Kinerja investasi langsung terus meningkat di tengah upaya pemerintah menekan kasus positif Covid-19 di dalam negeri. Bahkan, prospek investasi langsung hingga akhir tahun ini diharapkan terus meningkat. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi pada kuartal II-2021 sebesar Rp 223 triliun. Realisasi investasi ini meningkat 16,2% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang hanya Rp 191,9 triliun. Secara terperinci, BKPM menyebut realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 106,2 triliun. Sementara penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 116,8 triliun.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan, kinerja positif investasi tersebut sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri dan investor makin yakin menanamkan modalnya di Indonesia. "Investor dalam dan luar negeri sudah mulai terbiasa dengan keadaan Covid-19 terhadap kondisi baru dan melakukan penyesuaian," kata Bahlil, Selasa (27/7). Meski demikian, realisasi investasi di kuartal III-2021 akan dipengaruhi oleh efektivitas penanganan pandemi virus korona. Namun ia berharap, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa selesai di bulan Agustus nanti dan kasus harian Covid-19 semakin membaik yang membuat investor semakin yakin untuk masuk.

Proses penawaran saham perdana Bukalapak bakal segera memasuki tahapan baru. Perusahaan e-commerce tersebut akan mulai menggelar penawaran umum saham perdananya. Dimulainya masa penawaran IPO Bukalapak sekaligus mengukuhkan initial public offering (IPO) dengan nilai terbesar dalam sejarah bursa saham lokal. "Bukalapak menawarkan 25,76 miliar saham pada harga penawaran Rp 850 per saham," tulis manajemen Bukalapak dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Selasa (27/7). Dengan struktur tersebut, Bukalapak berpotensi meraup dana segar sekitar Rp 21,9 triliun. Rekor IPO terbesar sebelumnya dipegang oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO), yang melepas emisi sebesar Rp 11,2 triliun.

Platform perdagangan digital (e-commerce) meningkatkan pengawasannya terhadap harga produk-produk kesehatan kritikal dan strategis yang dibutuhkan selama pandemi Covid-19, termasuk oksigen konsentrat eceran. Konsumen juga diminta aktif melaporkan barang dagangan yang terindikasi melanggar ketentuan harga. Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM akan mengirimkan rekomendasi berisi daftar penjual (seller) yang dinilai tidak mengikuti aturan.

Sejauh ini oksigen konsentrat belum menjadi barang yang ditentukan harga eceran tertingginya oleh pemerintah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam laporannya menyebutkan bahwa oksigen menjadi salah satu produk yang mengalami lonjakan harga tinggi selama merebaknya kasus Covid-19.Dari hasil pemantauan terhadap beberapa toko di lokapasar, terdapat 11 toko di Jakarta yang menjual oksigen portable merek Oxycan 500cc di rentang harga Rp58.000—Rp 450.000 dengan harga rata-rata Rp 275.000. Per kemarin, produk serupa dijual di rentang harga Rp65.000—Rp180.000 per kaleng di beberapa lokapasar. AVP Marketplace Quality Bukalapak Baskara Aditama mengatakan perusahaan secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk kesehatan, termasuk bekerja sama dengan Polri, Kementerian Kesehatan, dan BPOM.

Para pengembang dan konsultan properti meyakini subsektor rumah tapak dapat bertahan dan masih memiliki prospek yang bagus pada semester II/2021.Direktur Sales & Marketing Paramount Land M. Nawawi mengatakan kondisi sektor rumah tapak pada semester II/2021 akan mengalami koreksi penjualan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juli. Namun, rumah tapak masih memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sub-sektor properti lainnya. “Kalau sudah selesai [PPKM], akan kembali meningkat lagi penjualan properti,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (27/7).

Hanya saja, butuh waktu 2-3 bulan sejak selesainya PPKM bagi konsumen dalam mengumpulkan keberanian untuk membeli rumah dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangannya.“Saat ini, kondisinya seperti di-restart ulang. Di kuartal III tahun lalu, kami juga mencoba naik lagi setelah PSBB di awal. Dengan berbagai macam promosi dan tentu stimulus pemerintah, membuat properti sangat tumbuh di semester I/2021,” katanya.

(Oleh - HR1)

Di tengah isu internasional menyoal efikasi vaksin Sinovac, pemerintah Indonesia kembali mendatangkan bahan baku Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis, Selasa kemarin (27/7). Langkah ini sebagai upaya persiapan pasokan program vaksinasi bulan depan. Selain Sinovac, pemerintah juga terus berupaya mengimpor vaksin jadi dari produsen lain melalui berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

Belum lama berselang, Indonesia sudah mendapatkan 3 juta dosis vaksin Moderna dari pemerintah Amerika Serikat. "Pemerintah memastikan keamanan, kualitas dan khasiat atau efikasi untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers, Selasa (27/7). Tambahan pasokan vaksin penting. Sebab, Indonesia membutuhkan 208 juta orang yang divaksin untuk mencapai ketahanan komunal atau herd immunity. Sejauh ini, Indonesia sudah mendatangkan vaksin korona sebanyak 122,73 juta dosis dalam bentuk jadi dan bahan baku.

Beberapa bank pembangunan daerah mencatat pertumbuhan kredit signifikan, di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum pulih akibat terdampak pandemi Covid-19. Lonjakan kredit beberapa bank pembangunan daerah (BPD) itu secara langsung mendongkrak perolehan laba perseroan pada semester I/2021.Saat ini, ada lima BPD yang merilis kinerja keuangannya. Salah satunya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) yang membukukan pertumbuhan laba 14,42% year-on-year (YoY) menjadi Rp924,42 miliar per 30 Juni 2021.Sektor kredit merupakan ujung tombak perseroan dalam mendongkrak pendapatan. Kredit bank tercatat tumbuh 6,7% YoY menjadi Rp91,25 triliun.Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan perseroan sebenarnya mampu mencatatkan pertumbuhan kredit sekitar 7,3% - 7,4% pada akhir Juni 2021. Namun, dia menyatakan kredit hanya tumbuh 6,7% karena ada pelunasan satu debitur besar senilai Rp1 triliun pada akhir bulan lalu.

Selain Bank BJB, BPD lain juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang melampaui rata-rata industri seperti Bank Nagari yang tumbuh 7,02%, diikuti Bank Lampung sebesar 5,80%, Bank Sulutgo sebesar 3,76%, dan Bank Sumut 2,97% YoY.Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit yang disalurkan perbankan pada Juni 2021 tumbuh 0,4% YoY, berbalik arah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang -1,3% yoy.

(Oleh - HR1)

Pertemuan sekitar jam makan siang di Ruang Reconfu Markas Polda Sumatera Selatan di Palembang, Senin (26/7/2021), diwarnai kejutan. Wakil keluarga besar Akidi Tio, pengusaha asal Langsa, Aceh, yang lama tinggal di Palembang, menyerahkan donasi uang Rp 2 triliun, yang berarti hampir setengah dari rencana pendapatan Kota Palembang tahun 2021. Seluruh donasi ditujukan bagi penanganan pandemi Covid-19 di Sumsel. Akidi Tio meninggal pada tahun 2009 dan dimakamkan di Palembang. Kini, satu dari tujuh anaknya menetap di sana. Menurut rencana, uang donasi akan dikirim hari ini, Rabu (28/7), ke rekening satuan tugas yang akan dibentuk Kapolda Sumsel.

Epidemiolog dari Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, berharap uang itu dapat untuk memperkuat pelacakan dan pemeriksaan. Caranya dengan menambah kapasitas alat tes reaksi berantai polimerase (PCR), terutama di episentrum, yaitu, Kota Palembang. Selain itu, bisa dibangun fasilitas whole genome sequencing (WGS). Ini agar jenis virus di dalam sampel cepat terdeteksi. Varian Delta yang menjangkiti empat warga Sumsel, misalnya, baru diketahui Mei 2021. Padahal, kasusnya terjadi Januari 2021. Hal lain yang perlu diperkuat adalah penerapan telemedicine. Sistem ini memungkinkan siapa saja yang menjalani isolasi mandiri bisa mendapat layanan kesehatan digital.

Lima orang, salah satunya dokter klinik di Cilegon, Banten, memalsukan surat hasil tes usap antigen bagi pelaku perjalanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Puluhan surat hasil negatif antigen tanpa tes mereka buat setiap harinya sejak Mei 2021.

Jika komplotan ini membuat 20 surat hasil negatif tanpa tes setiap hari sejak Mei lalu, hingga menjelang akhir Juli ini diperkirakan sedikitnya 1.700 surat hasil negatif antigen tanpa tes telah beredar. Mereka menawarkan surat itu kepada pengguna jasa kapal penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten, menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Tidak ada pemeriksaan antigen sebagaimana mestinya. Mereka langsung membuat surat palsu. Jumlahnya bisa puluhan setiap hari dengan harga Rp 100.000 per orang. Keuntungan dari kejahatan ini sampai puluhan juta rupiah.

Atas tindakan melanggar hukum tersebut, Kepolisian Daerah Banten menangkap RO (28), YT (20), RS (20), DSI (43), dan RF (31) di Cilegon. Masing-masing di antara mereka berperan mulai dari mencari calon penumpang hingga membuat surat palsu hasil tes usap antigen. Kelimanya diancam pidana penjara maksimal 10 tahun penjara. Kami akan sidak guna memastikan tidak terulang hal serupa.

Untuk menekan pengangguran, investasi diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja. Akan tetapi, melihat pencapaian pada triwulan II tahun ini, peningkatan serapan tenaga kerja yang dibawa investasi dinilai tidak cukup signifikan. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memprediksi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 akan berada di kisaran 7,15-7,35 persen atau 9,9 juta sampai 10,27 juta orang. Angka tersebut lebih tinggi daripada TPT Agustus 2020, yaitu 7,07 persen (9,76 juta orang), dan TPT Februari 2021, yaitu 6,26 persen (8,75 juta orang).

Menurut ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, Selasa (27/7/2021), pengangguran akan bertambah akibat lonjakan kasus Covid-19 serta kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah berjalan sekitar tiga minggu terakhir. ”Pengangguran akan lebih tinggi. Kondisinya bisa lebih buruk daripada bulan Agustus 2020 dan Februari 2021. Memang, selisihnya tidak banyak, tetapi secara prinsip akan terjadi kenaikan,” kata Akhmad dalam diskusi virtual di Jakarta. Ia mengatakan, pemerintah memang telah menyiapkan beberapa program untuk perlindungan sosial dan insentif bagi dunia usaha untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Namun, berbagai kendala implementasi membuat program-program bantuan itu tidak menyentuh kalangan yang membutuhkan secara tepat waktu dan tepat sasaran. ”Beberapa program arahnya sudah benar, tetapi apakah itu cukup untuk menahan situasi saat ini? Tidak. Terlebih jika krisis kesehatan akibat Covid-19 masih berlanjut dan pembatasan tetap harus diterapkan,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan terus berupaya melindungi peternak dan mencari solusi bagi problem perunggasan nasional. Sejumlah cara ditempuh untuk mengatasi masalah di hulu, seperti pengaturan dan pengendalian produksi, serta di hilir, antara lain melalui pengembangan usaha pascapanen, rantai dingin, dan edukasi konsumen. Akan tetapi, sejumlah regulasi dan program dinilai belum signifikan mengatasi problem yang dihadapi peternak, terutama kenaikan harga sarana produksi dan fluktuasi harga jual di tingkat peternak. Situasi itu mengimpit peternak skala kecil sehingga tidak sedikit di antara mereka yang bangkrut dan gulung tikar.

Terkait itu, peternak yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara resmi menggugat pemerintah ke pengadilan tata usaha negara. Mereka menilai pemerintah gagal menstabilkan harga ayam di tingkat produsen sesuai regulasi dan menuntut ganti rugi Rp 5,4 triliun atas kerugian yang diderita peternak rakyat selama 2019-2020.

Terkait gugatan tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi. ”Sejatinya pemerintah telah menerapkan kebijakan dari hulu ke hilir untuk mengatasi persoalan perunggasan nasional. Contohnya, kebijakan di hulu dengan pengaturan dan pengendalian DOC (bibit ayam),” ujarnya melalui keterangan pers, Selasa (27/7/2021). Pemerintah, lanjutnya, berupaya memecahkan problem yang dihadapi peternak rakyat serta mengevaluasi kebijakan dengan melibatkan pelaku usaha, asosiasi peternak, dan peternakan rakyat. Menurut Nasrullah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi mengakomodasi kepentingan mereka. Pasal 4 regulasi tersebut menyatakan, penyediaan ayam ras dan telur konsumsi dilakukan berdasarkan rencana produksi nasional yang menyesuaikan keseimbangan pasokan dan permintaan. Guna menghitung dan menganalisis permintaan dan pasokan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.