Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan, saat ini populasi aset-aset kripto seperti Bitcoint semakin meningkat. Hal ini terlihat dari paparan investor terhadap aset ini yang semakin besar. "Ini terutama terlihat dari pelaku-pelaku pasar di Wall Street, dimana CME, Chicago Board Option Exchange (CBOE), dan Nasdaq telah meluncurkan pasar berjangka untuk Bitcoint. Hal ini semakin memperkuat legitimasi aset-aset kripto di pasar aset," katanya pada Bisnis, Kamis (14/10). Wahyu melanjutkan, legitimasi dan regulasi memang telah menjadi isu laten bagi perkembangan aser-aset kripto. Meski demikian dia memandang prospek aset kripto masih sangat positif seiring dengan perkembangan teknologi, liberalisasi dan globalisasi. 

Sementara itu, investor institusional juga terus menunjukkan ketertarikannya pada aset kripto. Menurut Wahyu, aset-asetdigital kedepannya akan menjadi bagian dari alokasi cadangan strategis sebuah institusi. Dia memaparkan, strategi umum dari aset-aset kripto adalah melawan dolar AS. Uang dolar AS fiat akan makin turun nilainya dan membutuhkan aset lindung nilai atau alternatif. Saat ini, aset-aset kripto juga perlahan menggeser kedudukan emas yang dulunya menjadi andalan. "Resikonya hanya soal kapan waktu dan modal yang tepat,"

Selain bitcoint, Wahyu juga merekomondasikan untuk mencermati aset Ethereum karena pergerakan masih memilki potensi upside. "Untuk strategi dalam jangka menengah dan panjang memang sebaiknya memang buy on weaknes." Senada, Komisaris Utama PT HFX Internasional PT Digital Aset Internasional Sutopo Widodo memprediksi aset kripto akan mencapai level tertingginya yang juga didukung dengan perkembangan pesat industri kripto.yang juga didukung dengan perkembangan pesat industri kripto."Dengan hadirnya bursa kripto di Indonesia akan menjadi hal positif terkait ekosistem investasi," ujar Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Fajar Wibhiyadi. (yetede)

Persaingan uang elektronik semakin seru. Setelah Ovo tak mendapat tempat khusus, Gopay kini masuk dalam ekosistem Tokopedia. Aplikasi Gopay menjadi dompet digital yang tertanam di aplikasi e-commerce tersebut. Masuknya Gopay ini menjadi dompet digital resmi Tokopedia yang sebelumnya diisi oleh Ovo. Hal ini menambah jejaring Gopay di Tokopedia yang sebelumnya masuk ke Tokopedia melalui fitur Gopay Later "Hadirnya kami sebagai pilihan pembayaran di Tokopedia merupakan perluasan manfaat bagi Gopay yang telah diandalkan jutaan masyarakat Indonesia untuk bertransaksi sehari-hari termasuk belanja online," kata Fibriyani Elastri, Chief Marketing Officer Gopay, dalam siaran pers, Kamis (14/10).

Jika tidak ada halangan, pemerintah akan memakai neraca komoditas sebagai patokan untuk menentukan persetujuan ekspor atau impor (PE/PI) bagi pengusaha. Itulah salah satu manfaat dari neraca komoditas. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan, pemerintah akan menetapkan neraca komoditas pada tahun 2022 lewat Peraturan Presiden yang masih tahap harmonisasi. Penerapan penggunaan neraca komoditas tersebut, katanya, akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, ada lima komoditas yang penerbitan persetujuan ekspor dan impor (PE dan PI) harus berdasarkan neraca komoditas. Yakni gula, garam, daging, beras dan produk perikanan. Tahap kedua, pelaksanaan bagi sejumlah komditas akan dilakukan pada tahun 2023.

Rencana pemungutan pajak terhadap bisnis jasa asuransi yang akan kena pajak pertambahan nilai (PPN) minimal 5% bisa juga berdampak ke konsumen langsung. Meski belum ada hitungan resmi, rencana pengenaan PPN tersebut bisa membuat biaya premi ke konsumen naik. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai, beleid baru ini akan menyulitkan perusahaan untuk melaksanakan aturan ini. Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Keuangan, Jenry Cardo Manurung menyebutkan, pengenaan jasa asuransi sebagai jasa kena pajak akan menimbulkan kewajiban administrasi PPN karena seluruh perusahaan asuransi akan menjadi Pengusaha Kena Pajak.  Meski belum ada hitungan resmi, rencana pengenaan PPN tersebut bisa membuat biaya premi ke konsumen naik. Direktur Utama BRI Life, Iwan Pasila juga mengungkapkan bahwa, memang pengenaan pajak ini akan menurunkan take home pay para agen, sehingga jika tidak disikapi dengan baik, akan berdampak pada penurunan premi.

Krisis energi yang terjadi belakangan, membawa berkah bagi Indonesia. Hal tersebut mendorong kinerja ekspor. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia diperkirakan akan kembali mencatat surplus. Danareksa Research Institute (DRI) memperkirakan, neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mencetak surplus US$ 3,68 miliar. Walaupun angka ini lebih kecil dari surplus Agustus sebesar US$ 4,74 miliar. Indonesia juga ketiban berkah dari krisis energi di China dan India. Saat ini, China sedang mengalami kekurangan batubara untuk produksi listrik, sehingga mengganggu kinerja manufaktur. India juga sedang mengalami hal sama. Krisis energi di China dan India tersebut bisa mendorong kedua negara itu mengimpor batubara dari Indonesia lebih banyak lagi.

Kinerja manufaktur negara-negara mitra dagang Indonesia lain juga menggembirakan, salah satunya Thailand. Ini pun memperlebar peluang ekspor yang lebih tinggi. Sementara kinerja impor September, diperkirakan sebesar US$ 15,60 miliar atau turun 6,45% mtm. Hanya, secara tahunan impor masih tercatat naik 34,68% yoy. Peningkatan impor secara tahunan, didorong oleh ekspansinya kinerja manufaktur Indonesia karena ada pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang meningkatkan permintaan.

IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. Lonjakan harga pangan dan krisis energi turut menjadi pertimbangan. Dana Moneter Internasional atau IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 menjadi 5,9 persen. Sebelumnya, pada Juli 2021, IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 6 persen.IMF juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, China, dan Indonesia pada tahun ini. Ekonomi AS yang semula diperkirakan tumbuh 7 persen dikoreksi menjadi 6 persen, China 8,1 persen menjadi 8 persen, dan Indonesia dikoreksi dari 3,9 persen menjadi 3,2 persen.Koreksi ini dimuat dalam World Economic Outlook Edisi Oktober 2021 bertajuk ”Recovery During a Pandemic: Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures” yang dirilis pada 13 Oktober 2021.Penyebaran virus korona baru varian Delta yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi dan tersendatnya rantai pasok global di banyak negara menjadi penyebab utama melambatnya ekonomi. IMF menyebutkan, kesenjangan vaksin Covid-19 global makin besar.

Bisnis bank digital di Indonesia punya potensi sangat besar untuk bertumbuh. Ini karena masih besarnya segmen pasar yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Digitalisasi dan inovasi layanan perbankan membuat bank digital lebih lincah dan bisa menjangkau segmen pasar yang belum tersentuh.Hal itu mengemuka dalam webinar Usulan Terkait Potensi Neobank di Indonesia yang diselenggarakan Indonesia Fintech Society (IFSOC), Kamis (14/10/2021). Hadir sebagai pembicara Ketua IFSOC Mirza Adityaswara dan anggota Steering Committee IFSOC, Rudiantara. Turut hadir sebagai penanggap ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, dan Wakil Ketua Umum I Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Karaniya Dharma saputra. Rudiantara mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir banyak bermunculan neobank, model baru perbankan dengan layanan digital serta melayani nasabah tanpa keberadaan kantor cabang. Maraknya neobank juga menunjukkan tingginya permintaan akan layanan perbankan yang cepat, mudah,serta tanpa mengharuskan pertemuan fisik. ”Pandemi (Covid-19) mempercepat digitalisasi pada banyak aspek kehidupan, termasuk layanan perbankan,” ujar Rudiantara.

Minimnya pengawasan membuat kasus rumah bermasalah terus ada dan merugikan konsumen. Padahal, telah diatur wewenang dan kewajiban pengawasan ada di pihak pemerintah daerah selaku penerbit perizinan.  Penelusuran Kompas selama September 2021 menemukan sejumlah kasus rumah bermasalah terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Ratusan konsumen menjadi korban wanprestasi dengan kerugian berkisar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah rumah komersial yang dijanjikan akan diserah terimakan pada 2019 dan 2020 justru tidak terbangun hingga kini. Setelah ditelusuri, pengembang ternyata belum memenuhi syarat legalitas meski sudah memasarkan unit.Konsumen terjebak dalam kegamangan karena pembangunan rumah yang diinginkan mangkrak, tetapi juga tidak bisa meminta uang kembali. Upaya advokasi perdata pun mandek tanpa ada kemajuan berarti.Situasi semacam itu dialami Sarjono (39), konsumen perumahan Villa Puncak Ciomas, Bogor. Rumah yang dia beli pada 2017 itu tidak kunjung rampung meski pembangunan dijanjikan selesai pada Desember 2019. Dia mendengar dari konsumen lain bahwa ada masalah kepemilikan lahan diperumahan itu. Upaya advokasi melalui lembaga bantuan hukum di sana juga stagnan.