LONDON – Pemerintah Inggris pada Rabu (3/3) menurunkan tajam perkiraan pertumbuhan ekonomi 2021. Menurut Pemerintah Inggris, pandemi virus corona Covid-19 masih terus menyebabkan kerusakan besar terhadap perekonomian, sehingga tambahan stimulus akan membuat utang pemerintah melonjak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Rishi Sunak mengatakan dalam penyampaian anggaran tahunan di Parlemen Inggris, Rabu (3/3),, laju ekonomi Inggris tahun ini akan tumbuh sebesar 4,0%. Berarti turun dari perkiraan pemerintah sebelumnya sebesar 5,5%. Tetapi masih lebih baik dibandingkan kontraksi dua digit pada 2020.

Sunak menambahkan, pajak atas laba perusahaan akan dinaikkan dari 19% yang berlaku saat ini menjadi 25% pada 2023. Langkah itu muncul bersamaan paket bantuan darurat negara senilai 407 miliar pounds (US$ 568 miliar) yang mengakibatkan lonjakan utang pemerintah.

Akan Pulih 

Di sisi lain, kebijakan karantina (lockdown) ketiga Inggris mulai dicabut pada Senin (8/3). Pada saat itu sekolah-sekolah dibuka kembali, diikuti oleh pertokoan yang tidak menjual barang-barang esensial, dan perhotelan dalam beberapa bulan mendatang.

Dia mengatakan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan meningkat 7,3% pada tahun depan, sekaligus menandai peningkatan dari pedoman sebelumnya 6,6%.

Sebagai informasi, laju ekonomi dilaporkan merosot pada 2020 karena dampak pandemi Covid. Hal ini diperparah dengan aktivitas-aktivitas yang juga terhambat oleh gejolak menjelang keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Masalah itu pun tercermin pada angka pengangguran Inggris yang telah melonjak hingga ke level tertinggi lima tahun, yakni sebesar 5,1%.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) mendesak pemerintah untuk mengawasi impor baja melalui Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Kepulauan Riau. Sejak 2015, impor di Kawasan Perdagangan Bebas Batam terus naik, yang dapat semakin naik sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2021 pada Februari 2021, yang merupakan peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja. Hal ini menjadi kekhawatiran para pelaku industri baja di Indonesia, terutama produsen baja untuk galangan kapal.

Impor baja, khususnya produk pelat yang membanjiri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) Batam terjadi akibat pembebasan bea masuk, di mana di dalamnya termasuk bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), bea masuk pengamanan perdagangan (BMTP) dan bea masuk pembalasan. DUmping adalah praktik yang tidak diperbolehkan oleh hukum dagang internasional. Masuknya baja impor ke Kawasan Bebas Batam harus tetap diawasi agar tidak keluar produknya untuk kembali dijual di wilayah Indonesia.

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) bersama dengan lembaga kliring Indonesia Clearing House (ICH) telah menyelesaikan seluruh persyaratan sebagai lembaga yang menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi aset kripto di Indonesia kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Research and Development Manager ICDX Jericho Biere menyampaikan, perdagangan aset kripto Indonesia berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian adalah penjaminan transaksi aset kripto. Untuk keamanan data informasi, masing-masing pedagang aset kripto diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang terjadi kepada ICDX dan ICH.

Selain itu, lembaga kliring ICH akan mengawasi aset kepemilikan yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto serta perputaran dana nasabah yang tersimpan pada bank penyimpan dana aset kripto. Untuk itu, ICDX dan ICH merencanakan mitigasi risiko terstruktur dengan mekanisme pelaporan transaksi real-time di bursa dengan beberapa lapisan verifikasi dan penjaminan transaksi dengan analisis yang komprehensif.

ICDX dan ICH, menurut dia, tengah melaksanakan diskusi dan sosialisasi dengan para pedagang aset kripto terdaftar di Indonesia untuk dapat menyamakan visi terkait pengembangan perdagangan aset kripto serta keamanan transaksi dan penyimpanan aset kripto. Diskusi dan sosialisasi ini akan dilakukan secara berkala agar ekosistem perdagangan aset kripto yang terpadu dapat menjadi sarana transaksi yang kredibel dan aman

(Oleh - HR1)

Terungkapnya kasus dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah yang diduga melibatkan pegawai pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan modus suap untuk menekan nilai pajak masih terjadi. Namun, di sisi lain, pengungkapan kasus ini juga sebagai sinyal bahwa reformasi pajak terus berkelanjutan.

Pengungkapan kasus ini juga merupakan hasil kerja sama pengawasan internal Kementerian Keuangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terungkapnya kasus dugaan suap ini bermula dari adanya aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan dan KPK.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya. Hal ini karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau tersangka telah ditahan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, penyidik KPK masih mengusut kasus ini. Ia menyebutkan, nilai suap kasus ini puluhan miliar.

Anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun, mengatakan, “Momentum ini menjadi pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan wajib pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit,” ucap Misbakhun.

Direktur Riset Center of Reform on Economy Piter Abdullah menilai, adanya kasus dugaan suap pajak menunjukkan upaya reformasi perpajakan masih meninggalkan celah.

Peneliti Danny Darussalam Tax Center, B Bawono Kristiaji, menilai, kasus ini menunjukkan sinyal reformasi pajak yang konsisten dan berkelanjutan.  Kunci keberhasilan sistem pajak yang bersih adalah transparansi, kode etik, budaya, serta sistem yang berbasis teknologi informasi untuk mengurangi tatap muka.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat pungutan jasa Rp 700 per gros ton (GT) dari setiap kapal yang labuh jangkar di perairan dalam jarak 0-12 mil dari pantai. Dalam sehari, sedikitnya 1 juta GT bobot kapal yang parkir di enam titik labuh jangkar di Kepri. Artinya, Pemprov Kepri bisa mendapat Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun.

Pada acara pungutan jasa labuh jangkar perdana itu, dalam sehari, Pemprov Kepri mendapat Rp 389 juta hanya dari satu titik labuh jangkar di perairan Galang. Ada lima titik labuh jangkar lain, yaitu di Pulau Nipah (Batam), Batu Ampar (Batam), Kabil (Batam), Tanjung Berakit (Bintan), dan terakhir di perairan sekitar Kabupaten Karimun.

Berdasarkan data Pemprov Kepri, dalam sehari ada sekitar 1 juta GT kapal parkir di enam titik tersebut. Ansar menargetkan pemprov dapat minimal Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun. Itu dapat dicapai mengingat lokasi Kepri strategis di Selat Malaka.

Gubernur Ansar menambahkan, Pemprov Kepri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyediakan terminal logistik dan bahan bakar pemasok kebutuhan kapal-kapal. Lokasinya direncanakan di tengah-tengah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, antara Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna. Itu diharapkan bisa memaksimalkan potensi kelautan Kepri yang selama ini terabaikan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Kepri Lagat Parroha menilai, Pemprov Kepri perlu segera menciptakan sistem pengawasan yang transparan untuk mengantisipasi potensi penyelewengan pendapatan daerah dari aktivitas labuh jangkar bernilai fantastis itu.

Bisnis, JAKARTA — Praktik tindak pidana suap di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan diduga terkait dengan manipulasi pendapatan wajib pajak di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2016. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, praktik suap itu dilakukan untuk mencegah pengenaan denda administrasi sebesar 200%. Dari penelusuran Bisnis, denda dengan tarif 200% termuat di dua UU, yakni UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Sementara itu, sumber Bisnis di Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pemeriksaan pajak tahun pajak 2016.

Hal ini juga ditegaskan dalam dokumen pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperoleh Bisnis.

“Sejauh saya tahu, pemeriksan pajak tahun pajak 2016, jadi pasca-tax amnesty ,” kata sumber Bisnis, Rabu (3/3).

Dengan demikian, maka pelanggaran diduga terkait dengan UU KUP.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan praktik suap didasari pada tujuan pemeriksaan untuk menghindari denda 200%.

“Supaya ditentukan pajak yang benar. Kalau ada kekurangan pajak, dendanya 200%,” kata Alex.

Peristiwa ini makin mencoreng institusi perpajakan di Tanah Air. Faktanya, kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan alias orang kaya juga makin surut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi adanya dugaan suap di lingkungan Ditjen Pajak.

Dia berkomitmen mendukung upaya KPK dan Unit Kepatuhan Internal yang menindaklanjuti laporan tersebut.

(Oleh - HR1)

Serangkaian strategi diramu oleh emiten unggas pada 2021 di tengah ekspektasi perbaikan kondisi daya beli dan kinerja tahun ini.

Tekanan yang dihadapi emiten unggas pada 2020 tecermin dari kinerja keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020, JPFA membukukan penurunan pendapatan 4,9% year-on-year (yoy) dari Rp38,87 triliun pada 2019 menjadi Rp36,96 triliun.

Penurunan itu dipicu oleh penjualan neto segmen pakan ternak yang merosot 19,99% yoy menjadi Rp10,83 triliun. Kendati demikian, penjualan peternakan komersial tumbuh 15,86% yoy menjadi Rp13,36 triliun pada 2020.

Emma A. Fauni, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menuturkan kinerja JPFA pada kuartal IV/2020 menunjukkan adanya perbaikan. Pasalnya, laba pada periode tersebut yang mencapai Rp666 miliar mencerminkan kenaikan 546,1% secara kuartalan.

Kuatnya pertumbuhan kinerja JPFA pada kuartal IV/2020, lanjut Emma, disebabkan oleh peningkatan segmen day old chick (DOC) serta pemulihan segmen peternakan komersial dan akuakultur.

PT Widodo Makmur Unggas Tbk., sebelumnya, telah merampungkan pembangunan rumah potong ayam (RPA) dengan kapasitas produksi 12.000 ekor per jam yang menelan investasi Rp600 miliar.

Ali Mas’adi, Direktur Utama Widodo Makmur Unggas, mengatakan RPA baru yang terletak di Wonogiri itu diproyeksi mampu memotong 50,4 juta ekor ayam per tahun. Dengan demikian, emiten berkode saham WMUU itu siap untuk mendorong produksi menjadi 119.740 ton pada 2021.

Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio mengatakan emiten unggas memang mengalami masa yang cukup menyulitkan akibat penurunan daya beli, biaya produksi, tingkat margin, dan pasar yang oversupply.

Lini bisnis pakan ternak dan pembibitan ayam yang turun tajam dinilai bisa menjadi refleksi penurunan minat masyarakat untuk berbisnis pembesaran ayam.

(Oleh - HR1)

Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Januari 2021 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Desember 2020, yaitu dari 748,58 juta dolar AS menjadi 799,21 juta dolar AS atau naik sebesar 6,76%.

Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi dalam live streaming , Senin (1/3). Disebutnya, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar di provinsi ini pada Januari 2021 terhadap Desember 2020 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 67,30 juta dolar AS 0 (23,72%).

Ia merinci, ekspor ke Amerika Serikat pada Januari 2021 yang terbesar yaitu 81,84 juta dolar AS diikuti Tiongkok sebesar 69,76 juta dolar AS dan India sebesar 63,19 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 26,88%, ungkapnya.

Pemerintah tengah berupaya mengatasi ketergantungan akan barang impor. Salah satu cara yang bakal ditempuh ialah melakukan sejumlah akuisisi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sejumlah inisiatif yang sedang disiapkan antar lain akuisisi peternakan, tambang fosfat dan penambangan garam. “Inisiatif ini merupakan bagian dari 88 proyek strategis kami yang akan dilaksanakan dari 2021 hingga 2023 untuk meningkatkan rantai pasok, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di 2045.

Pembangunan pusat ekonomi digital Nongsa D-Town di Batam, Kepulauan Riau, ditargetkan selesai pada 2023. Kawasan yang akan dijadikan markas startup di Indonesia itu diharapkan bisa menyerap 8.000 tenaga kerja digital.

Nongsa D-Town yang dibangun atas kerjasama Citramas Group dan Sinar Mas Land merupakan perluasan dari Nongsa Digital Park yang diresmikan oleh Menlu RI dan Menlu Singapura pada tahun 2018 lalu. Nongsa D-Park adalah rumah bagi 1.000 pekerja digital dari 100 perusahaan multinasional.

Pembangunan Nongsa D-Town diresmikan secara online oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (2/3/2021). Keberadaan Nongsa D-Town, menurut dia, akan menjadi jembatan digital yang berperan penting dalam menghubungkan Singapura dengan pusat pertumbuhan lainnya di Indonesia.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Chan Chun Sing juga memberikan pernyataan pada peresmian tersebut. Ia berharap Nongsa D-Town dapat memudahkan talenta digital muda Indonesia untuk mengakses peluang kerja di perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Perusahaan teknologi di Singapura akan lebih mudah mendapatkan talenta unggul dari Indonesia.

Upaya kerjasama antara Indonesia dan Singapura di Batam didirikan pada tahun 1973, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan, pembangunan Nongsa D-Park merupakan upaya kedua negara untuk mewujudkan impian lamanya, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman, yaitu teknologi digital.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, pilihan Batam menjadi jembatan ekonomi digital cukup beralasan. Pulau yang berjarak 40 menit perjalanan laut dari Singapura ini memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk listrik, air dan jalan raya. Apalagi, beberapa pusat data milik pemerintah dan swasta ada di Batam.