Rendahnya tarif atas pajak karbon batasi ruang gerak pemerintah untuk menambah penerimaan negara. Terlebih, pungutan yang dikumpulkan dari emisi karbon akan diprioritaskan untuk menanganan perubahan iklim. Dengan demikian, implementasi pajak karbon yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu secara signifikan membuat fiskal pemerintah lebih leluasa. Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp30 per kilogran karbon dioksida ekuivalen (CO2e), jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diusulkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp75 per kilogram CO2e.

Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan pengenaan pajak karbon merupakan opsi yang paling menarik bagi pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penerimaan negara. Persoalannya, tarif yang ditentukan dalam UU HPP kurang dan separuh dari yang diajukan pemerintah dalam pembahasan awal UU tersebut. "Tentunya ini akan mengurangi efektivitas intrusmen pajak karbon serta menghasilkan penerimaan negara," ujarnya, Rabu (13/10). Problematika lain dari hal ini adalah penggunaan dana hasil pungutan pemerintah dari emisi karbon yang sebagian besar akan dialokasikan untuk penanganan perubahan iklim.

Menurut dia, pengenaan pada sektor PLTU batu bara diterapkan pada tahap awal karena sejalan dengan pengembangan pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor tersebut. "Perluasan sektor pemajakan pajak karbon dilakukan dengan pentahapan sesuai dengan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi," jelasnya. Di sisi lain, subjek pajak karbon sejauh ini masih belum diperjelaskan secara terperinci oleh pemerintah. Pasal 13 UU HPP hanya menuliskan bahwa subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/ atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. (yetede)

Perum Bulog bekerja sama dengan Kementerian Pertanian memetakan wilayah produsen jagung untuk persiapan penyerapan komiditas itu. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awalan Iqbal mengatakan perusahaan sudah menggelar survey dalam rangka ketersediaan stok. "Kami sudah melakukan survey. Belum lama ini bersama Kemenko Perekonomian sudah melihat lokasi yang sudah ditunjukkan Kementan," katanya, Rabu (13/10). Menurutnya, pemerintah menugasi Perum Bulog menyerap 30.000 ton jagung lokal. Nantinya, jagung yang diserap bakal menjadi cadangan guna disalurkan ke peternak ayam petelur ketika harga pakan diatas acuan, Iqbal mengatakan perusahaan mulai menyalurkan jagung ke peternak sesuai harga acuan Rp4.500 per kilogram. "Volume yang kami salurkan sekitar 2.000 ton," tambahnya. 

Perum Bulog telah memulai pembangunan fasilitas pengering jagung dan silo di beberapa lokasi sentra produksi jagung. Fasilitas itu diantaranya berlokasi di Gorontalo, Grobogan. Wonogiri, Tuban, Dompu, dan Lampung. Adapun masing-masing unit tersebut memiliki kapasitas pengering 90 ton per hari. Sementara itu, Pemerhati pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Indonesia (AEPI) Khudori menilai tugas penyerapan jagung domestik oleh Perum Bulog untuk stok cadangan pemerintah sulit terealisasi. Alasan, ketersediaan jagung pada akhir tahun menjadi kendala terbesar yang dihadapi perusahaan umum tersebut. Sekalipun perusahaan memeroleh pasokan, dia menyoroti aspek anggaran dalam tugas penyerapan kali ini. Harga jagung cenderung terus naik sejak April 2021. (yetede)

Peningkatan tren permintaan kopi dari jawa Timur untuk pasar luar negeri diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Namun, tingginya harga kargo dan sulitnya mencari kapal pengangkut kopi menjadi ganjalan bagi eskportir untuk memanfaatkan peluang secara maksimal. Sekretaris Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (Gaeki) Jawa Timur Ichwan Nursidik mengatakan permintaan komoditas kopi di luar negeri sudah mulai meningkat apalagi saat ini di Brasil tengah terjadi kekeringan.

Sementara itu, Vietnam yang merupakan salah satu negara eksportir kopi sedang menjalani kebijakan lockdown di sejumlah daerah penghasil kopi. "Kalau kondisi normal ekspor kopi kita  sampai akhir tahun diperkirakan akan meningkat, tetapi saat ini sangat terkendala biaya freight yang mahal dan sulitnya mencari kontainer dan kapal. Hal ini bisa jadi membuat ekspor kita akan sedikit menurun." jelasnya kepada Bisnis, Rabu (13/10).

Volume ekspor kopi secara nasional yang terbanyak tujuannya ke Filipina, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Italia, Federasi Rusia, disusul Jepang, Jerman, Inggris, India dan negara lainnya. Dalam perkembangan lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pureokerto Samsun Hadi  mengatakan tren minum kopi Indonesia terus meningkat dengan cara meminum kekinian. Sesuai data dari Kementerian Pertanian, lanjut Sansun, konsumsi kopi nasional naik 10%pada 2016 dan periode 2016-2021 tumbuh rata-rata 8% per tahun.

Lebih lanjut, dia mengatakan minum kopi saat sekarang sudah menjadi gaya hidup sehingga masyarakat Purwokerto bisa menikmati kopi yang berkualitas atau enak tanpa harus mendatangi kedai-kedai kopi berlabel internasional di kota-kota besar. "Animo petani untuk menanam kopi sebenarnya sangat tinggi, namun karena petani kopi sebagai produsen tidak menerima manfaat besar dalam menjual hasil tanaman kopinya. Kopi hasil produksi petani di Sulbar masih dihargai dengan harga yang rendah." ujar Direktur Pusat Riset Kopi dan Kakao. (yetede)

Asia Pasific Rayon (APR) berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri fesyen berbahan serat rayon dengan membangun hutan tanaman industri (HTI) terintegrasi dari produk serat rayon, tekstil hingga ekosistem fesyen. Djarot Handoko, Head of Corporate Communications, Asia Pacific Rayon, mengatakan Indonesia dinilai memiliki prospek besar untuk peningkatan nilai tambah kawasan hutan tanaman industri ke industri fesyen berbasis bahan serat rayon yang merupakan model bahan baku berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

"Industri mode ramah lingkungan menjadi tren dunia dan Indonesia punya prospek besar untuk menjadi negara produsen produknya karena kita sudah mulai  mengembangkan HTI terpadu sebagai hulunya. Kami mengembangkan Jakarta  Fashion Hub sebagai salah satu cara untuk membangun ekosistem industri fashion-nya," ujar Djarot dalam acara Webinar RGE Journalist Workshop secara hybird, Rabu (13/10). Menurut Djarot, pakaian berbasis serat rayon makin disukai oleh konsumen karena tidak hanya terkait dengan kualitas tetapi juga sarat dengan isu ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menargetkan kapasitas produksi serat rayon menjadi 1,21 juta ton per tahun pada 2023. Dari tiga produsen serat rayon yang beroperasi di Tanah Air terealisasi produksi serat rayon seberat 724.660 ton pada 2019. Asia Pasific Rayon (APR) sendiri adalah produsen rayon viscose terintegrasi pertama di Asia mulai dari perkebunan hingga serat rayonnya mencapai 240.000 ton dengan basis produksi di Riau.  (yetede)

Di balik pergeseran kebijakan pemerintah yang tidak lagi menjadikan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan penerimaan pajak, terdapat fakta yang menunjukkan nilai piutang pajak masih cukup tinggi. Para wajib pajak kini bisa menikmati pelonggaran sanksi administrasi, seiring dengan diresmikannya Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Keringanan sanksi menghampiri mereka yang memiliki kurang bayar pajak, salah satunya untuk jenis Pajak Penghasilan. Mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pekan lalu, diterangkan bahwa sanksi untuk kelalaian bayar para wajib pajak hanya didasarkan pada besaran bunga dari pajak yang kurang bayar.

Akan tetapi, di balik pergeseran kebijakan pemerintah yang tidak lagi menjadikan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan penerimaan pajak, terdapat fakta yang menunjukkan nilai piutang pajak masih cukup tinggi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mencatat, total piutang perpajakan pada tahun lalu Rp 101,48 triliun. Nilai piutang perpajakan yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun tentu terasa amat besar di tengah upaya pemulihan ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19. Terlebih lagi dalam dua tahun ke depan pemerintah mengupayakan untuk menekan defisit anggaran hingga 3 persen produk domestik bruto (PDB).

Partai konservatif yang berkuasa di Jepang meluncurkan platform kampanye pada (12/10). Diantara sasaran utamanya adalah meningkatkan belanja pertahanan, bahkan mungkin hingga dua kali lipat, untuk melawan ancaman dari Tiongkok  dan Korea Utara (Korut). Partai Demokrat Liberal (PDL) yang sudah lama berkuasa, dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) baru Fumio Kishida, berkampanye untuk mempertahankan mayoritasnya di parlemen dalam pemilihan 31 Oktober 2021. Janji-janji yang diumumkan pada Selasa itu termasuk mengatasi pandemi dan bekerja untuk meningkatkan jumlah kelas menengah.

Pihaknya juga menetapkan tujuan kebijakan jangka panjang, termasuk memperluas anggaran pertahanan Jepang melebihi 2% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio ini yang akan membuatnya setara dengan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) jelasnya. Hal ini akan menandai penyimpangan dari tradisi politik Jepang yang membatasi  pengeluaran pertahanan di hanya bawah 1% dari PDB, yang mencapai sekitar US$ 5 trilliun. Kementerian Pertahanan Jepang saat ini meminta sekitar US$ 50 miliar untuk tahun fiskal mendatang dari April 2021.

LDP menyatakan akan terus menekan Korut untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Takaichi menambahkan bahwa pemerintah Jepang secara jangka panjang harus meningkatkan pencegahan, termasuk kemampuan untuk menonaktifkan rudal dari negara-negara musuh. LDP mengatakan akan melanjutkan merivisi dokumen pasifis untuk memperjelas status militer, meskipun partai telah berjuang memenangkan dukungan untuk langkah tersebut. Anggaran militer Jepang telah meningkat dengan mantap tetapi secara bertahap, selama sekitar satu dekade. (yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memutus akses, atau memblokir (take down) sebanyak 4.873 konten/platform teknologi keuangan (Financial Technology Fintech) online yang tersebar diberbagai platform sejak tahun 2018 hingga 10 Oktober 2021.Kemkominfo Johnny G Plate menyampaikan, konten-konten fintech yang diputus aksesnya tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konten tersebar diberbagai platform, aplikasi,media sosial, dan layanan file sharing.

"Kita harapkan, penegakan penegakan hukum di ruang digital seperti ini akan mendorong semakin semaraknya media digital kita lebih untuk mendukung pembangunan ekonomi serta menopang pertumbuhan keuangan nasional kita," ujar Menkominfo, dalam keynoth speech OJK Virtual Innovation Day 2021, Selasa (12/10). Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, pemerintah telah banyak melakukan penindakan penutupan akses terhadap fintech dan entitas penawaran investasi tanpa izin tersebut.

Menkominfo menuturkan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk membangun ekonomi digital. Sebab, jumlah pengguna internetnya mencapai 202,6 juta orang pada Januari 2021. Selain itu, pengguna layanan digital Indonesia tumbuh 37% selama pandemi Covid-19, menurut Google, Temasek, Bain, & Company, tahun 2020. "Sektor jasa keuangan digital yang kehadirannya dapat kita rasakan bersama melalui berbagai layanan financial technology pun turut menunjukkan sektor ekonomi digital secara signifikan," imbuh Jhonny. (yetede)

Adalah penting untuk mengeksplorasi mengenai praktik pembiayaan bank di Indonesia pada sektor kelapa sawit, gambaran pembiayaan bank di Indonesia pada sektor kelapa sawit, kontribusi perbankan dalam pembiayaan yang belum baik dan perlu diperhatikan oleh bank di  Indonesia. Hal itu penting tidak dilakukan untuk meningkatkan daya saing  industri kelapa sawit di Indonesia dan menjadi yang tertinggi daya saingnya di dunia. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank perlu memahami bagaimana signifikan dari potensi  resiko  yang dihadapi debitur/nasabah pada kegiatan proyek perkebunan dan industri kelapa sawit. 

Empat bank nasional telah mempunyai kebijakan kredit/pembiayaan sawit berkelanjutan yang diungkapkan dalam Laporan Berkelanjutan tahun 2017 dan 2018. Keempat bank ini mensyaratkan nasabahnya  untuk sudah/sedang dalam proses sertifikat ISPO dan RSPO. Dalam Pedoman Teknik Bank terkait  Implementasi POJK No51/POJK.3/2017, kedua sertifikasi ini merupakan dokumen resmi yang dapat diacu oleh bank sebagai pendukung untuk meyakini bahwa kredit/pembiayaan yang telah memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan yang telah diratifikasi Indonesia dalam perjanjian internasional.

Disamping itu telah disampaikan juga adanya peningkatan portofolio untuk kredit/pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Penting bagi bank melakukan tindakan pemantauan rutin dan update  terhadap kebijakan ini, agar sesuai dengan konteks  kebijakan maupun pasar yang berlaku. Demikian juga, bank dapat mengembangkan kapasitas internal (salah satu dari keempat bank nasional tersebut telah memiliki jajaran staf yang menguasai perkebunan dan industri kelapa sawit berkelanjutan) maupun meminta saran  ahli dari pihak ketiga yang kredibel. (yetede)

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan geometrik jalan-jalan di Indonesia sebagian besar tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal terebut menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan, selain lemahnya disiplin berkendara, ada hal yang perlu dicermati terkait kecelakaan, yakni geometrik jalan. Jalan-jalan di Indonesia tidak disiapkan sesuai dengan regulasi yang ada. "Jalan, khususnya di tempat terpencil, biasanya dulunya jalan setapak terus jalan kuda kemudian diperlebar untuk lalu lintas yang tidak terlalu padat. Begitu sekarang ramai, itu menyangkut geometrik jalan." jelas Soerjanto dalam Media Rilis KNKT.

Kendati demikian, dia mengakui, untuk pemenuhan geometrik jalan sesuai dengan regulasi sepenuhnya cukuplah berat, karena banyaknya jumlah jalan sehingga butuh biaya yang tidak sedikit. Dia menyebutkan, untuk syarat geometrik biasanya dipenuhi jalan tol. "Kita harus bijak, geometrik yang ada sesuai aturan tidak mungkin semua kelas jalan  bisa dipenuhi," imbuh Seorjanto. Dia menyebutkan, pihaknya  melakukan beberapa upaya guna menekan kecelakaan akibat faktor geometrik jalan, seperti dengan merekomondasikan perbaikan kondisi lejur penyelamat.

Sementara itu, Investigator senior KNKT Achmad Wildan mengungkapkan, sebagian besar jalan di Indonesia bukanlah jalan yang sengaja dibangun, melainkan jalan peninggalan zaman Belanda, jalan tikus, jalan setapak, hingga jalan lingkungan  yang kemudian dilebarkan dan diperkeras sehingga tampak menjadi bagus. Dia mengungkapkan, ada tiga studi kasus kecelakaan lalu lintas  yang disebabkan faktor geometrik jaln. Yakni tabrakan beruntun ruas Jalan Solo-Ngawi, Tikungan Harmoko Musi Banyuasin, dan Tebing Bresi, Sleman. (yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dilakukan secara ketat, khususnya bagi aktivitas yang beresiko tinggi. Hal itu dilakukan guna menjaga kesehatan laut sesuai prinsip ekonomi biru. Direktur Perencanaan Ruang Laut (PRL) KKP Suharyanto mengatakan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sangat concern dengan kesehatan laut (ocean health).Karena itu, segala aktivitas yang mempunyai resiko tinggi. dipastikan baru akan diberikan persetujuan kegiatan di ruang laut apabila aspek kajian analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) sudah clear and clean.

 "Artinya,KKP terhadap lingkungan laut apabila aspek kajian analisa mengenai dampak lingkungan  laut yang nantinya akan dikawal didalam proses kajian  amdal tadi. Kita juga sudah duduk dengan teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) untuk mengawal kesehatan laut ini," jelas Soeharyanto. Asisten Kementerian KP Bidang Media dan Komunikasi Doni Ismanto menegaskan, komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan laut salah satunya diatur dalam UCK Terkait UU itu KKP mendapat mandat melakukan  tata kelola ruang laut  dan sepanjang tahun ini sudah mengeluarkan empat kebijaksanaan guna mendukung laut Indonesia sehat sesuai prinsip ekonomi biru.

Peneliti Oseanografi dari BRSDM KKP yang juga teknis penilian kajian amdal pusat KLHK Widodo Pranowo mengatakan pentingnya  sinergi yang kuat antara KKP dan KLHK dalam memastikan kegiatan di ruang laut tidak bertentangan  dengan prinsip keberlanjutan. ''KKP dan KLHK itu sudah hand-in-hand, ini sinergitas untuk melihat bagaimanakah kemudian proses-proses yang di amdal yang ada di KLHK ini saling menguatkan. KKP harus mengadvokasi dari sumber dayanya, sementara KLHK ada yang mengeluarkan izin untuk memanfaatkan lingkungan ada juga yang penindakan. Jadi sebetulnya memang diperlukan banyak pihak, karena laut kita sangat luas," jelas Doni Ismanto. (yetede)