;

Harga Kedelai Melonjak, Nelangsa Perajin Tahu-Tempe

Harga Kedelai Melonjak, Nelangsa Perajin Tahu-Tempe

Seolah menjadi sebuah situasi deja vu, harga kedelai global yang meroket kembali menekan industri dalam negeri. Nelangsa para produsen tahu dan tempe Indonesia akibat kenaikan harga kedelai seolah cerita lama yang terus berulang. Lonjakan harga kedelai yang mencapai puncaknya pada awal 2021 ini membuat keputusan penghentian produksi bahkan sempat didengungkan. Seolah deja vu, kejadian serupa juga terjadi pada medio Oktober 2018. Saat itu, para produsen tahu dan tempe dipusingkan oleh harga kedelai yang terlampau mahal. Dampaknya seperti saat ini, sebagian dari pengrajin menurunkan kapasitas produksi, memperkecil ukuran tahu dan tempenya, sedangkan sebagian lain memilih menghentikan aktivitas produksi. Para produsen takut dengan harga kedelai yang mahal, mereka harus mengeluarkan ongkos produksi yang lebih besar apabila beroperasi secara normal.

Kala itu, tingginya harga kedelai lebih disebabkan oleh terjerembabnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Seperti diketahui kedelai untuk tahu dan tempe mayoritas diperoleh dari impor yang dibeli dengan kurs dolar AS. Akibatnya, para produsen tahu dan tempe harus menebus kedelai bahan baku hingga Rp15.000/kg dari harga normal di kisaran Rp8.000/kg. 

Ujung pangkal persoalan yang dialami para produsen tahu dan tempe tidak berubah sejak dahulu, yakni tingginya ketergantungan pada kedelai impor. Dalam 3 tahun terakhir, impor kedelai terus melonjak. Pada 2018, impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik pada 2019, menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan impor kedelai memang jadi masalah yang laten selama produksi dalam negeri rendah. Dia mengatakan program swasembada berawal dari data yang valid atau akurat. Sementara itu, data kedelai saat ini cenderung belum tertata seperti komoditas beras. Selain itu, subsidi atau bantuan untuk para petani lokal dinilai juga belum memadai. 

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdulah mengatakan hampir semua presiden Indonesia yang menjabat menjanjikan swasembada pangan. Kenyataannya semuanya gagal lantaran mereka terjebak kepada program-program parsial, sehingga tidak menyentuh permasalahan mendasar dalam hal pangan. 

Peneliti Indef Enny Sri Hidayati menambahkan sebenarnya program swasembada tidak berarti semua komoditas harus diproduksi sendiri oleh suatu negara. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan pokok utama bisa dipenuhi di dalam negeri. Di dalam satu waktu, menurut Enny, memang tidak bisa semua komoditas langsung ditargetkan dapat meningkat secara serentak. Pasalnya, luas lahan pertanian di sejumlah daerah juga terbatas. 

Download Aplikasi Labirin :