Harga logam mulia atau emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam Makassar turun Rp10 ribu ke level Rp 975 ribu per gram, Kamis (7/1).

Sedangkan harga buyback atau pembelian kembali emas Antam turun Rp12 ribu ke posisi Rp 861 ribu per gram. Harga buyback ini berarti Antam akan membeli emas Anda dengan harga tersebut di Butik Emas LM Antam. Harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Hingga Desember 2020, Ruangguru telah melayani lebih dari 22 juta pengguna di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini meningkat 7 juta pengguna, atau setara dengan 46% dibandingkan dengan data per akhir Desember 2019. Setelah pemerintah mengumumkan pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Maret 2020, Ruangguru langsung menghadirkan berbagai inisiatif produk, layanan, inovasi baru, dan program sosial untuk mendukung 68 juta siswa dan 4 juta guru yang melaksanakan PJJ. Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru Belva Devara mengatakan Ruangguru proaktif dan responsif menghadirkan berbagai inisiatif dan inovasi, tidak terkecuali bagi guru dan siswa yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dalam keterangannya, Rabu (6/1). Seb(6/1). Sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban para pihak yang terdampak pandemi Covid-19, Ruangguru meluncurkan Sekolah Online Ruangguru Gratis yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 10 juta siswa. Kemudian, pemberian akses kuota internet gratis selama mengakses layanan Ruangguru bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi dan membuka 250 modul pelatihan yang telah diakses oleh lebih dari 200.000 guru. Ruangguru juga mempersembahkan puluhan ribu beasiswa belajar kepada anak-anak tenaga medis, anak kurang mampu di daerah 3T, dan anak yatim piatu di ratusan panti asuhan di 34 provinsi. Selanjutnya, Ruangguru memberikan akses Kelas Gratis Skill Academy kepada 300.000 individu untuk peningkatan kompetensi kerja dan mendonasikan seluruh pemasukan sebagai mitra resmi platform digital Kartu Prakerja untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, ada peluncuran program Bimbingan Karier guna membantu 100.000 orang yang harus kehilangan pekerjaan di masa pandemi dan meluncurkan platform nonprofinprofit ruangpeduli.org untuk menyalurkan bantuan pendidikan.

Ruangguru memperoleh peringkat pertama sebagai aplikasi edtech di Indonesia yang paling dikenal dan sering digunakan oleh masyarakat. Pendiri dan Direktur Produk & Kerja Sama Ruangguru Iman Usman. Ekspansi Tahun 2020 juga menjadi momentum penting bagi Ruangguru melalui kehadirannya di Thailand dengan brand StartDee. Di tahun pertamanya, aplikasi tersebut telah digunakan oleh lebih dari 200 ribu pengguna. Setahun sebelumnya, Ruangguru juga telah berhasil masuk ke Vietnam dengan merek Kien Guru. Kini, jumlah pengguna Kien Guru lebih dari 700 ribu. Pencapaian tersebut mengukuhkan Ruangguru sebagai salah satu perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Nicholas Saputra sebagai Duta Belajar Ruangguru demi menjangkau publik yang lebih luas dalam menyampaikan semangat belajar dengan pemanfaatan teknologi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, PT Freeport Indonesia belum mengajukan perubahan rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter). Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. sengan tenggat waktu 90 hari sejak diundangkan  pada 23 November 2020. .Sebelumnya Freeport berencana mengurangi kapasitas smelter yang dibangun menjadi 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Sedianya smelter yang berlokasi di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa) Gresik, Jawa Timur itu memiliki kapasitas 2 juta ton konsentrat. Namun di lain sisi, Freeport meningkatkan kapasitas smelter eksisting yakni PT Smelting dari 1 juta ton konsentrat menjadi 1,3 juta ton konsentrat tembaga. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Yunus Saefulhak mengatakan pihaknya belum menerima permohonan perubahan rencana pembangunan smelter Freeport di JIIPE. Begitu pula dengan rencana peningkatan kapasitas Smelting.  "Belum secara formal atau resminya," kata Yunus kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (5/1). Secara terpisah, Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia Riza Pratama mengungkapkan peningkatan kapasitas Smelting sudah disampaikan kepada Kementerian ESDM. Termasuk kemajuan pembangunan smelter di JIIPE. Hanya saja dia tidak membeberkan waktu penyerahan permohonan tersebut. "Sudah kami sampaikan," ujarnya.

Rencana kerjasama pembangunan smelter dengan Tsingshan Steel masih dalam tahap penjajakan. "Sesuai dengan arahan pemerintah, kita masih dalam progress diskusi teknikal/legal/komersial untuk menjajaki kerjasama dengan Tsingshan," terangnya. Pembangunan smelter merupakan amanat dari Undang -Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam beleid itu disebutkan batas waktu ekspor mineral yang belum dimurnikan pada 10 Juni 2023 atau 3 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Artiannya smelter harus segera beroperasi sebelum batas waktu tersebut.

Freeport berkomitmen membangun smelter sesuai dengan kesepakatan dalam penerbitan lisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada akhir 2018 silam. Dalam kesepakatan itu disebutkan Freeport membangun smelter paling lama lima tahun. Artiannya smelter harus rampung di 2023. Dalam perjalanannya, pembangunan smelter menemui hambatan seiring dengan pandemi Covid-19. Freeport kemudian mengajukan perubahan target penyelesaian smelter selama 12 bulan alias bisa rampung pada 2024. Namun hingga saat ini pemerintah belum mengamini keinginan Freeport tersebut.

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal Desember 2020 kemarin, pembangunan smelter Freeport menjadi sorotan. Pada salah satu butir kesimpulan rapat menyatakan Komisi VII DPR mendesak Dirut MIND ID melaporkan progres pembangunan smelter Freeport dan hasil evaluasi keekonomian pembangunan smelter sebagai upaya mencegah kerugian perseroan di masa mendatang. Kala itu Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengungkapkan proyek smelter jangan sampai membebani perusahaan. "Keseimbangan antara kewajiban dan menjaga keekonomian agar perusahaan terhindar dari kerugian," ujarnya.

PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) melalui anak usahanya, PT Synnex Metrodata Indonesia (SMI), resmi menjadi authorized distributor produk Razer Gaming Gear & Peripherals dari Razer Inc yang merupakan perusahaan teknologi merek gaya hidup bagi gamers di dunia. Ini merupakan upaya perseroan memanfaatkan potensi besar pasar gaming. 

Presiden Direktur Metrodata Electronics Susanto Djaja menjelaskan, langkah ini dilakukan lantaran selama masa pandemi permintaan gaming meningkat pesat, yang didukung oleh kegiatan work from home, school from home, termasuk kebutuhan game from home

Dalam platform digital milik perseroan, seluruh mitra bisnis Metrodata dapat mengakses portal B2B untuk melihat langsung semua produk Razer, serta bertransaksi melalui portal selama 24 jam setiap hari. “Di sisi lain, dengan dukungan dari SMI, diperkirakan teknologi dan inovasi cerdas dari Razer dapat menjangkau lebih dari 150 kota di 20 wilayah strategis di Indonesia melalui dukungan lebih dari 5.200 channel partners,” tutur Susanto

Secara rinci, pertumbuhan perseroan ditopang oleh unit bisnis solusi dan konsultasi dengan kontribusi sebesar 9,14%. Adapun segmen perangkat keras menyumbang Rp 7,7 triliun, perangkat lunak Rp 1,51 triliun, serta lini jasa dan sewa Rp 817,07 miliar.

Menurut Susanto, kemitraan strategis itu menjadi cerminan dari upaya perseroan memenuhi kebutuhan pasar serta memperkaya portofolio unit bisnis distribusi, salah satunya di bidang server solution.

Pandangan yang menyatakan era industri ritel sudah berlalu tampaknya sudah menjadi anggapan umum banyak orang. Bahkan, topik pencarian frase “akhir dari belanja offline” di Google News pun memberikan puluhan juta referensi berita. Padahal, kondisi yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari apa yang kita lihat. 

Hal ini terlihat dari survei perilaku belanja pelanggan yang dilakukan PT Home Credit Indonesia dalam dua pekan terakhir Agustus 2020 terhadap lebih dari 2.500 responden di Indonesia. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan sejumlah pemahaman seperti produk apa saja yang banyak dibeli pelanggan di berbagai outlet; seberapa sering pelanggan berbelanja; hingga jenis pembayaran yang mereka gunakan.

“Survei ini tidak hanya memberikan informasi mengenai volume transaksi yang dilakukan di toko tradisional dan transaksi yang dilakukan secara online. Lebih jauh lagi, survei ini memberikan informasi tentang alasan mengapa pelanggan memilih cara belanja, baik secara konvensional maupun online serta bagaimana mereka mengambil keputusan dalam cara mereka berbelanja,” terang President Director PT Home Credit Indonesia Animesh Narang dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Survei Home Credit berhasil mengungkap data dan wawasan mengenai preferensi customer dalam berbelanja baik ke gerai ritel modern, pasar tradisional, serta beragam toko online. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa metode pembayaran cash-on-delivery (COD) masih banyak digunakan di toko online, disusul oleh kartu debit, atau transfer antarbank. 

Di sisi lain, hasil yang cukup berbeda juga terlihat dari penggunaan layanan keuangan seperti pembayaran tagihan atau cicilan, yang ternyata masih banyak dilakukan di minimarket modern serta digunakan secara berkala oleh sepertiga pelanggan yang disurvei

Hal ini bisa juga menjadi indikasi bahwa pemilik gerai belanja modern seperti supermarket mungkin tidak perlu fokus menawarkan produk makanan untuk menarik pelanggan baru dan tetap. Sebaliknya, mereka harus fokus ikut berpartisipasi dalam persaingan online. 

Survei Home Credit menunjukkan bahwa 79% orang Indonesia pernah berbelanja secara online dalam 3 bulan belakangan sebelum mengikuti survei. Hal ini menunjukan bahwa layanan e-commerce semakin penting akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi dan diprediksi terus berkembang ke depannya. Belanja online banyak dipilih oleh pelanggan untuk produk fashion, perhiasan, furniture/dekorasi rumah, dan gadget elektronik.

Sementara itu, proses digitalisasi telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja dengan adanya pilihan yang lebih beragam, yang mempengaruhi pengambilan keputusan, tuntutan harga untuk semakin kompetitif, serta mendorong persaingan dengan pasar tradisional. Animesh menjelaskan, implikasinya bagi bisnis adalah untuk mendiversifikasi pilihan metode pembayaran dan pembiayaan mereka, baik dalam platform belanja online maupun offline. 

Industri karet pada awal 2021 mulai diterpa sejumlah sentimen positif yang meningkatkan prospek komoditas bahan baku manufaktur tersebut. Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo), Azis Pane menyatakan kondisi industri pada awal 2021 mendapatkan berkah dari perbaikan manufaktur China dan penyakit gugur daun karet. Permintaan pada Januari 2021 telah naik sekitar 5%—6% dari kondisi normal. Menurutnya, hal itu dipicu naiknya permintaan ban dari Negeri Panda, sekitar 5%—10% pada awal tahun. 

Di Indonesia, produksi karet alam turun sekitar 1,8% secara tahunan menjadi sekitar 707.000 ton. Adapun, penurunan volume produksi terbesar terjadi di Malaysia, yakni merosot 4,37% ke kisaran 153.000 ton. Volume produksi karet alam Thailand pun ikut merosot 2,98% menjadi 1,23 juta ton. Hanya India yang mencatatkan pertumbuhan positif atau sebesar 0,85% menjadi 235.000 ton. 

Menurut Aziz yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia, saat ini utilisasi pabrikan ban nasional berada pada kisaran 70%—80%. Sebelumnya, pandemi Covid-19 membuat utilisasi pabrikan selama April—September 2020 anjlok ke kisaran 64%.

Seolah menjadi sebuah situasi deja vu, harga kedelai global yang meroket kembali menekan industri dalam negeri. Nelangsa para produsen tahu dan tempe Indonesia akibat kenaikan harga kedelai seolah cerita lama yang terus berulang. Lonjakan harga kedelai yang mencapai puncaknya pada awal 2021 ini membuat keputusan penghentian produksi bahkan sempat didengungkan. Seolah deja vu, kejadian serupa juga terjadi pada medio Oktober 2018. Saat itu, para produsen tahu dan tempe dipusingkan oleh harga kedelai yang terlampau mahal. Dampaknya seperti saat ini, sebagian dari pengrajin menurunkan kapasitas produksi, memperkecil ukuran tahu dan tempenya, sedangkan sebagian lain memilih menghentikan aktivitas produksi. Para produsen takut dengan harga kedelai yang mahal, mereka harus mengeluarkan ongkos produksi yang lebih besar apabila beroperasi secara normal.

Kala itu, tingginya harga kedelai lebih disebabkan oleh terjerembabnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seperti diketahui kedelai untuk tahu dan tempe mayoritas diperoleh dari impor yang dibeli dengan kurs dolar AS. Akibatnya, para produsen tahu dan tempe harus menebus kedelai bahan baku hingga Rp15.000/kg dari harga normal di kisaran Rp8.000/kg. 

Ujung pangkal persoalan yang dialami para produsen tahu dan tempe tidak berubah sejak dahulu, yakni tingginya ketergantungan pada kedelai impor. Dalam 3 tahun terakhir, impor kedelai terus melonjak. Pada 2018, impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik pada 2019, menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan impor kedelai memang jadi masalah yang laten selama produksi dalam negeri rendah. Dia mengatakan program swasembada berawal dari data yang valid atau akurat. Sementara itu, data kedelai saat ini cenderung belum tertata seperti komoditas beras. Selain itu, subsidi atau bantuan untuk para petani lokal dinilai juga belum memadai. 

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdulah mengatakan hampir semua presiden Indonesia yang menjabat menjanjikan swasembada pangan. Kenyataannya semuanya gagal lantaran mereka terjebak kepada program-program parsial, sehingga tidak menyentuh permasalahan mendasar dalam hal pangan. 

Peneliti Indef Enny Sri Hidayati menambahkan sebenarnya program swasembada tidak berarti semua komoditas harus diproduksi sendiri oleh suatu negara. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan pokok utama bisa dipenuhi di dalam negeri. Di dalam satu waktu, menurut Enny, memang tidak bisa semua komoditas langsung ditargetkan dapat meningkat secara serentak. Pasalnya, luas lahan pertanian di sejumlah daerah juga terbatas. 

Budi daya porang menjadi salah satu usaha pertanian dengan potensi yang cukup besar sebagai komoditas andalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini, porang yang merupakan salah satu tanaman umbi-umbian ini tidak banyak dilirik sehingga belum tergarap dengan baik. Padahal, porang memiliki peluang yang cukup besar menjadi komoditas andalan ekspor dan bernilai jual tinggi. Kepala Bidang Produksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bali I Wayan Sunarta mengatakan pada tahun ini Bali berencana mengekspor 5.000 ton porang ke China. Ekspor ini merupakan komoditas baru yang dijajaki Bali untuk diperdagangkan ke luar negeri. 

Menurut dia, Jawa juga melakukan ekspor umbi porang dalam bentuk tepung hingga keripik. “Tanaman porang jadi komoditas baru untuk diekspor tahun ini. Kami sudah MoU eksportir 5.000 ton ke China. Tantangannya sekarang terkait ketersediaan produk, karena pengepul dari Jawa juga berburu produk ke Bali,” katanya kepada Bisnis, Selasa (5/1). 

Di Kalimantan Timur, budi daya porang juga menjadi salah satu usaha pertanian dengan potensi yang cukup menjanjikan. Temang Dwi HP, seorang pengusaha kuliner di Balikpapan, bahkan melirik potensi porang dengan serius sejak Agustus 2020. “Potensi bisnisnya, satu pohon rata-rata menghasilkan 2 kilogram dalam dua musim dan 1 hektare akan menghasilkan 80 ton,” ujarnya, Senin (4/1). Dia menjelaskan untuk porang kering per kilogram dapat dijual seharga Rp65.000, sedangkan untuk kondisi basah per kilogram dijual dengan harga Rp8.000— Rp15.000. Dengan kata lain, penghasilan dari komoditas porang ini bisa mencapai Rp800 juta.

Namun demikian, dia mengungkapkan modal penanaman porang tergolong tinggi karena biaya bibit dan perawatan untuk pupuk cukup besar dalam 1 hektare (ha) lahan dengan masa panen 2 tahun. “Satu hektare membutuhkan sekitar Rp157 juta, tapi potensinya sangat menjanjikan,” katanya. Dia memaparkan penanaman dengan sistem tanam tumpang sari membutuhkan 15.000 tanaman untuk 1 ha lahan

Kepala Karantina Pertanian Balikpapan Abdul Rahman sebelumnya mengatakan potensi porang sangat tinggi karena peminatnya cukup banyak. Porang, seperti halnya umbi-umbian lain, mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan. Karbohidrat merupakan komponen penting pada umbi porang yang terdiri atas pati, glukomannan, serat kasar, dan gula reduksi. 

Peluang otoritas pajak untuk menggaet pertumbuhan penerimaan sebesar 15% pada tahun ini menyempit sejalan dengan besarnya shortfall penerimaan pajak pada 2020. Apalagi, prospek ekonomi nasional pada 2021 cukup gelap lantaran tahapan vaksinasi yang masih tak pasti.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, shortfall penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp128,8 triliun. Total penerimaan pajak selama 2020 adalah Rp1.070,0 triliun atau hanya 89,3% dari target yang tertuang di dalam Perpres No. 72/2020 yakni mencapai Rp1.198,8 triliun. 

Capaian pada tahun lalu itu terkoreksi sebesar 19,7% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 2019. Performa ini jauh di atas proyeksi pemerintah yang menargetkan penurunan kinerja pajak hanya sekitar 10%. 

Sementara itu, target penerimaan pajak pada tahun ini ditetapkan senilai Rp1.229,6 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan target penerimaan pajak pada 2021 hampir mencapai 15%, atau tepatnya 14,91%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan alamiah sekitar 8%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak pada tahun lalu meleset dari ekspektasi pemerintah. Pertama kondisi ekonomi nasional yang tertekan oleh pandemi Covid-19. Kedua banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan insentif fiskal, terutama wajib pajak badan atau korporasi.

Sri Mulyani menilai penerimaan pajak pada tahun lalu adalah sektor yang paling terpukul oleh dampak pandemi Covid-19. Tantangan itu menurutnya masih berlanjut pada tahun ini. Kendati tahapan vaksinasi telah dimulai, menurutnya dampak dari Covid-19 masih membayangi.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, selain faktor ekonomi yang tertekan dan banyaknya pemanfaatan insentif oleh wajib pajak, performa yang buruk pada tahun lalu juga disebabkan oleh terbatasnya aktivitas sosial. Alhasil, petugas Ditjen Pajak tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa sehingga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersendat.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk memungut pajak di tengah resesi ekonomi. Pasalnya, hampir seluruh sektor bisnis menghadapi dampak Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, iklim perpajakan pada tahun lalu di luar prediksi, terutama terkait dengan tren penerimaan pada pengujung tahun. Menurutnya, selama ini penerimaan pajak pada bulan terakhir selalu mencatatkan kinerja yang positif. Akan tetapi tren ini tidak berlaku pada tahun lalu.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardhana mengatakan tertekannya penerimaan pajak pada tahun lalu memang cukup wajar, terutama untuk pajak nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang mencerminkan kinerja ekonomi.

Per 6 Januari 2021, dari 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP), baru 29 RPP yang sudah diunggah pemerintah kelaman uu-ciptakerja.go.id. Sementara, dari empat rancangan peraturan presiden (perpres),masih ada satu rancangan yang belum diunggah pemerintah.

Dari hasil penyisiran dan pemantauan Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, ada ketidaksinkronan antara isi rancangan peraturan turunan dan substansi awal di undang-undang. Tim juga menemukan ketidakselarasan antar-RPP. Substansi antar-RPP seharusnya saling berkaitan.

“Pertentangan seperti ini hampir merata ditemukan disemua RPP. Beberapa RPP terkesan masih mengedepankan ego sektoral, padahal seharusnya saling terkait, tetapi jalannya sendiri-sendiri, tidak terintegrasi antarkementerian,” kata Ketua Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja Franky Sibarani saat dihubungi, Rabu (6/1/2020).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, alih-alih membuat regulasi makin sederhana dan menciptakan iklim kondusif untuk berinvestasi, UU dan peraturan turunan yang tumpang tindih itu justru bisa membuat situasi semakin rumit bagi pengusaha.