danang Mandala Prihantoro saat dikonfirmasi Surya, Rabu (6/1).

Danang menjelaskan, pada layanan itu, penerbangan penumpang berjadwal langsung (non-stop) dari Surabaya melalui Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo. Jawa Timur (SUB) ke Bandar Udara Sultan Babullah di Ternate, Maluku Utara (TTE).

Manajemen PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik, melakukan kunjungan ke Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih nomor 430, Makassar, Rabu (6/1) kemarin.

“Tahun 2021 JNE akan lebih memperluas jaringan. Termasuk menghadirkan promo-promo setiap weekend dan bulan,” ujarnya.

Dengan kehadiran beragam promo weekend dan bulan ini, ia berharap dapat memudahkan konsumen dalam menggunakan layanan JNE, sekaligus mendorong strategi bisnis yang dijalankan. Selain promo menarik, inovasi lainnya adalah aplikasi kurir untuk order makanan.