Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kejaksaan Negeri Batam selaku eksekutor melaksanakan penenggelaman 10 kapal pelaku fishing yang telah memeroleh putusan tetap pengadilan.

Pit Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar menegaskan eksekusi putusan pengadilan ini merupakan bentuk komitmen pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut dipaparkan, kesepuluh kapal yang ditenggelamkan tersebut terdiri dari delapan kapal berbendera Vietnam dan dua kapal berbendera Malaysia.

Selain itu, Antam juga menegaskan bahwa KKP terus melakukan penertiban tegas terhadap kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras melalui Perum Bulog untuk menjaga stok. Rencana ini dinilai memukul petani yang tengah memasuki panen raya musim tanam rendeng 2020/2021 dan kecenderungan harga gabah yang makin turun.

Dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah mengupayakan impor beras 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Bulog. Target penyerapan Bulog sepanjang Maret-Mei 2021 mencapai 900.000 ton dan Juni-September 2021 sebanyak 500.000 ton.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan, impor tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas. Tujuannya menjaga stok cadangan Bulog. Kendati demikian, dia tidak menyampaikan waktu realisasi, asal negara impor, beserta harganya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau 14,54 juta ton setara beras.

Selain potensi kenaikan produksi di periode Januari-April 2021, harga gabah di tingkat petani berpotensi makin turun. Hasil survei BPS menyebutkan, harga gabah di tingkat petani turun dari Rp 4.921 per kilogram (kg) kering panen (GKP) pada Januari 2021 menjadi Rp 4.758 per kg GKP pada Februari 2021.

Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Zainal Arifin Fuad berpendapat, langkah impor ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berpihak pada petani.

Tekanan penerimaan pajak mencuatkan kabar bahwa pemerintah akan kembali menggelar program pengampunan pajak alias tax amnesty, seperti yang pernah dijalankan 2016 kembali berhembus.

Informasi yang didapat KONTAN, tax amnesty jilid II dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak yang terus loyo dalam beberapa tahun terakhir.

Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp 1.070 triliun, hanya 89,3% dari outlook yang sebesar Rp 1.198,8 triliun. Alhasil, terdapat shortfall Rp 128,8 triliun.

Sementara, outlook penerimaan pajak 2021 mencapai Rp 1.229,6 triliun. Jika pemulihan ekonomi berjalan lambat, otomatis target setoran pajak ini semakin sulit dicapai.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku, dirinya sempat mendengar wacana tax amnesty jilid II. Hariyadi setuju jika pemerintah memberikan pengampunan pajak kembali di tahun ini. Tetapi ia memperkirakan partisipan tak sebanyak tax amnesty tahun 2016-2017 lalu.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, wajib pajak orang pribadi punya potensi penerimaan tax amnesty besar. Terutama, orang kaya yang menyimpan hartanya di luar negeri dan orang pribadi yang bergelur di dunia digital, seperti pelaku bisnis rintisan, youtuber, hingga influencer.

Ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan EV Battery BUMN sekaligus Komisaris Utama Mind Id, Agus Tjahajana menjelaskan, pembentukan holding tersebut bahkan bisa lebih cepat dari target Juni tahun ini.

Agus melanjutkan, Holding BUMN Baterai yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Pertamina (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) nantinya bakal bernama Industri Baterai Indonesia (IBI).

Demi memenuhi target tersebut, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai USS 13 miliar dalam rentang waktu tahun 2026 hingga 2030 mendatang. Nilai investasi tersebut berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan kapasitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan pelarangan berpergian kepada sejumlah orang yang diduga terlibat kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah sejumlah orang agar tidak kabur ke luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan bahwa oknum Ditjen Pajak yang terjerat kasus dugaan suap tersebut sudah dibebas tugaskan. Hanya saja, Menkeu membuka daftar nama anak buahnya yang diduga korup. “Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, “ ujar Menkeu, Rabu (3/3).

Berdasarkan penegasan Menkeu soal adanya petugas pajak yang dibebastugaskan, nama seorang pejabat di Kementerian Keuangan juga dihilangkan dari website resmi. Berdasarkan penelusuran KONTAN, oknum pejabat DJP yang diduga terlibat suap berinisial APA yang juga Direktur Ekstensifikasi Ditjen Pajak.

PALI - Pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Inpres Pendopo mulai ditertibkan. Penertiban dilakukan tim gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol-PP, Dishub, Satlinmas juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) PALI.

Para PKL ini akan dipindahkan ke Pasar Talang Kerangan di Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi. Eka Balqis, PKL mengeluhkan akses Pasar Talang Kerangan yang terlampau jauh dan tak strategis Di Pasar Pendopo lokasinya strategis. Agen sayur, ayam potong dan lainnya berkumpul di sini," ujarnya.

Dikatakan, dirinya sudah ngumpul KK dan KTP. "Informasi yang kami dapat, tiga bulan pertama dibebaskan biaya retribusi," pungkasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) PALI, melalui Kabid Perdagangan Ahmad Deni mengatakan, sengaja menertibkan PKL agar Pasar Pendopo bisa rapi serta Pasar Talang Kerangan bisa ramai Selain itu, kita juga akan menggratiskan retribusi untuk tiga bulan pertama pasca pindah ke Pasar Talang Kerangan," ujarnya yang sudah menyiapkan 207 los di Pasar Talang Kerangan untuk PKL.

BANYUASIN - Harga gabah di Banyuasin terjun bebas hingga Rp 3.800 per kg. Harga ini jauh dari harapan petani padi di Bumi Sedulang Setudung. "Dengan harga inl, kami petani alami kerugian cukup banyak," ujar Joko, petani padi di Kecamatan Muara Telang, kemarin.

Dikatakan, untuk balik modal, seharusnya harga gabah mencapai Rp 4.300 per kg. Kalaupun ada petani yang mendapatkan keuntungan, uang tersebut diperuntukkan untuk membayar bunga bank," ujarnya.

Sedangkan petani yang tidak mendapatkan keuntungan, hanya mendapatkan jerih payah dalam menanam padi. "Sekarang petani mulai mengembangkan hasil pertaniannya dengan meminjam ke bank Sudah banyak lepas dari tengkulak," ungkapnya.

Ketua DPC Serikat Petani Indonesia Banyuasin Widia mengatakan kalau harga gabah di wilayah Banyuasin terutama di perairan cukup memprihatinkan yaitu Rp 3.700/kg Bahkan ada yang turun lagi," ujamya.

Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah melalui instansi terkait, agar harga gabah dapat alami kenaikan."Karena petani ini berjuang sehingga Banyuasin meraih peringkat empat secara nasional dalam penghasil gabah padi," tegasnya.

Terpisah, Zainudin Sp Mis, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura ketika dikonfirmasi tidak memberikan jawaban sama sekali. Kendati telah dihubungi beberapa kali.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (0JK) memastikan kinerja sektor jasa keuangan membaik. Berbagai relaksasi kebijakan prudensial yang pemerintah terbitkan bisa menjaga stabilitas. Namun, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan fungsi intermediasi perbankan belum bisa optimal jika permintaan (demand) pembiayaan masih rendah.

"Walaupun bunga kredit turun, nggak ada permintaan itu useless (percuma)," kata Wimboh. Dia menuturkan OJK telah mendorong perbankan agar menurunkan suku bunga kredit produktif hingga di bawah 10 persen. Per Januari 2021, suku bunga kredit modal kerja turun ke level 9,27 persen. Suku bunga kredit konsumsi dan investasi masing-masing tercatat 10,95 persen dan 8,83 persen.

Dia mengakui, persebaran virus SARS-CoV-2 membuat banyak nasabah sulit membayar cicilan lantaran usahanya terdampak. Akibatnya, sistem perekonomian dan sektor keuangan terganggu. Makanya Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 terbit sebagai kebijakan countercyclical. Melalui aturan tersebut, bank dan perusahaan pembiayaan bisa merestrukturisasi kredit para debitur.

Hingga 8 Februari, restrukturisasi perbankan capai Rp987,48 triliun dari 7,94 juta debitur. Dari jumlah tersebut, 6,15 juta debitur adalah sektor UMKM senilai Rp388,33 triliun. Untuk non-UMKM sebanyak 1,79 debitur senilai Rp599,15 triliun.

Terpisah, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan kebijakan OJK itu seiring transmisi penurunan suku bunga BI 7-Day (Reverse) Repo Rate diperkirakan berlanjut dalam jangka pendek. Dari situ, ruang penurunan suku bunga kredit semakin terbuka. Dengan catatan, bank dapat memitigasi risiko. "Dengan begitu, risk premiumn salah satu Komponen pemengaruh suku bunga kredit perbankan akan turun,” terang Josua.

PALEMBANG - Bank Indonesia (BI) melonggarkan uang muka (DP) pembelian motor dan mobil baru paling rendah 0 persen dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100 persen. Artinya, debitur bisa dapat Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan DP 0 persen. Aturan ini berlaku Maret hingga 31 Desember 2021.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rudi As Aturridha, mengatakan relaksasi LTV untuk KPR bakal gairahkan penyaluran kredit. Namun tahap awal, perseroan memberi relaksasi ke nasabah yang sudah memiliki kualitas baik.

"Misalnya nasabah yang ber-payroll di Bank Mandiri dan kalangan first home buyer, yang memang akan tinggal dirumah yang akan dibelinya," ungkapnya. Pasalnya, limit uang muka hingga 0 persen otomatis memiliki konsekuensi pembayaran angsuran lebih besar. Untukitu pihaknya selektif salurkan KPR DP 0 persen. "Perlu kita lihat kemampuan nasabah," ujarnya.

Regional CEO Bank Mandiri Region II/Sumatera 2, Lourentius Aris Budiyanto, menerangkan beberapa minggu ini pihaknya sudah menerima lebih dari sepuluh aplikasi masuk sesuai kriteria segmen yang disiapkan, sehingga dapat diproses mendapatkan benefit DP 0 persen tersebut. "Nanti penerapannya, kita ada serentak secara nasional," kata dia, kemarin (4/3).

Dikatakan, program DP 0 persen diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat mengajukan KPR. Hanya saja pihaknya tetap selektif dan melihat kemampuan nasabah, terutama pada kondisi ekonomi masih tahap recovery ini. "Sebagai mitigasi risiko, Bank Mandiri tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian di antaranya selektif memilih segmen atau kriteria yang dapat diberi program ini. Contoh nasabah fixed inconmeyang pembayaran gajinya di Bank Mandiri (payroll,red)," pungkasnya

Jakarta - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah proyek pembangunan sektor transportasi yang berpotensi dikerjasamakan dengan Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). Menhub mengatakan, sejumlah proyek yang disiapkan Kemenhub antara lain pembangunan jalur kereta api (KA) loopline di Jakarta, light rail transit (LRT) maupun mass rapid transit (MRT) di beberapa kota seperti Bali, Medan, Badung, Makassar, dan Surabaya, serta bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah.

Saat ini, model pembiayaan lewat kerja sama dengan INA masih belum familiar. Namun, potensinya sangat luar biasa karena menggabungkan dana lokal dan luar negeri dengan perkiraan total mencapai Rp 300 triliun. Jika dilihat dari sisi investor asing, lahirnya INA akan memberikan kepastian dan mencegah kemungkinan kesalahan informasi yang akan menimbulkan kesan mahal dalam berinvestasi di Indonesia. 

(Oleh - IDS)