Ada Pemodal di Balik Tambang Emas Ilegal
Pertambangan emas ilegal di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berada di pegunungan dengan lubang tambang tersebar di kebun warga dan hutan. Ada alat berat dioperasikan di sana.
PALU, KOMPAS — Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bakal menyelidiki dugaan keberadaan pemodal atau cukong di pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Desa Buranga, Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong. Informasi tentang adanya alat-alat berat di lokasi penambangan yang tengah pekan lalu longsor dan menewaskan enam orang disebut menjadi penguat dugaan ada pihak yang mendanai PETI.
Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Inspektur Jenderal (Pol) Abdul Rakhman Baso menyatakan, tim akan menyelidiki dugaan keberadaan alat berat di lokasi tambang.
”Kalau itu terbukti (ada alat berat) dan dikelola cukong dan sebagainya, kami akan tindak,” kata Abdul di Palu, Sulteng, Sabtu (27/2/2021).
Pertambangan emas ilegal berada di pegunungan dengan lubang tambang tersebar di kebun warga dan hutan. Lubang tambang yang longsor berkedalaman sekitar 20 meter dengan dinding curam. Sebagian besar dasar lubang tambang digenangi air dan lumpur. Penambang dan pendulang bijih emas kebanyakan warga Ampibabo dan kecamatan sekitar.
Ketua Komisi Nasional HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary menyatakan, alat berat dioperasikan untuk membuat lubang tambang. Pengerukan dengan alat berat untuk mendapatkan bijih emas juga dilakukan di tepi Sungai Buranga. Warga hanya mendulang di dalam lubang yang digali dan digaruk dengan alat berat tersebut.
(Oleh - HR1)Pajak Incar Imbal Hasil dari Kantong Lender Fintech
Pemerintah terus melebarkan mata untuk mencari sektor usaha yang bisa menghasilkan penerimaan perpajakan. Salah satu yang kini diincar Direktorat jenderal Pajak adalah fintech.
Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa dan PTLL Bonarsius Sipayung mengatakan, tujuan kebijakan pajak ke fintech adalah menyamakan level of playing field di antara jasa keuangan digital dan konvensional.
Para pemain fintech menyatakan, selama ini, penerapan PPh ke lender bersifat selfassessment. CEO Akseleran Ivan Tambunan menyebut setiap tahun fintech memberikan laporan tahunan keseluruhan hasil investasi.
Meski begitu, Ivan menyoroti penerapan PPN atas fintech. la merujuk ke Undang- Undang PPN Pasal 4A ayat 3 huruf, yang menyatakan bahwa jasa keuangan termasuk di dalam jenis jasa usaha yang tidak terkena PPN.
Para pemain memang menyatakan siap membicarakan rencana penerapan pajak ke fintech. Apalagi, memang belum ada aturan turunan yang mengaturnya. Maka, mereka menilai perlu ada diskusi mendalam tetang tata cara pemungutan pajak ini.
Kawasan Ekonomi Khusus Kebanjiran Insentif Pajak
Pemerintah ingin membangun banyak kawasan ekonomi khusus (KEK) bagi investor. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Aturan ini turunan dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto kepada KONTAN, Kamis (25/2) menjelaskan pertimbangan menerbitkan aturan ini agar meningkatkan masuknya investasi ke Indonesia.
Salah satu poin penting di aturan yang membuat optimistis adalah mengenai kepastian adanya lahan KEK. Dalar beleid yang diundangkan 2 Februari 2021 itu menyebutkan kawasan yang diusulkan menjadi KEK, lahannya harus dikuasai minimal 50% dari rencana KEK.
Sebagai informasi tahun ini pemerintah menetapkan dua KEK baru yakni KEK Lido, Bogor Jawa Barat dan KEK Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), di Gresik Jawa Timur. Enoh menyebut keduanya KEK baru ini telah memenuhi aturan baru seperti pengusul menguasai minimal 50% lahan.
Ada juga aturan yang membolehkan warga negara asing atau badan usaha asing memiliki hunian atau properti di KEK pariwisata. Baik itu yang berdiri sendiri atau dibangun di atas bidang tanah yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak tanah.
PP No 40/2021 juga memangkas pajak transaksi atas tanah dan bangunan. Pada pasal 80 menyebutkan badan usaha dalam transaski pengadaan tanah untuk KEK, baik itu untuk penjualan tanah atau bangunan dalam kawasan KEK termasuk juga untuk transaksi sewa tanah dan bangunan tidak dipungut pajak penghasilan.
Kenaikan Harga Minyak Pukulan Baru bagi Industri
Harga minyak mentah terus merangkak naik. Kondisi tersebut mengerek beban produksi di sejumlah sektor industri. Harga minyak WTI kontrak pengiriman April 2021 di Bursa New York, Kamis (25/2) pukul 21.45 WIB, di posisi USS 62,88 per barel. Angka itu sudah menanjak 48% dibandingkan rata-rata harga minyak WTI di sepanjang tahun 2020 senilai US$ 42,37 per barel.
Lembaga keuangan internasional, Goldman Sachs memproyeksikan, harga minyak berpotensi melonjak ke level USS 75 per barel pada kuartal III-2021.
Sejumlah sektor bisnis yang mengandalkan bahan baku minyak dan turunannya ikut tertekan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Aromatik, Olefin & Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menjelaskan, pada minggu ketiga Februari 2021 harga rata-rata bahan baku plastik sudah di kisaran US$ 30.000-USS 40.000 per ton, naik dari minggu sebelumnya yang seharga US$ 20.000 per ton.
Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, harga minyak dunia masih berpeluang naik. Di atas kertas, kenaikan harga minyak menguntungkan perusahaan yang berhubungan langsung dengan produksi migas maupun jasa migas. Peluang peningkatan kinerja juga bisa dirasakan emiten yang terlibat dalam rantai distribusi migas.
Kenaikan Harga Minyak Kerek Penerimaan Negara
Kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia memberi berkah bagi pendapatan minyak dan gas (migas) negara. Namun, kenaikan harga minyak dunia ini belum berdampak terhadap penerimaan pajak migas maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam (SDA) migas.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas pada Januari 2021 sebesar Rp 2,3 triliun atau turun sebesar 19,8% secara tahunan atau year on year (yoy). PNBP SDA migas juga mencatatkan realisasebesar Rp 2,3 triliun, kontraksi 69,8% yoy.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pendapatan migas negara pada Januari 2021 masih tertekan. Ini lantaran harga minyak Januari 2021 masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama Januari 2020.
Berdasarkan sensitivitas APBN 2021 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel akan menambah pendapatan negara sebesar Rp 3,7 triliun hingga Rp 4,5 triliun. Secara terperinci, penerimaan perpajakan naik Rp 1 triliun-Rp 1,1 triliun. Sementara PNBP akan naik Rp 2,7 triliun hingga Rp 3,4 triliun.
Namun di sisi lain, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per
barel, belanja negara juga naik Rp 3,1 triliun hingga senilai Rp 3,6 triliun.
Dengan demikian, surplus anggaran bisa naik Rp,6 triliun hingga Rp 0,8 triliun.
APBN 2021 mematok asumsi ICP sebesar USS 455 per barel. Pemerintah menargetkan
penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas, 2021 masing-masing sebesar dan RP 45,8
triliun dan Rp 75 triliun.
BSB Ajak Masyarakat jadi pengusaha
Bank Sumsel Babel (BSB) bersama para nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi Mina Banyuasin menggelar panen raya ikan di Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin. Panen raya ikan bersama koperasi Mina Banyuasin tersebut merupakan salah satu program batuan KUR dari BSB terhadap masyarakat. Diminta dalam pengelolaan tambak ikan, BSB memberikan bantuan berupa pembibitan dan pembesaran ikan. Pimpinan BSB Cabang Palembang A Rivai, Faisal Fachrurrozi menjelaskan BSB selaku bank daerah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang sebaik mungkin, agar roda perekonomian masyarakat tetap bertahan ditengah badai Pandemi Covid-19. Lewat program KUR_nya, BSB siap memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan unit usahanya masing-masing agar bisa menjadi seorang pengusaha.
Ke depan pemerintah kan sedikit mengurangi memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Maka dari itu, pemerintah akan lebih mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola dana yang bermanfaat lewat unit usaha kerakyatan. Sirwan Avandy, Pimpinan Koperasi MINA Banyuasin menjelaskan di Koperasi Mina menggunakan sistem plasma inti seperti perkebunan besar. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa pakan dan benih ikan bukan berupa uang.
Untuk modal mengelola tambak ikan, para anggota koperasi memanfaatkan kerjasama KUR BSB. Masyarakat yang memiliki usaha tambak ikan bisa mengajukan pembiayaan sampai Rp 500 juta. "Total anggota kita se Sumsel sudah dua ribuan. Target kita bagaimana menjadi masyarakat sebagai pengusaha. Apalagi kita tahu sekarang perekonomian lagi sulit karena pandemi," harap Sirwan.
Peternak Sapi Manfaatkan Limbah sawit
BANYUASIN, SRIPO - Pengembangan pakan ternak sapi dari limbah sawit dan tepung ikan yang dilakukan Pemkab Banyuasin bersama Tim Ahli Pertanian Universitas Sriwijaya (Unsri) dan komunitas masyarakat, memberikan hasil yang memuaskan. Setelah enam bulan hewan sapi yang ditemukan diberikan pakan hasil inovasi tersebut, sapi bisa dijual dengan harga memuaskan.
"Inovasi baru yang dikelola lembaga petani dalam rangka untuk menambah hasil ekonomi petani hewan sapi, kambing, dan ikan menjadi lebih baik. Hasilnya lumayan membantu ekonomi petani, terlebih di tengah wabah pandemi Covid-19 saat ini," kata Wabup Banyuasin H Slamet Somosentono SH, yang bisa yang bisa mewujudkan mimpinya berupa program satu Kepala Keluarga (KK) memelihara satu ekor sapi.
Menurutnya, Pemkab Banyuasin memberi terobosan berupa inovasi ke masyarakat untuk memudahkan mencari pakan ternak, yaitu dengan mengubah limbah menjadi pakan salah satunya yaitu tepung ikan dan sisa limbah sawit. "Melihat tepung ikan di Kecamatan Sungsang dan daerah lainnya banyak yang terbuang, maka sisa-sisanya kita ambil, kita jemur kemudian kita giling untuk menjadi campuran pakan ternak,"ujar Wabup, dengan cara ini peternak sapi bisa kaya.
Sementara Drs Deni Sukman A MSi didampingi Dedek Ruganda peternak sapi mengungkapkan, dengan diberikan pakan berprotein tinggi tentunya sapi dalam enam bulan dengan bobot berat maksimal bisa dijual.
Deni juga selaku pembimbing di ISC Banyuasin menyebutkan, saat ini peternak sapi bisa mengeluarkan biaya pakan mencapai Rp 7-8 juta per bulan. namun, dengan adanya program ini peternak cukup mengeluarkan biaya pakan kurang lebih Rp 1 juta perbulan, dan selama enam bulan sapi dapat dijual tak perlu menunggu bertahun-tahun.
Agar sapi tetap sehat, jangan diliarkan bisa ditempatkan dikandang, dengan tidak diliarkan kesehatan sapi bisa terjaga dan berat sapi pun meningkat.
Bobot sapi bisa berubah 1 kg perhari. Untuk mencapai bobot 1 kg sapi membutuhkan pakan 15 kg perhari. Sapi membutuhkan 1 kg jenis-jenis limbah yang diantaranya tepung ikan, jerami padi batang jagung, bekas pelepah sawit dan lain sebagainya.
Pelindo I Siapkan Kuala Tanjung Jadi Pusat Logistik
Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (Persero) menyiapkan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, sebagai the next logistic and supply chain hub atau pusat logistik dan rantai pasok di Indonesia. Badan usaha milik negara (BUMN) tersebut gencar mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama mengoptimalkan potensi pelabuhan ini. PT Pelindo I tercatat mengelola 15 cabang pelabuhan, delapan kawasan pelabuhan, satu unit usaha, dan lima anak usaha yang berlokasi di empat provinsi di Pulau Sumatra, yang cabang-cabangnya sebagian besar tersebar di jalur Selat Malaka yang merupakan selat tersibuk di dunia.
Terdapat potensi di Pelabuhan Kuala Tanjung yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Selain itu, hinterland Pelabuhan Kuala Tanjung didominasi produk pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berpotensi luas diolah lebih lanjut oleh para pelaku industri. Diharapkan ada industri-industri yang masuk mengolah komoditas di Sumatera. Hal tersebut bertujuan agar growth pelabuhan tersebut menjadi baik. Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki kapasitas 600.000 twenty foot equivalent units (TEUs) per tahun dan siap menarik kedatangan kapal sekelas mother vessel.
(Oleh - IDS)
BI Siapkan Mata Uang Digital
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) tengah
menyiapkan pembentukan mata uang rupiah
digital yang disebut central bank digital
currency. Pembentukan mata uang digital ini
dilakukan untuk mengantisipasi maraknya
penggunaan mata uang kripto atau
cryptocurrency, salah satunya Bitcoin.
“Kami dalam proses merumuskan yang disebut central bank digital currency. Dalam konteks ini, kami juga melaku kan kerja sama yang erat de ngan bank sentral lain untuk me nyusun dan mengeluarkan central bank digital currency,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Economic Out look: Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021, Kamis (25/2/2021).
Bitcoin, salah satu mata uang
kripto, menunjukkan fenomena
kenaikan harga yang terus melaju. Berdasarkan data Trading
Economics, harga satu Bitcoin
pada Kamis (25/2/2021) tercatat
Rp 723.571.200,00, setelah sempat mencapai angka tertinggi
Rp 787.199.433,80 pada Jumat
(19/2). Padahal, pada Februari
tahun lalu satu Bitcoin masih
seharga Rp 120 jutaan.
Secara terpisah, ekonom senior yang juga Rektor Universitas
Indonesia (UI) Ari Kunco ro berpendapat, keberadaan ma ta uang
digital dari BI akan menjadi alternatif alat pembayaran dan instrumen investasi bagi masyarakat.
BI bisa mema sukkan mata uang
tersebut dalam contestable market
yang tetap bisa diatur apabila dijadikan portofolio investasi oleh
masyarakat.
Timbul Ketidakstabilan
Ari menjelaskan, selama ini
daya beli masyarakat diukur dari
peredaran uang, kartu kredit,
dan penggunaan anjungan tunai
mandiri (ATM). Dengan adanya
Bitcoin maka timbul alat investasi baru, tetapi berisiko. Oleh
karena itu, BI bertugas untuk
mengatur uang beredar, namun
selama ini penggunaan Bitcoin
berada di luar kontrol BI.
Sebelumnya, seperti diberitakan Investor Daily pada Kamis
(25/2/2021), bank sentral dari
Tiongkok, Thailand, Uni Emirat
Arab (UEA), dan Hong Kong
di laporkan sedang membahas
proyek pembayaran lintas batas
dengan menggunakan mata
uang digital.
Otoritas Moneter Hong Kong
(HKMA) dan Bank of Thailand
(BoT) tahun lalu bekerja sama
untuk mempelajari aplikasi mata
uang digital bank sentral atau
central bank digital currencies
(CBDC). Kerja sama itu kemudian diperluas dengan melibatkan institut penelitian mata uang
digital di bawah People’s Bank
of China’s (PBoC) dan bank
sentral UEA.
PBoC Bergerak Cepat
Sementara itu, PBoC sudah
bergerak lebih cepat dengan
versi dalam negeri dari proyek
ini. Tiongkok sudah menguji
coba yang disebut sistem pembayaran elektronik dengan mata
uang digital. Penggunaan mata
uang digital ini masih berfokus
untuk pembayaran transaksi di
dalam negeri
(Oleh - HR1)
Perkantoran Ciputra International Diborong Start-up
Jakarta - Ruang perkantoran di Ciputra International diborong oleh perusahaan rintisan (start up). Proyek super blok besutan Ciputra Group itu berdiri di atas lahan seluas 7,4 hektare (ha). Perushaan start up melihat opportunity di Ciputra International dengan melihat dua hal yaitu, konsep dan lokasi. Ciputra International yang terletak di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat ini mengintegrasikan kawasan residensial dengan komersial.
Meski dalam tekanan pandemi Covid-19 penjualan Ciputra International tahun 2020 hingga kini cukup menggembirakan. Konsep pemasaran daring saat ini jadi salah satu kunci penting dalam memasarkan unit apartemen dan office di Ciputra International. Faktor lokasi yang strategis, tentunya menjadi daya tarik bagi konsumen dan juga perusahaan skala nasional untuk menjalankan bisnisnya di Ciputra International.
Ciputra International fokus pada pemasaran tower kedua yaitu San Fransisco yang terdiri atas unit one bedroom dan two bedroom dengan harga mulai dari Rp 1 Miliaran. Sedangkan unit studio yang merupakan unit terkecil sudah terjual habis. Secara lokasi, kebutuhan hunian di kawasan Ciputra International sebagai kawasan bisnis dan perkantoran, dan produk apartemen untuk menopang aktifitasnya. Untuk memanjakan pemilik unit dalam menyewakan unitnya, Ciputra International telah menggandeng aplikasi pemasaran digital yaitu Travelio untuk memudahkan investor dalam menyewakan unit apartemennya.
(Oleh - IDS)









