Harga batu bara di pasar internasional yang terus mengukir rekor tertinggi pada tahun ini menjadi momentum bagi perusahaan tambang untuk merealisasikan rencana eksplorasi guna menambah cadangan komoditas tersebut. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai kondisi ini menjadi waktu tepat bagi pengusaha mendongkrak produksi. Seiring dengan hal itu, kegiatan eksplorasi pun perlu dilakukan sebagai penyeimbang. “Harusnya dengan kondisi harga seperti saat ini pelaku usaha bisa merealisasikan rencana eksplorasi mereka,” katanya kepada Bisnis, Senin (11/10). Adapun, bursa ICE Newcastle mencatat harga batu bara di pasar global mencapai US$238,6 per metrik ton pada akhir pekan lalu. Sementara itu, harga batu bara acuan (HBA) di pasar domestik, telah menyentuh US$161,63 per metrik ton pada Oktober 2021 atau yang tertinggi sejak ditetapkan pada 2009.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba pada Bareskrim Polri mengusut temuan transaksi jual beli narkoba senilai Rp120 triliun yang menjadi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Polisi Ahmad Ramadhan mengatakan Bareskrim Polri akan meminta semua data hasil termuan PPATK tersebut. “Sampai saat ini masih proses ya, tetapi sudah bertemu,” ujarnya di Mabes Polri, Senin (11/10). Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan sudah memberikan semua data temuan tersebut kepada Polri dan BNN untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, PPATK dan Bareskrim Polri masih melakukan diskusi untuk membahas temuan itu. “Sebagaimana telah saya jelaskan di Komisi III DPR bahwa mungkin saja terdapat perbedaan cara perhitungan antara aparat penegak hukum dengan PPATK selaku lembaga intelijen keuangan,” katanya. Dian pada wawacara di Podcast Edisi Khusus Menjawab 120 T yang diunggah di kanal YouTube milik PPATK pada Rabu (6/10) menyampaikan bahwa sebelum menyampaikan persoalan rekening tersebut di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, pihaknya telah memberikan informasi terkait itu kepada lembaga terkait.

Tiga Akademis Amerika Serikat (AS) memenangi Hadiah Nobel bidang Ekonomi atas penelitian di pasar tenaga kerja dengan menggunakan eksperimen alami. Menurut juri Nobel, studi observasi ini telah merevolusi penelitian empiris di lapangan. David Card warga Amerika kelahiran Kanada, Joshua Angrist warga Amerika keturunan Israel. dan Guido Ibens warga Amerika kelahiran Belanda mendapat berbagi hadiah karena telah memberikan wawasan baru tentang pasar tenaga kerja serta menunjukkan kesimpulan tentang sebab dan akibat yang dapat ditarik dari eksperimen alami," Demikian pernyataan Komite Nobel dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP.

Sebagai informasi, Card-yang seorang profesor di Universitas of California di Berkeley-memenangi setengah dari total 10 juta kronor Swedia (US$ 1,1juta) atas karyanya yang fokus pada efek pasar tenaga kerja terhadap upah minimum, imigrasi dan pendidikan. "Kami sekarang tahu bahwa pendapatan orang yang lahir di suatu negara dapat memperoleh manfaat dari imigrasi baru, sementara orang-orang yang berimigrasi sebelumnya beresiko terkena dampak negatif. Kami juga menyadari, bahwa sumber daya di sekolah jauh lebih penting bagi masa depan siswa, kesuksesan pasar tenaga kerja dari pada yang diperkirakan sebelumnya,"demikian tanggapan Komite Nobel.

Komite mengungkapkan, bahwa kerangka kerja yang mereka kembangkan telah diadopsi secara luas oleh para peneliti yang bekerja dengan data observasi. "Dengan mengklarifikasi asumsi yang diperlukan untuk membangun hubungan sebab akibat, kerangka kerja mereka juga telah meningkatkan transparansi dan dengan demikian kredibilitas penelitian empiris," katanya. Menurut Anggota Komite Nobel, Eva Mark, ketiga pemenang telah merevolusi pekerjaan empiris ditengah ekonomi. "Mereka telah menunjukkan bahwa memang mungkin untuk menjawab pertanyaan penting, bahwa ketika tidak mungkin untuk melakukan eksperimen acak," ujarnya kepada wartawan saat mengumumkan pemenang nobel. (yetede)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, pembangunan berketahanan iklim berpotensi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim hingga Rp281,9 triliun dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. "Tujuan dari implementasi pembangunan berketahanan iklim yaitu mengurangi resiko bencana yang mengakibatkan kerugian sosial," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam seminar daring Pembangunan Berketahanan Iklim Sebagai Upaya Mengurangi Kerugian Ekonomi Akibat Bahaya Iklim, Senin (11/10). 

Kata Arifin, tanpa upaya intervensi ketahanan iklim, potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat perubahan iklim pada 2020-2024 bisa mencapai Rp544,9 trilliun. Angka itu akan turun menjadi Rp 262,9 triliun apabila bisa dilakukan upaya intervensi ketahanan iklim "Sehingga target pengurangan kerugian ekonomi melalui pembangunan berketahanan iklim yaitu Rp2811,9 triliun, dibagi dalam empat sektor." kata dia.  Pertama yaitu  sektor kelautan dan pesisir sebesar  Rp 179,57 triliun. Kedua yaitu sektor air dengan  target sektoral sebesar Rp 17,77 triliun. Ketiga yaitu sektor pertanian  dengan target sektoral sebesar Rp 61,72 triliun. Keempat yaitu sektor kesehatan  dengan target sektoral sebesar Rp 22,92 triliun.

Ketika UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) disahkan, semangat yang muncul adalah peningkatan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Sebab, perlindungan di UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), masih rendah sehingga fokus UU PPMI adalah memperbaiki dan meningkatkan perlindungan. Paling tidak semangat perlindungan tersebut diawali dari nama UU No 18 tahun 2017, yang tidak lagi menggunakan kata "penempatan" tetapi hanya "perlindungan". 

Selain itu, dalam perihal menimbang, negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, dan pekerja migran Indonesia yang harus dilindungi. Empat tahun pasca-memberlakukan UU PPMI, ternyata pelaksaan perlindungan kepada PMI, tidak berbeda jauh dengan kondisi pada saat UU No.39 Tahun 2004 berlaku. Data Kementerian Ketenagakerjaan, periode Januari 2020 hingga Juli 2021, masih menceritakan lemahnya perlindungan bagi PMI. Jumlah PMI yang pulang dalam keadaan kondisi sakit 1.106 orang, pulang dalam kondisi sudah menjadi mayat 841 mayat orang.

Seharusnya tidak ada pemulangan calon PMI bila pemerintah dapat memastikan calon PMI sudah benar-benar memilki pemberi kerjanya di negara tujuan. Atas hal ini pemerintah diharapkan menggunakan dana deposito yang di wajibkan di Pasal 54 ayat (1b) UU PPMI untuk mengkompensasi  661 calon PMI yang pulang dari negara tujuan. Salah satu bentuk perlindungan pada PMI adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasal 29 UU PPMI mengamanatkan penyelenggra jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI, dioperasionalkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18 Tahun 2018. Pemerintah harus serius meningkatkan perlindungan kepada PMI, dan membenahi regulasinya. Para PMI menagih janji perlindiungan yang telah dijanjikan di UU PPMI. (yetede)

Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Angkasa Pura/AP II (persero) menandatangani dua perjanjian tentang kemitraan strategis pengelolaan dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) serta Cargo village Bandara Soetta. Hal itu sejalan dengan keberadaan Soetta sebagai Infrastruktur penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan keungggulan kempetitif Indonesia sehingga perlu diakselerasi pengembangan dan standar pengelolaannya. 

Ketua Dewan Direktur INA Ridha WIrakusumah optimis dengan adanya kerja sama ini. Melalui kemitraan  dengan Angkasa Pura II, kata dia, INA menghadirkan managemen kargo sehingga mendukung terciptanya pengelolaan dan pengoperasian bandara kelas dunia di gerbang utama Indonesia tersebut. "Bandara Soetta dapat memberikan layanan terbaik sesuai dengan best practice global, merealisasikan seluruh potensinya,serta menjadi kunci penggerak sektor logistik udara di Indonesia." ungkap Ridha dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (11/10)

Direktur Utama AP II Muhammad Awaludin manambahkan kemitraan strategis dengan INA akan secara cepat meningkatkan daya saing Bandara Soekarno-Hatta ditingkat regional dan global. Melalui kemitraan dengan INA, berbagai pengembangan sedang dijalankan dalam hal penciptaan layanan terbaik bagi pengguna jasa dan transformasi layanan kargo di Bandara Soetta yang dilengkapi dengan state the art technology akan menandakan dimulainya era baru dan modern dalam layanan kargo udara di Indonesia akan diakselerasi implementasinya.

Lebih lanjut, Muhammad Awaludin menjelaskan pembangunan cargo Village Bandara Soekarno-Hatta bertujuan untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tumbuhnya pasar angkutan kargo di Indonesia yang juga dipengaruhi pesatnya pertumbuhan e-commerce. Pengembang akan dilakukan diatas lahan 90 hektare (ha) atau tiga kali lipat dibandingkan terminal cargo existing. Kapasitas Cargo nantinya dapat menangani 1,5 juta-2,2 ton kargo per tahun. Digitalisasi juga akan diterapkan disetiap lini Cargo Village guna mempermudah dan mempercepat berbagai proses. (yetede)

Industri perfilman akan menerima stimulus dari pemerintah dengan nilai Rp75 miliar. Stimulus ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung penguatan aspek industri di masa pandemi Covid-19. "Bantuan akan diberikan dalam bentuk skema promosi, lisensi dan produksi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahudin Uno pada acara weekly Media Briefing, Senin (11/10). Sandiaga menjelaskan, promosi dalam skema untuk promosi akan dilaksanakan mulai Oktober hingga 10 Desember 2021. Target penerimaan bantuan pada skema ini adalah 40 rumah produksi dengan nilai 1,5 miliar per rumah produksi. "Periode pendaftaran sudah dilakukan pada 1-10 Oktober 2021, dan segera kami relisasikan." ungkap dia.

Pada skema produksi, lanjut Sandiaga, stimulus akan diberikan untuk film pendek dan dokumenter. "Pelaksaan produksi film terpilih harus selesai hingga final pada 10 Desember 2021, dan pendaftaran sudah berlangsung dari 8-15 Oktober mendatang," tutur dia. Sandiaga mengungkapkan, stimulus dengan skema produksi akan menyasar 60 rumah produksi atau komunitas film dengan nilai bantuan mencapai Rp250 juta per rumah produksi atau komunitas. "Untuk stimulus dengan skema lisensi akan segera hadir dan akan diumumkan berikutnya," pungkas dia. (yetede)

Pemerintah perlu mengatur kuota impor ayam/bibit induk (grand parent stocks/GPS) guna mengatasi anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB) dan telur konsumsi (ayam layer) di Tanah Air. "Jumlah ayam over supply sepanjang 2021, ini dampak kuota impor GPS 2020, sebab ayam GPS menghasilkan ayam parent stock (PS)  dan DOC, FS, jadi pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masyarakat, terutama di masa pandemi Covid-19," kata Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman.

Pada senin (11/10) di Jakarta, terjadi demonstrasi peternak rakyat broiler dan layer dengan menggandeng Aliansi Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia. Aksi tersebut menyusul anjloknya harga LB dan telur ayam konsumsi. Salah satu tuntutan aksi peternak yaitu ingin SE Ditjen PKH Kementan tersebut dicabut karena tiap dilaksanakan berdampak pada harga DOC final stock (FS) yang melambung tinggi tapi harga LB berfluktuasi cenderung rendah.

Ali Usman menjelaskan, banjirnya pasukan DOC FS pada Oktober ini tidak lepas dari dampak alokasi kuota impor GPS sebanyak 675,999 ekor pada 2020, meskipun realisasi kuota impor 2020 dikurangi 31.001 ekor dari kuota 2019 sebanyak 707.000 ekor. Sedangkan pada 2019 data menunjukkan adanya kelebihan GPS sebanyak 53,229 ekor. BPS mencatat, angka konsumsi ayam masyarakat pada masa normal 12,79 kg/kapita/tahun, konsumsi ayam turun 9,08 kg/kapita/tahun pada masa pandemi. (yetede)

PT Waskita Beton Prescast Tbk (WSBP) akan melepas tiga pabrik beton pracetak dengan total nilai Rp 709 miliar melalui penawaran umum. Dana hasil divestasi itu akan digunakan untuk restruksasi. Direktur Utama Waskita Beton Percast, Moch. Cholis Prihanto menjelaskan, divestasi pabrik tersebut merupakan salah satu program transformasi bisnis perseroan untuk menunjang likuiditas menejemen.  Selain itu, aksi korporasi tersebut juga untuk mendukung likuiditas perusahaan yang akan melakukan penghematan modal kerja dan optimalisasi aset.

"Adapun, dana hasil divestasi akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur dalam rangka restrukturisasi," kata Cholis kepada Investor Daily, Senin (11/10). Dalam pengumuman yang dipublikasi di media pada, Senin (00/10), managemen emiten  dengan kode saham WSBP ini menyebutkan ketiga pabrik pracetak  yang akan didivestasi yaitu Plant Klaten senilai Rp 176,5 miliar, kemudian Plant Cibitung sebesar Rp 115 miliar, dan Plant Karawang senilai Rp 417,50 miliar. Dengan demikian, totalnya mencapai Rp 709 miliar.

Hingga saat ini, kondisi ketiga psbrik masih terus beroperasi dan penjualan tersebut akan mencakup penjualan  tanah dan bangunan pabrik beton pracetak. Di luar itu, perusahaan yang bergerak di bidang investasi jalan tol ini juga melakukan restrukturisasi kredit atas Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain yaitu PT Pejagan Pemalang Toll Road pada akhir Mei 2021 dengan nilai Rp4,55 triliun. Pada 2021 ini, salah satu agenda utama PT Waskita Toll Road adalah divestasi kepemilikan saham pada lima BUJT yang dimiliki.

Menurut Alex, ditengah kondisi perekonomian global yang menurun  dan berbagai macam ketidakpastian di masa pandemi, hingga akhir September 2021 PT Waskita Toll Road telah berhasil mendivestasi tiga BUJT dengan nilai proced sebesar Rp4,4 Triliun. "Ketiga BUJT yang berhasil didisvetikasi adalah PT Jasamarga Kualanamu Tol, PT Jasamarga Semarang,Batang, dan PT Cinere Serpong Jaya," kata Alex dalam keterangan resminya, Senin (11/10). (yetede)

Perekonomian digital memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi secara inklusif di tengah pandemi Covid-19. Sektor keuangan dinilai mampu mengakselerasi transformasi digital, didorong oleh pertumbuhan positif di sektor informasi dan komunikasi. Pemerintah berkomitmen untuk mengawal akselerasi sektor keuangan digital dengan peningkatan literasi keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan transformasi digital di sektor keuangan. Momentum pembatasan sosial dapat dimanfaatkan oleh sektor keuangan untuk mengadopsi layanan keuangan digital guna mendorong pemulihan ekonomi.