Polemik soal impor garam sebesar 3 juta ton pada tahun ini masih berbuntut panjang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan kebijakan ini menyebabkan sekitar 1,8 juta ton garam lokal tidak terserap pada tahun ini.

Dari kebutuhan garam itu alokasi impor mencapai 3 juta ton. Sementara perkiraan jumlah produksi dalam negeri sebesar 2,1 juta ton pada tahun ini. Selain itu masih ada stok garam yang merupakan dan produksi 2020 sebanyak 1,3 juta ton sehingga total dalam negeri ada 3,4 juta ton.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendampingi Menteri Perdagangan (Mendag) RI Muhammad Lutfi meluncurkan ekspor perdana produk L-Cysteine ke Amerika Serikat. Peluncuran tersebut dilaksanakan di PT. Cheil Jedang (CJ) Indonesia, Pasuruan, Selasa (20/4).

Mendag RI Muhammad Lutfi pun menyampaikan, produk yang diekspor adalah olahan vegetarian dengan rasanya seperti daging, Karena memiliki pasar ekspor premium, harganya Rp9 miliar per kontainer. Prosesnya pun dikemas dengan temperatur kontrol sesuai standar agar tidak mudah hancur.

CEO PT Integra Indocabinet, Halim Rusli, mengklaim permintaan ekspor meubel meningkat meski di saat pandemi Covid-19. Setiap bulan PT Integra mampu mengekspor 1.000 kontainer furniture, dengan pasar utamanya Amerika Serikat.

Mendag Lutfi menilai keberadaan PT Integra sangat penting karena termasuk salah satu pabrik penghasil furniture terbesar di Indonesia dengan pasar utamanya adalah luar negeri. Lutfi menambahkan peluang Amerika Serikat semakin terbuka lebar karena kompetitor Indonesia yakni Vietnam saat ini tengah menghadapi sanksi dari Amerika Serikat.

Startup Halodoc meraih pendanaan US$ 80 juta dari Astra, Temasek hingga Telkomsel. Investor dari kalangan modal ventura menilai, startup kesehatan semakin dilirik pada tahun ini.

Startup kesehatan, Halodoc meraih pendanaan seri C US$ 80 juta atau sekitar Rp 1,16 triliun. Investasi ini dipimpin oleh Astra, bersama sejumlah investor lainnya termasuk Temasek, Telkomsel Mitra Inovasi, Novo Holdings, Acrew Diversify Capital Fund, serta Bangkok Bank. Beberapa investor terdahulu yang turut berpartisipasi dalam seri tersebut yakni UOB Venture Management, Singtel Innov8, Blibli Group, Allianz X, Openspace Ventures, dan lainnya.

CEO Halodoc Jonathan Sudharta mengatakan, dana segar tersebut akan digunakan untuk memperluas penetrasi di berbagai vertikal kesehatan utama dan meningkatkan pengalaman pengguna. “Bagi kami, inovasi bukan hanya sekadar meluncurkan aplikasi canggih,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (21/4).

Managing Director dan CEO UOB Venture Management Kian-Wee Seah menyampaikan, pandemi Covid-19 mempercepat permintaan dan adopsi layanan telehealth. Selain itu, mendukung pertumbuhan yang kuat dalam hal penggunaan platform kesehatan digital. “Investasi lanjutan kami akan mendukung Halodoc dalam menyederhanakan dan memperluas akses ke layanan kesehatan yang terjangkau,” kata dia.
 

(Oleh - HR1)

Investasi di saham dan reksa dana tetap menarik bagi investor institusi sebagai alternatif investasi yang menguntungkan. Apalagi fakta menunjukkan, dalam rentang waktu di atas 15 tahun, investasi di saham reksa dana memeberikan return beberapa kali lipat dibanding deposito. Namun, kalangan investor institusi meminta ketegasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyatakan kerugian yang belum terealisasi (unrealized loss) bukan sebuah kerugian negara sepanjang proses investasi dilakukan dengan benar. Ketegasan OJK dibutuhkan agar investor institusi, termasuk investor institusi BUMN, tidak takut berinvestasi di pasar modal.

OJK selama ini belum menyatakan hal itu secara tegas. Kalau itu disampaikan maka tidak ada hambatan, baik bagi pendiri dana pensiun, pemegang saham, atau perusahaan sendiri. OJK juga harus mengaskan bahwa unrealized loss bukan kerugian negara sepanjang proses investasi dilakukan dengan benar dan diukur dengan sesuai. Sementara kalau proses investasinya tidak dilakukan dengan benar, bisa jadi itu memang merugikan negara, seperti yang sudah terjadi di Jiwasraya. 

Investor institusi juga perlu ada kepastian bahwa pemeriksa/penyidik mengganggap unrealized loss itu bukan kerugian negara. Dengan adanya ketidakpahaman para penyidik dan pemeriksa, terkait unrealized loss, membuat institusi BUMN dan dana pensiun BUMN banyak yang tidak masuk ke pasar modal. Risiko pasar itu pasti ada dan sifatnya temporer. Namun, unrealized loss itu bukan sebuah kerugian negara sepanjang sahamnya belum dicairkan. 

Perusahaan asuransi atau dana pensiun itu tidak punya kapabilitas untuk menganalisis saham secara fundamental dan teknikal. Ada pengarus SDM untuk mencari keuntungan pribadi. Dalam perlindungan konsumen, rata-rata penduduk kita kalau menandatangani polis itu tidak mengetahui isi polis secara detail. Makanya harus ada dokumen yang menjelaskan perjanjian bahwa konsumen itu mengerti dan paham polisnya. 

(Oleh - IDS)

Inggris menjadi negara terbaru yang ikut dalam perlombaan untuk menjajaki penerbitan mata uang digitalnya oleh bank sentral. Pemerintah Inggris sendiri belum memutuskan apakah akan memperkenalkan versi digital mata uang pound Inggris. Tetapi menyatakan bakal mengeksplorasi tujuan, kasus penggunaan, peluang, dan risiko mungkin timbul. beberapa bank sentral ememang sedang berlomba-lomba mencari tahu strategi mereka sendiri untuk mata uang digital bank sentral atau central bank digital currencies (CBDC). Kemunculan bitcoin dan mata uang kripto lainnya telah memberikan dorongan baru untuk inisiatif tersebut, diiringi tren penurunan penggunaan uang tunai yang lebih luas. 

Lonjakan nilai mata uang dogecoin yang terinspirasi meme telah menyebabkan kekhawatiran akan potensi gelembung (bubble) di pasar mata uang kripto. Alhasil, bitcoin diperdagangkan sekitar US$ 56.740 atau naik 3% dalam 24 jam terakhir. Adapun faktor lain yang mendorong bank-bank sentral mengerjakan CBDC, adalah proyek stablecoin swasta, seperti Diem Association yang didukung Facebook dan mata uang kontroversial yang dikenal sebagai tether. Mata uang semacam itu berusaha mematok nilai pasarnya ke beberapa referensi eksternal, seperti dolar AS, guna menghindari perubahan harga yang tidak stabil yang umum terjadi di sebagian besar mata uang kripto.

(Oleh - IDS)

Menteri BUMN telah menyetujui pemindahtanganan aset BUMN kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI), Indonesia Invesment Authority (INA). Pemindahan aset dengan cara penjualan aktiva tetap BUMN, yang menyebutkan bahwa pemindahtanganan dengan cara penjualan dapat dilakukan apabila diperlukan oleh LPI yang dibentuk berdasarkan UU Cipta Kerja. Sementara itu, untuk penjualan aktiva melalui penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dan harus mengikuti persyaratan. 

Untuk rumah dinas  yang dijual kepada penghuni sah (apabila sudah ditetapkan untuk dijual kepada penghuni sah). Selanjutnya untuk syarat yang tercantum dalam kendaraan dinas yang dijual kepada pemakai sah (apabila sudah ditetapkan untuk dijual kepada pemakai sah). Syarat selanjutnya untuk penjualan dilakukan kepada BUMN lain atau anak perusahaan BUMN yang sahamnya 90% atau lebih dimiliki oleh BUMN. 

(Oleh - IDS)

PT Sentul City Tbk (BKSL) menjual AEON Mall Sentul CIty kepada PT AEON Mall Indonesia senilai RP 1,9 triliun. Dana hasil penjualan tersebut akan dimanfaatkan untuk melunasi sejumlah utang. Dana dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman ke PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar Rp 900 miliar. Aksi ini juga diharapkan membuat aliran kas perseroan tetap terjaga. 

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan kawasan hunian di Sentul City sebagai Kota Mandiri yang modern. Sejalan dengan pengembangan Rencana Tata Ruang dan WIlayah (RTRW) Kabupaten Bogor yang menetapkan kawasan hunian Sentul CIty sebagai Central Business District (CBD). Pengembangan CBD ini menjadi prioritas utama perseroan kini. Setelah IKEA, AEON Mall, perseroan tengah merancang kerjasama dengan investor asing untuk membangun Factory Outlet terbesar se Asia di Sentul City .

(Oleh - IDS)

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jumlah eksportir dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 13 ribu pelaku usaha. Namun, kata dia, kontribusinya baru 11 persen dari total ekspor pada 2020. Menurut Airlangga, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekspor, termasuk bagi UMKM, misalnya membuka pasar negara non-tradisional, seperti Afrika Timur, Eropa, dan Amerika Latin. Dia mengatakan pemerintah juga mendorong utilisasi perjanjian perdagangan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penyederhanaan izin ekspor. Airlangga mengatakan pemerintah juga telah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi itu mengatur bentuk dukungan kepada koperasi dan UMKM, antara lain kemudahan untuk mendirikan perusahaan perorangan dan koperasi. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Teten Masduki mengatakan sebagian besar pelaku UMKM masih lemah dalam penelitian dan pengembangan produk. Menurut dia, program penghiliran dan komersialisasi akan sangat membantu dalam pengembangan produk UMKM yang inovatif dan berdaya saing.  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam, mengatakan mahasiswa bisa mendampingi pelaku UMKM dalam riset dan pengembangan lewat program kampus mereka yang dilakukan untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Menurut Nizam, Kementerian Pendidikan telah menyiapkan model pendanaan penghiliran dari karya dosen dan mahasiswa, misalnya dengan memasang target 1.000 inovasi UMKM setiap tahun. "Tinggal nanti kami dapatkan bidang apa saja yang bisa ditawarkan, sehingga proyek mereka bisa bermanfaat bagi UMKM." ujarnya. Nizam menuturkan setiap tahun ada sekitar 1,5 juta sarjana baru. "Kalau 10 persen membentuk UMKM, jumlahnya cukup besar dan bisa memberi nilai tambah." 

(Oleh - HR1) 

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkap plus minus bila Bank Indonesia (BI) tak independen lagi. Pandangan ini muncul karena pasar khawatir Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keuangan yang tengah digagas pemerintah saat ini akan melemahkan independensi. Dari sisi plus, menurut Josua, bila pemerintah ingin seluruh otoritas keuangan berada dalam satu payung yang sama, maka wewenang dan tugas BI nantinya tidak cuma seputar kebijakan moneter dan makroprudensial. Tapi juga masuk hal-hal yang lebih mikro, misalnya terkait pertumbuhan ketenagakerjaan. "Saat ini beberapa bank sentral (di dunia) memasukkan (wewenang) terkait employment, meski memang tidak banyak bank sentral di dunia yang memasukkan faktor employment dalam policy moneternya," ungkap Josua dalam diskusi bertajuk 'Akahkah Kembali ke Sistem Sentralistis?', Senin (19/4).

Penguatan koordinasi bisa membuat para lembaga di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mampu mengantisipasi permasalahan di bidang keuangan dengan lebih dini. Apalagi bila didukung dengan sumber data dan informasi yang terkoordinasi jadi satu, berkualitas, akurat, dan kredibel. Tapi, nantinya kebijakan BI bukan cuma berasal dari gubernurnya saja, melainkan juga dari para pemimpin lembaga pengawasan sistem keuangan di bawah KSSK. Artinya, independensi bank sentral akan hilang. Masalahnya, beberapa pengalaman pengubahan independensi bank sentral justru memberikan dampak minus, yaitu terganggunya stabilitas sistem keuangan. Padahal, menurut Josua, stabilitas sistem keuangan Indonesia saat ini sudah cukup terjaga, tercermin dari inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang masih cukup baik, meski tengah melemah karena pengaruh dana asing keluar dari pasar modal.

Senada Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menekankan yang terpenting adalah penguatan koordinasi dan perang masing-masing lembaga di bawah KSSK. Namun, hal ini tak semata-mata menghapus independensi dari BI. "Soal tanggung jawab bersama, itu bisa dicari satu lembaga yang komprehensif karena memang di UU Penanggulangan Krisis, KSSK sebagai lembaga di bawah presiden untuk putuskan misalnya bank sudah masuk bank gagal atau sistemik belum, lalu akan diintervensi oleh LPS," pungkasnya.

Rencana pemerintah menyubsidi ongkos kirim pada hari belanja online nasional menjelang Idulfitri 2021 bisa menjadi oasis bagi daya beli yang lesu darah terdampak pandemi Covid-19. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut gembira kebijakan subsidi ongkos kirim (ongkir) yang akan berlaku pada H-10 dan H-5 Lebaran tahun ini. Ketua Umum DPP Asperindo Mohamad Feriadi memperkirakan program gratis ongkir yang diwacanakan tersebut bisa mendorong konsumsi masyarakat. Program subsidi diperkirakan menyasar platform jual beli daring atau marketplace dan bukan kepada perusahaan ekspedisi dan jasa kurir secara langsung. Sejauh ini, Feriadi, yang juga Presiden Direktur PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), belum mendapatkan informasi lengkap mengenai mekanisme penyaluran subsidi ongkir Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) itu. Sekretaris Jenderal DPP Asperindo Trian Yuserma juga belum mengetahui pasti tetapi perlu ditelurusi lebih lanjut agar bisa memproyeksikan dengan tingkat efektivitas permintaan. Namun, menurutnya, gratis ongkir pada Harbolnas tidak penting dalam jangka pendek dan panjang. "Justru kalau dalam upaya meningkatkan produksi UKM di Indonesia adalah keberpihakan pemerintah melalui penyetopan keran impor bagi sejumlah produk kuliner dan fashion yang banyak berbasis UKM Indonesia.” Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan mendukung penuh penyelenggaraan Harbolnas yang jatuh pada H-10 dan H-5 Idulfitri. Untuk itu, pemerintah akan menggelontorkan dana untuk memberikan subsidi dalam bentuk ongkir pada pagelaran Harbolnas. "Ongkos kirim ditanggung pemerintah melalui semua platform digital," tegas Airlangga.

(Oleh - HR1)