Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan tax allowance menyusul minimnya impak fasilitas tersebut terhadap perekonomian nasional. Padahal, pemerintah telah mengucurkan belanja pajak atau tax edpenditure dalam jumlah besar untuk menyediakan fasilitas tersebut kepada wajib pajak.

Nihilnya dampak itu tertulis di dalam Laporan Belanja Perpajakan 2019 atau Tax Expenditure Report 2019 yang dirilis oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian keuangan, belum lama ini. Fasilitas tax allowance adalah pengurangan pajak penghasilan (PPh) yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak di Tanah Air. Ketentuan mengenai fasilitas ini diatur dalam PP No. 78/2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu. Pada PP tersebut, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal selama 6 tahun. Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2019, BKF mencatat bahwa Indonesia telah memperkenalkan kebijakan insentif tax allowance sejak 1994. 

BKF mencatat, jumlah potensi penerimaan pajak yang hilang dari kebijakan tax allowance mencapai Rp1,03 triliun pada 2017 dan Rp0,79 triliun pada tahun berikutnya.  Sekadar informasi, fasilitas tax allowance diberikan oleh pemerintah dengan harapan investor mampu meningkatkan modalnya di Tanah Air, sehingga memberikan efek ganda yang cukup besar dari hilangnya pajak yang tidak terpungut. Adapun efek yang diharapkan adalah pertama peningkatan ekspor, dan kedua penyerapan tenaga kerja, baik tetap maupun tidak tetap. Ketiga kenaikan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, dan keempat peningkatan margin laba kotor perusahaan

Secara umum BKF memaparkan bahwa studi atau kajian terkait dengan efektivitas kebijakan tax allowance di beberapa negara lain memperlihatkan kesimpulan yang beragam. Insentif pajak efektif di negaranegara maju dan pada umumnya dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Namun efeknya di negara berkembang cenderung lebih kecil di mana kemungkinan dipengaruhi oleh iklim investasi yang kurang kondusif. 

Sementara itu, Pengajar Ekonomi Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa poin terkait dengan kebijakan tax allowance ini.

Pertama, pemerintah harus menghitung besaran dana yang dikucurkan dan banyaknya perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut. 

Kedua, mengevaluasi karakteristik perusahaan atau sektor-sektor yang selama ini menjadi penerima fasilitas tax allowance. 

Ketiga, tax allowance yang didesain dalam jangka menengah— panjang harus dilihat bukan hanya indikator kinerja individu perusahaan, juga multiplier dan spillovers-nya serta linkage baik ke depan atau ke belakang. 

Keempat, evaluasi terhadap seluruh proses administrasi untuk mengurus tax allowance. 

Wahyu menambahkan, pada intinya terdapat dua hal yang harus diperhatikan lebih dalam. Pertama efektivitas kebijakan tax allowance dan implementasinya di lapangan, serta kedua pro? l perusahaan penerima tax allowance.

Revitalisasi tambak udang menjadi kunci peningkatan produksi udang dan nilai ekspor udang yang ditargetkan meningkat 250 persen secara bertahap pada 2019-2024. Agar revitalisasi tambak ini berjalan, investasi yang didukung dengan kemudahan perizinan dibutuhkan.

Ketua Umum Forum Udang Indonesia Budhi Wibowo optimistis target itu dapat tercapai dalam lima tahun nanti. Apalagi, per November 2020, volume dan nilai ekspor udang Indonesia masing-masing 219.000 ton dan sebesar 1,86 miliar dollar AS. Hingga akhir 2020, nilai ekspor udang diperkirakan tumbuh 20 persen dari 2019.

Saat ini terdapat 300.000 hektar (ha) tambak tradisional, 16.000 hektar tambak semi-intensif, dan 6.000 ha tambak intensif. Pada 2024, ditargetkan terdapat 286.000 ha tambak tradisional, 30.000 ha tambak semi-intensif, dan 7.000 ha tambak intensif.

Pada 2012-2019, ekspor ikan hias meningkat dari 21 juta dollar AS menjadi 33 juta dollar AS. Negara tujuan ekspor antara lain China, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Australia.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto, Minggu (10/1/2021), mengatakan, bisnis budidaya ikan hias termasuk salah satu peluang usaha baru yang banyak dilirik masyarakat di tengah pandemi. Tahun ini KKP akan menyalurkan 150 paket bantuan budidaya ikan hias, seperti benih, pakan, wadah, obat-obatan, serta instalasi air dan listrik, kepada pembudidaya.

Pemerintah mengguyurkan stimulus UMKM agar UMKM mampu bertahan di tengah resesi akibat pandemi korona. Salah satu insentif: membantu permodalan UMKM.

Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran di program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 63,84 triliun untuk mendukung laju bisnis UMKM, korporasi dan badan usaha milik negara (BUMN).

Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Didyk Choiroel mengatakan alokasi penempatan dana pemerintah di perbankan untuk tahun 2021 sejumlah Rp 66,99 triliun. Angka ini sama besarnya dengan pagu anggaran 2020.

Selain itu, penempatan dana pemerintah di perbankan menjadi salah satu program dalam stimulus UMKM yang paling banyak memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyerahkan lima nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Kamis (7/1) lalu.

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap dalam jangka pendek, Kapolri baru nanti dapat melanjutkan kolaborasi yang sudah dilakukan dengan TNI, Satgas Covid-19, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan instansi lainnya dalam penanganan pandemi.

la juga berharap Kapolri baru tidak ragu melakukan tindakan dan memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Untuk jangka panjang, Sarman berharap orang nomor satu di lembaga kepolisian bisa menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Komunitas Free Fly Gresik melepas terbangkan koleksi burung peliharaan seharga ratusan juta rupiah ke alam bebas secara bersamaan di atas ketinggian Bukit Telogo Dowo, Kecamatan Kebomas, Minggu, (10/1) pagi.

Kaslan, anggota Free Fly Community Gresik (FFCG) rutin menerbangkan burung paruh bengkok berharga mahal ini. Ada tiga jenis yang mereka bawa, dari small parrot, medium parrot dan large parrot.

Small parrot seperti burung betet, Sun Conure. Burung Scarlet Macaw yang memiliki bulu warna merah, biru dan kuning serta Macaw, Harlequin Macaw dan masih banyak lagi.

Disinggung mengenai harga, Scarlet Macaw harganya Rp 120 juta, Greenwing berkisar Rp 75 juta sampai Rp 90 juta dan Harleyquin mencapai Rp 70 juta. Harga burung lainnya yang sudah memiliki skill tidak jauh berbeda.

Di era teknologi seperti saat ini juga banyak kaum milenial telah berhasil sukses dalam bisnis. Apalagi, sekarang banyak sekali anak muda yang pandai mencari uang dalam waktu cepat dengan memanfaatan teknologi.

Aprilia Putry Pandian, perempuan asli Surabaya yang bisa dibilang cukup sukses dalam bisnis dan kariernya. Di usianya genap 26 tahun, telah memiliki beberapa bisnis yang terkenal di Surabaya mulai dari bisnis di bidang salon, butik hingga bisnisnya yang teranyar di bidang fashion.

Bagi April adanya pandemi bukanlah jadi penghalang untuk terus konsisten menjalankan usaha. Hal itu dibuktikan, pada Juli 2020 April mulai ekspansi bisnis dengan membuka butik yang ia beri nama April Boutique Official.

Maskapai penerbangan Citilink meperluas area penerbangannya dengan membuka rute baru, yakni dari Makassar, Sulawesi Selatan ke Raha, Sulawesi Tenggara. Penerbangan perdana rute baru ini telah dilakukan pada Jumat (8/1) lalu menggunakan armada ATR 72-600.

Rute Makassar-Raha akan beroperasi tiga kali seminggu, Selasa, Jumat dan Minggu. VP Corporate Secretary & CSR Citilink Resty Kusandarina mengatakan bahwa pembukaan rute baru ini merupakan komitmen Citilink dalam mengembangkan jaringan penerbangan di wilayah domestik Indonesia.

Sekaligus membantu mendongkrak pariwisata maupun ekonomi daerah. Apalagi Raha yang merupakan ibukota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dikenal punya destinasi wisata menarik seperti Danau Napabale, Pantai Meleura.

Pemkab Deliserdang menyiapkan 30 tempat penyimpanan vaksin Covid-19 jika sudah didistribusikan Pemprov Sumut. Vaksinasi tahap pertama dijadwalkan dilaksanakan pada 14 Januari 2021 mendatang.

“Tempat penyimpanan (vaksin) kita ada di Instalasi Farmasi Dinkes, tersedia 4 vaccin refrigerator khusus untuk vaksin covid-19. Dan ada juga di 34 Puskesmas dan ada 2 di ASUD Deliserdang, jadi totalnya 40 tempat, “ kata Kepala Dinas Kesehatan Deliserdang, dr Ade Budi Krista kepada SIB, Minggu (10/1).

Menurut dia, tahap pertama prioritas vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan pemberi pelayanan publik lalu lansia. Namun khusus lansia masih menunggu rekom medis dan ahli.

Sementara untuk tahap dua direncanakan April 2021. Vaksinasi tahap dua direncanakan untuk masyarakat umum yang rentan, dan terutama yang berada di zona merah.

Pemerintah memastikan sudah menyuntikkan dana segar atau investasi pemerintah kepada BUMN sebesar Rp 75,94 triliun selama tahun 2020. Dana segar dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 56,28 triliun dan pinjaman investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi sosial (IP PEN) Rp 19,65 triliun.

PMN yang diberikan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp 1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 1 triliun, PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 700 miliar, Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 5 triliun, Dukungan PMN non tunai kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp 268 miliar.