Potensi ekspor perikanan Indonesia tahun ini dinilai cukup besar seiring pulihnya ekonomi negara-negara maju. Akan tetapi, kendala logistik global dikhawatirkan menghambat kinerja ekspor. Selama semester I-2021, nilai ekspor perikanan tercatat 2,6 miliar dollar AS atau 42 persen dari target ekspor perikanan tahun ini senilai 6,05 miliar dollar AS. Nilai ekspor itu tumbuh 7,3 persen secara tahunan. Surplus neraca perdagangan komoditas perikanan tercatat 2,3 miliar dollarAS naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSKP-KKP) Machmud Sutedja mengemukakan, pihaknya berharap ekspor perikanan tahun ini bisa mencapai target. Namun, permintaan global yang terus meningkat menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas pengiriman dan penutupan (lockdown) lokal di beberapa negara.

Selain itu, terjadi kelangkaan kontainer berpendingin dan biaya kargo yang terus meningkat sebagai dampak berlanjutnya pandemi Covid-19. Ini masalah global. Kendala (logistik)itu sedang dibahas untuk dicarikan solusinya.

Direktur Logistik PDSKPKKP Innes Rahmania mengemukakan, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan pemilik moda transportasi guna mencari solusi terhadap kendala logistik.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengusulkan agar pejabat di pemerintahan yang rangkap jabatan sebagai komisaris menerima gaji tunggal. Pejabat itu dihargai karena dia punya kepakaran atau keahlian. Jadi, dia digaji negara, single salary. Bukan malah asyik rangkap jabatan semata-mata untuk dapat tambahan penghasilan.

Adapun Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia Eko Prasojo mengusulkan pemerintah mendata orang-orang yang bertalenta untuk menduduki posisi komisaris. Adanya talent pool ini bisa mencegah masuknya orang-orang tak berkualitas menjabat komisaris. Hal itu juga bisa mencegah masuknya kepentingan politik.

Kamis pekan lalu, para peternak yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara resmi menggugat pemerintah ke pengadilan tata usaha negara. Mereka menilai pemerintah gagal menstabilkan harga ayam hidup di tingkat produsen sesuai regulasi.

Mereka menuntut ganti rugi Rp 5,4 triliun atas kerugian yang diderita peternak rakyat selama kurun 2019-2020. Derita timbul karena harga jual ayam hidup berulang anjlok, sementara harga sarana produksi cenderung tinggi, seperti pakan, obat, bibit, dan jagung.

Akan tetapi, ketentuan soal harga acuan hanya berlaku di atas kertas. Sebab, situasi di lapangan kerap berlaku sebaliknya. Harga jual ayam hidup anjlok di bawah harga acuan, sementara harga bibit lebih tinggi dibandingkan harga acuan. Kerugian peternak berlipat karena harga jual turun di tengah kenaikan ongkos produksi.

Sejumlah upaya memang telah ditempuh pemerintah, antara lain pengendalian produksi melalui kebijakan afkir dini induk ayam umur kurang dari 58 minggu dan pemusnahan telur tetas fertil (cutting hatched egg fertil) umur 19 hari. Langkah serupa telah berulang ditempuh pemerintah sejak beberapa tahun lalu.

Akan tetapi, problem fluktuasi harga masih berulang, sementara produksi sering surplus sehingga turut menekan harga jual ayam di tingkat peternak. Akibatnya, industri perunggasan nasional, penyerap sekitar 12 juta tenaga kerja dengan perputaran uang sekitar Rp 400 triliun per tahun, meredup beberapa tahun terakhir.

Bisnis alih daya atau outsourcing ikut terpukul pandemi korona (Covid-19). Permintaan terhadap tenaga outsourcing menyusut lantaran banyak pemberi kerja terkena efek pandemi. Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia mengakui, saat kebijakan PPKM bergulir, banyak permintaan untuk merumahkan pekerja. "Anggota ABADI berusaha agar tenaga alih daya tetap dapat dibayarkan upahnya," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Salah satu pemain outsourcing, ISS Indonesia, mengaku terkena dampak pandemi Covid-19. Presiden Direktur ISS Indonesia, Elisa Lumbantoruan mengatakan, sebelum pandemi Covid-19, jumlah karyawan ISS Indonesia berkisar 60.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kini, seiring pandemi, terjadi penurunan jumlah karyawan menjadi sekitar 47.000 orang. Bisnis ISS tertekan lantaran terjadi penurunan kebutuhan pelanggan akibat pembatasan kegiatan bisnis selama pandemi. Ditambah lagi, banyak perusahaan yang menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehingga permintaan jasa outsourcing berkurang.

Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, permintaan terhadap tenaga kerja outsourcing menurun sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Terlebih, beberapa sektor seperti perhotelan dan restoran kini kesulitan beroperasi secara penuh. Dengan adanya pandemi, terlihat bahwa tantangan tenaga kerja outsourcing saat ini adalah sistem WFH yang mulai berpotensi terus berlanjut hingga pasca pandemi. Ditambah lagi, beberapa jenis pekerjaan mulai mengalami modifikasi dengan penggunaan teknologi yang lebih masif dan mengurangi mobilitas pekerjanya.

Bisnis, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bersiap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan praktik kartel obat-obatan Covid-19. Plt. Juru Bicara KPK mengatakan bahwa masyarakat dipersilahkan untuk melapor apabila menemukan praktik kartel obat tersebut. Lembaga antirasuah juga menyatakan tidak akan ragu untuk mengusut kasus tersebut apabila menemukan keterlibatan pihak tertentu. 

KPK mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk keuntungan pribadi. Wakil Ketua KomisiII DPR meminta KPK dan Kepolisian untuk mengusut dugaan kartel besar terkait obat Covid-19. Pasalnya, diduga ada penyelenggaraan negara yang ikut bermain dalam bisnis obat Covid-19. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan jejaring tersebut menunjukkan adanya upaya mencari keuntungan di tengah krisis pandemi Covid-19 lewat relasi politik.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Perusahaan teknologi finansial atau tekfin masih menjadi garda terdepan incaran investor startup Indonesia. Sepanjang semester I/2021 setidaknya terdapat 25 transaksi pendanaan yang melibatkan startup fintech dari sekitar 50 transaksi pendanaan kepada seluruh startup yang beroperasi di Tanah Air, yang notabene turut diramaikan klaster populer. Beberapa di antaranya berupa pendanaan lini kredit buat para fintech finance dan lending yang terbilang telah matang, lainnya berupa ronde pendanaan untuk permodalan, mulai dari seed funding sampai pendanaan Seri B.

Periode 2021 akan tetap menjadi momentum bangkitnya pendanaan ke startup tahap awal, kendati kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 masih membayangi Indonesia. Startup di bidang logistik, media, ed-tech dan healthtech justru mengalami perkembangan signifikan, seperti Tokopedia, Sociolla, Warung Pintar, Waresix, Sirclo, IDN Media, dan Ruangguru, merupakan contoh dari portofolio East Ventures yang mengalami kenaikan yang sangat besar sepanjang 2020. Untuk startup yang terdampak negatif, diantaranya mereka yang bergerak di bidang ritel dan perjalanan luring, terutama karena kebijakan pembatasan sosial dan keterbatasan mobilitas masyarakat sejak awal pandemi.

(Oleh - IDS)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyebut tren kenaikan harga komoditas berdampak positif pada kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada semester I/2021. Data APBN Kita Juli 2021 menyebutkan kenaikan harga komoditas seperti batu bara berdampak pada pembalikan kinerja penerimaan PNBP yang tertekan selama pandemi. Harga batu bara pada Juni 2021 mencapai US$100,33 per ton atau tertinggi dalam satu dekade terakhir. "Kenaikan ini menjadi windfall (durian runtuh) bagi PNBP yang sejak 2020 kinerjanya sangat terdampak akibat pandemi Covid-19," tulis Kementerian Keuangan, dikutip pada Sabtu (24/7/2021). Realisasi PNBP hingga akhir Juni 2021 mencapai Rp206,88 triliun atau 69,37% dari target APBN tahun ini senilai Rp298,2 triliun. Kinerja setoran PNBP pada semester I/2021 tersebut tumbuh 11,38% dibandingkan dengan kinerja periode sama tahun lalu. Setoran PNBP SDA pada paruh pertama 2021 mencapai Rp59,74 triliun atau 57,38% dari target APBN. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan PNBP sumber daya alam (SDA) migas senilai Rp39,91 triliun dan PNBP SDA nonmigas senilai Rp19,83 triliun. PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) pada semester I/2021 senilai Rp15,92 triliun. Jumlah setoran tersebut memenuhi 60,92% dari target APBN 2021 senilai Rp26,1 triliun. Kinerja PNBP KND mengalami kontraksi 65,55% dibandingkan dengan performa pada periode sama tahun lalu. Realisasi PNBP lainnya mencapai Rp70,88 triliun atau 64,92% dari target Rp109,1 triliun. Realisasi itu tumbuh 30,2% secara tahunan. Kinerja positif juga dicapai pos pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dengan realisasi Rp60,3 triliun atau 102,64% dari target Rp58,7 triliun. "PNBP KND mengalami penurunan antara lain disebabkan setoran dividen BUMN perbankan yang menurun dan tidak adanya setoran PNBP dari sisa surplus BI pada 2021 memberikan pengaruh signifikan pada penurunan pendapatan KND,” imbuh otoritas. (kaw)

Fintech P2P lending atau kerap disebut pinjaman online (pinjol) yang ilegal banyak dikendalikan asing, bahkan mayoritas server mereka berada di luar negeri. Karena itu, perlu ada kerja sama lintas negara untuk memberantasnya.“Kalau dilihat di Indonesia itu ada 22%, tidak diketahui lokasinya ada 44%, sisanya (sebanyak 34%) ada di luar negeri. Dari sini memang terlihat bahwa pinjol ilegal itu agak rumit untuk diberantas, perlu ada kerja sama lintas negara untuk melakukan pemberantasan,” kata Tongam L Tobing pada acara Zoom in with Primus bertajuk ‘Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal’ yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (22/7). 

Tongam menuturkan, banyak dari korban pinjol ilegal yang belum paham betul mengenai layanan jasa keuangan. Mereka juga tidak melakukan cek legalitas produk atau entitas yang menawarkan. Maka dalam hal ini, edukasi dan sosialisasi mengenai fintech lending menjadi penting untuk diakselerasi. Tapi hal yang memang tidak bisa dipungkiri adalah banyak dari masyarakat terjerat pinjol ilegal karena kebutuhan dana yang mendesak, sementara keluarga atau teman belum bisa membantu, serta belum terjamah jasa keuangan konvensional. Rentetan masalah itu yang membuat masyarakat terpaksa meminjam ke pinjol ilegal yang dalam operasinya sarat akan tindak kejahatan.

(Oleh - HR1)

Perusahaan pelopor sistem pembayaran dan prinsipal layanan ATM Bersama, PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dan PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) sebagai penyedia layanan solusi total teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berkolaborasi menghadirkan layanan baru, Third Party Card Management (TPCM). Kolaborasi konsorsium ini didukung PT Worldline Internasional Indonesia (Worldline). Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar mengungkapkan, TPCM merupakan solusi lengkap untuk pengembangan proses bisnis produk berbasis kartu kredit hingga paylater account. “Layanan Third Party Processor (TPP) pertama di Indonesia ini terbilang lengkap dengan cakupan layanan aktivasi, transaksi, pembuatan tagihan, hingga pengawasan dari fraud,” kata Arya melalui virtual conference, Kamis, (22/7). Dia mengatakan, salah satu pilihan efisien yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga yang dapat mendukung sistem dan menangani operasional dari proses bisnis berbasis kartu hingga paylater account. “Untuk itu, layanan TPCM ini menjadi jawaban atas kebutuhan institusi perbankan ataupun institusi keuangan lainnya,” tandas Arya. 

(Oleh - HR1)

Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating Indonesia pada outlook negatif. Peringkat utang ini dipertahankan karena pemulihan ekonomi berjalan lambat, sejalan dengan peningkatan kasus Covid-19 yang turut menekan kinerja ekonomi Indonesia. Economist Asia-Pacific S&P Global Ratings Vishrut Rana menjelaskan, tekanan dari meningkatnya kasus Covid-19 dan terganggunya proses pemulihan ekonomi juga berimplikasi terhadap kinerja fiskal pemerintah tahun ini. “Ini dapat menghambat laju konsolidasi fiskal menuju 2022, tergantung pada beratnya perlambatan,” ujar dia dalam laporan yang dikutip pada Kamis (22/7).

Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengindikasikan bahwa pemerintah akan menekan defisit fiskal 2022 menjadi di kisaran 4,8% PDB, sehingga defisit di 2023 bisa maksimal 3%, namun ia menilai, masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan, kunci untuk memperbaiki kinerja fiskal ini sangat bergantung pada kecepatan pemulihan ekonomi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Apabila pemulihan ini tidak dioptimalkan, maka masih akan susah untuk menerapkan langkah-langkah kebijakan penambahan pendapatan negara yang sudah disusun oleh otoritas. Sebagai informasi, S&P pada 17 April 2021 mempertahankan peringkat utang Indonesia pada BBB dan merevisi outlook dari stabil menjadi negatif. Kemudian, pada 22 April 2021, S&P mempertahankan outlook negatif, dan kini lembaga tersebut tetap mempertahankannya.

(Oleh - HR1)