Tingginya harga pakan ternak, menggerakan Visista Pratama Ashadi untuk berinovasi menciptakan dengan meracik sendiri pakan ternak kambing dan ayam. Tak hanya untuk dirinya, laki-laki kelahiran Lahat, 8 Maret 1993 ini ingin semua peternak. khususnya yang ada di Kabupaten Lahat mengolah sendiri pakan hewan peliharaannya dari silase. Hal itu dimaksudkan agar peternak tidak bergantung dengan jeratan bisnis pakan, terlebih disaat pandemi Cavid-19 yang terjadi saat ini, dimana sektor perekonomian terkena dampak.

"Kalau bisa kita buat sendiri, kenapa harus beli. Apalagi dalam situasi saat ini, semua serba mahal. Disisi lain keuangan keluarga sangat terbatas karena sudah terserap untuk kebutuhan rumah tangga," katanya.

Hal inilah menjadi motivasi bagi Visista untuk mengajak peternak dalam meracik pakan.

Diterangkanya, ciri khas silase seperti ukuran keberhasilan fermentasi pada umumnya adalah aroma pakan khas 'tape' yang disukai ternak. Para peternak yang sudah menggunakan pakan itu mulai tahun 2020, mengaku ternaknya semakin banyak makan dan menjadi gemuk "Selain bahan pembuatan ada disekitar kita ini juga untuk membantu peternak khususnya dalam meringankan beban biaya, "ujar lelaki lulusan Jurusan Peternakan ini saat dibincangi, Selasa (5/10/2021).

Lebih lanjut pakan ternak yang diracik juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh ternak sehingga jarang sakit dan terhindar dari masalah pencernaan dibanding ternak lain.

"Siapa saja bisa membuat sendiri pakan ternak alternatif dengan mudah dari bahan yang murah. Hasilnya lebih murah dibanding membeli pakan ternak pabrikan seharga Rp 400,000 untuk ukuran 1 sack 50 kilogram Belum lagi mengingat bahwa pakan olahan industri yang sudah ditambah banyak produk kimia," katanya.

Dengan teknik produksi pakan ternak alternatif yang diperkenalkan Visista, para peternak bahkan bisa saja membuatnya secara gratis, atau hanya perlu mengeluarkan Rp 200 ribuan untuk kuantitas 50 kilogram. Pakan ternak alternatif diperoleh dari proses fermentasi sisa bahan organik apa saja seperti ampas tebu, dedak, limbah kulit kopi, ampas tahu, tepung jagung ditambah sari nanas dan air sisa rendaman beras.

"Tinggal jeli melihat kelebihan limbah organik di kawasan masing-masing. Tentu ada persentase kadar yang diperlukan dari percampuran bahan-bahan yang ada. Semua bahan tinggal ditaruh di tong besar, didiamkan hingga 3 hari sebelum siap diberikan sebagai pakan ternak. Mudah, murah, bermanfaat dan berkhasiat," jelasnya.

Kemungkinan terjadinya defisit pangan ditingkat daerah patut diwaspadai pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan pesatnya alihfungsi lahan dan jumlah penduduk makin banyak. Potensi defisit pangan tersebut disadari oleh Kabupaten Sleman yang merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Suparmono mengatakan saat ini produksi  beras makin surplus 70.000 ton, tetapi nilainya turun dibandingkana dengan beberapa waktu lalu surplus 100.000 ton. "Ini turun terus dari tahun ke tahun," Katanya, dilansir dari Antara.

Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober, Sleman membuat gerakan Stop Boros Pangan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit pangan tersebut. Sejauh ini, menurut Suparmono, negara yang paling boros pangan adalah Arab Saudi dan Indonesia menduduki urutan kedua. Menurutnya, jika kondisi alih lahan dan cara konsumsi pangan masyarakat Sleman masih seperti sekarang, maka defisit beras  bisa terjadi pada 2022-2023. "Artinya, banyak sekali pangan kita terbuang yang seharusnya dapat mencukupi kebutuhan pangan kita," ujarnya.

Gerakan alternatif terkait dengan katahanan pangan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin SumSel dengan mengalokasikan lahan seluas 1,2 juta hektare (ha) untuk program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Bupati Banyuasin Askolani mengatakan program ini untuk mengajak masyarakat memanfaatkan lahan perkarangan untuk ditanami sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan sehingga setiap keluarga diharapkan dapat menyediakan sendiri kebutuahn pangannya. (yetede)

Ditengah tingginya piutang pajak yang tidak tertagih, pemerintah justru memberikan pelonggaran sanksi terhadap wajib pajak yang memiliki kurang bayar, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Keringanan sanksi administrasi ini mencerminkan bahwa pemerintah hanya berharap pada kepatuhan sukarela wajib pajak ketimbang memaksimalkan mekanisme penagihan piutang yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 

SKPKB diterbitkan oleh Ditjen Pajak dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah dilakukan pemeriksaan. Sanksi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang selama ini berlaku, yakni 50% dari PPh yang tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau disetor. Adapun untuk Pertambahan  Nilai (PPN)  dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM) ditetapkan sebesar 75% dari PPN barang dan jasa serta PPnBM yang tidak atau kurang bayar.

Sementara itu untuk PPh pasal 25 Badan, PPN, dan PPnBM terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran oleh wajib pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum. Dengan kata lain, pemerintah tidak lagi menjadikan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan aktivitas pengawasan atau penindakan terkait dengan piutang pajak. "Semangat RUU ini ingin mengembalikan fungsi sanksi administrasi untuk mendorong kepatuhan, bukan menonjolkan hukum," kata Yustinus Prastowo Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. (yetede)

Ambisi pemerintah untuk mendorong dominasi energi baru terbarukan di Indonesia berpotensi menjadi pisau bermata dua. Selain mampu menaikkan bauran energi bersih dan menekan emisi karbon, rencana tersebut juga beresiko membebani keuangan negara. Adapun, arah dominasi energi baru terbarukan (EBT) tersebut ditegaskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persro) 2021-2030. Untuk pertama kalinya, rencana penambahan pembangkit listrik dalam jangka waktu 10 tahun akan didominasi oleh energi baru terbarukan (EBT) yang mencapai 51,6% dari total kapasitas yang akan dibangun.

Guna mengantisipasi harga listrik yang berpotensi melonjak akibat peningkatan bauran EBT, kebijakan subsidi dan kompetensi akhirnya akan terus dilakukan. Berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030, kebutuhan senilai Rp72 trilliun pada 2021 dan melonjak hingga rata-rata Rp186 triliun per tahun pada periode 2025-2030. Direktur Eksekutif Energi Wacth Mamit Setiawan menilai dalam pengembangan EBT, konsekuensi tingginya harga listrik yang dihasilkan menjadi masalah utama. Menurutnya, dengan harga listrik EBT yang lebih mahal, terdapat dua kemungkinan  yang akan terjadi.

Yaitu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) atau penambahan subsidi kelistrikan khusus EBT dari pemerintah. "Kedua opsi ini akan berdampak kepada masyarakat jika naik dan ke negara jika harus ditambah subsidi. Belum lagi pertambahan konsumsi listrik yang tidak siginifikan akan terus menyebabkan PLN kelebihan pasokan," katanya, Selasa (5/10). Adapun, Direktur Keuangan TGRA Daniel Taqu Dedo mengatakan perseroan giat pengembangan pembangkit EBT berbasis air, dimana sudah ada tujuh proyek yang dikerjakan. (yetede)

Genderang perang tiga kekuatan utama bisnis digital Tanah Air semakin seru. Bersatunya Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo menyebabkab dua pesaingnya Grab dan Shopee semakin mempersiapkan diri.  Salah satunya terkait sistem pembayaran. GoTo sendiri sudah memiliki GoPay. Selain itu, GoTo juga sudah bekerjasama dengan 20 bank. Jadi bukan cuma Bank Jago. Sedangkan Shopee sudah eksis dengan ShopeePay. Terbaru perusahaan asal Singapura ini membenahi Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi Seabank.

Batalnya rencana pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan pada tahun depan, kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, hal tersebut bakal mengamankan penerimaan negara. Namun, ini menyebabkan ketidakpastian bagi pebisnis. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), yang bakal disahkan jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pekan ini, tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dipatok 22% dan berlaku mulai 2022.

Utang luar negeri kembali menjadi persoalan yang patut diwaspadai Indonesia. Bukan hanya utang negara, tetapi juga utang korporasi, terutama pelat merah.Utang bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian. Apalagi, Indonesia tengah dalam proses pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Lembaga riset AidData mengungkapkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang menumpuk utang tersembunyi kepada China di sepanjang tahun 2000 hingga 2017. Tumpukan utang ini terkait dengan keinginan China membuat jalur sutera baru atau yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI).Utang ini diberikan China bukan lewat pemerintah, melainkan ke berbagai perusahaan negara atau badan usaha milik negara (BUMN), bank milik negara, special purpose vehicle (SPV), perusahaan milik bersama dan sektor swasta, sehingga utang itu tidak akan muncul ke dalam neraca utang pemerintah.

Teknologi membuat jarak dan sekat semakin menipis. Matinya jaringan untuk mengakses Facebook, Whatsapp, dan Instagram di Amerika Serikat bisa dirasakan dampaknya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Facebook Inc telah mengidentifikasi gangguan yang mengakibatkan terhentinya akses ke layanan platform dalam grup tersebut selama beberapa jam. Gangguan ini berdampak luas karena banyak pengguna platform Facebook, Whatsapp, dan Instagram yang memanfaatkan platform tersebut untuk memasarkan usaha, selain sebagai media komunikasi. Di Indonesia, warganet tidak bisa mengakses media sosial Facebook, Whatsapp, dan Instagram pada Senin (4/10/2021) sekitar pukul 22.30 hingga Selasa (5/10/2021) sekitar pukul 05.00. Gangguan aktivitas digital dari perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu dialami penggunanya di negara-negara.

Layanan tiga media sosial dalam grup Facebook Inc ini tepatnya dilaporkan terjadi sekitar 11.30 waktu Eastern Daylight Time (EDT) atau waktu bagian timur Amerika Serikat. Layanan baru beroperasi lagi sekitar 18.00 waktu EDT, setelah sekitar tujuh jam terganggu. Vice President Facebook Santosh Janardhan dalam unggahan situs resmi Facebook, Selasa (5/10/2021) waktu Indonesia, menjelaskan, para insinyur dan teknisi grup ini telah menemukan penyebab terganggunya akses media sosial grup Facebook. Permasalahan ini dikarenakan adanya perubahan konfigurasi dari backbone routers yang mengordinasikan lalu lintas jaringan antara pusat datanya, sehingga komunikasi jadi terganggu.

Celah penghindaran pajak yang berusaha ditutup oleh seluruh yuridiksi di dunia nyatanya masih menganga. Hal ini tercermin dalam Pandora Papers, skandal pajak hasil laporan investigasi oleh Intenational Consortium of Investigative Journalists (ICU). Dilansir Blooberg, Senin (4/10), nama yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak juga cukup mentereng mulai dari Raja Abdullah II dari Yordania, Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, hingga mantan Perdana Menteri Tony Blair. Modus yang digunakan adalah dengan melakukan transfer ke rekening bank di luar negeri atau membeli aset secara senyap di negara lain dengan perencanaan yang matang, atau memanfaatkan offshore system.

"Banyak kekuasaan yang dapat membantu mengakhiri sistem offshore malah mendapat manfaat dengan menyembunyikan aset di perusahaan rahasia. Sementara itu, pemerintah mereka tidak berbuat banyak untuk memperlambat aliran uang ilegal itu," tulis laporan ICU yang dikutip Bisnis. Data ICU juga mengungkapkan bahwa keluarga Alivey yang berkuasa di Azerbaijan memperdagangkan porperti Inggris senilai sekitar US$540 juta dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa anggota lingkaran dalam Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk Menteri Kabinet, secara diam-diam memiliki berbagai perusahaan dan perwalian yang menyimpan jutaan dolar kekayaan tersembunyi.

Banyak wajib pajak di Indonesia yang melakukan penghindaraan karena tarif pajak yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ditengah krisis akibat pandemi Covid-19, banyak wajib pajak melakukan berbagai upaya menghindari kewajiban perpajakannya. Faktanya, KPK mencatat kekayaan pejabat negara mengalami kenaikan mencapai 70,3% selama pandemi Covid-19. Wajaib pajak badan pun memiliki alasan kuat untuk  memanipulasi penghasilan lantaran pandemi menekan seluruh sendi bisnis.  Skema yang digunakan adalah Tax Avoidance yang acap dimanfaatkan oleh wajib pajak karena bersifat legal atau tidak melanggar hukum. (yetede)

Krisis energi yang dialami China memaksa industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor melakukan penyesuain. Seiring dengan hal tersebut, terbuka juga peluang untuk mengisi pasar Negeri Panda itu. Salah satu industri yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor bahan baku obat (BBO) yang mencapai 90%-95%, sekitar 60% dipenuhi dari China dan sisanya dari India. Ketua Komite Pengembangan Perdagangan dan Industri Bahan Baku Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Vincent Harjanto mengatakan dengan krisis listrik yang melanda China, ada potensi penumpukan masalah pada suplai bahan baku.

Kemacetan suplai ini, kembali menyentil kemandirian bahan baku obat dalam negeri yang menjadi masalah menahun di industri farmasi. Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk, (INAF) Arief Pramuhanto membenarkan bahwa sebagian besar suplai bahan baku China dan India. Meski belum mampu mensubsidi sepenuhnya, sebagian suplai bahan baku telah dipenuhi oleh produsen dalam negeri, yakni PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP). Sementara itu Pamean Siregar, Presiden Direktur KSFP menyatakan kendala pasokan bahan baku tak serta merta menjadi peluang bagi industri BBO dalam negeri untuk memperluas serapan.

Pasalnya, salah satu tantangan terbesar penyerapan BBO dalam negeri oleh industri farmasi adalah proses peralihan sumber BBO yang membutuhkan waktu dan biaya yang tak sedikit. "Takes time, karena industri farmasi biasanya harus melakukan reformulasi untuk menghasilkan produk existing yang menggunakan sumber BBO baru tersebut agar ekuivalen secara kualitas." kata Pamian kepada Bisnis. Pamian menargetkan hingga akhir tahun ini pihaknya dapat memproduksi tambahan 4 BBO lainnya. Jika terserap dengan baik, produksi BBO KFSP dapat menurunkan impor antara 6% hingga 7,5%. (yetede)