Pengusaha mal meminta insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) final untuk menghadapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di beberapa wilayah Jawa dan Bali hingga 2 Agustus 2021. Sebab, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hanya ditujukan kepada penyewa mal. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, mal tidak akan menikmati insentif itu. Insentif yang akan membantu mal adalah penghapusan PPh final yang sampai saat ini masih belum direspons oleh pemerintah. “Alasannya, PPh adalah kewajiban pengusaha pusat perbelanjaan,” ucap dia kepada Investor Daily, Senin (26/7). Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyambut positif adanya insentif fiskal selama PPKM level 4, yaitu PPN DTP sewa toko selama Juni-Agustus 2021. “Namun, masa pembebasan PPN tersebut terlalu singkat,” kata Budiharjo.

(Oleh - HR1)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta semua pihak bergandengan tangan, bersinergi, dan melangkah bersama dalam satu irama menuju arah Indonesia yang bersih dan sehat yang selaras dengan amanat UUD 1945 yakni Indonesia Nol Emisi Karbon/ Netral Karbon (Net Zero Emission) 2060. Pemenuhan target tersebut merupakan tanggung jawab bersama sehingga seluruh komponen bangsa harus berperan aktif dalam upaya nasional mewujudkan pembangun berkelanjutan melalui target terbaru nasional tersebut. Target mencapai Netral Karbon 2060 telah menjadi komitmen Indonesia kepada masyarakat dunia melalui penyampaian Dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTSLCCR 2050) kepada UNFCCC sebagai mandat dari Paris Agreement/Perjanjian Paris yang telah diratifikasi menjadi UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. "Dokumen LTS-LCCR 2050 menegaskan arah kita menuju net zero emissions dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi yang bertumbuh, berketahanan iklim, dan berkeadilan," ujar Menteri Siti Nurbaya saat Indonesia Green Summit 2021, Senin (26/7).

Indonesia Netral Karbon 2060 didasari dari proyeksi pembangunan Indonesia yang diperkirakan mencapai puncak pembangunan dengan emisi sebesar-besarnya pada 2030- 2040 dan terus melandai hingga 2050-2060. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi dari lima sektor yakni energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan. Selain itu, Indonesia berkomitmen dalam meningkatkan ketahanan iklim melalui ketahanan ekonomi, sosial dan sumber penghidupan, serta ekosistem dan lanskap.

(Oleh - HR1)

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) atau Emtek menjalin kemitraan strategis dengan Grab Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, selain mendekatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan digital, kedua pihak ingin menciptakan peluang investasi pada perusahaan rintisan (start-up) di Tanah Air. Managing Director Emtek Sutanto Hartono mengatakan, sejauh ini, perusahaan sudah berinvestasi di dua startup Indonesia, yakni PT Bukalapak. com dan Dana. Adapun Bukalapak sudah menjadi salah satu start-up dengan valuasi di atas US$ 1 miliar (unicorn) yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). “Bukalapak sudah memiliki 104,9 juta pengguna dan 6,9 juta anggota, sedangkan Dana sudah memiliki lebih dari 70 juta pengguna dan 250 ribu UMKM yang terdaftar, “ kata Sutanto dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/7).

Kedua perusahaan akan menjajaki peluang kolaborasi terutama di sektor logistik dan e-commerce, juga layanan keuangan, telemedicine, periklanan dan media digital, serta produk digital untuk kios atau warung tradisional. Dalam hal ini, Emtek telah menginvestasikan dana US$ 375 juta di PT Grab Teknologi Indonesia. Grab juga telah merampungkan investasi ke Grup Emtek. Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menjelaskan, prioritas utama dari kolaborasi Grab dan Grup Emtek adalah memperluas digitalisasi hingga ke tingkat kabupaten di Indonesia. “Sebanyak 99% dari semua bisnis di Tanah Air adalah bisnis UMKM, tetapi hanya 21% yang memiliki akses digital,” kata dia

(Oleh - HR1)

Produsen komputer jinjing (laptop) lokal ketiban berkah dari proyek pengadaan laptop pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat total anggaran pengadaan produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencapai Rp 17 triliun hingga tahun 2024.Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek, M. Samsuri mengatakan, saat ini kegiatan belanja produk TIK di sektor pendidikan difokuskan untuk mendorong digitalisasi sekolah sebagai upaya mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan.Tercatat, kebutuhan belanja fasilitas TIK di sektor pendidikan hingga 2024 berdasarkan proyeksi Kemendikbudristek sebesar Rp 17 triliun. Untuk tahun ini, total belanja TIK sektor pendidikan senilai Rp 3,7 triliun dengan perincian Rp 1,3 triliun (189.165 laptop) dari anggaran Kemendikbudristek dan Rp 2,4 triliun (242.565 laptop) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan tahun 2021. Presiden Direktur PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) Timothy Siddik mengungkapkan, pihaknya bersyukur ada proyek pengadaan laptop dari pemerintah. "Kami sudah mendapatkan order 165.000 unit, nanti bisa sampai 317.000 unit sampai akhir tahun," ungkap dia, dalam konfrensi pers virtual, kemarin.

(Oleh - HR1)

Indonesia belum menentukan sikap atas kesepakatan Forum G20 mengenai pengenaan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional. Apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia punya opsi memangkas (carve out) 5% dari tarif pajak itu agar menjadi daya tarik tujuan investasi. Artinya, Indonesia mempunyai kesempatan untuk memberikan tarif pajak efektif sebesar 10% kepada perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemajakan dan insentif tersebut memberikan rasa keadilan bagi setiap negara untuk mendatangkan investasi. "Bagi negara yang mau memberi insentif perpajakan masih bisa memberikan insentif 5% di bawah 15%, dan tidak mungkin 0%," kata Sri Mulyani, pekan lalu. Kenyataannya, tidak sedikit negara yang memberikan tarif pajak mini, bahkan sampai 0%. Dampaknya, banyak perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya masih merumuskan sikap Indonesia atas pilar 2 dari kesepakatan Forum G20 tersebut. Ia harap putusan yang diambil nantinya bisa membuat Indonesia lebih siap dalam menghadapi perubahan perekonomian dan perpajakan yang dinamis. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menambahkan tarif pajak minimum tersebut menjadi patokan atas seluruh Pajak Penghasilan (PPh) yang dibanderol pemerintah Indonesia kepada perusahaan multinasional. Artinya dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini sebesar 22%, pemerintah punya ruang untuk memberikan insentif carve-out, sehingga menjadi 17%. Tarif ini sesuai dengan batasan minimum tax 15% sebagaimana diatur dalam kesepakatan di Pilar 2.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk menuntaskan penyertaan investasi 375 juta dollar AS ke PT Grab Teknologi Indonesia. Keduanya sepakat menggabungkan portofolio bisnis masing-masing untuk memperluas pangsa pasar di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sebelumnya, pada 30 Juni 2021, EMTK mengumumkan menambah kepemilikan saham mereka di Grab Indonesia melalui penyertaan saham baru yang diterbitkan oleh Grab Indonesia. Grab Indonesia menerbitkan 311,27 juta lembar saham dengan nominal Rp 1.000 per lembar. Jumlah ini setara dengan 3,29 persen dari modal disetor dan ditempatkan oleh Grab Indonesia. Sebelum itu, EMTK Group telah memegang 244,57 juta saham Grab Indonesia, setara dengan 2,68 persen dari modal disetor dan ditempatkan Grab Indonesia.

Portofolio bisnis Grab Indonesia juga banyak berkecimpung di segmen UMKM, seperti Grab Food dan Grab Bike/Grab Car. Kami optimistis kolaborasi kedua perusahaan dapat mengakomodasi makin banyak UMKM melek teknologi digital.

Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan, Grab Indonesia menjadi mitra pengantaran Bukalapak untuk barang pesanan di 500 kabupaten/kota. Grab Indonesia juga membuat paket kupon pemesanan makanan Grab Food dengan akses konten di Vidio.

Pemerintah berencana memberikan insentif baru kepada sektor pariwisata, transportasi, serta hotel, restoran dan kafe (Horeka) di semester II-2021. Rancangan insentif ini untuk membantu keuangan ketiga sektor usaha tersebut. Insentif itu kini tengah digodok pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengusaha sudah mengajukan stimulus modal kerja untuk ketiga sektor tersebut. Bentuknya, seperti dana hibah pariwisata yang sempat diberikan, namun menjadi insentif bukan berasal dari hibah. "Tujuannya untuk mendorong industri pariwisata, tapi belum tahu mekanisme persisnya seperti. Karena mereka (pengusaha) sudah dapat modal kerja, perbankan sekarang ketat tidak mau kasih," kata Hariyadi Sukamdani kepada KONTAN, (26/7).

Asal tahu saja, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana hibah pariwisata mencapai Rp 3,7 triliun. Anggaran ini naik dibandingkan dengan alokasi yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3,3 triliun. Hibah pariwisata merupakan hibah dana tunai melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditujukan kepada pemerintah daerah (pemda) serta pelaku usaha sektor pariwisata di sebanyak 101 daerah. Hariyadi yang juga Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai, insentif modal kerja akan memberikan daya tahan kepada dunia usaha secara langsung untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Terlebih, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat industri pariwisata makin sepi pengunjung. Di sisi lain, Hariyadi meminta agar pemerintah juga memberikan stimulus dari sisi keuangan. Misalnya, memperpanjang jangka waktu insentif berupa restrukturisasi kredit dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2020. "Perpanjangan POJK 48/2020 dari jatuh tempo Maret 2022. Kalau tidak direlaksasi akan terjadi gagal bayar," tambah salah satu eksekutif di Grup Sahid ini. 

Utang pemerintah indonesia berisiko membengkak di tengah keterbatasan fiskal saat ini pandemi Covid-19. Karena itu Pemerintah harus menyusun strategi serius untuk mengurangi risiko ini. Berbagai lembaga telah mengingatkan pemerintah Indonesia atas risiko utang ini. Pekan lalu, Moody's memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023 berpotensi membengkak melampaui 45% dari PDB. "Pemerintah Indonesia tetap fokus untuk melindungi kelompok rentan terhadap dampak ekonomi pandemi yang menyebabkan membengkaknya belanja, di saat pertumbuhan pendapatan masih belum pulih secara signifikan," kata Vice President Senior Analyst Moody's Anushka Shah dikutip Senin (26/7).

Akibat pandemi, rasio utang pemerintah pada tahun 2020 tembus 39,8% dari PDB, atau naik dibandingkan dengan akhir 2019 sebesar 31% dari PDB. Beban pembayaran bunga utang tahun 2020 juga naik jadi 20,6% dari pendapatan, padahal 2019 masih sebesar 14,1% dari pendapatan. Namun Moody's mengapresiasi usulan strategi reformasi pendapatan jangka menengah, baik peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), maupun perluasan basis pajak penghasilan (PPh) perseorangan. Walaupun Moody's melihat ada tantangan berat dalam upaya mendongkrak penerimaan, terutama dari sisi dukungan politik.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga memperkirakan utang pemerintah pada tahun 2023 akan jauh lebih besar dari target pemerintah. Bahkan ia memperkirakan, bisa lebih dari 55% dari PDB tahun 2023. Untuk itu, pemerintah perlu menggenjot penerimaan negara. Jika terpaksa berutang, Bhima lebih menyarankan pemerintah menarik pinjaman ketimbang menerbitkan surat berharga negara (SBN) karena bunga pinjaman lebih murah. "Pinjam ke Bank Dunia bunganya 2%-3% per tahun. Sementara (imbal hasil) penerbitan SBN 6% hingga 7% per tahun," kata Bhima kepada KONTAN, kemarin.

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX), produsen laptop merek Zyrex mendapatkan order dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 165.000 unit. Presiden Direktur PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk, Timothy Siddik mengatakan, pihaknya mendapatkan order senilai Rp 700 miliar. "Kami menambah line perakitan dari empat line menjadi delapan line. Sehingga kapasitas kami sekarang sebanyak 430.000 unit," ungkap dia dalam konfrensi pers, Senin (26/7). Tahun ini, pemerintah pusat sudah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 triliun untuk pengadaan 190.000 unit laptop. Sedangkan untuk pengadaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sekitar 240.000 unit. Kata Timothy, pihaknya juga siap memenuhi kebutuhan laptop di tingkat pemerintah daerah. "Sekarang di pemda harus memakai laptop dengan TKDN 40%, kami sudah 40%," ungkap dia.

Adapun harga laptop untuk segmen pendidikan sekitar Rp 4 juta ke bawah. Dia menjelaskan, sejauh ini dari 3 juta unit penjualan laptop di Indonesia, produsen lokal hanya di bawah 5%. Sehingga masih banyak peluang yang bisa diambil untuk produsen lokal. Apalagi, kata Timothy, saat ini pemain asing tidak masuk ke segmen pendidikan di pusat dan daerah. "Mereka melihat itu terlalu rendah segmentasinya," ujar dia. Untuk itu, ZYRX memang masuk ke segmentasi pendidikan dimana ada sekitar 45 juta siswa yang belum memiliki laptop. "Soal spek tentu saja kita harus diskusi, jangan sampai memakai spek terlalu tinggi, padahal penggunaannya hanya untuk internet cepat dan mengetik," kata dia. Timothy menjelaskan, saat ini Zyrex bukan saja berbisnis laptop, melainkan membangun ekosistem bisnis lainnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Saat ini lini bisnis Zyrex adalah komputer, laptop, tablet dan server. Turunan dari bisnis itu adalah interactive kiosk and smart whiteboard, smart home, smart office, dan internet of things. "Kalau IoT tahun depan kami masuk. Nanti segmennya perumahan, perkantoran dan pabrik," terang Timothy.

IF (27) ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dari tangannya, polisi juga mengungkap penimbunan tabung oksigen dan obat-obatan terapi Covid-19 untuk dijual secara daring lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) dalam 10 bulan terakhir.

Karyawan swasta itu ditangkap dari pengembangan kasus narkotika di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Saat menggeledah rumahnya di Taman Sari, polisi menyita satu paket narkotika sabu dan alat isapnya, 12 tabung oksigen, 12 troli tabung oksigen, 8 kotak reguler tabung oksigen, 2 regulator tabung oksigen, 7 kotak azithromycin, dan 3 kotak ivermectin. IF menjual tabung oksigen Rp 4,5 juta dari HET Rp 1 juta. Keuntungannya Rp 10 juta dengan pengakuan untuk kebutuhan sehari-hari.