Performa pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kembali menghadapi tantangan, menyusul dipangkasnya besaran sanksi kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan denda atas upaya saat keputusan pengadilan menguatkan ketetapan otoritas pajak. Keringanan sanksi administrasi ini mencerminkan bahwa pemerintah hanya berharap pada kepatuhan sukarela wajib  pajak ketimbang memaksimalkan mekanisme penagihan piutang yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Adapun di dalam ketentuan sebelumnya yakni UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Penghasilan (PPH) kurang bayar dan 100% untuk PPH kurang dipotong tetapi tidak disetor, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kurang dibayar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelonggaran besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum dilakukan untukk menciptakan aspek keadilan dan kepastian hukum.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikas Strategi Yustinus Prastowo menambahkan keringanan sanksi disusun untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pemerintah tidak lagi menjadikan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan aktivitas pengawasan atau penindakan. "Semangat UU ini (HPP) ingin mengembalikan fungsi sanksi administrasi untuk mendorong kepatuhan, bukan menonjolkan hukuman. Terkait dengan moncernya tingkat kepatuhan kelas karyawan menurutnya lebih disebabkan karena vitalnya peran perusahaan sebagau pemotong setoran pajak. (yetede)

Masih maraknya bisnis pinjaman menggunakan platform digital yang tidak berizin atau ilegal, menjadi perhatian presiden Joko Widodo. Kepala Negara memberikan pengarahan agar regulator melakukan penataan dan moratium izin untuk teknologi finansial atau tekfin baru. Menteri Komunikasi dan Informatika Johhny G Plate mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penangguhan penerbitan izin layanan financial (fintech) yang baru. "Mengingat banyak sekali penyalahgunaan atas tindak pidana didalam ruangan pinjaman online, maka Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi. Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru," ujarnya saat memberikan keterangan sesuai rapat membahas pinjaman online yang digelar di Istana Negara, Jumat (15/10).

Sejak 2018, pihaknya telah menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten pinjaman online ilegal yang tersebar di berbagai platform. ""Tahun 2021 saja, yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website,Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instragram, serta di file sharing," katanya. Setelah itu langkah yang tegas juga akan diambil oleh Kapolri khususnya terhadap tindak pidana terkait pinjol. "Kominfo akan memberikan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan cepat. Pada saat yang bersamaan, penegakan hukum oleh aparat  penegak hukum, dalam hal ini Kapolri akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pindana  pinjol tidak terdaftar. Karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultramikro  dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk hal itu." katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan  OJK kembali menegaskan komitmen untuk memberantas pinjaman online ilegal. "OJK bersama dengan Polri, Kemenkominfo, Bank Indonesia , dan Kemenkop UKM telah membuat kesepakatan bersama untuk memberantas, meningkatkan efektivitas, dan pelayanan yang lebih baik bagi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK," katanya.Selain itu Wimboh mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan moratorium atau menghentikan penerbitan  izin untuk fintech lending sejak sejak Februari 2020. Tata kelola pinjol terdaftar di OJK akan  terus ditingkatkan  agar dapat memberikan layanan lebih baik, bunga lebih murah, dan penagihan sesuai aturan. (yetede)

Ikan Kerapu dari Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu komoditas unggulan yang perlu dikembalikan agar pasar ekspor makin luas. Ikan jenis tersebut kini diminati oleh pasar Hong Kong. Sedikitnya 20 ton kerapu diekspor ke negara tersebut dalam setahun. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar Desniarti mengatakan setiap tahunnya ikan kerapu di Sumbar di ekspor ke Hong Kong melalui jalur laut. Sejauh ini ekspor baru bisa dilakukan satu kali dalam setahun karena ikan kerapu baru bisa dipanen bilsa telah mencapai ideal yakni 500 gram hingga 1 kilogram. 

"Untuk menunggu berat ikan 500 gram hingga 1 kilogram butuh waktu mampir 1 pula. Makanya ikan kerapu di Sumbar hanya bisa ekspor satu kali dalam satu tahun," katanya saat dihubungi Bisnis dari Padang, Minggu (17/10). Menurutnya, ikan kerapu saat ini dibudayakan di kawasan Kota Padang, Kepulauan  Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. "Budi saya ikan kerapu itu paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan yakni di Sungai Nyalo, Sungai Nipah, dan Sungai Bungin," ujarnya. Dari sejumlah daerah itu, DKP Sumbar mencatat produksi ikan kerapu di Sumbar per tahun masih berkisar 60 ton per tahun. Dengan permintaa pasar Hong Kong 20 ton. Maka masih ada sisa 40 ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, Desiarti berharap agar pasar ekspor ikan kerapu terus diperluas serta diiringi peningkatan produksi  melalui budi daya ikan kelompok. Dalam perkembangan lain, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur menyebutkan hasil produksi budi daya ikan kerapu di daerah itu mencapai 69 ton per tahun. "Dari data terakhir, produksi budi saya ikan kerapu dalam satu tahun di Kabupetan Aceh Timur mencapai 69 ton," kata Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dari Perikanan Kabupaten Aceh Timur M Fitriyadi di Aceh Timur di lansir Antara.

Apical Group mendukung pengembangan industri hilir kelapa sawit nasional dengan terus memperluas jenis produk konsumer yang diolah di pabrik-pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) yang dioperasikan di Indonesia. Pengembangan produk akhir dari kelapa sawit itu sudah menjadi  rencana induk dalam kegiatan bisnis  dan investasi yang dilakukan oleh anak usaha RGE itu untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan perusahaan dan kepentingan Indonesia. 

Bernard A Reisdo, RGE Indonesia Palm Bussines and Sustainability Director, mengatakan perusahaan sudah banyak mengembangkan produk mentega, margarine, butter oil subtitude (BOS), dan minyak goreng yang dipasarkan di Tanah Air. "Kami memiliki pabrik  pengolahan kelapa sawit di sejumlah tempat seperti di Jambi, Padang, Dumai, Kalimantan dan Marunda. Kami mengembangkan pabrik CPO yang  berkelanjutan dan paling efisien  sehingga menghasilkan produk berkualitas tinggi," katanya dalam acara webinar RGE Journalist Workshop secara hybrid, Kamis (14/10).

Apical memiliki kapasitas pengolahan kelapa sawit terpasang sebesar 10 juta metrik ton per tahun dengan produk utamanya adalah CPO ke 30 negara di dunia, seperti India, China, negara di Timur Tengah, Eropa dan Afrika. Perusahaan ini memasok bahan baku bagi perusahaan consumer good terkenal di dunia, seperti Unilever, P&G, Nestle, Kao hingga perusahaan nasional seperti Mayora. Berdasarkan catatan Bisnis, Apical Group tahun ini mendapatkan pembiayaan berkelanjutan atas sustainability Linked Loan senilai US$750 juta dari sindikasi lembaga pembiayaan yang melibatkan Bank First Abu Dhabi. (yetede)

OVO, platform pembayaran digital, rewards, dan layanan finansial terdepan di Indonesia, sangat menyadari adanya potensi penyalah gunaan data pribadi. Karena itu, OVO terus berusaha terus untuk meningkatkan perlindungan data pribadi para pengguna di platformnya. Dengan berpegang teguh dengan slogan #dataprivacymatter, OVO terus berupaya untuk memastikan dan meningkatkan keamanan data pribadi  pengguna. sehingga dapat meningkatkan kepercayaan untuk tetap menggunakan OVO dalam bertansaksi. "OVO percaya bahwa keamanan data pribadi pengguna merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas kami," ujar Data Privacy Officer  Lead OVO Ruben Sumigar dalam pernyataannya Senin (18/10).

Selain melakukan edukasi dan imbauan pada pengguna untuk menjaga data probadi. OVO telah menyediakan sejumlah perangkat teknis yang sifatnya berlapis untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi penggunanya, yaitu Data Loss Prevention (DLP)  tools. OVO akan terus memperkuat mekanisme  keamanan data pribadi pengguna . Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (DPO) dalam Sistem Elektronik dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen BI, OVO telah memiliki data privacy Officer internal sendiri. 

Ke depan, OVO DPO tengah mempersiapkan sejumlah materi edukasi yang dapat digunakan disejumlah platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Isu keamanan data pribadi kini tengah menjadi perhatian semua pihak. Karena itu, OVO kerap kali menghimbau terhadap pengguna untuk tidak memberikan PIN/Password/one time password (OTP) kepada siapapun, bahkan, petugas costumer servis (OVO). OVO menganjurkan kepada seluruh pengguna agat secara berkala memperbaharui atau mengganti password-nya, (yetede)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan, pemerintah akan mengubah alokasi atau  atau merelokasi sebanyak 8% dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBN 2021. Dana yang biasanya digunakan untuk menanganan Covid-19 di daerah itu, kini bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain. Optimalisasi pemanfaatan dana earmarket 8% dari DAU dan DBH yang biasanya digunakan untuk penanganan Covid-19, namun diputuskan oleh Bapak Presiden Joko WIdodo saat digunakan untuk tujuan lain." ucap Airlangga dalam konferensi pers usai mengikuti  rapat terbatas  (ratas) dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/10).

Pada ratas tersebut, kata dia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati megusulkan kepada Presiden untuk mengubah alokasi 8% dari anggaran DAU dan DBH dari semula diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 digeser menjadi untuk kepentingan lain. Ini dikarenakan,  jumlah kasus aktif dan kematian dikarenakan Covid-19 sudah menurun. "Menteri Keuangan akan menyiapkan perubahan aturan dan kebijakan yang diperlukan," ucap Airlangga.  Pada kesempatan itu Airlangga juga menyebutkan, realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekponomi Nasional (PEN)  sampai dengan 15 Oktober 2021 sudah mencapai Rp428,21 triliun. 

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah membuka akses masuk ke Indonesia bagi masyarakat Internasional dari 19 negara, namun  hal itu dilakukan dengan asas resiprokal (timbal balik). Artinya, bila negara tersebut tidak memperbolehkan kedatangan warga negara Indonesia  maka Indonesiapun akan menutup akses warga negara tersebut. "Tapi, bila mereka belum membuka ke kita, karena tadi  sepakat resiprokal, maka tidak tertutup kemungkinan akan kita drop dari list 19 negara itu," ucap Luhut pada kesempatan yang sama. (yetede)

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan proyek pembangunan Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung  akan menjadi ajang transfer pengetahuan  dan teknologi bagi sumber daya manusia (SDM) dibidang konstruksi dalam negeri. "Sejak awal pembangunan, Proyek KA Cepat ini membawa banyak teknologi dan metode-metode baru dibidang konstruksi. Hal ini, otomatis akan memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi perencana  pembangunan maupun pelaksana  untuk perancangan metode kerja di proyek di Indonesia selanjutnya," kata Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (18/10).

Menurut Dwiyana, meski metode cast and situ adalah metode yang telah diterapkan di Indonesia, namun cast in situ girder full span sekaligus seperti yang diterapkan di proyek infrastruktur  darat ini adalah yang pertama di Tanah Air. "Cast in Situ adalah metode cor di tempat langsung  satu span penuh. Metode cast in situ sendiri sudah sering dilakukan secara bertahap atau segmen per segmen  (tidak sekaligus). Bisa dibayangkan, yang di proyek KA Cepat ini langsung jadi satu span , dengan panjang girder 32 meter. Sehingga ini yang membedakan dengan metode cast in situ  yang sudah ada," ujarnya.

Berbekal pengalaman dan serapan dari kontraktor Tiongkok, Wijaya Karya melakukan pengembangan metode cast in situ  untuk dapat dilaksanakan secara full span dan sekaligus. Kontraktor Wijaya Karya bertanggung jawab pada pembuatan  137 full span box girder di proyek KA Cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, menurut dia,  alih pengetahuan juga terjadi pada proses girder erction dari masing-masing casting yard yang merupakan  tempat pembuatan girder box precast. Meski serah terima teknologi tidak terjadi secara langsung, metode perencanaan dan kerja  dari proyek KA Cepat  yang inovatifpun dapat dipelajari. (yetede)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, Indonesia berperan besar dalam rantai pasok mobil listrik murni atau (battery electric vehicle/BEV) terbesar di dunia.  Dia menuturkan,  penjualan BEV segmen kendaraan penumpang diprediksi mencapai 28 juta unit pada 2021, dengan pangsa pasar 30%. Hal ini mendongkrak kebutuhan baterai BEV. Mengutip BloomberNEF, pertumbuhan ini berdampak pada  peningkatan kebutuhan lithium ion battery (LIB) yang diperkirakan mencapai 1,65 juta gigawatt-hour (GWH) serta kebutuhan infrastruktur charging station sekitar 9,89 juta unit pada 2030. Tingginya proyeksi peningkatan populasi BEV dipengaruhi oleh global inititive  campaign yang diprakarsai oleh berbagai negara maju bekerja sama dengan para produsen BEV global serta organisasi nirlaba lainnya. 

Menperin mencatat, saat ini ada sembilan perusahaan yang telah siap mendukung industri baterai, lima penyedia bahan baku baterai, dan empat perusahaan produsen baterai. Dia menerangkan, industri baterai Indonesia harus mengantisipasi perkembangan teknologi kedepan yang berdampak pada harga lebih murah, energi yang dihasilakn lebih tinggi, dan waktu pengisian yang lebih singkat. Adanya teknologi disruptive battery seperti ini, mengindikasikan ketersedian nikel, mangan dan kobalt melimpah tidak menjamin keberhasilan produksi baterai. "Pertimbangan biaya dan kemampuan storage dari material baru juga harus diantisipasi," kata Agus, belum lama ini. (yetede)

Pemerintah perlu segera menambah kuota BBM  jenis solar bersubsidi yang harus didistribusikan Pertamina. Hal ini untuk menjawab adanya kelangkaan yang sempat terjadi dihampir seluruh wilayah pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, dan beberapa provinsi lainnya. Karena mulai tumbuhnya perekonomian pasca pembatasan yang kemarin dilakukan karena pandemi Covid-19. "Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas harus segera bertindak cepat dengan harus segera menyetujui  atau meminta kepada Pertamina menambah kuota solar bersubsidi dan kelebihan kuota tersebut  akan dibayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat karena kelangkaan ini.," Jelas Direktur Eksekutif Energy Wacth Mamit Setiawan di Jakarta, Minggu (17/20). Menurut Mamit, patut disyukuri bahwa saat ini roda perekonomian  kembali tumbuh setelah sejak lama dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan permintaan solar subsidi yang cukup signifikan sedangkan di sisi lain solar subsidi itu dibatasi oleh kuota yang ditetapkan oleh PBH Migas.

Selain itu, Mamit juga  menyampaikan bahwa kenaikan  harga CPO sepanjang 2021 ini bisa menjadi penyebab  ketersedian stok bbm solar subsidi terganggu. Hal ini disebabkan oleh solar subsidi  merupakan program solar B30. "Kenaikan harga CPO yang melejit  sampai 75%  jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME sebagai bahan campuran B30 ini. Jadi, pemerintah harus segera membuat regulasi  harga atau DMO CPO  untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi  Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan," ujar Mamit.  Mamit juga memberikan usulan  saat harga FAME mengalami kenaikan , maka Pertamina bisa diberikan kelonggaran untuk menjual bbm solar murni tanpa dicampur dengan FAME. "Ini semua demi kelancaran mobilitas kendaraan umum serta demi membantu perekonomian yang sudah mulai tumbuh ini. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual bbm solar subsidi B30 ke masyarakat" Demikian menurut Mamit. (yetede)

Amerika Serikat (AS) akan membuka kembali perbatasan darat dan udaranya pada 8 November 2021 untuk para pengunjung dari luar negeri  yang sudah di vaksin lengkap Covid-19. Larangan bepergian ke AS bagi warga negara asing ini sudah berlangsung lebih dari 18 bulan lamanya akibat pandemi Covid-19. "Keputusan untuk melonggarkan perbatasan ini sesuai dengan panduan kesehatan masyarakat yang ketat. Pengumunan dan tanggal tersebut berlaku  untuk perjalanan darat dan udara internasional," ujar juru bicara Gedung Putih Kevin Munoz, akhir pekan lalu, seperti dikutip AFP.

Kebijakan baru ini disambut baik Duta besar (Dubes) Uni Eropa (UE) untuk AS Stavros Lambrinidis. Ia menyebutnya sebagai kabar penting dan sangat menggembirakan. AS menutup perbatasan darat dan udaranya sejak Maret 2020 untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Larangan masuk tersebut berlaku untuk seluruh warga negara asing. Termasuk yang berasal dari UE, Inggris, Tiongkok, India, dan Brasil. Pelintas batas dari Meksiko dan Kanada juga dilarang masuk. Pembatasan selama hampir dua tahun ini  telah berdampak terhadap jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor-sektor terkait perjalanan tersebut.

Ketua Asosiasi  Transportasi Udara Internasional atau AITA Willie Walsh mengatakan, bagi jutaan orang yang telah tertutup pintunya dari AS selama 18 bulan, pengumuman tersebut merupakan kabar gembira. "Karena  AS akan menyambut kembali para pelancong asing yanag sudah divaksin lengkap," kata dia. Namun pemerintah AS belum mengumumkan detail teknis dan logistik  dari perubahan kebijakan tersebut. Para pejabat AS sebelumnya mengatakan bahwa penumpang yang telah divaksin harus di tes dulu dalam waktu tiga hari sebelum perjalanan. (yetede)