Industri minyak nabati memproyeksi tahun ini produksi akan tumbuh hingga 6 persen didorong oleh pemulihan ekonomi domestik. Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan selain itu, produksi perkebunan saat ini juga terpantau masih baik. Oleh karena itu, perkiraan kenaikan produksi hingga 6 persen dari tahun lalu 6,3 juta ton menjadi rasional. Adapun pada awal 2020, GIMNI menargetkan produksi minyak nabati nasional dapat mencapai 7,1 juta ton. Namun demikian, pandemi  Covid-19 membuat Sahat merevisi proyeksi tersebut menjadi 6,4 juta ton hingga akhir 2020. Pada tahun lalu tercatat berada di level 6,3 juta ton.

Sebelumnya, Sahat menyampaikan HET untuk minyak goreng dengan kemasan sederhana disepakati pada tiga ukuran, yakni Rp11.500 untuk ukuran 1 Kilogram, Rp6.000 untuk ukuran 0,5 kilogram, dan Rp3.250 untuk ukuran 0,25 kilogram. Adapun, HET bagi minyak goreng di pasar modern dapat mencapai Rp13.000—Rp14.000 untuk menyesuaikan margin. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) sebelumnya menjelaskan alasan harga rata-rata minyak sawit pada Februari 2021 tetap bertahan pada titik tertinggi.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan harga rata-rata minyak sawit pada Februari 2021 adalah US$1.085/ton CIF Rotterdam, lebih tinggi US$60 dari harga Januari yang merupakan harga tertinggi dalam enam tahun terakhir.

(Oleh - HR1)

Direktur Jenderal Pajak terus mendalami semua potensi penerimaan baru dari transaksi dan perkembangan ekonomi digital. Salah satu yang jadi incaran saat ini adalah transaksi perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency yang saat ini tengah naik daun.

Dalam hitungan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), tahun lalu rata-rata volume transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 40 triliun per bulan atau setara Rp 480 triliun sepanjang tahun 2020. Potensi transaksi yang besar inilah yang diendus pemerintah untuk bisa menambah penerimaan negara.

Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama kepada KONTAN (19/4) menjelaskan rencana pemungutan pajak kripto masih tahap pembahasan bersama Kementerian Keuangan. Saat ini ada 13 pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti.

Ketua Umum Aspakrindo Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, Bappebti memang sudah menyosialisasikan terkait pajak kripto. Aspakrindo pun mengajukan skema PPh Final untuk transaksi mata uang digital tersebut. Adapun tarif yang diajukan sebesar 0,05%.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pungutan PPh Final di bursa saham yang berlaku saat ini sebesar 0,1%. Alasan Teguh, perdagangan kripto di Indonesia terbilang masih baru. Jika tarif PPh Final atas aset kripto 0,1% akan menjadi beban investor bagi dalam negeri.

Inggris menyusul Tiongkok dan India untuk mengembangkan mata uang digital sendiri, bernama britcoin. Ini berbeda dengan mata uang kripto seperti bitcoin dan dogecoin.

Pemerintah Inggris berencana membuat mata uang digital bernama britcoin. Tiongkok dan India lebih dulu mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC). Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak meminta bank sentral Inggris atau Bank of England (BoE) untuk mempertimbangkan pembuatan britcoin. Tujuannya, mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh mata uang kripto (cryptocurrency) seperti bitcoin dan dogecoin.

Pemerintah Inggris pun sudah meluncurkan gugus tugas di departemen keuangan dan BoE. "Tujuannya, mengoordinasikan pekerjaan terkait eksplorasi mata uang digital," kata Sunak dikutip dari Reuters, Senin (19/4). Sebelumnya, Gubernur BoE Andrew Bailey menilai bahwa cryptocurrency seperti bitcoin gagal bertindak sebagai penyimpan nilai yang stabil atau cara efisien untuk bertransaksi. Alhasil, bitcoin dianggap tidak cocok untuk dijadikan sebagai mata uang. Oleh karena itu, muncul wacana membuat britcoin. BoE mengatakan bahwa britcoin tidak akan menggantikan uang tunai fisik atau rekening bank yang ada.

Mata uang digital yang dikembangkan oleh bank sentral Tiongkok, India, dan Inggris itu berbeda dengan cryptocurrency. CBDC diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral. Ketika bank sentral menambah jumlah uang yang beredar, maka nilainya akan menurun. Artinya, daya beli pemegang mata uang fiat juga berkurang.

(Oleh - HR1)  

Jakarta, CNN Indonesia -- Forbes kembali mengumumkan daftar tahunan '30 Under 30 Asia' yang menampilkan 300 wirausaha muda, pemimpin dan pelopor di Asia berusia kurang dari 30 tahun.

Daftar tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori antara lain The Arts, Entertainment & Sports, Finance & Capital Venture, Media, Marketing & Advertising, Retail & E-Commerce, Enterprise Technology, Industry, Manufacturing & Energy, Healthcare & Science, Social Impact, serta Consumer Technology.

"Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 menampilkan para millennial cerdas dan inovatif serta para pemimpin Gen Z yang gigih dan berkembang meskipun ada ketidakpastian global, dengan 30 penerima penghargaan dipilih untuk masing-masing dari 10 kategori," tulis Forbes, Selasa (19/4).

Tahun ini, anak muda asal Indonesia berada di hampir tiap kategori tersebut. Mereka bersanding dengan nama-nama beken seperti penyanyi K-pop Lee Ji-eun 'IU' dan aktor Nam Joo-hyuk dari Korea Selatan, petenis meja tunggal putri peringkat 1 dunia Chen Meng dari China hingga rapper Danzal Baker 'Baker Boy' dari Australia.

Lantas siapa saja mereka? Berikut daftarnya:

Retail and e-Commerce

• Jennifer Heryanto (29) pendiri SKK Jewels.
  
• William Sunito (28) pendiri Tokowahab.
  

The Arts

• Charina Prinandita (29) Cofounder Eatlah
  
• Kathleen Gondoutomo (28) CEO H! Cups
  
• Liana Gonta Widjaja (28) Cofounder Greenly
  

Finance and Venture capital

• Rafi Putra Arriyan (26), Ginanjar Ibnu Solikhin (25) dan Luqman Sungkar (28) Founder Flip.
  
• Chinmay Chauhan (29) Cofounder BukuWarung
  
• Hermanto Widjaja (28) dan Henry Wirawan (23) Cofounders Topremit
  
• Bernadus Setya Ananda Wijaya (29) CEO Sucor Sekuritas
  

Entertainment and Sports

• Maudy Ayunda (28) penyanyi
  
• Lalu Muhammad Zohri (20) pelari
  

Industry, Manufacturing and Energy

• Kevin Susanto (27) Chief Green OfficerEnvigo!
  
• Rendria Labde (29) Founder Magalarva
  

Big Money Startup

• Chinmay Chauhan (29) Cofounder Bukawarung
  

Enterprise Technology

• Theodorus Ivan Budiyanto (26), Surya Sanjaya Halim (26) dan Raymond Christopher Sitorus (29) Cofounders Delman
  

Media, Marketing & Advertising

• Jehian Panangian Sijabat (24) dan Jerome Polin Sijabat (22) Cofounders, Q&A Group
  

Social Impact

• Nashin Mahtani (29) Director Yayasan Peta Bencana (Disaster Map Foundation)
  
• Ifandi Khainur Rahim (23) FounderSatu Persen
  
• Anbita Nadine Siregar (26) dan Tania Soerianto (29) CoFounders Yayasan Generasi Maju Berkarya (Generation Girl)
  

Bisnis, JAKARTA — Peningkatan nilai tambah mineral, khususnya nikel, menjadi penopang melonjaknya investasi industri logam dasar sepanjang 2020. Staf Ahli Sektor Investasi Prioritas BKPM Aries Indanarto mengungkapkan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) investasi industri logam dasar tahun lalu mencapai Rp92,2 triliun atau meningkat 58,15% dibandingkan dengan realisasi 2019 senilai Rp58,3 triliun. “Selama 4 tahun terakhir dari 2016-2020, ada peningkatan yang berarti pada 2020. Kontribusi PMA Rp85,3 triliun terhadap total Rp92,2 triliun. Ini diperkirakan 2021 bisa meningkat lagi,” ujarnya, baru-baru ini. Realisasi PMA terbesar berada di Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$5,6 miliar, disusul Sulawesi Tenggara US$3,5 miliar, Maluku Utara US$3,3 miliar, Kepulauan Riau US$1,6 miliar, dan Banten US$1,1 miliar.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan pemerintah berencana melakukan market sounding ke sejumlah negara untuk mencari investor bagi proyek-proyek smelter di Indonesia. “Tahun ini kami akan lakukan market sounding ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Asia ke Jepang, dan sebagainya. Sedang kami susun dan berharap semester kedua ini kami sudah mulai jalan ke berbagai forum yang ada untuk pasarkan smelter kita,” ujarnya.

(Oleh - HR1)

Bisnis.com, JAKARTA - Dugaan upaya pengabaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak masih cukup besar, melihat produksi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang terbilang tinggi sepanjang tahun lalu. Berdasarkan data Ditjen Pajak, produksi imbauan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada tahun lalu tercatat mencapai 2,3 juta. Angka tersebut memang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada 2019 yang mencapai 3,35 juta surat. Namun, masih banyaknya SP2DK yang diproduksi mencerminkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih dipertanyakan. Adapun, imbauan selesai atau Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) pada tahun lalu tercatat sebanyak 2 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas SP2DK yang diproduksi cukup baik.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Kawasan Asia dan Afrika menjadi pasar yang menggiurkan bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan kinerja perdagangan menyusul adanya lonjakan permintaan dengan persentase yang cukup signifikan. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengemukakan bahwa secara umum, vaksinasi Covid-19 yang berlangsung di berbagai negara telah mulai membangkitkan optimisme perbaikan ekonomi dunia pada kuartal I/2021. “Bangkitnya sektor manufaktur di beberapa negara juga turut mendorong peningkatan kinerja perdagangan Indonesia. Beberapa negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Italia mencatatkan nilai indeks PMI Manufaktur Maret 2021 pada fase ekspansif yang lebih tinggi dibandingkan Februari 2021,” kata Oke kepada Bisnis, Sabtu (17/4).

Selain kawasan Afrika, ekspor ke kawasan Asia, di antaranya Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan juga masih menguat dengan pertumbuhan masing-masing 16,78%, 15,43%, dan 53,98% secara bulanan. Oke mengatakan penguatan di kawasan Asia menunjukkan pemulihan pada basis produksi dalam rantai pasok global. Secara kumulatif, China, Amerika Serikat, dan dan Jepang tetap menjadi tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia pada kuartal I/2021. Negara tujuan utama lainnya yang mencatatkan pertumbuhan signifikan bagi kinerja ekspor nonmigas Indonesia secara kumulatif pada periode Januari sampai Maret 2021, antara lain Malaysia, Vietnam, dan Pakistan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani menyebutkan bahwa pasar Asia dan Afrika memang perlu lebih dioptimalkan. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi kendala utama berupa kesiapan produk dalam dalam berkompetisi dengan produk dari negara lain. Bagaimanapun, sejumlah eksportir telah lebih dahulu melakukan penetrasi dengan kinerja yang lebih kokoh.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Konsultan Properti menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan relaksasi loan to value (LVT) terlihat cukup memberikan dampak positif bagi pasar properti perumahan, terutama sektor rumah tapak. Hal ini menjadi peluang bagi para pembeli untuk mendapatkan produk yang sudah terbangun dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan pada kondisi normal.

Kehati-hatian ditunjukkan oleh pengembang dalam meluncurkan produk baru pada kuartal pertama ini, terlihat hanya satu proyek kondominium baru yang diluncurkan ke pasar sebanyak 500 unit yang menyasar kelas menengah kebawah. Pemerintah memberikan insentif pada sektor properti dengan menanggung seluruh atau 100% PPN untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 3 miliar dan menanggung setengah atau 50% PPN untuk harga jual lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. Persyaratan diberikannya insentif tersebut harus merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap serah terima pada periode pemberina insentif.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Nilai ekspor kendaraan dan bagian sepanjang kuartal I-2021 mencapai US$ 2,34 miliar atau sekitar Rp 34,25 triliun, naik 15,48% dibanding periode sama tahun lalu US$ 2,02 miliar. EKspor produk bernomor HS 87 ini mengontribusi 5,05% dari total ekspor nonmigas Indonesia sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkapkan, ekspor sepanjang Januari-Maret 2021 terdiri dari 107.995 unit kendaraan dan 22,39 juta unit komponen otomotif. 

Ekspor kendaraan tersebut naik 13,87% dibanding periode sama tahun lalu yang sebesar 94.838 unit kendaraan. Sebanyak 78.820 unit kendaraan diekspor dalam bentuk kendaraan utuh (completely built up/CBU), dan 29.175 unit dalam bentuk kendaraan terurai (completely knock down/CKD). Ekspor CBU sepanjang kuartal I-2021 naik tipis 0,3% dibanding periode sama 2020 yang sebanyak 78.576 unit. Sementara itu, ekspor kendaraan dalam bentuk CKD melonjak 79,4% pada Januari-Maret 2021 menjadi 29.175 unit dibanding periode sama 2020 yang sebanyak 16.262 unit. Tak hanya kendaraan, ekspor komponen otomotif juga mengalami peningkatan pada kuartal awa 2021. Ekspor komponen dalam periode tersebut tumbuh 28,8% menjadi 22.389.796 pieces dibanding sebelumnya 17.384.410 pieces. 

Meskipun digempur pandemi Covid-19, industri otomotif mampu menyumbang ke PDB nonmigas sebesar 4,24% sepanjang tahun 2020. Saat ini, tercatat ada 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia. Nilai investasi mereka menyentuh hingga Rp 71,35 triliun, dengan total kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun dan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang. Pemerintah berupaya mendorong percepatan transformasi industri otomotif menuju green technology. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Ekspor hasil perikanan sepanjang Januari - Maret 2021 mencapai US$ 1,27 miliar atau naik 1,40% dari periode sama tahun sebelumnya. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong produk-produk perikanan dalam negeri bisa bersaing di pasar global, sejumlah langkah telah dijalankan KKP di antaranya mempermudah layanan perizinan serta spesifikasi yang menjadi syarat produk perikanan bisa dipasarkan ke luar negeri. 

sejalan dengan dukungan penuh dari pemerintah untuk perkembangan industri perikanan dalam negeri, KKP mengimbau eksportir perikanan untuk mengikuti pemerintah, baik itu soal pajak hingga jaminan sosial bagi anak buah kapal perikanan. Diharapkan kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah tidak disalahartikan dengan melanggar aturan-aturan yang ada. 

(Oleh - IDS)