Bisnis, JAKARTA — Asa konsensus global mengenai pemajakan atas ekonomi digital kembali surut setelah Amazon.com Inc. mencatatkan margin operasional yang sangat kecil. Kondisi ini kembali membuka perdebatan mengenai batasan margin operasional bagi perusahaan yang menjadi objek dari pajak digital.

Amerika Serikat (AS) melalui proposal yang disusun oleh Departemen Keuangan merancang pengenaan pajak pada 100 perusahaan teknologi terbesar yang berkantor pusat di negara itu.

Garis besar dari rencana tersebut adalah memberlakukan pungutan bagi setiap perusahaan besar dengan margin keuntungan yang melebihi ambang batas tertentu. Namun hingga saat ini angka ambang batas tersebut masih belum final.

Di tengah proses perumusan angka batas ideal itu, Amazon mencatatkan margin operasional perusahaan yang sangat rendah. Perusahaan itu melaporkan margin operasional global di seluruh bisnisnya hanya 5,5%.  Angka tersebut sangat jauh di bawah perusahaan sejenis, di antaranya Facebook Inc. yang mencapai 45,5% dan perusahaan induk Google, Alphabet Inc. yang berhasil membukukan margin hingga 27,5%.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan Prancis mengatakan mereka masih memeriksa proposal AS untuk menentukan apakah akan mencakup semua perusahaan multinasional digital.

Namun, AS telah lama menentang perjanjian yang memilih bagian tertentu dari ekonomi, seperti aturan yang hanya memengaruhi perusahaan digital, dan proposal Departemen Keuangan yang baru dimaksudkan untuk membuat cakupan rencana tersebut lebih kuantitatif dan objektif.

Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, pejabat AS menyadari bahwa kementerian keuangan negara lain mencoba untuk membuat korporasi bermargin rendah masuk dalam ambang profitabilitas, dan Amazon merupakan target dari diskusi ini.

Sementara itu Negeri Paman Sam terus menentang upaya untuk menargetkan perusahaan atau sektor mana pun.

(Oleh - HR1)

Bisnis, SURABAYA — Tren permintaan pasar ekspor komoditas kopi tahun ini diprediksi mengalami peningkatan meskipun masih di tengah pandemi Covid-19. Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (Gaeki) Jawa Timur memprediksi kinerja ekspor mampu meningkat hingga 20%.

Sekretaris Gaeki Jatim Ichwan Nursidik mengatakan peningkatan itu seiring dengan adanya potensi sejumlah pengembangan pasar baru. Pasar baru yang potensial bagi komoditas kopi Jatim yakni Irak, Iran, Lebanon, UEA, Filipina, Malaysia, dan China terutama untuk jenis kopi olahan.

Data Gaeki menyebutkan bahwa ekspor kopi Jatim pada 2020 mencapai 64.621 ton dengan total nilai US$138,5 juta atau turun dibandingkan dengan 2019 yang mampu mencapai 70.238 ton atau US$148,9 juta.

Kinerja ekspor kopi 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja ekspor 2018 yang mencapai 66.881 ton atau US$154,8 juta.

Ichwan menyatakan dengan mulai bergeraknya roda perekonomian, awal tahun ini ekspor kopi Jatim juga menunjukan tren yang positif.

Pada kuartal I/2021 tercatat sudah ada ekspor kopi sebanyak 23.102 ton dengan nilai US$46,3 juta. Volume ekspor itu meningkat 52% dibandikan dengan kuartal I/2020 yakni 15.193 ton atau US$33,5 juta.

Bahkan, lanjut Ichwan, jika melihat kinerja dari bulan ke bulan, ada tren peningkatan yang bagus, dari Januari 2021 ekspornya 6.693 ton atau US$13,7 juta

Kemudian Februari meningkat menjadi 7.227 ton atau US$14,6 juta, dan pada Maret naik lagi menjadi 9.236 ton atau US$17,8 juta.

“Pasar ekspor pada Maret lalu ini cukup bagus, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, bahkan dibandingkan Maret 2020 ada tren kenaikan sampai 101%, karena Maret tahun lalu volumenya hanya terealisasi 4.606 ton,” imbuhnya.

Ichwan menambahkan dari data kinerja ekspor kopi Jatim selama kuartal I/2021, sebanyak 17,8 juta kg dikontribusi oleh kopi jenis Robusta dengan nilai US$31,9 juta, disusul kopi olahan 4,51 juta kg dengan nilai US$11,4 juta, serta kopi jenis Arabika sebanyak 669.330 kg dengan nilai US$2,95 juta.

Berdasarkan data dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut, volume ekspor biji kopi melalui Pelabuhan Belawan hingga Februari 2021 menuju Amerika Serikat adalah 4.263 ton atau memberi andil sebesar 44,77% terhadap ekspor kopi Sumut.

Adapun nilai ekspornya mencapai US$17,33 juta atau memberi andil sebesar 43,12% terhadap total nilai ekspor kopi Sumut.

Sementara itu, volume ekspor kopi Sumut sepanjang 2020 menuju Negeri Paman Sam adalah 28.824 ton.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak berburu data dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sejauh ini belum maksimal.

Hal tersebut dilakukan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melalui perjanjian kerja sama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan 84 pemerintah daerah (Pemda) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahap III.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan, data perizinan, serta informasi lainnya.

Melalui kerja sama ini, otoritas pajak akan menerima sumber data penting untuk pengawasan terkait dengan kepatuhan pajak.

Di antaranya data kepemilikan dan omzet usaha, data mengenai izin mendirikan bangunan, informasi usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan, serta informasi mengenai usaha perkebunan.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Penyerapan insentif yang ditujukan kepada pelaku usaha masih jauh dari harapan. Hingga 1 April lalu, realisasi penyerapan anggaran insentif fiskal bagi dunia usaha hanya mencapai 23,98% atau Rp14,02 triliun dari total alokasi senilai Rp58,47 triliun.

Fakta ini sungguh ironi, mengingat pemerintah meningkatkan alokasi insentif usaha dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, masa berlaku insentif dalam program PEN tahun ini tercatat sampai masa pajak Juni 2021.

Sekadar informasi, total dana yang disiapkan untuk pos insentif usaha pada tahun ini mencapai Rp58,47 triliun.

Angka tersebut naik dibandingkan dengan total dana yang dialokasikan oleh pemerintah pada PEN tahun lalu yakni senilai Rp55,35 triliun.

“Ini sebagai insentif pelaku usaha dan menstimulasi permintaan masyarakat yang tertahan selama pandemi,” tulis data Kementerian Keuangan yang dikutip Bisnis, Rabu (21/4).

Pertama untuk mendukung pelaku usaha, kedua mendorong konsumsi masyarakat, dan ketiga meningkatkan daya beli pegawai/karyawan.

Dari total Rp14,02 triliun yang terserap tersebut, porsi terbesar dimanfaatkan oleh wajib pajak badan dalam bentuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai 52,37%.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan permasalahan mendasar dari lemahnya daya serap itu adalah karena informasi yang masih minim.

“Selain itu juga jangkauan yang relatif terbatas, dan kemampuan eksekusinya yang kurang maksimal dari sisi pengusahanya,” kata dia saat dihubungi Bisnis.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Neraca komoditas yang akan menjadi dasar pemenuhan bahan baku bagi industri nasinal harus dievaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan data neraca komoditas valid dan sesuai dengan temuan-temuan baru di lapangan. Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIFGR) Dwiatmoko Setiono menjelaskan, sesungguhnya rencana pembentukan neraca komoditas bagus. Namun, satu hal yang penting menjadi perhatian adalah keberadaan data bahan baku yang valid. “Sebelum membuat neraca, kita harus tentukan stok awal berapa dan stok akhir berapa,” kata dia, belum lama ini.

Selain kesamaan data, dia menegaskan, hal lain yang tak kalah penting adalah kesepahaman mengenai metode pengumpulan dan analisis. Penyusunan neraca komoditas memerlukan penyamaan metode statistik agar tercipta kesatuan data. Oleh karena itu, dia menuturkan, kejujuran seluruh pemangku kepentingan menjadi krusial dalam menyusun neraca komoditas yang kredibel dan akurat. “Bisa saja data dalam neraca komoditas dibuat-buat untuk kepentingan beberapa pihak,” ungkap Dwiatmoko

Nantinya, neraca komoditas sangat terkait dengan keputusan impor bahan baku dan bahan penolong industri. Apalagi PP 28/2021 ini merupakan salah satu turunan Undang Undang Cipta Kerja. “Selama ini penetapan impor bahan baku dan bahan penolong industri diambil berdasarkan rekomendasi dari kementerian teknis,” kata dia

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Cheil Jedang Indonesia (CJI), perusahaan bioteknologi ternama asal Korea Selatan, menargetkan ekspor sebesar US$ 580 juta atau setara Rp 8,41 triliun pada tahun 2021. Seluruh produk ekspor CJI merupakan produk yang sangat dibutuhkan dalam mata rantai perdagangan global untuk produk pakan dan makanan.   “Target kami bisa menguasai pasar Eropa dan Amerika Serikat (AS), karena memang permintaan pasar untuk produk dengan konsep alam dan ramah lingkungan ini sedang meningkat di negara tersebut,” kata Wakil Presiden CJI Plant Pasuruan Yoon Tae Sang dalam keterangan resmi, belum lama ini.

Yoon Tae Sang menyampaikan, cysteine dengan merk Flavor Nrich™ Master C telah menjawab permintaan pasar global, khususnya untuk industri makanan. Produk ini merupakan asam amino alami yang dapat dipergunakan oleh siapapun, termasuk para kelompok vegan. Pada 2021, CJI menargetkan penjualan produk FlavorNrich™ Master C dapat menembus negara-negara di Eropa dan AS. Presiden Direktur CJ Indonesia Group Shin Hee Sung mengungkapkan, total investasi untuk produk asam amino, khususnya cysteine mencapai US$ 100 juta. Selain itu, saat ini CJI mengembangkan produksi polihidroksialkanoat (PHA) yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan pakan yang bisa dikembangkan sebagai bahan biopolimer untuk produksi plastik ramah lingkungan senilai US$ 50 juta dan segera dipasarkan dalam waktu dekat.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Astra International Tbk (ASII) terus melebarkan sayap bisnisnya dengan menjadi investor di perusahaan rintisan (start-up). Astra mengucurkan dana sebesar US$ 5 juta ke Sayurbox dan US$ 35 juta ke Halodoc pada Maret dan April 2021.

Halodoc merupakan aplikasi kesehatan berbasis online. Sedangkan Sayurbox merupakan e-commerce grocery farm to table platform and distributor of fresh goods. Astra adalah investor utama dalam pendanaan dua start-up tersebut. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ternyata tak menghambat perseroan untuk mengembangkan bisnisnya. Sementara itu, pada kuartal I-2021, Astra International membukukan penurunan laba bersih sebesar 22% menjadi Rp 3,72 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 4,81 triliun. Adapun pendapatan bersih Astra turun 4% menjadi Rp 51,7 triliun pada kuartal I-2021. Pencapaian yang lebih rendah pada kuartal I tahun ini karena pandemi di Indonesia dimulai pada Maret 2020, yang kemudian memengaruhi ekonomi nasional dan kinerja bisnis secara substansial.

Hingga 31 Maret 2021, kas bersih Astra mencapai Rp 15,9 triliun dibandingkan per akhir 2020 yang sebesar Rp 7,3 triliun. Arus kas yang lebih tinggi pada kuartal I-2021 disebabkan oleh kinerja bisnis yang membaik, serta belanja modal dan modal kerja yang lebih rendah. Menurut Djony, jika volume bisnis terus membaik hingga akhir tahun ini, belanja modal dan modal kerja kemungkinan meningkat. Utang bersih anak perusahaan jasa keuangan Astra meningkat dari Rp 39,2 triliun pada akhir 2020 menjadi Rp 40,3 triliun per 31 Maret 2021. Hampir seluruh segmen bisnis Astra mengalami penurunan laba bersih pada kuartal I-2021. Laba bersih divisi otomotif menurun 26% menjadi Rp 1,4 triliun, yang mencerminkan penurunan volume penjualan. Penjualan mobil Astra menurun 24% menjadi 99.000 unit dengan pangsa pasar menurun dari 55% menjadi 53%. Pada periode ini telah diluncurkan lima model revamped. Sementara, penjualan Astra atas sepeda motor Honda menurun 17% menjadi 1.008.000 unit, namun pangsa pasar sedikit meningkat. Pada periode tersebut telah diluncurkan dua model baru dan lima model revamped.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Jumlah investor aset kripto per akhir Februari 2021 mencapai 4,2 juta, menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Jumlah tersebut melampaui investor saham yang sebanyak 2 juta single investor identification (SID), berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, jumlah investor aset kripto bisa double karena belum ada SID seperti saham. Sebenarnya jumlah investor aset kripto dan saham saling menyalip.

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) sekaligus COO Tokocrypto Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, jumlah investor aset kripto per akhir Februari memang mencapai 4,2 juta. Tetapi, mengingat belum adanya bursa aset digital, jadi belum bisa menilai secara tepat. “Sebenarnya jumlah investor saham dengan aset kripto itu saling menyalip. Pada 2015, investor saham lebih banyak, tapi pada 2017 aset kripto yang lebih banyak. Pada 2020, karena pertumbuhan di capital market luar biasa, jadi tersalip. Tapi sekarang lebih banyak investor aset kripto,” kata Teguh Kurniawan Harmanda atau akrab disapa Manda, Rabu (21/4). Dia menegaskan, aset kripto menjadi pilihan investasi yang menarik. Jika terus meningkat, dia yakin bisa tembus 10 juta investor akhir tahun ini dan 2-4 tahun ke depan bisa 26 juta. “Tapi ingat, ini bisa double datanya. Misalnya dia ada di pedagang efek satu dan jadi nasabah juga di pedagang kripto lainnya. Ini beda dengan bursa saham yang hitungannya SID. Nanti, kalau bursa aset kripto sudah ada, baru bisa terlihat jelas angkanya,” tutur Manda.

Kenaikan harga aset kripto, menurut dia, seiring mulai diadopsinya aset ini oleh perusahaan kelas dunia seperti Tesla, Paypal, dan Goldman Sachs. Bahkan, jauh sebelum perusahaanperusahaan tersebut, tercatat Microsoft, AT&T, Burger King Venezuela, KFC Kanada, Twitch, Air Baltic, dan Shopify telah mengadopsinya terlebih dahulu. Sejarah Bursa Amerika Serikat bahkan mencatat Coinbase Global Inc, perusahaan perantara jual beli kripto terbesar di AS bernilai US$ 86 miliar, yang melakukan debut di pasar saham disambut antusias oleh investor.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peran pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) kepada Nelayan yang menerima dana bergulir."Dana bergulir yang diberikan harapannya bisa kembali sesuai dengan yang diberikan agar bisa digunakan untuk (pelaku usaha) yang lain. Harus didampingi karena ini kan dana bergulir sehingga pendampingan harus serius ", ucap Trenggono di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi ditulis Minggu (25/4/2021).

(Oleh - HR1)