Pemerintah RI setuju dengan inisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang mengajukan tarif pajak minimum global bagi perusahaan multinasional. Rencana ini tertuang dalam dokumen bertajuk The Made in America Tax Plan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tarif pajak minimum tersebut bisa menciptakan keadilan bagi pembayar pajak kepada negara asal dan negara tempat berdirinya usaha atau cabangnya. Apalagi, saat ini rentan terjadi erosi pajak dari perusahaan yang mengalihkan kewajiban perpajakan ke negara bertarif pajak rendah. "Semua negara harus ikut, karena jika tidak, akan ada satu negara yang mengambil keuntungan. Jadi, jika AS dan negara dalam OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) ikut berperan, efeknya akan positif, adil, dan ada kepastian, " ungkap Sri Mulyani, Kamis (22/4) pekan lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menambahkan, inisiasi AS tersebut akan memperkuat basis pajak multinasional yang ada di Indonesia. Harapannya adalah, usulan itu bisa segera dibawa ke OECD sehingga dapat menciptakan kesepakatan global. "Ini menjadi hal yang bagus untuk menjaga pemajakan antarnegara, katanya.

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, langkah yang akan diambil pemerintah sudah tepat. Sebab, penerapan pajak minimum secara global membuat setiap perusahaan yang akan berinvestasi di suatu negara sudah tidak lagi memperhitungkan tinggi rendahnya tarif pajak, terutama pajak penghasilan (PPh) badan. "Praktik penghindaran pajak seperti mengalihkan laba ke negara dengan tarif PPh badan rendah bisa dikurangi, ujar Bawono kepada KONTAN, Jumat (23/4).

JAKARTA – Transaksi pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS Hybrid 2021) telah menembus Rp 1 triliun sejak dibuka pada 15 April di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Hingga ditutup pada Sabtu (24/4), transaksi IIMS Hybrid 2021 mencapai Rp 1.000.120.000.000. “Kami berharap, melalui IIMS Hybrid 2021 ini dapat menjadi pintu rezeki untuk kegiatan otomotif dan industri MICE lainnya,” kata Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh, Minggu (25/4). Dia menuturkan bahwa penyelenggaraan acara pameran otomotif dan MICE (Meetings, Incentives, Conferencing & Exhibitions) pertama di masa pandemi tersebut dapat menjadi semangat baru untuk event internasional lain di Indonesia.

IIMS Hybrid 2021 menjadi pameran pertama yang diselenggarakan secara langsung setelah penyebaran pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka pameran secara resmi berharap, pameran ini dapat mempercepat kebangkitan industri otomotif setelah diterpa pandemi Covid-19. Dia juga berharap, industri otomotif dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja. “Keinginan saya agar bisa mempekerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja dan juga ikut menggerakkan industri UMKM dan juga segera bisa menaikkan ekspor kita ke negara-negara lain ke pasar global,” kata Jokowi

(Oleh - HR1)

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap memenuhi kebutuhan listrik untuk 61 fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Sulawesi yang mencapai 7.184 megavolt ampere (MVA) atau sekitar 6.106 megawatt (MW).

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda menjelaskan, seiring dengan larangan ekspor mineral mentah dalam Undang-undang Minerba, perusahaan tambang berbondong-bondong membangun smelter, termasuk di Sulawesi yang kaya dengan sumber daya nikel. “Dari 61 smelter di Sulawesi, PLN telah mengalirkan listrik bagi 5 smelter dengan daya tersambung 88 MVA dan melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), PLN juga akan mengalirkan bagi 6 smelter lainnya dengan daya 738 MVA,” kata Huda dalam keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu. Kelima pelanggan yang telah terlayani tersebut yaitu PT Citra Palu Mineral, PT Sulawesi Resources di Sulawesi Tengah, PT Meares Soputan Mining, PT J Resource Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara dan PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (40 MVA) di Sulawesi Selatan. Sementara keenam yang telah menandatangani SPJBTL yakni PT Arafura Surya Alam di Sulawesi Utara, PT Banyan Tumbuh Lestari di Gorontalo, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (170 MVA) PT Ceria Nugraha Indotama, PT Bintang Smelter Indonesia dan PT Macika Mineral Industri di Sulawesi Tenggara.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA – Setelah menunda cukup lama, pemerintah akhirnya mulai merumuskan skema mengenai implementasi pajak penghasilan bentuk usaha tetap dengan mengacu pada UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Beleid yang diundangkan pada tahun lalu itu memang mengakomodasi sejumlah ketentuan terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) atas Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki kehadiran ekonomi di Indonesia.

Pajak Transaksi Elektronik (PTE) dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui PPMSE luar negeri.

Ada dua catatan yang mendasari mendesaknya penyusunan aturan turunan mengenai PPh ekonomi digital itu. Pertama, lolosnya Indonesia dalam investigasi pajak digital yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) melalui United States Trade Representative (USTR).

Fakta tersebut menguatkan posisi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan pajak. Memang, pemerintah berkomitmen untuk menunggu konsensus yang tengah difasilitasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan memang belum ada aturan turunan dari UU No. 2/2020 terkait dengan pengenaan PPh terhadap BUT.

Pemerintah hanya menerbitkan PP No. 30/2020 tentang penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sebagai aturan turunan dari UU No. 2/2020. Dalam PP tersebut diatur persyaratan penurunan tarif PPh bagi PT.

(Oleh - HR1)

Di hari-hari yang sibuk pada November 2001 di Doha, Qatar, World Trade Organization meluncurkan inisiatif untuk mengekang subsidi perikanan yang mengancam ekosistem laut. Setelah 20 tahun berlalu dan sebuah pandemi global melanda bumi ini, mimpi itu masih belum terwujud.n

Usai diluncurkan, penjabaran mandat negosiasi disepakati pada 2005 dan diadopsi menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015.

Di markas PBB itulah para pemimpin menjanjikan langkah-langkah transformatif untuk mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan dan ilegal.

World Trade Organization (WTO) sebenarnya telah melewati tenggat penyelesaian negosiasi yang ditetapkan pada 2020 karena pandemi dan komplikasi akibat negara-negara yang minta mendapat pengecualian.

Kini, di bawah kendali Ngozi Okonjo-Iweala, garis finis dari upaya panjang itu ditentukan. Mengambil alih markas WTO pada 1 Maret 2021, Okonjo-Iweala dalam pidatonya menyebut isu subsidi perikanan sebagai salah satu fokus utama kepemimpinannya.

Dalam menjembatani urgensi dan komitmen tersebut, dia menyatakan akan menggelar pertemuan menteri pada Juli 2021 dengan sorotan utama pada subsidi perikanan.

Kepala kelompok negosiasi, Duta Besar Santiago Wills dari Kolombia telah menggelar beberapa kali konsultasi berbasis teks sepanjang tahun ini dengan para kepala delegasi.

Dari proses itulah kelompok negosiasi harus menemukan titik tengah yang dapat diterima untuk diberikan kepada para menteri.

Dia mengatakan teks perantara yang berisi ketentuan jalan tengah akan menjadi penting untuk menangkap kemajuan yang dibuat sejak versi terbaru dari draf teks gabungan yang diedarkan pada Desember tahun lalu.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA -- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia memproyeksikan pengembang properti kelas menengah dan kelas atas akan bergerak pulih pada tahun ini setelah terdampak pandemi Covid-19 sepanjang 2020.

Wakil Ketua Umum Persa­tu­an Perusahaan Realestat Indo­nesia (REI) Hari Ganie menga­takan tahun ini menjadi titik balik sektor properti khu­susnya pengembang kelas menengah dan atas. Seba­lik­nya, pengembang kelas me­nengah bawah masih ke­sulitan.

Selama Maret—Agus­tus 2021, pe­merintah menge­luarkan kebi­jakan insentif pajak per­tambahan nilai (PPN) ditang­gung pemerintah untuk rumah tapak dan rumah susun ready stock seharga maksimal Rp2 miliar.

Pemerintah juga memberi diskon 50% PPN untuk rumah tapak dan rusun siap huni harga Rp2 miliar—Rp5 miliar.

Menurutnya, REI mengapre­siasi insentif yang diberikan pemerintah itu. Namun, Hari me­ngatakan insentif yang di­berikan masih tanggung untuk menggairahkan properti.

(Oleh - HR1)

Keputusan PT Astra International Tbk terjun ke bisnis pembayaran digital menambah daya tariknya sebagai emiten Bursa Efek Indonesia (BEI). Kepala Riset Henan Putihrai Sekuritas, Robertus Yanuar Hardy, mengatakan layanan pembayaran AstraPay dinilai mampu mendongkrak kinerja perusahaan.

Secara konsolidasi, pendapatan bersih emiten berkode ASII ini turun 4 persen menjadi Rp 51,7 triliun. Laba bersih anjlok 22 persen menjadi Rp 3,7 triliun, dipicu oleh penurunan kinerja semua segmen bisnis yang belum pulih. Laba dari bisnis otomotif, sebagai contoh, menyusut 26 persen.

Senior Vice President Research PT Kanaka Hita Solvera, Janson Nasrial, mengatakan kinerja Astra International berpotensi membaik hingga akhir tahun, dan layanan pembayaran digital ini bisa dikombinasikan dengan Sayurbox dan Halodoc, dua start-up digital yang didanai Astra

ASII menjadi investor utama di Sayurbox dan Halodoc sejak Maret lalu. Astra menyuntikkan dana US$ 5 juta di Sayurbox, yang bergerak di sektor e-commerce hasil pertanian, dan Rp 35 juta kepada Halodoc, platform kesehatan online.

Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan Pemkab Ngawi. Pemprov DKI Jakarta akan menyerap hasil panen padi dari kelompok tani Kabupaten Ngawi untuk suplai beras warga ibu kota di DKI Jakarta. 

Jakarta punya ketergantungan yang tinggi pada produk pertanian dari luar Jakarta. Bagaimana tidak, lahan hijau di Jakarta hanya tersisa 8 persen. Sebanyak 92 persen lahannya sudah berubah jadi gedung dan jalan. Agar masyarakat ibu kota bisa mendapatkan kepastian dalam hal pasokan beras untuk pemenuhan kebutuhan pangan, maka Pemprov DKI dan juga melalui PT Food Station Tjipinang Jaya menggelar kesepakatan bersama ini.

Sehingga menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan, dimana masyarakat DKI Jakarta tersuplai berasnya dan kelompok tani Ngawi bisa menemukan pasar untuk hasil panen padinya. Jatim ini surplus berasnya 3,5 juta ton. Itu gabungan hasil produksi seluruh gapoktan di Jatim. Jadi menemukan market agar beras dan padi Jatim ini bisa terserap itu menjadi penting.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), siap mendukung pengembangan ekspor Sarang Burung Walet (SBW). Mengingat potensinya yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan meningkatkan penghasilan devisa negara.

Nilai ekspor Sarang Burung Walet Jatim pada tahun 2020 adalah 99.43 juta dolar AS dengan total berat 209,5 kilogram. China merupakan pasar utama ekspor SBW disusul Hongkong, Amerika Serikat, dan Singapura.

Untuk mendukung hal tersebut, Disperindag Jatim telah menerapkan sejumlah strategi antara lain memfasilitasi standarisasi, fasilitasi kelancaran proses ekspor melalui koordinasi dengan instansi sektoral terkait kegiatan ekspor. Dengan berbagai strategi maupun kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Jatim utamanya pada komoditas Sarang Burung Walet.

Neraca perdagangan industri pengolahan nonmigas sepanjang Januari-Maret 2021 mengalami surplus sebesar US$ 3,69 miliar.Secara kumulatif, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada Januari-Maret 2021 adalah sebesar US$ 38,96 miliar atau naik 18,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Industri manufaktur masih mendominasi terhadap capaian nilai ekspor nasional. Sepanjang tiga bulan tahun ini, sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesarnya hingga 79,66 persen dari total nilai ekspor nasional yang menyentuh US$ 48,90 miliar.