Awal pekan ini, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 21/2021 yang berisi insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk harga rumah tapak dan rumah susun hingga Rp 5 miliar. Perinciannya, insentif 100% PPN untuk harga properti di bawah Rp 2 miliar, serta 50% PPN untuk harga properti di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Ada sejumlah kriteria lain untuk meraih insentif tersebut. Syarat itu di antaranya produk rumah tapak dan rumah susun tersebut merupakan produk baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Berdasarkan catatan KONTAN, sejumlah emiten properti memiliki persediaan yang nilainya cukup besar. Mereka antara lain PT Ciputra Development Tbk (CTRA), PT PP Properti Tbk (PPRO), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) serta PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).

Head of Research & Consultancy Savills Indonesia Anton Sitorus berpendapat, insentif untuk rumah siap huni terbilang lazim dan pilihan kebijakan yang logis. Meski ada batasan periode insentif hingga Agustus 2021, dia menilai insentif ini membawa prospek positif di tengah pemulihan ekonomi.

JAKARTA — Pemerintah perlu mewaspadai risiko penggelembungan potential loss pajak atau penerimaan pajak yang hilang, menyusul makin derasnya kucuran insentif fi skal untuk meredam dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi pada tahun ini.  Berdasarkan catatan Badan Ke-bijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan yang hilang akibat pemberlakuan berbagai stimulus diperkirakan mencapai 0,5%—0,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan penghitungan Bis-nis, dengan asumsi target per-tumbuhan ekonomi pada tahun ini sebesar 5% dan realisasi PDB 2020 atas dasar harga berlaku sebesar Rp15.434,2 triliun, maka perkiraan PDB atas dasar harga berlaku pada tahun ini adalah Rp16.205,91 triliun.Mengacu pada catatan BKF di mana ada potential loss pajak sekitar 0,5%—0,6% terhadap PDB, maka perkiraan pajak yang hilang pada tahun ini adalah Rp81,02 triliun—Rp97,23 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neil-maldrin Noor mengatakan, otoritas fi skal masih belum menuntaskan penghitungan tax expenditure 2020 dan perkiraan belanja perpajakan yang dikeluarkan pada tahun ini.

Di sisi lain, pemerintah pun memahami risiko yang ditimbul-kan dari membengkaknya belanja perpajakan. Hal itu tertuang di dalam Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2021.  Sementara itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Anal-ysis (CITA) Fajry Akbar mengata-kan besaran belanja perpajakan tergantung pada kondisi pandemi di Tanah Air dan efektivitas pe-nanganan oleh pemerintah

DEFISIT

Dengan kata lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 wajib diprioritaskan untuk mengungkit perekonomian nasional.

Menurutnya, opsi ekstensifi kasi masih menjadi prioritas agar tidak selalu mengorbankan wajib pajak yang selama ini patuh.

(Oleh - HR1)

Bisnis, Jakarta - Anomali harga sapi bakalan di Australia memaksa para pengusaha penggemukan sapi (feedloter) Tanah Air mencari alternatif suplai dari Meksiko dan Brasil. Turunnya populasi sapi bakalan di Negeri Kangguru menyebabkan utilisasi kandang penggemukan nasional hanya mencapai 50% atau 300.000 - 350.000 ekor dalam setahun. Pada masa normal, keterisian kandang penggemukan bisa mencapai 700.000 ekor atau 70% dari kapasitas total. Mengantisipasi isu tersebut, pengusaha dan pemerintah sedang mendiskusikan probabilitas mengimpor sapi bakalan dari Meksiko, yang telah dinyatakan. bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) dan bisa melakukan pengiriman sapi hidup. Perburuan alternatif pemasok disebut sudah mendesak mengingat Australia mulai mendiversifikasikan pasar untuk sapi bakalannya. Terdapat pula usulan untuk mengimpor sapi bakalan dari Brasil. 

Dari segi harga, sapi asal Autralia biasanya masih bersaing dengan harga sapi produksi negara-negara Amerika Selatan seperti Brasil dan Argentina. Namun, sejak populasi tergganggu, pasokan sapi di Negeri Kangguru makin ketat dan berimbas pada naiknya harga. Harga sapi Australia bahkan mulai melampaui harga sapi Amerika Serikat yang secara historis lebih mahal. Langkah untuk mencari negara pemasok sapi bakalan alternatif yang baru mengemuka dalam beberapa bulan terakhir cenderung terlambat. Indonesia seharusnya bisa mengantisipasi ketatnya pasokan sapi bakalan Australia sejak awal karena kenaikan harga mulai terjadi pada pertengahan 2020.

Bisnis penggemukan sapi di dalam negeri memang cenderung rapuh dan sangat tergantung pada kondisi pasokan di negara asal. Selain itu, mendatangkansapi bakalan dari negara alternatif di Amerika Selatan bukanlah perkara mudah. Pelaku usaha harus mempertimbangkan logistik yang berpotensi lebih mahal karena jarak yang lebih jauh. Sementara itu, pemerintah sejauh ini belum menerbitkan rekomendasi impor sapi bakalan baik dari Meksiko maupun dari Brasil. Brasil belum masuk dapat negara pemasok karena belum bebas dari PMK. Meksiko telah menjadi negara yang memenuhi syarat untuk melakukan pengiriman sapi hidup ke Indonesia sejak 2016. Rekomendasi impor juga pernah diterbitkan oleh Kementrian Pertanian, tetapi belum pernah direalisasikan.  

(Oleh - IDS)

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mendalami dugaan gratifikasi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah diduga untuk membayar utang dana kampanye. Saat ini, penyidik KPK mendalami uang dugaan gratifikasi Nurdin Abdullah kemana saja.

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel 2018 lalu diusung oleh PDIP, PAN, dan PKS. Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kontestan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulsel, yang sudah diaudit, pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman atau Prof Andalan menghabiskan Rp10. 973. 155. 984.

Sementara itu, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda, di Kota Makassar. Selasa (2/3/2021).

“Dari dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan juga sejumlah uang tunai, “ kata Ali Fikri, pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK

Nurdin Abdullah diduga telah menerima uang total Rp5.4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto.

Selain itu, Ia juga diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya pada akhir 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta.

Tak hanya itu, pada awal Februari 2021 Nurdin Abdullah, menerima uang Rp2.2 miliar, dan pertengahan Februari 2021, Nurdin menerima uang sebesar Rp1 Miliar melalui ajudannya bernama Samsul Bahri.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Nurdin Abdullah diamankan sebagai penerima uang proyek senilai Rp2 miliar dari Agung Sucipto yang merupakan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba sekaligus kontraktor.

Kini, mantan Bupati Bantaeng dua priode itu sedang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan dugaan upaya suap salah seorang kontraktor asal Bulukumba Agung Sucipto (Anggu) asal Bulukumba.

Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan penghapusan PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar dan pengurangan PPN untuk rumah Rp 2-5 miliar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021.

CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, kebijakan ini hanya menguntungkan pengembang yang memiliki rumah ready stock. Selain itu kebijakan ini tidak dapat mengangkat potensi daya beli masyarakat lain yang ingin membeli properti secara inden.

Diketahui, pemerintah telah resmi meluncurkan kebijakan stimulus relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah sebesar 50 persen sampel dengan 100 persen untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Pertama, relaksasi atau diskon PPN hanya diberlakukan untuk rumah tapak dan susun dengan nilai maksimal sebesar Rp 5 miliar.

Besaran diskon PPN terbagi menjadi dua, yakni sebesar 100 persen atau dibebaskan untuk pembelian rumah dengan nilai maksimal Rp 2 miliar, dan diskon sebesar 50 persen untuk rumah nilai Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Mulai awal Maret ini, Pemerintah tengah memberlakukan keringanan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau (PPnBM) 0 persen. Diskon PPnBM 0 persen ini menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP). Pajak 100 Persen ditanggung pemerintah.

Kacab atau Branch Manager PT Wira Megah Profitamas, Toyota Banjarbaru, Hansye Eduard Pantow, menjelaskan memang ketika Pandemi Covid-19, memukul turun dan stagnan penjualan.

Secara persentase, meningkat, di mana pertanggal 1 di Februari, ada yang sudah ambil Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) 1 unit, maka di Maret awal ini sudah ada sekitar 7 yang mengurus SPK.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah (P3D) Bakeuda Kalsel, Rustamaji, bersyukur jika benar kebijakan itu kemudian diadakan pemerintah pusat ke daerah.

“Alhamdulillah, kalau ini terealisasi, maka animo masyarakat dan pelaku usaha terhadap permintaan kendaraan bermotor baru diperkirakan semakin meningkat. Dampaknya terhadap pendapatan Pajak Daerah, khususnya penerimaan pada komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terkoreksi tumbuh positif, “ katanya.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap pemerintah segera mengatur regulasi teknis di level kementerian dan lembaga untuk perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan.

Selain itu, berharap diterbitkan regulasi yang mengatur agar petani sawit dapat mengurus sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) sebagai syarat wajib dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Apkasindo mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengatur penyelesaian permasalahan lahan petani kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan melalui sejumlah peraturan pemerintah sebagai regulasi turunan dari UU Cipta Kerja.

Regulasi tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.

PT Pertamina (Persero) melalui Program Kemitraan selalu berupaya menumbuhkan optimisme setiap UKM binaannya.  Hal itu ditegaskan, Taufikurahman Unit Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation (MOR) I, Selasa (2/3) di Medan.

Ditambahkan, seperti yang dirasakan pemilik UKM Fitri Coffee, Abdianto. Baru beberapa bulan menjadi mitra binaan, ia selangkah lebih dekat untuk dapat mengantongi beberapa sertifikat untuk usaha kopi khas Karo miliknya. “Saya mendapat kesempatan mengikuti Pertamina UMKM Academy dan setelahnya langsung dibantu mengurus BPOM, HaKi, dan Halal. Sangat bersyukur” ujarnya.

Dengan tercapainya beberapa indikator UKM naik kelas yang digapai Fitri Kopi, turut berimbas pada pemasaran yang lebih luas. Untuk di dalam negeri, produknya sudah dijual di hampir seluruh wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Sedangkan di luar negeri, kopi aromatik ini sudah menjangkau negeri piramida Mesir.

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto menambahkan, Pertamina akan mendukung pengembangan produk-produk lokal seperti yang dilakukan Abdianto. Sehingga dapat mendukung kemajuan potensi ekonomi daerah hingga nasional bahkan luar negeri.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai subholding gas PT Pertamina Persero berkomitmen mendukung penyediaan infrastruktur dan gas bumi dalam operasional pembangkitan dan penyediaan listrik bagi masyarakat.

Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan pemanfaatan terminal LNG dan penyaluran gas hasil regasifikasi LNG di Lampung yang terkoneksi dengan pipa transmisi South Sumatera West Java (SSWJ) guna menjaga ketersediaan pasokan listrik Pembangkit Listrik Muara Tawar milik PT PLN (Persero).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Syahrial Mukhtar dalam siaran pers Selasa (2/3) mengatakan, pembangkit Listrik Muara Tawar merupakan pembangkit listrik di Jawa Bagian Barat yang menjadi _anchor buyer_ PGN yang penyerapan gasnya bisa mencapai lebih dari 200 BBTUD.

Ia menjelaskan, layanan dari PGN kepada PLN yaitu menyediakan jasa kepada PLN meliputi penyandaran LNG Carrier, penerimaan LNG dari LNG carrier ke Titik Penerimaan LNG, penyimpanan sementara LNG milik PLN sebelum diregasifikasi.

Pembangkit Listrik Muara Tawar memiliki karakteristik pola operasi khusus yaitu sebagai _peaker_ yang dapat menyerap kebutuhan Gas pada saat beban puncak bisa mencapai lebih dari 200 BBTUH.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut II dan Kantor Pelayanan Pajak ( KPP) Pratama Pematangsiantar, telah membebaskan H sandera pajak dari Lapas Kelas II A Pematangsiantar, pada Senin (1/3), pukul 19.00 WIB, setelah melunasi hutang pajak Rp 4,4 miliar.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Mukhammad Faisal Artjan, mengungkapkan hal tersebut ,dalam siaran persnya , yang diterima SIB, Selasa (2/3).

Pembebasan sandera pajak tersebut dihadiri oleh Plh KPP Pratama Pematangsiantar Mukhammad Faisal Artjan , Plh Kepala Bidang Pemeriksaaan, Penagihan , Intelijen dan Penyidikan Sri Hartiwiek, Tim Seksi Penagihan Kanwil DJP Sumut II , KPP Pratama Pematangsiantar dan dua orang perwakilan keluarga pihak sandera pajak.

Namun demikian, tindakan penegakan hukum, berupa tindakan penagihan hingga penyanderaan, merupakan upaya terakhir, yang harus dilakukan, untuk menjamin rasa keadilan bagi wajib pajak, yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya.