Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warung Kecil di Kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Sabtu (9/10). "Pagi hari ini, saya bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ingin meresmikan dimulainya pemberian bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung-warung kecil," kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada 1juta PKL dan warung kecil di seluruh Indonesia sebesar Rp 1,2 juta per orang. Bantuan itu diberikan sebagai wujud dukungan pemerintah kepada pelaku usaha kecil ditengah pandemi Covid-19. "Kurang ndak?" Cukup menurut hitungan kita. Dan, dimulai pertama kali di kawasan Malioboro, Yogyakarta," kata Presiden Jokowi. Pemerintah juga menyalurkan sejumlah bantuan sosial (Bansos). Diantaranya Bansos Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik, seiring dengan situasi pandemi  yang semakin terkendali dan didukung oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang telah divaksin. Kepercayaan diri masyarakat untuk beraktivitas mulai meningkat, sehingga berdampak baik untuk ekonomi masyarakat yang telah divaksin. "Yogyakarta masih berada pada level 3. Secara riil Yogyakarta ada pada level 2, namun karena ada salah satu Kabupaten yang berada pada level 3, secara keseluruhan, kita akan melihat satu minggu kedepan. (yetede)

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dari China terhitung tinggi. Krisis energi di China berpotensi mengganggu pasokan bahan baku bagi industri hilir, tetapi memberi peluang bagi industri hulu dan antara. Krisis energi di China, India, dan Eropa diperkirakan berdampak terhadap industri dalam negeri. Krisis ini dikhawatirkan menghambat produksi akibat kelangkaan bahan baku impor, tetapi sekaligus membawa peluang untuk mengembangkan industri hulu dan antara lokal. Pelaku industri dari hulu ke hilir pun bersiap mengantisipasi dampak krisis tersebut. Saat ini, China, India, dan Eropa tengah mengalami krisis energi akibat imbas kebijakan pengurangan penggunaan energi fosil. Di China, kondisi itu diperparah dengan embargo suplai impor batubara dari Australia. Pabrik-pabrik terpaksa mengurangi produksi, bahkan menutup operasionalnya lantaran terjadi pemadaman listrik bergilir.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), subholding refining and petrochemical Pertamina, memperoleh penghargaan terbanyak pada ajang Procing Leaque 2021; Kesaksian Local Hero dalam Memperluas Manfaat CSR BUMN, dari 12 katagori, Group KPI memborong delapan penghargaan. Delapan penghargaan bagi group KPI diperoleh untuk katagori The Best of Novelty Program untuk KPI RU VI Cilacap dengan Program E-Mas Bayu dan E-Mbak Mina; The Best of Local Hero Achievement oleh Ibu Rumdani, local hero KPI RU IV Cilacap Program Ibu Siaga Covid-19, The Best of CCSR Manager Performance oleh KPI Unit III Plaju melalui Program Mari Berkreasi. The Best of Environment Program oleh KPI Unit II Sei Pakning, Bengkali melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Ketua Program Studi Ilmu Kesjahteraan Sosial FISIP Universitas Padjajaran ini menjelaskan,local hero yang menjadi peserta dalam E2S Proving Leaque berhasil mempresentasikan  program CSR dengan baik. Lili Hermawan, Ketua Panitia  E2S Proving League 2021, menjelaskan proving League diselenggarakan sebagai bentuk komitmen E2S dalam mendukung penyebaran informasi tentang pencapaian PROFER dan mendukung formulasi pengetahuan dalam managemen pengelolaan lingkungan. Peserta Proving League 2021 adalah manager CSR dan lokal hero mitra binaan perusahaan, mempresentasikan program tersebut. Setelah itu, dengan juri yangterdiri atas  Dr Resna Resnawaty (pakar CSR), Dokter Komaidi Notonegoro (pakar migas dan ekonomiE2S), dan Dudi Rahman (pakar media dan publikasi serta chairman E2S) mengajukan pertanyaan kepada peserta. (yetede)

Otoritas Tiongkok berjanji akan memperkuat pengawasan terhadap industri pembayaran daring dan melanjutkan tindakan keras anti- monopoli. Gubernur bank sentral Tiongkok (PBoC) Yi Gang menyatakan. Pihaknya akan terus menindak keras perusahaan-perusahaan raksasa teknologi lewat regulasi. Selama sekitar setahun pihak berwenang telah menargetkan berbagai raksasa teknologi lokal. Diantaranya raksasa e-commerce Alibaba, layanan tranportasi raksasa Didi Chuxing, dan raksasa pengiriman  makanan Meituan, atas dugaan praktik monopoli dan permainan data konsumen secara agresif.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas oleh pemerintah untuk memperketat cengkramannya pada ekonomi nomor dua dunia itu, termasuk menargetkan perusahaan pendidikan swasta, properti dan kasino. "Kami akan terus bekerja sama dengan otoritas anti-monopoli untuk mengekang monopoli dan secara aktif menangani diskriminasi algoritme dan bentuk baru lainnya dari perilaku anti persaingan," kata Yi Gang, Senin (8/10). Ia menyampaikan hal ini dalam pidato utama di konferensi Bank for Internasional Sattlements (BIS) tentang pengaturan atas sektor tersebut.

Regulator Tiongkok pada September 2021 memerintahkan perusahaan besar-besaran pada aplikasi pembayaran terbesar di negara itu, Alipay. Sementara partai komunis yang berkuasa mencoba mengendalikan pertumbuhan yang tidak terkendali dari raksasa teknologi. Alipay diminta untuk memecah unit usaha pinjaman mikro yang menguntungkan. Adapun perusahaan sistem pembayaran pihak ketiga tersebut telah mencatat dari satu milyar pengguna di Tiongkok dan negara-negara Asia lainnya. (yetede)

Bank Indonesia (BI) mewaspadai suplai tren sektor transportasi ditengah tren peningkatan moblitas orang dan barang akibat akselerasi vaksinasi serta penurunan kasus Covid-19. "Demand yang kembali meningkat, pent-up demand tinggi, tapi kalau diimbangi dengan distribusi barang yang tidak smooth tentunya ini akan menyebabkan terjadinya tekanan harga juga. Dimana, dalam hal ini kalau kami bicara di bank sentral, yang kami konsen adalah inflasi," kata Deputi Senior BI Destry Damayanti dalam seminar nasional bertajuk Analisis Lingkungan Ekonomi dan Bisnis terhadap Distrupsi di Sektor Transportasi secara daring, Jumat (8/10)

"Di Indonesia dengan akselerasi vaksin yang dilakukan pemerintah, juga disiplin orang makin baik, kami melihat mobilitas masyarakat semakin membaik," ungkap Destry. Selain itu, dia melihat bahwa transaksi sistem pembayaran semakin baik, baik itu retail maupun korporasi. Karena itu, Bank Indonesia memprediksikan perekonomian 2021 akan membaik dengan tumbuh 3,5-4,3%. Destry menyebutkan, permintaan saat ini membaiknya terbilang cepat. Untuk konsumsi rumah tangga, lanjut dia, sudah tumbuh hampir 6% pada kuartal 11-2021.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, transportasi memang berperan penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung proses distribusi barang maupun orang," ungkap Budi. Lebih jauh, dia menyampaikan bahwa keberadaan infrastruktur transportasi juga memiliki peran sebagai pembuka isolasi wilayah sehingga mampu mendorong konektivitas. Selain itu infrastruktur transportasi menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional serta menopang perkembangan sebuah kota. (yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mereplikasi metode pengembangan tanaman bakau (Mangrove) di Taman Harian Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, ke daerah lainnya di Indonesia. Hutan Mangrove tersebut akan menjadi salah satu tempat yang dipamerkan kepada para pemimpin negara G20 tahun depan. Tahura Ngurah Rai merupakan tempat percontohan rehabilitasi hutan Mangrove di Indonesia karena memadukan pendidikan, pariwisata, dan pengutan ekonomi masyarakat. Pola pengembangan mangrove dengan model di Bali akan terus dilakukan, khususnya dikawasan pesisir pantai guna memulihkan dan melestarikan kawasan hutan mangrove, serta mengantisipasi dan memitigasi perubahan iklim dunia yang terus terjadi.

Tahura Ngurai Rai meruakan salah satau objek wisata menarik yang menghadirkan suasana alam hijau. Objek wisata hutan mangrove ini dilengkapi dengan jembatan kayu (boardwalk) menuju ketengah hutan dan telah dikenal sebagai tempat rekreasi trecking. Kawasan hutan mangrove ini memiliki luas 268 hektare (ha), sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang terbengkalai.  Sejak 1992, direhabilitasi dan berhasil dengan baik, kini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan mengrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 ha.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest itu beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mengorve, seperti budidaya tangkap ikan, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata. "Ini bukti pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. Dari kunjungan kerja ini dapat diperoleh gambaran akan prestasi dan komitmen ekonomi hijau RI yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20," ujar Siti. (yetede) 

Kemarin, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang. Dengan pengesahan itu, seluruh substansi siap diimplementasikan setelah ditandatangani Kepala Negara. Namun Ketidakadilan terpampang dalam undang-undang tersebut. Di satu sisi, pelonggaran dan penghapusan substansi menguntungkan pengusaha tetapi di sisi lain daya beli masyarakat kecil tergerogoti sejalan dengan naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Keberpihakan penguasa terhadap pengusaha itu tercermin dari penghapusan sejumlah pasal strategis. Pertama Pengenakan PPh minimum atau Alternative Minimum Tax (AMT) sebesar 1% untuk perusahaan yang merugi selama 5 tahun berturut-turut.

Kedua, dianulirnya General Anti Aviodance Rule (GAAR), ketentuan anti penghindaraan pajak untuk mencegah transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Ketiga, tenggelamnya substansi yang mengatur tentang tindak pidana perpajakan bagi Wajib Pajak Badan alias korporasi. Keempat, pelonggaran sanksi administrasi yang ditetapkan memiliki kurang bayar pajak, yang harus mengacu pada tarif bunga. Kelima, pelongggaran tarif untuk Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) atau repatriasi harta. Klausal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa pemeritah menyiapkan program pengampunan pajak atau tax amnesty sebagaimana dilakukan 2016.

Pelaku usaha memang mendapatkan beban tambahan yang berasal dari pembatalan relaksasi tarif PPh Badan pada tahun depan sebesar 20%. Didalam RUU HPP, tarif pajak untuk korporasi ditetapkan sebesar 22%. Privilese yang diberikan oleh pengusaha kepada pelaku usaha pun diamini oleh Menteri HAM Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah dalam sidang peripurna di DPR. Menurutnya, pembatalan AMT dan GAAR dilandasi oleh besarnya kebutuhan pelaku usaha untuk meningkatkan keluasan bisnis ditengah pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. (yetede)

Kendati rencana realisasi investasi perusahaan asing di industri bubur kertas atau pulp mulai direalisasikan, ketersedian bahan baku masih menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Emil Satria  mengatakan kendala bahan baku tersebut membuat perusahaan kesulitan untuk memulai proses produksi. Adapun, perusahaan kertas terbesar dari China, Flying Dragon Paper, berencana berinvestasi di industri pulp dan kertas Indonesia senilai US$1 miliar dengan kapasitas produksi 6 juta ton untuk 3 juta produk kemasan dan 3 juta recycle pulp. 

"Sebagian besar sudah terealisasi, namun demikian masih terdapat  kendala terkait sulitnya mendapatkan bahan baku dan keterbatasan memasukan tenaga ahli untuk memulai proses produksi," katanya kepada Bisnis, Kamis (7/10). Dia melanjutkan, selain flying Dragon Paper, beberapa perusahaan asal Negeri Panda telah bermaksud melakukan investasi di industri kertas. Namun, karena pandemi, rencana tersebut masih tertunda. Sementara itu, volume produksi kertas dan pulp tercatat tumbuh 6% sampai dengan semester 1/2021.

Sekretaris Jendral Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan pertumbuhan produksi tahun ini didorong serapan yang naik di dalam negeri. Hal itu terutama karena tingginya pemakaian kemasan dan kertas tisu. Pertumbuhan produksi pada paruh pertama tahun ini diharapkan dapat bertahan sampai penghujung tahun. Sebelumnya, Liana memproyeksikan pada 2021 volume porduksi industri pulp akan meningkat 1,85% menjadi 11 juta ton, sedangkan volume produksi kertas ditarget naik 5% menjadi 14,28 juta ton. "Dikarenakan kelangkaan kontainer, dari sisi ekspor terjadi permasalahan, yaitu menurunnya (volume) ekspor sebesar 7% pada 2021 dibandingkan dengan 2020," katanya kepada Bisnis. (yetede)

Reaksi ekspor produk usaha mikro kecil menengah yang mengikuti kegiatan Bali Jagadhita Culture Week 2021 mencapai Rp4,7 miliar. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi (KpwBI) Bali Trisno Nugroho mengatakan acara tersebut diselenggarakan pada 4-6 Oktober 2021 yang bertujuan untuk memperluas cakupan pasar produk UMKM di Pulau Dewata. "Pasar domestik maupun ekspor baik, tetapi dengan masuk pasar ekspor, ini akan makin menambah kesejahteraan UMKM," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/10). Bali Jagadhita Culture Week 2021 merupakan bagian dari Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang telah dilaksanakan enam kali sejak 2016. Bali Jagadhita tahun ini mengangkat tema Sinergi, Globalisasi, dan Digitalisasi UMKM dan Sektor Pariwisata.

Peserta yang terlibat sebanyak 21 UMKM dengan perincian 9 UMKM dengan produk kain/tenun, 5 UMKM produk Kriya, 5 UMKM produk makanan dan minuman, serta 1 UMKM desain atau ekonomi kreatif. KKI sinergikan dalam rangka mendukung gertakan nasional yang diprakarsai oleh pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) serta Gerakan Nasional Berwisata Indonesia) (GBWI). Sekretariat Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan Pemprov Bali terus berupaya mendampingi UMKM karena merupakan sektor yang tangguh terhadap terbulensi. Ketika sektor lain terdampak serius akibat pendemi Covid-19, menurutnya, UMKM mampu bertahan dan masih bisa diandalkan. "UMKM bisa eksis namun membutuhkan dukungan dari kita semua, baik dari BI, OJK, maupun Pemda," katanya. (yetede)

Menurut pemerintah, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sekaligus menutup celah praktik-praktik erosi perpajakan. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi undang-undang dinilai menjadi langkah penting dalam rangkaian proses perbaikan sistem perpajakan nasional. Perbaikan ini diyakini akan berdampak terhadap peningkatan rasio pajak secara berkelanjutan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi undang-undang (UU) pada Kamis (7/10/2021) pagi. Dalam konferensi pers virtual yang dilakukan malam harinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sederet perubahan dalam undang-undang tersebut bertujuan membuat sistem pajak menjadi lebih adil dan efektif sehingga berdampak pada peningkatan rasio pajak.