Komoditas vanili dapat menjadi andalan ekpor provinsi Nusa Tenggara Barat karena memiliki kualitas bagus dan diminati pasar internasional. Bank Indonesia NTB mencatat vanili sudah menjadi komoditas ekspor NTB tetapi secara kuantitas belum signifikan. Ekspor vanili sepanjang tahun ini masih kurang dari 1 ton atau setara Rp5 miliar. Kepala Perwakilan BI NTB Heru Saptaji menjelaskan bahwa ekspor vanili terebut baru 10% dari permintaan pasar di luar negeri. "Potensi ekspor vanili sangat besar, bisa mencapai ratusan miliar jika NTB bisa penuhi permintaan besar di luar negeri," jelas Heru kepada Bisnis, Senin (4/10). BI NTB sedang melakukan pembinaan terhadap petani vanili dengan strategi pembinaan berbasis kelompok. Peningkatan kualitas SDM petani vanili dilakukan dengan cara mendatangkan langsung petani vanili yang sudah sukses untuk membagi ilmunya.

"Kendala saat ini memang di jumlah petani yang menanam vanili masih kurang dan kualitas tanaman perlu ditingkatkan," ujar Heru. Potensi vanili di NTB tersebar di dareah dataran tinggi seperti kawasan Sembalun Lombok Timur, dan Bayan Lombok Utara. Daerah yang berada disekitar pegunungan Rinjani tersebut cocok sebagai tempat tumbuhnya vanili dengan baik. BI NTB juga menyiapkan berbagai kemudahan akses untuk ekspor vanili mulai dari mencari pasar diluar negeri melalui perwakilan BI diluar negeri. Selain itu melakukan kerja sama dengan lembaga terkait seperti bea cukai, maskapai ganda juga dilakukan. "Sebagai bank central dari hulu hingga ke hilir kami kawal, pasar sudah kami siapkan, kemudahan di bea cukai hingga kerja sama dengan maskapai untuk biaya yang lebih murah sudah disiapkan." ujar Heru. 

PT Bank Jago Tbk mengumumkan telah mendapatkan pendanaan dari Ribbit Capital. Pendanaan itu dinilai mengonfirmasi kepercayaan investor global terhadap prospek bank digital di Indonesia. Emiten perbankan PT Bank Jago Tbk mengumumkan telah mendapatkan pendanaan baru. Kali ini, pendanaan tersebut didapatkan dari Ribbit Capital. Dalam keterangan tertulis Senin (4/10/2021), Direktur Utama Bank Jago Karim Siregar tidak menjelaskan berapa nilai pendanaan terbaru tersebut. ”Kehadiran Ribbit menunjukkan minat dan ketertarikan yang tinggi investor kelas dunia terhadap upaya Bank Jago dalam memajukan inklusi keuangan digital di negeri ini,” ujarnya.

Hal itu dinilai mengonfirmasi besarnya harapan dan kepercayaan investor global terhadap prospek bank digital di Indonesia. Ribbit Capital merupakan salah satu investor global yang sudah berinvestasi pada berbagai perusahaan teknologi finansial di banyak negara.Didirikan tahun 2012, mandat Ribbit adalah berinvestasi pada bisnis terbaik yang menjadi pelopor baru dalam layanan keuangan. Ribbit telah menanamkan investasi di sejumlah perusahaan teknologi dan bank digital, antara lain, Robinhood, Affirm, Nubank, Coinbase, dan Credit Karma.

Booming ekonomi digital membuat perusahaan rintisan (startup) ketiban berkah. Pendanaan begitu mudah mengalir ke startup berbasis teknologi sekalipun dunia sedang dihantam pandemi Covid-19. Berdasarkan riset Scale Public Relations, tercatat 104 startup Indonesia meraih pendanaan selama enam bulan pertama tahun ini. Jumlah tersebut naik 40,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu serta meningkat 53% ketimbang periode yang sama di tahun 2019. Total pendanaan yang diraih 104 stratup tersebut mencapai US$ 3,8 miliar pada semester I-2021. Angka itu menanjak 01% dibandingka semester I-2020 yang senilai US$ 2 miliar. Total pendanaan ini juga melesat 216% dibandingkan semester I-2019 senilai US$ 1,2 miliar.

Tiga perusahaan yang terseret dalam dugaan suap pejabat pajak disebut-sebut memberikan uang suap kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani. Ketiga perusahaan tersebut yakni Bank Panin, Gunung Madu Plantation, dan Jhonlin Baratama, dituduh menyuap dua petinggi pajak agar bisa mendapatkan diskon pajak tahun 2016. Mantan Anggota Pemeriksa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yulmanizar membeberkan bahwa tahun 2018 tim pemeriksa telah memeriksa pajak Bank Pan Indonesia (Bank Panin) untuk tahun pajak 2016. Menurutnya, Bank Panin bersedia memberikan commitment fee sebesar Rp 25 miliar, asalkan pembayaran pajak ditetapkan sebesar Rp 300 miliar.

Pemerintah bakal menggelar kembali program tax amnesty (pengampunan pajak) mulai awal tahun depan. Pemerintah menjanjikan tarif ringan di tax amnesty  jilid II ini demi menarik minat banyak wajib pajak (WP) di program ini. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan diundangkan pada pekan ini, pemerintah bakal menjalankan program tax amnesty melalui dua skema mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Pertama, pengungkapan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Program ini menawarkan tarif beragam, berkisar antara 6% hingga 8%. Tarif ini lebih rendah dibanding usulan awal pemerintah , sebesar 12,5% hingga 30%. Bahkan, tarif program ini mirip dengan tax amnesty 2016-2017.

Pemerintah memutuskan untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, klausul ini sebagai salah satu bentuk transformasi dan reformasi administrasi perpajakan. Ia berharap, lewat transformasi ini, pengelolaan kewajiban perpajakan, terutama orang pribadi, akan semakin efektif dan efisien.

Perkembangan yang pesat terhadap aset kripto mendapat perhatian dari Dana Moneter Internasional (IMF). Maklum, saat ini aset kripto sudah menjelma sebagai alat transaksi keuangan secara digital yang lebih cepat dan murah. Namun yang menjadi perhatian khusus IMF adalah, ternyata perkembangan aset kripto justru di negara berkembang termasuk Indonesia ternyata lebih cepat ketimbang negara maju. Kondisi ini membuat IMF memberi perhatian terhadap perkembangan aset kripto yang bisa menghadang stabilitas keuangan di suatu negara.

Pemerintah  Amerika Serikat (AS) dalam beberapa hari mendatang akan menggelar pembicaraan dengan Tiongkok tentang perdagangan. Pemerintah Biden yakin Raksasa Asia itu akan tidak menghormati komitmennya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada Januari 2020. "Tingkok membuat komitmen yang dimaksud untuk menguntungkan Industri tertentu Amerika, termasuk pertanian, sehingga kita harus mendesak," kata pernyataan Perwakilan Dagang AS Katrine Tai, yang disampaikan pada pidato kepada lembaga pemikir AS Pusat Studi Strategis dan Internasional, Senin (4/10Menurut kutipan dari pidatonya, Tai juga dijadwalkan mengumumkan peluncuran proses pengecualian tarif yang ditargetkan,

Tarif hukuman telah dikenakan sebagai pembalasan atas ptaktk perdagangan Tiongkok yang dianggap tidak adil, sanksi ini dikritik oleh banyak perusahaan. Pada awal 2021 Agustus lalu, beberapa kelompok bisnis AS yang paling berpengaruh mendesak pemerintahan Biden untuk mengurangi biaya tambahan ini. Pihaknya menunjukkan bahwa industri AS menghadapi kenaikan biaya , karena tarif dibayar oleh importir. Seorang pejabat senior AS berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa tarif akan tetap berlaku selama durasi prosedur pengecualian.

Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan Tai untuk melakukan tinjauan konferhenshif terhadap strategi perdagangan AS terhadap Tiongkok dan tarif yang diprakarasi oleh pendahulunya Trump dari Partai Republik. Trump yang menolak aliansi tradisional AS, memicu kecemasan pasar di seluruh dunia dengan perang dagang. Trump yang mencolok menolak aliansi tradisional dengan perang dagang. Namun, ia akhirnya menghasilkan konkret yang terbatas. Khususnya kemajuan pada masalah mendalam yang dinilai oleh pemerintah AS dan sekutunya telah mengganggu hubungan perdagangan dengan Tiongkok. 

Masyarakat saat ini sangat menikmati berbagai bentuk layanan penyediaan barang mau pun jasa yang berbasis teknologi digital. Dengan hadirnya teknologi digital tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi tempat dimana penjual barang atau jasa berada,  namun cukup melakukan nya secara daring dari tempat mereka tinggal. Degan dukungan jaringan internet yang semakin meluas, semakin banyak wilayah Indonesia yang mendapatkan akses internet. Saat ini diperkirakan ada sekitar 202,6 juta penduduk Indonesia yang telah mengakses internet di berbagai pelosok Tanah Air.

Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa transformasi digital sebenarnya bukan hanya terjadi di industri jasa keuangan saja, melainkan juga terjadi dalam perilaku masyarakat. Kondisi tersebut didukung dengan fakta bahwa 89% dari penduduk Indonesia telah memiliki smartphone. Sehingga penggunaan aplikasi maupun transaksi yang berbasis digital bukan lagi menjadi suatu impian bagi masyarakat, namun telah menjadi sebuah kebutuhan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat bisa memilih aplikasi bank apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dengan melakukan pembukaan rekening secara daring dari tempat mereka tinggal, menjadikan kebutuhan layanan keuangan  masyarakat tersebut makin menjadi terpenuhi. Bagi bank sendiri, adopsi pembukaan rekening secara daring tanpa harus melalui  kantor fisik bank akan memperluas jaringan nasabah tanpa harus berdomisili dekat dengan kantor bank tersebut. Disinilah kita bisa melihat bahwa bank digital mampu mendongkrak inklusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap layanan perbankan. (yetede)

Kapasitas Pembangkit listrik berbasis energi terbarukan ditargetkan mencapai 28.870 megawatt (MW) pada 2030, melonjak lebih dari dua kali lipat dari saat ini sekitar 11ribu MW. Kenaikan kapasitas ini menyusul direncanakannya tambahan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 20.923 MW atau 51,6% dari total tambahan pembangkit listrik 40,6 gigawatt (GW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, sejalan dengan komitmen  untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional pada 2030, Indonesia menyusun roadmap menuju netzero emission.

Dalam RUPTL hijau ini, lanjutnya, pembangunan PLTU baru tidak lagi menjadi pilihan. Pembangkit berbasis batu bara yang sudah ada dalam perencanaan itu adalah proyek yang sudah memiliki kontrak jual beli listrik dengan PLN dan yang telah masuk tahap konstruksi. "Ini juga membuka ruang yang cukup besar untuk pengembangan energi terbarukan," tegas Arifin. Direktur Utama PT PLN (persero) Zulkifli Zaini mengungkapkan, pihaknya terus melakukan berbagai  inisiatif untuk mencapai net zero karbon 2060 sesuai target pemerintah. "Salah satu upayanya adakan dengan menyusun RUPTL paling green sebagai landasan mencapai carbon neutral pada 2060," tuturnya.

PLN (Persro) Evy Haryadi menjelaskan, adanya pandemi Covid-19 membuat pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik dalam RUPTL 2021-2030 ini. Pertumbuhan listrik diperkirakan hanya sebesar 4,9% pertahun, lebih rendah jika dibandingkan dalam RUPTL 2019-2018 yang mencapai 6,4%. Hal ini berdampak pada penurunan kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun dalam 10 tahun mendatang dari 56GW menjadi 40,6 GW. "Secara ringkas bahwa kapasitas (Pembangkit listrik) yang ada di 2020 sebesar 63,3 GW itu nantinya jadi 99,2 GW dengan adanya pertumbuhan instalasi baru 40,6 GW yang mayoritas energi terbarukan. (yetede)