Agresivitas pemerintah dalam menarik utang untuk memenuhi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional berbanding terbalik dengan realisasi penyerapan yang tak maksimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa dana ratusan triliun yang disiapkan itu mubazir alias sia-sia.

Pemerintah pun diduga sengaja tidak mewujudkan janjinya untuk menyerap seluruh dana dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun. Alasannya, untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas dari target yang tertuang di dalam Perpres No. 72/2020 yakni sebesar 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Apalagi, penerimaan negara pada tahun lalu tertekan sangat dalam. Hal itu juga terindikasi dari realisasi serapan program PEN, yang hanya Rp579,78 triliun atau 83,4%. Tercatat, pos untuk sektoral kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah cukup rendah, yakni hanya Rp66,59 triliun dari total Rp106,11 triliun. Sebaliknya, serapan untuk program yang menyasar masyarakat lebih tinggi. 

Di sisi lain, belanja negara di luar PEN tak lagi bisa ditekan. Belanja pemerintah pusat misalnya yang mencapai Rp1.827,4 triliun atau naik 22,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian itu setara dengan 94,6% dari target dalam Perpres No. 72/2020 yang mencapai Rp1.975,2 triliun. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemerintah sengaja menahan serapan dana PEN dengan tujuan menunggu realisasi penerimaan dan belanja untuk mengendalikan defisit. Indikator lain ‘rekayasa defisit’ adalah data Sisa Lebih Penghtungan Anggaran (SilPA) yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pada 2020 SilPA mencapai Rp234,7 triliun, sedangkan pada 2019 hanya Rp53,4 triliun. Data ini mencerminkan bahwa ada banyak anggaran belanja yang tidak terdistribusi. 

Dengan data dan fakta tersebut, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pembiayaan PEN 2020 mubazir. Pemerintah seolah lupa telah melakukan beribu cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam program ini. Selain menarik utang cukup besar secara reguler, pemerintah juga menerapkan burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) untuk menghimpun dana. Pada 2020, realisasi pembiayaan utang tercatat Rp1.226,8 triliun atau 100,5% dari target yang mencapai Rp1.220,5 triliun, dan naik 180,4% secara year on year (yoy). 

Di sisi lain, perlu dicatat juga bahwa rendahnya serapan anggaran PEN ini makin menegaskan bahwa program ini memang sedikit ‘cacat’. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya banyak persoalan dalam pemeriksaan tahap awal terkait dengan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Secara garis besar, pelanggaran yang dilakukan antara lain 

adanya ketidaksesuaian harga pengadaan barang dan medis habis pakai untuk menunjang fasilitas kesehatan. Pos perlindungan sosial juga cukup banyak yang ‘dimainkan’.

BPK juga mengendus pelanggaran yangmemunculkan risiko dalam pengelolaan anggaran. Pertama risiko kepatuhan, kedua risiko operasional, dan ketiga risiko keuangan. Risiko kepatuhan timbul karena adanya ketidaktaatan terhadap peraturan undang-undang dan ketentuan yang dapat berimplikasi pada risiko hukum. Sedangkan risiko operasional muncul karena adanya kendala dari implementasi kebijakan di lapangan, dan risiko keuangan terjadi karena tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Pertengahan Desember tahun lalu, tanggal 25 Desember pagi, kabar kesepakatan tersebut mulai dibagikan ke beberapa petinggi perusahaan itu di sebuah tempat. Kabarnya para investor yang mendapat informasi merger dua perusahaan dengan valuasi gabungan 18 miliar dollar AS itu juga senang.

Keduanya merupakan perusahaan yang selalu membanggakan produk Indonesia. Apalagi, Tokopedia tak tergoda untuk menjual produk-produk impor (cross border). Mereka konsisten menjual produk-produk usaha di dalam negeri. Gojek pun demikian. Mereka selalu merasa bahwa Gojek adalah produk Indonesia yang mendunia. Resistensi pasar karena isu nasionalisme dan lain-lain, yang kadang mudah muncul dalam sebuah aksi korporasi, akan berkurang.

Kini, para investor dan petinggi perusahaan teknologi tersebut tengah memikirkan nama perusahaan gabungan itu dan juga pimpinan puncaknya. Bentuk dari perusahaan ini kabarnya sudah disepakati, yaitu ada perusahaan payung dengan lini antara lain sistem pembayaran (Gopay), logistik (Gosend, Gofood, dan Gobox), serta lini perdagangan (Tokopedia) yang masing-masing memiliki CEO.

Harga minyak sawit terus naik beberapa bulan terakhir dan mencapai angka tertinggi. Kenaikan harga dan permintaan dunia juga membuat peran ekspor sawit signifikan bagi neraca perdagangan Indonesia di triwulan I-2021. Sebelumnya, Gapki memprediksi, produksi CPO 2021 akan mencapai 49 juta ton dan menyumbang devisa ekspor di kisaran 20 miliar dollarAS. Sementara itu, ekspor CPO Indonesia tahun ini diperkirakan 7,5 juta ton (Kompas, 4/12/2020).

Badan Pusat Statistik mencatat, pada Januari-Oktober 2020, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 14,003 miliar dollar AS, naik 13,63 persen dibandingkan periode yang sama 2019 dengan nilai ekspor 12,32 miliar dollar AS. Ekspor minyak kelapa sawit berperan hingga 11,2 persen terhadap ekspor nonmigas pada periode tersebut.

Seiring naiknya harga minyak sawit, harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar periode Januari 2021 ikut naik. Harga referensi itu 951,86 dollar AS per ton, naik 9,31 persen dibandingkan periode Desember 2020 yang 870,77 dollar AS per ton.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) jumbo mencapai Rp 234,7 triliun. Dalam laporan realisasi APBN tahun lalu, Kementerian Keuangan menyebut SILPA didapat karena tidak terealisasinya sejumlah program pemerintah di tahun 2020.

Adapun realisasi defisit anggaran sepanjang 2020 hanya 956,3 triliun atau setara dengan 6,09% dari PDB. Sedangkan realisasi pembiayaan anggaran tahun lalu, mencapai Rp 1.190,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, besarnya SILPA tahun lalu diantaranya berasal dari anggaran pemerintah yang ditempatkan di perbankan. Penempatan dana ini sebagai salah satu agenda Program PEN. Nilainya, mencapai Rp 66,7 triliun.

Selain itu, SILPA juga akan dialihkan (carry over) ke APBN 2021. Nilainya, mencapai Rp 50,9 triliun. Dana ini bakal digunakan untuk mendanai program vaksinasi virus korona dan stimulus usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Ini yang sudah ada di dalam UU APBN untuk kemampuan gunakan SILPA 2020. Kami terus maksimalkan sumber-sumber yang ada sehingga pembiayaan APBN akan sebaik, ujar Menkeu.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.070 triliun atau hanya 89,3% dari outlook Rp 1.198,8 triliun. Alhasil, realisasi tahun lalu mencatat shortfall Rp 128,8 triliun. Adapun target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun atau naik Rp 159,6 triliun sekitar 12,9% dari realisasi tahun 2020.

Secara terperinci, penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas 2021 ditargetkan sebesar Rp 45,76 triliun, meningkat 27,4% dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 33,2 triliun. Sementara target penerimaan pajak non-migas pada tahun ini sebesar Rp 1.183,84 triliun, naik 12,4% dari realiasi 2020 sebesar Rp 1.036,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak di tahun ini akan dipengaruhi oleh keberlanjutan pemulihan ekonomi di tengah penanganan pandemi korona. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal untuk merevisi target pajak 2021.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu Hestu Yoga Saksama memastikan, pada 2021 pihaknya tetap menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak. Walaupun, ia tidak memungkiri ke depan akan terkendala kebijakan pembatasan sosial.

Pemerintah mengajukan vaksin gratis kepada konsorsium Gavi-Covax Facility sebanyak 108 juta vaksin, untuk mendukung pengadaan vaksin dan program vaksinasi tahun ini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah meneken formulir B sebagai syarat resmi pengajuan permintaan vaksin gratis. Formulir permohonan tersebut diteken oleh dua menteri itu pada Kamis (7/1).

Permintaan vaksin gratis dari program yang digalang badan kesehatan dunia atau WHO dengan para produsen vaksin ini akan menambah stok kebutuhan vaksin Indonesia. Kini, Indonesia telah mendapatkan komitmen sebanyak 125 juta vaksin korona dari dari Sinovac, dan akan menandatangani komitmen dengan Pfizer. Indonesia juga telah mendapatkan komitmen sebanyak 50 juta dari Astra Zeneca dan Novavax.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ketersediaan vaksin gratis dari Gavi Covax akan menghemat dana pembelian vaksin dan anggaran vaksinasi tahun ini yang diproyeksikan mencapai Rp 73 triliun. “Vaksin dari Gavi Covax membantu program vaksinasi, “ kata Sri Mulyani, Kamis (7/1).

Kalangan pelaku usaha memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berada di kisaran 3-4%. Angka itu lebih kecil dari proyeksi pemerintah sebesar 5% maupun perkiraan Bank Indonesia di kisaran 4,8-5,8%. Pelaksanaan vaksinasi, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), dan perbaikan indikator ekonomi nasional akan memberi dampak positif terhadap perekonomian nasional. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah disarankan untuk menjaga demand masyarakat, menurunkan angka positif Covid-19, dan menambah anggaran stimulus

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslanim, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono dan pengamat ekonomi Bustanul Arifin. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, satunya harus memberikan selang-selang pernapasan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) supaya tidak terjadi permanen interment yang sekarang ini posisinya temporary interment. Pergerakan itu dari anggaran pemerintah, ada progam-program yang memang harus dijalankan dalam rangka menjaga roda perekonomian.

Sutrisno mengatakan stimulus tahun ini sebesar Rp 372 triliun atau lebih kecil dari tahun lalu Rp 695 triliun. kurang dari 2% atau 2,5% dari PDB kita. Bustanul Arifin menyebutkan pergerakan ekonomi sudah mulai meningkat dari bulan ke bulan pada Agustus hingga November lalu. Contohnya, Purchasing Manufactur Index (PMI) sudah mulai meningkat, penjualan mobil motor juga sudah mulai naik, business confiendence index meningkat, IHSG meningkat. dia menilai pemberlakuan PPKM akan berdampak terhadap pemulihan dan juga transformasi perekonomiant. Kelas menengah dan atas itu berkontribusi kurang lebih 84% dari total spending kita. ekonomi kita 56- 57% tergantung dari konsumsi dalam negeri, Dia menyarankan agar stimulus diperpanjang lebih dari 6 bulan seiring dengan masa vaksinasi yang akan memakan waktu 1 tahun hingga 1,5 tahun.  kelas menengah itu uangnya masih di bank, ada Rp 1.000 triliunm sebagian masuk ke pasar modal, makanya indeks (IHSG) kita naik terus.

 Sutrisno mengatakan, dampak pandemi ke dunia usaha paling parah seperti hotel, pariwisata, restoran, dan penerbangan, sektor otomotif, tekstil dan sebagainya. Ada yang moderat seperti perlengkapan, alat elektronik. Ada juga yang bagus seperti kesehatan, farmasi dan telekomunikasi. Tentu overall dukungan harus diberikan mulai dari kebijakan fiskal yang ekspansi dengan pajaknya jangan terlalu diperas. Kemudian moneternya juga restrukturisasi yang perlu diperpanjang waktunya. Sementara sektor yang sudah siap seperti farmasi dan telekomunikasi mungkin didorong untuk ekspansi.

Rosan pun menuturkan bahwa UU Ciptater baru bisa berjalan setelah RPP dan peraturan presiden keluar dimana sesuai dengan amanat UU adalah tiga bulan setelah disahkan atau pada awal Februari 2021.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin memperkirakan paling cepat semester II sudah mulai positif, sektor yang positifnya cukup tinggi. Seperti pertanian yang ditunjang oleh stabilnya harga CPO Indonesia karena penyerapan biofuel di dalam negeri.

Selama tahun 2020, Bukalapak berhasil mencatatkan tambahan 4 juta pelapak dan mitra, punya pengguna sekitar 100 juta, transaksi naik 130%, dan peningkatan EBITDA 80%. Hal ini membuktikan performa bisnisnya sekaligus menjadikan Bukalapak sebagai platform digital solutif atas kebutuhan masyarakat

Bukalapak, salah satu platform e-commerce di Tanah Air. CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan, ada 37% peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia selama pandemi. Untuk memperkuat operasional dan bisnis Bukalapak, ada tiga aspek yang menjadi fokus, yaitu, sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan, dan kekuatan modal.

Sejak Maret 2020, Bukalapak telah menerapkan sistem Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) dengan basis hybrid, e-commerce menjadi esensial bagi masyarakat, peningkatan lebih dari 130% juga terlihat pada nilai transaksi di Bukalapak selama tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama sepanjang 2019. Hal tersebut didukung pada platform marketplace maupun online to offline (O2O). VP of Marketplace Bukalapak Kurnia Rosyada menambahkan, peningkatan transaksi di Bukamall sebesar 17% tiap bulannya. Selain itu, untuk membantu para pelapak dalam memasarkan produknya, kami menerapkan tarif super seller hanya 0,5%.

Mitra Bukalapak sebagai lini bisnis yang berperan strategis terhahadap performa perusahaan berhasil mencatat kenaikan 50% terhadap jumlah Mitra Bukalapak selama 2020. CEO Buka Mitra Indonesia Howard Gani mengungkapkan, di masa pandemi Covid-19, proses penetrasi digital untuk warung dan digital agent semakin terakselerasi. antusiasme UMKM warung yang bergabung dengan Mitra Bukalapak bertumbuh signifikan,” tutur Howard. Mitra Bukalapak juga melakukan perluasan penyediaan produk grosir ke 28 provinsi di Indonesia melalui kerja sama dengan lebih dari 300 distributor lokal. Jumlahnya telah meningkat sebanyak lebih dari 15 kali lipat sejak awal tahun 2020.

Salah satu Produk virtual dan produk finansial yang paling diminati di antaranya ialah pembayaran listrik, air, pajak, “Tidak lupa, Bukalapak juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 100 juta pengguna Bukalapak saat ini. Begitu pula, kepada para investor yang telah mempercayakan Bukalapak sebagai mitra bisnis di tengah tahun yang penuh tantangan ini,” tutur Rachmat, pihaknya telah melakukan rangkaian fundraising, sekaligus menjadikan Microsoft danAshmore

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun lalu berdampak pada capaian investasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang hanya mencapai US$ 24,4 miliar dari target US$ 35,9 miliar. Meski demikian, di tahun ini, investasi sektor ESDM ditargetkan bisa menyentuh US$ 36,4 miliar menyusul ditemukannya vaksin Covid-19.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, kontribusi terbesar berasal dari subsektor migas dengan investasi proyek produksi hulu migas dan kilang bahan bakar minyak (BBM). Ada penurunan dibandingkan dengan 2019 di mana bisa mencapai mencapai US$ 33,2 miliar. Mengacu data Kementerian ESDM, realisasi investasi subsektor migas di tahun lalu tercatat sebesar US$ 12,2 miliar, kelistrikan US$ 7 miliar, mineral dan batu bara US$ 3,9 miliar, serta energi terbarukan US$ 1,4 miliar. Sementara target investasi migas mencapai US$ 13,8 milmiliar, kelistrikan US$ 12 miliar, mineral dan batu bara US$ 7,8 miliar, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi US$ 2,3 miliar. Realisasi investasi migas diantaranya ditopang tercapainya target lifting minyak sebesar 707 ribu barel per hari (bph) dan gas 992 ribu barel. Sementara di sektor mineral dan batu bara, kontribusi investasi diantaranya dari produksi batu bara yang menembuh 558 juta ton.

Selanjutnya, di sektor energi terbarukan, realisasi investasi berasal dari bertambahnya kapasitas pembangkit listrik energi hijau ini menjadi 10.467 megawatt (MW) dari 10.291 MW di 2020. Tambahan kapasitas ini menyusul beroperasinya PLTA Poso 66 MW, PLTBm Merauke 3,5 MW, PLTM Sion 12,1 MW, dan PLTS Atap 13,4 MW. Investasi kelistrikan ditopang elektrifikasi 99,2% dari 98,9% di 2019 lalu. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM pada tahun lalu tercatat mencapai Rp 108,7 triliun atau 20% lebih tinggi dari target Rp 90,7 triliun meski di tengan pandemi Covid-19. Rincinya, realisasi PNBP migas Rp 69,7 triliun atau 31% melebihi target Rp 53,3 triliun, minerba Rp 34,6 triliun dari target Rp 31,4 triliun, energi terbarukan Rp 2 triliun dari target 1,3 triliun, serta penerimaan lainnya Rp 2,4 triliun dari target Rp 4,7 miliar. Penerimaan lainnya tersebut terdiri dari iuran badan usaha hilir migas, DMO Migas, penjualan data, jasa sewa, penerimaan Bdan lainnya. Tingginya realisasi PNBP juga didorong oleh realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan kurs yang lebih baik dari asumsi. Realisasi ICP tercatat mencapai US$ 40,39 per barel dari asumsi hanya US$ 33 per barel. Sementara realisasi kurs lebih kuat, yakni sebesar Rp 14.577 dari asumsi Rp 15.300. Investasi migas ditargetkan mencapai US$ 17,6 miliar, kelistrikan US$ 9,9 miliar, mineral dan batu bara US$ 6 miliar, serta energi terbarukan dan konservasi energi US$ 2,9 miliar. Pada tahun lalu realisasi pelaksanaan anggaran sektor yang dipimpinnya tercatat sebesar Rp 5,8 triliun dari anggaran Rp 6,2 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi 2019 lalu yang sebesar Rp 4,8 triliun. “Untuk 2021, anggaran ESDM Rp 7 triliun,” Di sektor migas, program yang menjadi fokus adalah pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga 120.776 sambungan, distribusi konverter kit untuk nelayan dan petani 56 ribu paket. Program prioritas sektor kelistrikan dan energi terbarukan antara lain pembangunan pembangkit listrik 27 ribu MW, transmisi 19 ribu kilometer sirkuit (kms), gardu induk 39 ribu MW, dan smart grid.

Kementerian ESDM juga mematok PNBP yang lebih tinggi yakni Rp 121,2 triliun. Subsisi energi di 2021 juga dipatok lebih tinggi yaitu sebesar Rp 110,5 triliun. Di tahun lalu, realisasi subsidi energi tercatat mencapai Rp 105,1 triliun dari target Rp 89,6 triliun, di mana subsidi BBM dan LPG Rp 55,4 triliun dari alokasi Rp 38,6 triliun dan listrik Rp 49,7 triliun dan listrik Rp 49,7 triliun dari target Rp 51 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi produksi batu bara sepanjang 2020 mencapai 558 juta ton. Realiasi tersebut sekitar 101,4% dari target produksi yang ditetapkan tahun lalu sebesar 550 juta ton. Sementara pada 2021 ini target produksi batu bara dipatok sama dengan tahun lalu sebesar 550 juta ton.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan realisasi produksi batu bara 2020 sedikit melampaui dari target yang telah ditetapkan. Arifin mengungkapkan pemanfaatan batu bara dalam negeri (domestic market obligation/DMO) terus ditingkatkan. Realisasi DMO di tahun lalu mencapai 132 juta ton. Capaian tersebut sekitar 85% dari target 2020 sebesar 155 juta ton. Namun dia menegaskan Untuk DMO tahun ini ditargetkan137,5 juta ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi batu bara 2020 sedikit lebih rendah dibandingkan 2019 yang tercatat mencapai 138 juta ton. Namun bila melihat realisasi dari tahun ke tahun maka penyerapan batu bara di dalam negeri mengalami peningkatan. Sebagai contoh pada 2014 realisasi batu bara untuk domestik hanya 76 juta ton. Realisasi itu naik di 2015 menjadi 86 juta ton. Kemudian bertambah lagi di 2016 menjadi 91 juta ton. Pada 2017 penyerapan DMO naik tipis menjadi 97 juta ton serta di 2018 sebesar 115 juta.

 Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko menegaskan kebutuhan dalam negeri terpenuhi meski target DMO tidak tercapai. DME Lebih lanjut Arifin menerangkan Pemerintah terus mendorong pemanfaatan batu bara untuk kepentingan dalam negeri. Salah satunya mendukung pemanfaatan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sdi Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif energi untuk menggantikan LPG. Hanya saja Arifin belum mau membeberkan bakal ada harga khusus dan alokasi kuota batu bara untuk program hilirisasi. Insentif yang diberikan itu antara lain membebaskan pungutan royalti batu bara alias nol persen. Meski royalti nol persen, namun Arifin menegaskan penerimaan negara tidak akan terganggu. Ini adalah bagaimana bahan baku bisa kompetitif lalu investasi bisa dilaksanakan lalu bisa tenaga kerja bisa terserap dan memiliki nilai kompetitif. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan gasifikasi batu bara mampu menghasilkan DME yang merupakan subtitusi dari LPG. Oleh sebab itu harga DME harus mampu kompetitif dengan LPG.