JAKARTA – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menyetujui pembagian dividen sebesar US$ 146,8 juta kepada pemegang saham. Dividen tersebut sekitar 99,2% dari laba bersih 2020.

Tahun lalu, Adaro Energy meraih laba bersih sebesar US$ 147 juta. Selain digunakan untuk pembayaran dividen tunai, perseroan mengalokasikan sisa laba sebesar US$ 110,8 ribu sebagai laba ditahan. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) Adaro Energy Garibaldi Thohir menjelaskan, pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi industri batu bara pada 2020 dan menyebabkan penurunan signifikan terhadap permintaan maupun harga batu bara. Meski demikian, pihaknya tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para karyawan serta meminimalkan dampak pandemi terhadap aktivitas operasional. Dengan strategi tersebut, Adaro Energy berhasil mempertahankan marjin yang sehat, melalui fokus yang berkesinambungan pada keunggulan operasi dan pengendalian biaya. “Kami menjaga komitmen untuk memberikan pengembalian pemegang saham dengan membagikan dividen tunai secara berkala, yang mencapai US$ 146,8 juta untuk tahun buku 2020,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (26/4).

Chief Financial Officer (CFO) Adaro Energy Luckman Lie mengatakan, perseroan juga berupaya menyesuaikan kondisi kas internal dengan pembayaran dividen tahun buku 2020. Pihaknya akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan pengembalian kepada pemegang saham. Sementara itu, Adaro bersiap menambah lini bisnis baru yakni energi ramah lingkungan atau disebut Adaro Green Initiative. Bisnis tersebut akan menjadi pilar bisnis kesembilan perseroan. Selama ini, perseroan memiliki delapan pilar bisnis antara lain Adaro Mining, Adaro Services, Adaro Logistics, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) menyatakan kesiapannya untuk menjadi lembaga kliring dalam ekosistem investasi di aset kripto. Pernyataan ini sejalan dengan diterbitkannya perdagangan aset kripto melalui bursa yang sedang dalam tahap persetujuan. Direktur Utama KBI Fajar Wibhiyadi menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan diri hingga 100% baik dari segi permodalan maupun infrastrukturnya. Nantinya, tugas KBI meliputi penyelesaian keuangan, fungsi delivery versus payment, pengawasan integritas keuangan, fungsi suspend, rekomendasi sistem dan anggota.

Perdagangan Aset Kripto melalui bursa masih menunggu persetujuan dari otoritas yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti). Setelah rampung, otoritas akan memperlengkap kelembagaan perdagangan kripo mulai dari bursanya yaitu di Digital Future Exchange (DFX), para pedagang aset kripto, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Fajar menambahkan, pihaknya sebagai lembaga kliring akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait investasi ini. Karena bagaimanapun, sebuah investasi selalu memiliki resiko yang harus dipahami secara baik.

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan insentif tax holiday menyusul minimnya wajib pajak dan penanaman modal yang merealisasikan investasinya di Tanah Air setelah mendapatkan persetujuan fasilitas fiskal tersebut.

Setelah mendapatkan tax holiday, dalam waktu maksimal 1 tahun, investor sebagai wajib pajak harus segera merealisasikan investasinya. Namun, kenyataannya banyak dari mereka yang mengulur-ulur waktu.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat komitmen investasi dari fasilitas tax holiday itu mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

Data tersebut sama dengan penghitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yang sejak 2018—11 Oktober 2020 terdapat 85 penanaman modal dan 82 wajib pajak penerima tax holiday dengan rencana investasi Rp1.261,2 triliun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan secara inheren pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari desain kebijakan tax holiday. Oleh sebab itu, evaluasi atas kebijakan tersebut tetap dilakukan.

“Idealnya, pemberian insentif ada trade off dengan nilai tambah ekonomi. Itu logika tax holiday,” katanya kepada Bisnis, Senin (26/11).

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mencatat ada beberapa persoalan dalam tax holiday.

Di antaranya standar baku, kriteria penerima, transparansi, akuntabilitas, dan formulasi. Oleh sebab itu, menurutnya, tax holiday sepatutnya dievaluasi. Apalagi, kebijakan ini berdampak pada pembengkakan belanja pajak (tax expenditure), sehingga pemberian insentif harus jelas dan diperketat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya masalah teknis dalam rencana korporasi asing maupun dalam negeri untuk investasi.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan BKPM akan fokus memburu investor penerima tax holiday yang lalai merealisasikan investasinya jika penyelesaian investasi mangkrak telah mencapai 100%.

Secara total, ujarnya, realisasi investasi pada kuartal I/2021 sebesar Rp219,7 triliun. Angka ini tumbuh 2,3% secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-t-q) dan 4,3% secara tahunan (year-on-year/y-o-y).

(Oleh - HR1)

Penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa menciptakan pasar pangan dengan volume fantastis. Pasar besar inilah yang potensial dimanfaatkan Bulog.

“Kirain beras Bulog kualitasnya rendah. Ternyata kualitasnya oke banget. Terima kasih ya,” ulas seorang konsumen bernama Boyke sekitar 5 bulan lalu, di laman toko daring Perum Bulog di sebuah lokapasar ternama.

Dia menjadi satu dari 270 orang yang memberi ulasan lima bintang untuk beras kemasan 5 kilogram (kg) bermerek Beras Kita, yang dipasarkan perusahaan secara online.

Ulasan positif ini bukan satu-satunya. Komentar-komentar itu pun seperti angin segar di tengah kabar miring yang kerap menerpa beras Bulog.

Lama ditugasi sebagai pemasok beras khusus untuk kelompok menengah ke bawah, perusahaan pelat merah yang telah berdiri lebih dari 5 dekade itu pelan-pelan mengupayakan perubahan wajah. Untuk bisnis komersial, menanggalkan stigma bukanlah perkara mudah.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso menjelaskan fasilitas MRMP bakal menjadi cikal-bakal pembentukan pasar beras di dalam negeri dengan Bulog sebagai salah satu pemain utama. Fasilitas tersebut diyakini akan memutus persoalan ketergantungan petani terhadap tengkulak karena Bulog bakal menyerap secara langsung dalam bentuk gabah.

“Kami akan bangun fasilitas di wilayah pusat produksi dan membeli gabah hasil petani. Kami akan tampung dalam mesin pengering dan penyimpanan sehingga tidak mudah rusak,” ungkapnya, dalam sebuah diskusi daring.

Seluruh fasilitas tersebut berlokasi di titik-titik pusat produksi di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Lokasi pembangunan mencakup Bojonegoro, Magetan, Jember, Banyuwangi, Sragen, Kendal, Grobogan, Subang, Karawang, Cirebon, Bandar Lampung, Sumbawa, dan Luwu Utara.

Saat ini, ketentuan HET beras masih mengacu Permendag Nomor 57/2017, yang dibagi menjadi tujuh wilayah. HET beras untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan adalah Rp9.450/kg untuk medium dan Rp12.800/kg untuk premium. Sementara itu, HET beras wilayah Sumatra kecuali Lampung dan Sumatra Selatan adalah Rp9.950/kg untuk medium dan Rp12.800/kg untuk premium.

Pengembangan MRMP untuk mendorong produksi beras berkualitas ini pun se­jalan dengan rencana Bulog untuk mem­per­luas porsi penjualan beras komersial.

Budi menyampaikan sejauh ini, sebagian besar beras yang dikelola Bulog berstatus cadangan beras pemerintah (CBP) yang penggunaannya harus sesuai penugasan sebagaimana diamanatkan peraturan. Sebagai contoh, dari 448.251 ton beras yang diserap Bulog per 21 April 2021, hanya sekitar 30% atau 134.475 ton yang bersifat komersial.

(Oleh - HR1)

Bisnis, DENPASAR — Usaha mikro kecil menengah di Provinsi Bali didorong untuk memanfaatkan jalur pemasaran dan penjualan secara digital melalui marketplace untuk bisa menjangkau pasar nasional dan sebagai upaya bertahan di tengah pandemi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan saat ini Digital Competitiveness Index Bali berada di posisi 4 se-Indonesia.

Hal tersebut menunjukan bahwa Bali siap menyongsong era digital sejalan dengan perkembangan infrastruktur yang tersedia.

Sebagai upaya untuk mendorong UMKM di Bali go digital, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah se-Bali, IdeA, 10 penyedia platform marketplace, dan 5 PJSP melaksanakan Roadshow On-Boarding UMKM Bali Batch II secara virtual yang dihadiri oleh sekitar 250 UMKM se-Bali.

Program on-boarding UMKM Bali batch II tersebut akan berlangsung dari 26—30 April 2021 yang diikuti 10 marketplace untuk memberikan pelatihan-pelatihan secara intensif kepada UMKM dalam mendigitalisasikan pemasaran dan penjualan.

Selain itu, melengkapi pengetahuan era digital bagi UMKM, 5 PJSP juga akan membekali UMKM dalam mendigitalisasikan pembayaran.

Targetnya sebanyak 9.000 UMKM atau 1.000 UMKM per Kabupaten/Kota di Bali bisa melakukan on-boarding.

Bank Indonesia mencatat sampai dengan April 2021 QRIS telah diadopsi oleh sekitar 206.000 merchant di Bali dan Bank Indonesia berkomitmen terus mendorong adopsi penggunaan QRIS sampai dengan 300.000 merchant di tahun ini.

(Oleh - HR1)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang membentuk jaringan usaha yang akan menghubungkan bisnis anggota holding atau usaha gabungan bidang pariwisata.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan pembentukan holding perhotelan yang menggabungkan lebih dari 20 aset hotel dan akomodasi merujuk pada paparan program holding pariwisata yang disosialisasi oleh Kementerian BUMN pada Oktober 2020, skema peryatuan usaha itu akan melibatkan berbagai BUMN dan anak usahanya.

Entitas utama yang akan bergabung adalah PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Inna Hotels and Resorts yang dikelola PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Sarinah (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) alias Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), serta Taman Wisata Candi (TWC). Adapun PT Survai Udara Penas (Persero) ditunjuk sebagai induk holding.

Keanggotaan holding terbagi dalam empat kluster. Bila sesuai dengan rencana, kluster bandara dipegang Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Sementara itu, kluster penerbangan digarap Garuda Indonesia dan Pelita Air Service. Ada juga kluster manajemen destinasi yang beranggotakan lima korporasi, termasuk ITDC. Kluster terakhir terkait dengan servis aviasi dan logistik yang ditangani 11 entitas, termasuk PT Sarinah dan beberapa anak usaha BUMN.

Industri asuransi jiwa mulai mencatatkan perbaikan kinerja pada awal tahun ini. Hal itu tampak dari kenaikan jumlah pendapatan premi hingga hasil investasi. Rasio keuangan industri asuransi juga terus menguat setelah sempat terkena dampak pandemi Covid-19.

Produk asuransi tradisional, seperti asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, diprediksi lebih banyak diminati, alih-alih produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link.

Terkait dengan produk asuransi unit link, Asuransi Generali Indonesia meluncurkan layanan robot pengelola investasi RoboARMS yang ditujukan untuk menjaga kinerja unit link para nasabahnya.

Edy mengatakan, hingga Maret 2021, sebanyak 97 persen pemegang polis telah mengaktifkan fitur tersebut, dan hal itu terbukti mampu menjaga kinerja investasinya di zona hijau atau di atas pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).  

Sementara itu, Direktur Utama BRI Life, Iwan Pasila, berujar fitur yang beragam serta premi yang terjangkau diharapkan dapat menjaring lebih banyak nasabah. Saat ini, porsi asuransi tradisional telah mencapai 60 persen dari total premi BRI Life.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Februari 2021, industri asuransi terus mengalami pertumbuhan aset yang nilainya mencapai Rp 554,38 triliun. Adapun sepanjang 2020, pendapatan industri asuransi jiwa merosot 8,6 persen, yaitu sebesar Rp 215,42 triliun.

Indonesia sudah mampu memproduksi mobil listrik. Hal itu menyusul investasi yang dilakukan oleh Hyundai. Hyundai berinvestasi membangun pabrik mobil listrik di Kota Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Pada kuartal I-2021, investasi terbesar ke Indonesia masih dipegang oleh Singapura dengan nilai US$ 2,6 miliar dan disusul oleh China dengan nilai US$ 1,03 miliar. Setelah itu baru Korea Selatan di posisi ketiga dengan nilai US$ 851,1 juta.

Hyundai Group telah menggelontorkan investasi di Indonesia untuk membangun pabrik mobil listrik itu hingga sebesar US$ 1,5 miliar atau setara Rp 21,8 triliun. Rencananya, di pabrik itu nanti, Hyundai akan memproduksi kendaraan listrik (electric vehicle/EV), dan mobil lainnya jenis SUV kompak, MPV kompak, dan model sedan. Selama menunggu pabrik mobil itu jadi, Hyundai sendiri sudah memasarkan beberapa mobil listriknya seperti mobil listrik Ioniq dan Kona Electric.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan Indonesia merupakan negara produsen terbesar biodiesel di dunia dengan jumlah produksi mencapai 137 ribu barel minyak per hari lebih tinggi dibandingkan angka produksi biodiesel Amerika Serikat, Brazil, dan Jerman. Ketua Umum Golkar ini mengatakan bahwa keberhasilan ini telah menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan dalam pasar biodiesel dunia.

Indonesia menggunakan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena pembudidayaanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia. Ilmuwan mencampurkan minyak sawit sebanyak 30 persen ke dalam minyak solar, sehingga menghasilkan produk bernama B30 yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Setiap tahun angka produksi biodiesel terus mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah produksi biodiesel pada 2016 tercatat mencapai 3 juta kiloliter, lalu meningkat 300 persen menjadi 8,5 juta kiloliter pada 2020.