Pemerintah terus mendorong belanja produk dalam negeri (PDN) di sektor pendidikan, khususnya produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintah berencana memborong TIK lokal untuk bidang pendidikan senilai Rp 17 triliun hingga 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berupaya tidak mengimpor barang untuk bidang pendidikan, khususnya TIK. Tujuan utama adalah meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri. “Jadi harus dibasmi orang-orang yang masih bermain-main di sini, karena belanja TIK lokal masih rendah, dibandingkan impor. Saya kira selama empat tahun ke depan, pemerintah akan membelanjakan Rp 17 trilliun untuk TIK lokal. Kami mau ini secara bertahap TIK dibuat di dalam negeri,” ujar dia dalam konfrensi pers virtual, Kamis (22/7). Luhut memerinci, untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kemendikbud ristek dan pemerintah daerah untuk pengadaan laptop mencapai 431.730 unit senilai Rp 3,7 triliun, terdiri atas 189.165 unit senilai Rp 1,3 triliun melalui APBN 2021 dan 242.565 unit senilai Rp 2,4 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan. “Saat ini, telah dilakukan pernyataan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp 1,1 triliun,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Sekitar 1.500 toko ritel modern tutup hingga selama 2020 hingga kuartal I-2021, dihantam pandemi Covid-19. Akibatnya, total kerugian peritel modern sekitar Rp 7,5 triliun, dengan asumsi rata-rata investasi satu gerai Rp 5 miliar. Tren ini masih bisa berlanjut. Apalagi, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021, tanpa memberikan bantuan ke sektor ritel. Kini, pemerintah memakai istilah PPKM level 1-4, menggantikan PPKM darurat yang berlaku 3-20 Juli lalu. 

Penurunan juga dirasakan oleh format toko kelontong atau minimarket yang masih menikmati pertumbuhan pada 2020. Pada tiga bulan 2021, ritel minimarket turun 4,2%, setelah sepanjang 2020 menjadi satu-satunya format ritel modern yang tumbuh 4,8%. Keadaan ini akhirnya membuat pekerja ritel dirumahkan atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, tak menutup kemungkinan dampaknya bisa lebih besar. Pengusaha mal kehilangan potensi pendapatan Rp 5 triliun selama PPKM darurat. Pendapatan pusat perbelanjaan itu berasal dari sewa dan juga service charge yang dibayar oleh para penyewa atau para peritel yang ada di dalam suatu perbelanjaan. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Dailybox, perusahaan rintisan (start-up) makanan dan minuman, meraih pendanaan seri A dengan nilai berkisar US$ 1-5 juta. Pendanaan ini dipimpin oleh Vertex Ventures SEA beserta Kinesys Group. CO-Founder dan CEO Dailybox Kelvin Subowo mengatakan, melalui pendanaan ini, Dailybox berencana untuk mempercepat ekspansi bisnis ke seluruh Indonesia dan mengembangkan sistem Dapur Terpusat. Saat ini, Dailybox telah hadir di beberapa kota di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan juga Bali. 

Pertumbuhan bisnis Dailybox berbanding lurus dengan prediksi pertumbuhan industri layanan pesan antar makanan di Asia Tenggara. Laporan Google Temasek, Bain & Company tahun 2020 menyatakan bahwa Gross Merchandise Volume (GMV) industri layanan pesan antar makanan di Asia Tenggara diprediksi mencapai US$ 23 miliar pada 2025. Angka tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun di industri hampir 30%.

Kinesys memiliki visi untuk mendukung pertumbuhan bisnis startup lokal. Sejak awal, pihaknya berfokus untuk memberikan pendanaan pada startup yang tidak hanya memiliki model bisnis yang bagus, tapi juga memiliki rencana profitabilitas yang jelas dan berkelanjutan. Dailybox  merupakan bagian dari The Daily Group atau PT Sendok Garpu Internasional, yang berdiri sejak tahun 2018. Grup ini menaungi beberapa brand F&B lainnya seperti menu sushi-to-go, Shirato dan minuman segar, Anytime.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Perusahaan rintisan (start-up) di bidang e-commerce, GudangAda mengantongi pendanaan lebih dari US$ 100 juta atau hampir Rp 1,5 triliun dalam putaran pendanaan Seri B yang dipimpin oleh Asia Partners dan Falcon Edge Capital. CEO GudangAda mengatakan, dana terbaru ini akan digunakan untuk memperbesar tim GudangAda, serta memperkuat ekosistem perusahaan, seperti layanan logistik, sistem pembayaran (POS/SaaS), pemesaran, data, dan layanan keuangan. GudangAda juga berencana memperkuat posisinya dengan mengembangkan teknologi artificial intelligence (AI) agar dapat menawarkan layanan personalisasi terbaik bagi para pedagang UMKM. 

Minat investor yang kuat didorong oleh kemampuan GudangAda memacu pertumbuhan bisnis.    Hal ini terlihat dari keberhasilannya memonetisasi pasar sejak kuartal I-2020. GudangAda merupakan salah satu platform e-commerce B2B yang berhasil membukukan net merchandise value (NMV) sebesar US$ 6 miliar dalam kurang dari 3 tahun, dan nilai investasi terakumulasi kurang dari US$ 35 juta dengan rasio efisiensi permodalan sebesar 170 kali. 

GudangAda telah bekerjasama dengan para pemilik bisnis kendaraan dan gudang, termasuk juga diantaranya dengan UMKM member GudangAda. GudangAda juga menawarkan sistem layanan manajemen transportasi dan gudang yang dinamis untuk memudahkan mitra mendigitalisasi bisnisnya. Menawarkan one-stop solution kepada UMKM Indonesia, GudangAda telah memperluas kategori produknya ke segmen obat-obatan atau farmasi, kemasan, peralatan rumah tangga, dan alat tulis. Ekspansi kategori ini didorong melalui kemitraan end to end (E2E) dengan prinsipal, distributor, pedagang besar, dan eceran di dalam rantai pasokan. Sejak ekspansi dilakukan pada awal tahun 2021, puluhan ribu UMKM telah bertransaksi dalam kategori baru tersebut. 

(Oleh - IDS)

Penerimaan perpajakan pada paruh pertama tahun 2021 tumbuh positif. Kementerian Keuangan mencatat: setoran pajak pada semester I-2021 mencapai Rp 557,8 triliun, naik 4,89% dibanding periode sama 2020 sebesar Rp 531,77 triliun. Hanya, saat penerimaan pajak naik tipis, klaim pengembalian pajak atau restitusi sebaliknya, melesat tinggi. Realisasi restitusi pajak pada semester I-2021 mencapai Rp 110,79 triliun. Angka ini naik 18,86% ketimbang periode sama tahun lalu yang hanya Rp 93,21 triliun. Restitusi pajak terbesar berasal dari; Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 74,1 triliun, naik 8,65% year on year (yoy). Kedua, restitusi pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan sebesar Rp 31,3 triliun, melonjak 31,28% yoy. Sisanya berasal dari jenis pajak lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor menjelaskan naiknya restitusi PPN dalam negeri lantaran banyak barang yang dijual pengusaha, tapi tidak laku. Walhasil pajak konsumen berupa PPN yang telah dibayar pengusaha harus dikembalikan. Sementara, restitusi PPh badan naik karena wajib pajak banyak yang lebih bayar pada 2020 lalu. Neilmaldrin menyebut, kondisi ini mengindikasikan banyak wajib pajak yang merugi pada 2020 lalu. "Pertumbuhan restitusi PPh badan didominasi oleh pertumbuhan restitusi normal tahun pajak 2020 yang jatuh tempo pada bulan Mei 2021," tandas Neilmaldrin kepada KONTAN, Kamis (22/7).

Di saat banyak bisnis akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, transaksi  e-commerce dan uang elektronik malahan melejit. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi e-commerce pada semester satu 2021 meningkat sebesar 63,36% yoy menjadi Rp 186,75 triliun. BI juga memproyeksikan, sampai akhir tahun transaksi tersebut meningkat 48,4% yoy mencapai Rp 395 triliun.

Pertumbuhan ini seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking, ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7). Lalu untuk nilai transaksi uang elektronik di periode yang sama juga melonjak 41,01% yoy atau senilai Rp 132,03 triliun dan diproyeksikan tumbuh 35,7% yoy mencapai Rp 278 triliun untuk keseluruhan tahun 2021. BI terus mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, ujarnya.

Sudah lebih dari setahun wabah korona melanda Indonesia, dunia usaha masih terkena pukulan ganda. Selain efek pandemi Covid-19, kebijakan PPKM turut menekan kinerja para pebisnis, terutama di sektor ritel. Semakin lama Covid-19 mereda, kerugian kerugian para pengusaha kian membengkak. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Modern Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menjelaskan, saat ini daya tahan para peritel mulai goyah. Pasalnya, mereka tahun ini sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Kalau tahun 2020, kami bisa survive karena masih ada dana cadangan, ungkap dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7).

Aprindo memproyeksikan, pada tahun 2020 terdapat 1.300 gerai ritel yang tutup, dengan asumsi kerugian mencapai Rp 5 miliar per gerai dalam sebulan. "Bila dihitung per gerai, kerugian kira-kira sekitar Rp 5 miliar per bulan, itu belum termasuk biaya gedung, pajak, listrik, dan lain-lain," ungkap Roy. Namun dia tak merinci ihwal penutupan gerai ritel, apakah tutup sementara atau permanen. Celakanya, jumlah gerai yang tutup pada tahun ini terus bertambah. Menurut Roy, ada sekitar 200-an gerai ritel yang kembali tutup di 2021, sehingga totalnya mencapai 1.500 gerai, yang mencakup ritel swalayan, minimarket dan lainnya. Untuk menekan kerugian, Aprindo meminta kelonggaran kepada pemerintah, yakni membuka kembali gerai ritel seperti halnya pasar tradisional, toko kelontong, warung makan, dan sejenisnya yang boleh beroperasi hingga pukul 21:00 WIB.

Fakta serupa disodorkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terkait perkiraan angka kerugian akibat wabah Covid-19. Ketua APPBI, Alphonzus Widjaja bilang, pemberlakukan PPKM Level-4 bisa menggerus pendapatan pusat perbelanjaan hingga total mencapai Rp 5 triliun per bulan. "Potensi kehilangan pendapatan berdasarkan laporan 350 pengelola pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia," kata dia, kemarin. Alphonzus mengklaim, khusus selama kebijakan PPKM Darurat, 250 pengelola pusat belanja melaporkan potensi kerugian Rp 3,5 triliun per bulan di Jawa-Bali.

Pelaku usaha terus berusaha mencari cara untuk bertahan. PT Kino Indonesia Tbk (KINO), misalnya, membidik pasar ekspor pada negara yang mulai melandai kasus Covid-19. "Kami evaluasi terhadap produk-produk yang dapat diterima dengan baik di luar negeri," sebut Direktur KINO Budi Muljono kepada KONTAN, belum lama ini. Adapun pengusaha bioskop terpaksa merumahkan karyawan menyusul penutupan pusat perbelanjaan demi menekan biaya operasional. "Mereka diberikan upah 50% dari yang biasa diterima, bahkan ada yang tidak diberikan upah selama bioskop tutup, mengingat beban operasional yang berat bagi pengusaha bioskop, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin. Peritel sepeda Rodalink juga memacu penjualan digital setelah 48 outlet mereka harus tutup sementara selama PPKM Level 4. "Kami melayani digital melalui via WhatsApp," ujar Rina Mutia, Marketing Communication Rodalink Indonesia, dalam keterangan resmi, kemarin.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyetujui aksi korporasi berupa right issue atau penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pembentukan Holding Ultra Mikro yang menyatukan BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, dengan BRI sebagai induknya.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, dalam right issue ini, pemerintah akan menyerap sebagian saham baru yang diterbitkan BRI secara inbreng dengan seluruh saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian dan PNM.

Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99 persen saham Pegadaian dan PNM. Adapun pemerintah akan tetap memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM. Di sisi lain, kepemilikan saham pemerintah di BRI akan meningkat.

Perseroan merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesarRp 50 per lembar saham. Adapun jumlah lembar saham dan harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian.

Sunarso menjelaskan, selain untuk pembentukan Holding Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan modal BRI di Pegadaian dan PNM, sebagai hasil dari inbreng pemerintah, sebagian dana right issue akan digunakan sebagai modal kerja BRI untuk pengembangan ekosistem ultramikro serta bisnis mikro dan kecil.

Produksi bibit ayam broiler di Tanah Air diperkirakan surplus 69,4 juta ekor selama Juli 2021. Hal itu dikhawatirkan bakal semakin menekan harga jual ayam di tingkat peternak hingga jauh di bawah ongkos produksinya pada bulan depan.

Kondisi ini bakal semakin menyusahkan peternak unggas rakyat. Sebab, harga jual ayam hidup berulang anjlok di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 19.000 hingga Rp 21.000 per kilogram (kg), seperti terjadi dalam satu bulan terakhir.

Rofii, Subkoordinator Produksi Unggas Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, menyebutkan, produksi bibit ayam (day old chick final stock/DOC FS) pada Juli 2021 mencapai 294 juta ekor. Sementara kebutuhannya diperkirakan 224,64 juta ekor sehingga ada potensi surplus produksi DOC FS 69,4 juta ekor.

Dengan produksi DOC FS sebesar itu, potensi produksi daging ayam (karkas) bulan depan diperkirakan 324.241 ton atau setara 276,42 juta ekor. Padahal, kebutuhan daging ayam nasional diperkirakan 247.695 ton atau setara 211,16 juta ekor. Artinya, ada kelebihan produksi daging ayam sebanyak 76.546 ton.

Peternak berulang menghadapi situasi sulit seiring naiknya biaya produksi karena kenaikan harga pakan, jagung, dan bibit.Pada saat yang sama, harga jual ayam turun karena suplai berlebih atau permintaan yang turun, seperti terjadi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.

Pemerintah berencana menghapus aturan pungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Para pengusaha otomotif dan barang elektronik masih wait and see. Namun mereka khawatir perubahan kebijakan pungutan pajak bisa menaikkan harga jual produk. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih menanti kebijakan terbaru PPnBM dan PPN. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menyebutkan, pihaknya memahami pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. "Namun di sisi lain, kami ingin industri dalam negeri bisa kembali bergerak," kata dia di acara virtual Industrial Automation, Kamis (22/7). 

Kelak, aturan pajak itu akan tertuang di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pasal 7A RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5% atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25% untuk barang mewah. Tarif PPN tertinggi itulah yang akan mengakomodasi pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini.

Direktur Administrasi, Korporasi dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azzam berpendapat, aturan tersebut berpotensi mengerek harga jual mobil yang diproduksi di dalam negeri. "Di tengah utilitas pabrik yang rendah, pasar domestik yang masih lemah, kami melihat daya beli belum mendukung untuk penerapan berbagai pajak tambahan yang agresif," ucap dia, kemarin. Apabila pasar otomotif tumbuh stagnan, maka tujuan industrialisasi kendaraan bermotor tidak akan tercapai. Dampaknya bahkan akan terasa hingga ke mata rantai seperti industri komponen otomotif, sektor jasa keuangan, asuransi dan masih banyak lagi. "Jangan sampai membebani konsumen. Kami menimbang bahwa saat ini kondisi perekonomian belum pulih," ucap Bob.