PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) menyediakan layanan perbankan untuk mendukung penerapan digitalisasi kepabeanan di Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai. Layanan tersebut turut mendukung implementasi Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Kini  Dirjen Bea dan Cukai dapat memanfaatkan layanan perbankan BNI untuk memfasilitasi transaksi pembayaran penerimaan negara terkait kepabeanan dan cukai secara elektronik. Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan Pejanjian Kerja Sama (PKS) terkait pertukaran data biling. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi eksportir dan importir dalam melakukan pembayaran banyak biling secara langsung, dimana sebelumnya pembayaran tagihan dilakukan satu persatu.

BNI dan Bea Cukai juga mendatangani PKS NLE. Lewat kesepakatan ini, BNI resmi menjadi bank mitra NLE dalam menyediakan payment gateway bagi seluruh pengguna layanan NLE. "Melalui kerja sama transaksi pembayaran penerimaan negara terkait kepabeanan dan cukai secara elektronik, masyarakat dapat menikmati layanan berupa transaksi pembayaran secara bulk payment atau pembayaran banyak biling satu per satu. Sehingga proses bisnis yang dijalankan penyetor menjadi lebih efektif dan efisien," ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dan Dirjen Bea Cukai Askolani. (yetede) 

Gaya hidup berkelanjutan belakangan ini marak diterapkan oleh masyarakat guna menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Faktanya, menurut data yang dikeluarkan oleh World Wlidlife Fund Indonesia (2018) menunjukkan konsumen Indonesia direntang usia 15-45 ternyata 61% diantaranya merasa bertanggung jawab atas lingkungan. Bahkan menurut hasil survey Kantar (2020) yang bertajuk "Who Care, Who Does" 67% konsumen bersedia untuk membeli produk ramah lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memiliki peran yang sama rata untuk menciptakan bumi yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai mengusung konsep bisnis berkelanjutan. Salah satunya adalah home furnishing expert asal Swedia yaitu IKEA, yang memiliki komitmen untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik banyak orang. Perusahaan ini memiliki desain demokratis yang salah satu fokusnya adalah berkelanjutan, mulai dari penggunaan 60% material produk yang berasal dari sumber daya terbarukan, pengaplikasian teknologi ramah lingkungan di seluruh toko IKEA, hingga ragam inisiasi sosial.

"Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dengan menyediakan produk dan layanan yang berkelanjutan dan terjangkau. Untuk itu, kami juga ingin mengajak masyarakat untuk menjadi generasi peduli lingkungan," ujar Country Marketing Manager IKEA Indonesia, Dyah Fitrisally. Selain perduli dengan lingkungan, IKEA juga melakukan suatu penghargaan terhadap budaya Indonesia dengan mengadakan Batik Motive Design Competition 2.0 "Kompetisi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Para peserta berpatisipasi untuk membuat desain motif batik dengan sentuhan IKEA didalam desainnya. Karya mahasiswi Universitas Tarumanegara, Canisha Chrystella terpilih sebagai pemenang dan desain motif batiknya akan dijadikan motif di seragam batik co-worker IKEA Indonesia selanjutnya," tutup Sally. (yetede)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan investasi sekaligus koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk warga lanjut usia atau lansia akan dipercepat dan ditingkatkan sebagai langkah antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Luhut menuturkan bahwa langkah itu dilakukan lantaran biasanya ada peningkatan kasus Covid-19 setelah acara keagamaan dan libur panjang. "Untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru, tingkat vaksinasi lansia perlu terus dikejar, terutama pada wilayah-wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi," kata Luhut saat memberikan keterangan pers usai Ratas yang digelar secara daring, pada Senin (11/10).

Menurut dia, vaksinasi perlu dikejar agar ketika terjadi gelombang penularan Covid-19 angka kematian serta perawatan rumah sakit bisa ditekan. Dalam sepekan terakhir tercatat kasus konfirmasi harian nasional turun hingga 98,4%. Begitu pula kasus konfirmasi harian di Jawa-Bali yang turun hingga 98,9% dari posisi puncak pada 15 Juli 2021. Bahkan, per Minggu (10/10) tercatat angka tambahan kasus kematian akibat Covid-19 hanya 39 orang, "Pertahankan kasus serendah mungkin dalam waktu yang lama dan harus secara konsisten," ujar Luhut.

Untuk mendukung penjelasan ilmiah tersebut, Budi mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyiapkan seroprevalence survey atau prevalansi antibodi masyarakat terhadap 21.880 sampel dari 34 provinsi di seluruh Indonesia yang diambil dari 100 kabupaten/kota. Salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengantisipasi penanganan pandemi dan transisinya menjadi endemi. "Nanti hasil survey ini diharapkan selesai di pertengahan Desember memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi kekebalan atau kondisi antibodi dari seluruh rakyat kita di 34 provinsi dan menjadi basis bagi penyusunan kebijakan-kebijakan kita kedepannya," Kata Budi. (yetede)

Implementasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada tahun depan mencerminkan gagalnya pemerintah memaksimalkan Program Pas Final yang menjadi tindak lanjut dari Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 2016. Terlebih, Program Pengampunan Sukarela Wajib Pajak (PSWP) yang diakomodasi dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu bertarif jauh lebih rendah. Sekadar informasi, pascaprogram Pengampunan Pajak 2016 pemerintah merilis Program Pengampunan Pas Final atau pengungkapan aset sukarela dengan tarif final. Pas Final diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan seluruh hartanya di dalam Tax Amnesty 2016 atau belum mengikuti program pengampunan dengan tarif sebesar 30% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun untuk Wajib Pajak Badan ditetapkan sebesar 25% dan Wajib Pajak Tertentu sebesar 12,5%.

Prospek ekspor furnitur Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh industri kecil dan menengah, diyakini kian cerah seiring dengan membaiknya permintaan dari sejumlah negara. Kementerian Perindustrian mencatat pada Januari—Agustus 2021, ekspor produk furnitur dengan kode HS 9401-9403, telah mencapai US$1,61 miliar, tumbuh 36% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Emil Satria mengatakan pertumbuhan itu menunjukkan ketahanan industri furnitur dan kerajinan selama pandemi masih tinggi. “Proyeksi sampai akhir 2021 diharapkan nilai ekspor produk furnitur dapat mencapai angka US$2 miliar,” kata Emil kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Sebagai perbandingan, kinerja ekspor furnitur 2020 senilai US$1,91 miliar atau meningkat 7,6% dari 2019 senilai US$1,77 miliar.

Misi pemerintah untuk mengubah struktur penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Badan ke Pajak Pertambahan Nilai akan dilaksanakan pada tahun depan. Akan tetapi, ambisi ini menghadapi tantangan yang berat, baik dari sisi administrasi maupun daya beli. Perubahan struktur tersebut terefleksi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan lalu. Dalam beleid itu, pemerintah berusaha untuk memangkas ketergantungan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau pajak korporasi dan memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan dengan menaikkan tarif PPN menjadi 11% per 1 April tahun depan. Persoalannya, estimasi hasil penghitungan prospek penerimaan PPN pada tahun depan sangat penuh dengan tantangan.

Dana asing diperkirakan masih akan mengalir ke pasar saham Indonesia hingga akhir 2021, Sejumlah faktor yang mendorong masuknya dana asing (inflow) diantaranya window dressing pada akhir tahun, valuasi harga saham domestik yang masih murah, penurunan kasus Covid-19, lonjakan harga komoditas serta kinerja perekonomian nasional pada kuartal IV-2021 yang diprediksi naik signifikan. Berdasarkan Bursa Efek Jakarta (BEI), investor asing mencatat beli bersih (net buy) di saham sebesar Rp12,4 triliun selama enam hari berdagang terakhir, sehingga secara year to date (ytd) hingga 8 Oktober 2021 mencapai Rp28,38 triliun.

Aksi beli bersih investor asing sebesar Rp 2,42 triliun pada perdagangan Jum'at (8/10) lalu turut mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup menguat 65,37 poin (1,02%) ke posisi 6,481,77 semenetara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 14,63 point (1,69%) ke posisi 939,88. Secara ytd, IHSG menguat 8,41% dan LQ45 naik 0,53%. Pengamat dan praktisi pasar modal yang juga founder CEO Finvesol Consulting, Fendi Susiyanto meyakini, dana asing akan mengalir deras ke pasar saham mau pun surat utang negara (SUN) hingga akhir tahun.

Lebih lanjut, hingga akhir tahun, Fendi memprediksikan IHSG bisa tembus level 6.600-7.000. Hal tersebut juga didorong oleh dana asing yang akan menjadi katalis dan kegairahan investor domestik untuk masuk ke pasar saham.  Apalagi investor asing cenderung realitas dalam menganalisa saham. Di sisi lain, untuk pasar obligasi, investor asing, menurut Fendi,  juga akan melirik untuk menempatkannya di Indonesia. Kenaikan dana asing di pasar surat utang juga akan terjadi hingga akhir tahun ini dengan alasan yang sama dengan pasar saham.

Kepala Riset Henan Putihrai sekuritas Robertus Yanuar Hardy mencermati dana asing yang mengaliar deras ke pasar saham Indonesia  dipengaruhi oleh sentimen global yang cukup stabil terutama  setelah adanya kepastian Amerika Serikat tidak akan mengalami goverment shutdown hingga Desember 2021. Meski demikian sentimen regional masih dibayangi ketidakpastian kasus gagal bayar perusahaan property Tiongkok, Evergrande. Sementara dari sisi domestik, aliran dana asing juga disebabkan oleh sistem pembobotan IHSG baru yang sudah diberlakukan berdasarkan free float sehingga penilain indeks semakin lebih objektif. (yetede)

Pemerintah dinilai harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan belanja perpajakan (tax expenditure) yang telah dilakukan. Perlu ada pengukuran mengenai efektivitas belanja perpajakan atas sejumlah insentif fiskal yang diantaranya ditujukan untuk mendukung dunia bisnis, mengembangkan UMKM, meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama mengatakan, ia belum melihat adanya evaluasi terhadap kinerja insentif fiskal yang telah diberikan terhadap sasaran ataupun sumbangan dalam mendorong pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Padahal pemberian insentif fiskal harus melalui kajian dan kalkulasi ekonomi yang konprehensif.

"Perlu ada evaluasi terhadap kinerja intensif fiskal, apakah target sasaran (tercapai) dan mampu mendorong peningkatan ekonomi dan mendorong kesejateraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?" ucap Riza dalam acara Mengenang 100 Hari dan Launching Buku Pemikiran Dr Enny Sri Hartati pada Sabtu (9/10). Enny adalah salah satu ekonom senior indef yang meninggal 1 Juli lalu setelah sepekan terpapar Covid-19. Porsi terbesar belanja perpajakan 2020 yaitu untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dengan alokasi mencapai Rp 140,4 triliun.

Selain alokasi belanja dalam bentuk tunai seperti belanja infrastruktur ataupun bantuan sosial, pemerintah juga melakukan belanja nontunai yang diberikan dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim disebut sebagai belanja perpajakan (deviasi) dari ketentuan umum yang berlaku, seperti misalnya pengecualian pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan kesehatan, pengecualian pengusaha kecil untuk memungut PPN, atau fasilitas seperti tax holiday atau tax allowance. "Perhitungan belanja perpajakan dilakukan setelah tahun pajak berakhir karena sebagian menggunakan data SPT Tahunan dan laporan keuangan."  (yetede)

Pemerintah membuka alternatif pembiayaan proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.39 Tahun 2021 tentang Perubahan  Atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antar Jakarta dan Bandung yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2021. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan,  dibukanya opsi sumber pendanaan dari APBN lantaran empat BUMN yang terlibat proyek itu terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga menghambat kemampuan perusahaan dalam membiayai proyek kerjasama Indonesia dan Tiongkok itu.

"Hal ini yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat dapat terlaksana dengan baik maka harus meminta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan," kata Arya kepada wartawan dikutip Minggu (10/11).  Adapun Perpres 93/2021 menunjuk PT KAI sebagai pimpinan konsorsium Sebelumnya pimpinan konsorsium itu dipegang oleh PT Wijaya Karya. "Jadi ini bukan apa-apa. Ini masalah soal seperti itu (BUMN terkena dampak pandemi). Dan, dimana-mana hampir semua negara itu pemerintah memang ikut campur juga dalam proyek kereta cepat," Terang Arya.

Sebelumnya pemerintah, mengungkapkan rencana menjadikan PT KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN pemodal proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Adapun dalam menggarap proyek ini PSBI membentuk perusahaan patungan bersama konsorsium perusahaan Tiongkok, Beijing Yawan, yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi masing-masing konsorsium di KCIC adalah PSBI sebanyak 60% dan Beijing Yawan sebesar 40%. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sempat mengungkapkan, ada tiga permasalahan terkait proyek KA Cepat. Pertama, terkait penyetoran modal awal. Menurut dia, rencana penanaman modal oleh PT PTPN VIII dalam bentuk tanah di walini, tidak disetujui oleh konsorsium. (yetede)

Sektor tranportasi laut dalam negeri masih perlu dibenahi lantaran angkutan laut nasional  yang jumlahnya terlalu sedikit, telah memacu ongkos kirim barang domestik menuju daerah terpencil menjadi sangat mahal. "Sebelum pandemi lebih mahal ketimbang eksportir mau ekpor barangnya dari Jakarta ke Tiongkok. Itu biayanya (ekspor ke Tiongkok) lebih murah ketimbang kita kirim barang dari Jakarta ke Indonesia Timur, sehingga ini arus diperbaiki." tutur Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam webinar pekan lalu. 

Ia menjelaskan, adanya masalah logistik karena sektor transportasi laut yang belum memadai merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dengan tujuan untuk mempermudah dan mengefisiensikan biaya logistik dan menjamin semua rantai pasok diseluruh wilayah Indonesia. "Perlu kita waspadai bahwa kita ketahui transportasi ini sangat penting sekali untuk perekonomian suatu negara. (Transportasi) membuka aksebilitas dan konektivitas, apalagi kita negara maritim, tentunya kita harus mempunyai  transportasi laut yang kuat dan solid," tegasnya.

"Dengan supply yang sesuai dengan kebutuhan lainnya tentu ini akan mencipatakan pertumbuhan ekonomi yang akan sustainable. Karena dengan supply-demand dari barang itu terjaga kemudian inflasi rendah, sehingga ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berlanjut kedepan." ungkapnya. Lebih lanjut, ia menyebut pada kuartal  II-2021, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh luar biasa pesat hingga mengalami kenaikan pesat hingga mengalami kenaikan 25,1% secara year on year. Kenaikan ini juga didorong pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas pada periode tersebut. Bahkan kenaikannya dirasakan oleh semua moda transportasi baik angkutan rel, darat, dan laut, bahkan udara. (yetede)