Setelah terus-menerus menguat beberapa waktu terakhir, pekan ini nilai mata uang kripto berguguran. 

Bitcoin memimpin penurunan harga duit kripto ini. Harga bitcoin turun 18,23% sepekan terakhir. Per pukul 20.20 WIB kemarin, kurs bitcoin USS 48.881,22 per BTC. Harga bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di level USS 64.829 per BTC, Selasa (13/4) lalu. Artinya, harga bitcoin sudah turun 24,60% dari level tertinggi.

Penurunan harga bitcoin tersebut juga diikuti mata uang kripto lain. Dogecoin termasuk cryptocurrency yang mencetak penurunan paling dalam. Bila dihitung dalam sepekan hingga kemarin, harga DOGE merosot 11,40%. Tapi kapitalisasi pasarnya merosot hingga 31,23%.

Penurunan bitcoin dan mata uang kripto besar lainnya dipicu pemadaman listrik besar-besaran di Xianjian, China. Akibatnya, seluruh transaksi bitcoin menjadi sangat lama untuk dikonfirmasi sehingga jadi sentimen negatif, " kata Gabriel Rey, Chief Executive Officer Triv. id, jumat (23/4).

Meski begitu, sentimen negatif masih membayangi pasar bitcoin. Pelaku pasar kini mencermati kasus penyelidikan dugaan penipuan yang dilakukan pendiri bursa kripto di Turki, Thodex. Faruk Fatih Ozer, pendiri Thodex, kini dikabarkan kabur membawa dana investor hingga USS 2 miliar. Pelaku pasar juga mengkhawatirkan rencana Presiden Amerika Serikat menaikkan pajak orang kaya. Ini menimbulkan ketidakpastian di pasar kripto.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sister Pembayaran Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta mengatakan, e-commerce menjadi platform utama ekonomi digital. Volume transaksi e-commerce secara kuartalan pada Maret 2021 mencapai 548 juta transaksi. Angka ini naik 99% year on year (yoy). Adapun secara nominal capai Rp 88 triliun, tumbuh 52% yoy.

Digital banking yang terdiri dari internet banking, SMS banking, dan mobile banking juga meningkat kuartal l-2021 dengan kenaikan volume 28% menjadi 1.493 jutransaksi dan secara nominal tumbuh 23% yoy jadi Rp 8.233 triliun. Uang elektronik bank dan non bank juga berkembang pesat dengan volume transaksi 1.162 kali dengan nilai Rp 61,4 triliun kuartal l-2021. Secara nominal tumbuh 33%.

Sedangkan secara volume turun 10% yoy karena ada pembatasan aktivitas. Sehingga penggunaan uang elektronik di jalan tol menurun. Uang elektronik untuk transaksi di e-commerce sudah lebih dari 40%. Sehingga secara nominal tumbuh tinggi, tutur Filianingsih, dalam webinar Indonesia Banking School, Jumat (23/4).

Nilai transaksi mobile banking PT Bank Central Asia Tbk (BCA) naik 37,1% menjadi Rp 852 triliun pada Maret 2021. Secara volume, transaksi lewat aplikasi BCA mobile tumbuh 62% yoy menjadi 2,08 miliar kali.

Head of Communications OVO Harumi Supit bilang, setahun pandemi merchant OVO meningkat lebih dari dua kali. Saat ini, ada lebih dari 1,5 juta merchant. Total payment value (TPV) online merchant meningkat 238% sejak awal pandemi sampai akhir 2020, jelas Harumi.

Berdasarkan laporan Sea Group kuartal IV 2020, dompet digital SeaMoney, induk ShopeePay, mencatat lebih dari 10 juta pengguna aktif bulanan di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya menggenjot konsumsi masyarakat demi mengungkit pertumbuhan ekonomi. Yang terbaru pemerintah menjanjikan insentif pajak kepada pelaku usaha ritel dan pusat perbelanjaan atau mal. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan hal ini Jumat (23/4). Menurut Airlangga insentif ini sebagai respon atas adanya usulan dari pelaku usaha ritel dan pengelola pasar modern atau mal. "Pemerintah sedang mempersiapkan yang sejalan dengan industri otomotif dan properti dalam waktu singkat akan diumumkan, " katanya. Hanya saja Airlangga tidak memberikan perincian apa bentuk insentif pemerintah ini. la juga tidak menyebut apakah ada alokasi anggaran baru untuk insentif ini, atau hanya merelokasi dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah ada.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan insentif pajak dalam program PEN 2021 dengan total sebesar Rp 56,72 triliun. Hingga 16 April 2021 realisasinya telah mencapai Rp 14,95 triliun atau setara dengan 26,4% terhadap pagu anggaran.

Sebelumnya, pemerintah memberi insentif PPnBM mobil dan PPN perumahan. Insentif ini efektif mendongkrak kinerja dua sektor itu.

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, defisit APBN hingga 31 Maret 2021 atau selama kuartal I tahun ini mencapai Rp 144,2 triliun, setara dengan 0,82% dari produk domestik bruto (PDB). Besaran defisit ini mencapai 14,3% dari target defisit APBN sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar Rp 1.006,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, realisasi defisit anggaran itu masih terkendali dan pihaknya memastikan akan terus memperhatikan berbagai perkembangan penerimaan dan belanja negara. Apalagi, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berjalan tercatat Rp 178,8, triliun, masih cukup besar meski turun dibanding posisi akhir Februari 2021 yang sebesar Rp 209,48 triliun. “Keseimbangan primer kita (memang) defisit Rp 65,8 triliun, naik dibandingkan tahun lalu yang hanya defisit Rp 2,2 triliun. Tapi, ini semua dalam koridor yang bisa kontrol dan akan dipan tau terus. Dengan SILPA Rp 178,8 triliun ini, kecukupan kas pemerintah sangat sangat aman,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Kamis (22/4).

Secara rinci, ia memaparkan, penerimaan negara yang mencapai Rp 378,8 triliun itu terdiri atas penerimaan pajak yang mencapai Rp 228,1 triliun atau kontraksi 5,6% dibandingkan pe riode sama tahun lalu yang ter catat Rp 241,6 triliun. Kemudian penerimaan bea dan cukai yang mencapai Rp 62,3 triliun atau tumbuh 62,8% dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat Rp 38,3 triliun. Selanjutnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 88,1 triliun, dan hibah sebesar Rp 0,3 triliun. Selanjutnya, sisi belanja negara hingga 31 Maret 2021 su dah mencapai Rp 523,0 triliun atau sudah memenuhi 19% dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp 2.750 triliun.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Tiga produsen lokal, yakni PT Adyawinsa Electrical and Power (Myamin), PT Maspion, dan PT Hartono Istana Teknologi (Polytron), akan memasok kebutuhan kompor listrik dalam program Konversi 1 Juta Kompor Listrik/ Induksi yang digagas Pemerintah. Program ini diyakini dapat menghemat Rp 60 triliun dari nilai impor LPG serta merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan cadangan listrik. “Sudah ada dua industri dalam negeri yang sudah memproduksi kompor listrik (induksi). Pertama, PT Adyawinsa Electrical and Power. Merek produknya adalah Myamin, dengan kapasitas produksi 17 ribu unit per tahun untuk satu lini produksi dan dapat ditingkatkan hingga delapan lini produksi. Kemudian, PT Maspion, dengan merek Maspion, yang memiliki kapasitas sebanyak 300 ribu unit per tahun,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier dalam keterangan resminya, Kamis (22/4).

Program Konversi 1 Juta Kompor Listrik/Induksi diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui penandatanganan MoU untuk diversifikasi kompor gas LPG menjadi kompor listrik. Pemanfaatan listrik sebagai energi rumah tangga memiliki keunggulan lebih hemat, praktis, modern, nyaman, aman, ramah lingkungan (tanpa gas CO), tanpa api. Selain itu, Kementerian BUMN menyampaikan, pemerintah dapat menghemat Rp 60 triliun dari nilai impor LPG serta merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan cadangan listrik yang ada untuk dialihkan penggunaannya agar masyarakat dapat beralih ke kompor listrik

(Oleh - HR1)

Pemerintah terus mendata piutang terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, total piutang BLBI senilai Rp 110 triliun, terdiri dari 22 obligor dan 12.0000 berkas debitur.

Kementerian Keuangan bersama Satgas BLBI akan melakukan pendataan atas dokumentasi aset sejak kasus tersebut terjadi pada dua puluh tahun silam. Dari data yang masuk, pemerintah akan terus memperbaikinya dari sisi informasi dan dokumen pendukung lainnya supaya pada saat melakukan eksekusi tidak mengalami kendala.

Sebelumnya, pembentukan Satgas BLBI merupakan mandat Keputusan Presiden No 6 Tahun 2021. Satgas BLBI bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Adapun jatuh tempo tugas Satgas BLBI sampai 31 Desember 2023.

Insiden hilang kontak yang terjadi pada kapal selam KRI Nanggala-402 di perairan Bali menjadi momentum untuk segera memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kamis (22/4) menyampaikan, modernisasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun modernisasi ini masih menghadapi kendala harga peralatan perang yang mahal.

Berkaitan dengan kekuatan armada kapal selam, Indonesia saat ini terus melakukan pengadaan kapal selam. Sebelumnya Indonesia sudah mendatangkan 3 kapal selam baru dari Korea Selatan. Selain angkatan laut Prabowo optimis dalam waktu dekat akan memodernisasi alutsista di Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

Pada tahun 2020 lalu, Kemhan pernah menyebut kebutuhan membeli alutsista sebesar Rp 296 triliun. Alutsista ini meliputi 24 unit jet tempur F-16V buatan Amerika Serikat (AS)) serta dua kapal jenis fregat dengan tipe Signa 10514. Namun, usulan belum bisa terealisasi.

Rentetan pelanggaran kode etik dan dugaan tindak pidana yang dilakukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi kian mencederai integritas lembaga antirasuah tersebut. KPK kini bahkan disebut mengalami krisis integritas dan demoralisasi.

Internal KPK kembali menjadi sorotan setelah salah satu penyidik KPK, Ajun Komisaris SRP, diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial. Dugaan pemerasan terjadi ketika KPK sedang menyidik dugaan korupsi dalam proses lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai pada 2019. Personel kepolisian dan KPK menangkap SRT, Rabu (21/4/2021).

Peristiwa ini menambah panjang daftar problem di internal KPK. “Integritas di KPK telah mengalami banyak kemunduran. KPK telah keropos di dalam,” ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, saat dihubungi, Kamis (22/4/2021).

Hal itu dinilainya terjadi karena pimpinan KPK tidak menunjukkan contoh keteladanan integritas. Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri pernah dijatuhi sanksi karena divonis bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku KPK oleh Dewan Pengawas. Sanksi dijatuhkan karena ia terbukti menggunakan helikopter mewah untuk perjalanan pribadi pada Juni 2020.

Guru Besar Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra bahkan menilai, KPK saat ini mengalami krisis integritas dan demoralisasi. Menurut dia, sangat memalukan ketika ada pegawai KPK mencuri barang bukti, melakukan pemerasan, dan membocorkan operasi yang akan dilakukan oleh KPK.

Jika problem integritas di KPK tak segera diatasi, ia khawatir hal itu akan berdampak pada agenda pemberantasan korupsi oleh KPK. Pasalnya, integritas merupakan salah satu kunci dalam memberantas korupsi.

 

Bisnis, JAKARTA — Prospek belanja iklan media pada tahun ini diproyeksikan moncer dan mampu melanjutkan tren peningkatan pada tahun lalu, kendati masih diterpa badai pandemi Covid-19.

Berdasarkan survei Nielsen, sepanjang tahun lalu belanja iklan di semua tipe media yang dimonitor, yakni televisi, cetak, radio, dan digital mencapai Rp229 triliun. Nilai tersebut naik dibandingkan kondisi prapandemi pada 2019 senilai Rp182 triliun.

Direktur Eksekutif Nielsen Ad Media Hellen Katherina mengatakan belanja iklan sudah menunjukkan pola pemulihan pada semester II/2020. Data Nielsen mengungkapkan lima kategori pengiklan terbesar masih menaikkan angka belanja iklannya pada kuartal IV/2020.

“Kategori memilih untuk menaikkan belanja iklan adalah produk online service seperti e-commerce, pemerintah dan partai politik, produk perawatan wajah, rokok, dan produk perawatan rambut,” ujarnya, Kamis (22/4).

Kendati demikian, dia tidak menampik ada sejumlah kategori yang menurunkan bujet untuk belanja iklan pada tahun lalu. Kategori tersebut antara lain, snack/biskuit, kopi dan teh, pasta dan sikat gigi, iklan korporasi, dan sabun.

Adapun, pada 2020 televisi masih menjadi ruang beriklan paling dominan, yakni di atas 70%.

Sementara untuk media cetak, Hellen menyebut dari tahun ke tahun penetrasinya terus turun. Tak hanya penurunan dari segi pembaca, media cetak juga mendapatkan tantangan dari kenaikan harga bahan produksi.

Kendati demikian, belanja iklan di media cetak masih memiliki harapan. Tahun lalu, jumlah pembaca media cetak masih mencatatkan pertumbuhan dari 2,1 juta pada 2019 menjadi 2,6 juta.

Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) Janoe Arijanto mengatakan kenaikan nilai belanja iklan tahun ini sangat mungkin terealisasi jika dinamika dunia bisnis berjalan seperti beberapa bulan belakangan seiring dengan membaiknya geliat industri.

Adapun, lanjutnya, pertumbuhan belanja iklan paling dominan akan dialami oleh platform digital sebagai ruang yang paling laris dipakai untuk beriklan. Dia memperkirakan pertumbuhan belanja iklan di ruang digital tahun ini bisa mencapai 30%.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional masih tersendat. Hal itu tecermin dari realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan, yang menjadi potret kondisi konsumsi dan manufaktur terkini. Pada kuartal I/2021, kedua jenis pajak itu kompak merosot.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada tiga bulan pertama tahun ini jeblok hingga 40,48%. Angka tersebut jauh lebih dalam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu di mana  pajak korporasi mencatatkan penurunan sebesar 13,5%. Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi cerminan  konsumsi masyarakat juga terpangkas.

Adapun secara total penerimaan pajak pada kuartal I/2021 hanya  Rp228,1 triliun, turun 5,6% dibandingkan dengan kuartal I/2020.Menteri Keuangan Sri Mulyani  Indrawati berdalih, realisasi penerimaan pajak yang cukup seret  ini disebabkan karena banyak  korporasi di dalam negeri yang  masih tertekan akibat pandemi  Covid-19.“Banyak korporasi di Indonesia belum sepenuhnya sehat, sehingga pembayaran pajak menurun,” kata Sri Mulyani, Kamis (22/4).

Pertama dampak dari perlambatan ekonomi yang terjadi sejak tahun lalu. Kedua adanya insentif pengurangan angsuran PPh 25  sebesar 50%.Ketiga penurunan tarif PPh  Badan secara bertahap dari 25%  menjadi 22%.

Dihubungi terpisah, Pengamat  Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan kinerja PPN menjadi cerminan kondisi konsumsi di  Tanah Air dan performa pajak.Dia menambahkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan  penerimaan PPN pada tiga bulan pertama tahun ini lebih rendah  dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Pertama adanya pandemi, di  mana pada awal tahun lalu Indonesia masih belum menghadapi hawar Covid-19.  Kedua adanya pembatasan aktivitas sosial yang  baru dirasakan sejak pertengahan tahun lalu.

(Oleh - HR1)