;

Aturan Pajak Baru Diyakini Dapat Menekan Defisit

Hairul Rizal 21 Oct 2021 Kompas

Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak. Dengan begitu, defisit anggaran tahun 2022 bisa ditekan. Pemerintah optimistis instrumen dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mampu meningkatkan penerimaan pajak. Jika keyakinan ini terwujud, defisit anggaran tahun 2022 diproyeksikan bisa lebih rendah dari asumsi pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam UU APBN tahun anggaran 2022, Kementerian Keuangan memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp 1.846,1 triliun. Ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp 335,6 triliun. 

Adapun belanja negara diperkirakan sebesar Rp 2.714,2 triliun. Termasuk di dalamnya belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 769,6 triliun. Dengan begitu, pemerintah memperkirakan defisit anggaran dalam UU APBN 2022 sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah mencanangkan tahun depan sebagai tahun terakhir defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB. Defisit anggaran pada 2023 ditargetkan akan berada pada rentang 2,71-2,97 persen dari PDB.

Biaya Politik Picu Korupsi di Daerah

Hairul Rizal 21 Oct 2021 Kompas


Pragmatisme pemilih terhadap politik uang membuat pemilihan kepala daerah langsung rentan menghasilkan pemimpin korup. Mereka akan mencari uang untuk mengembalikan modal politiknya.  Besarnya biaya politik menjadi salah satu pemicu kepala daerah rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal. Mekanisme internal partai politik dalam penetapan dukungan untuk calon kepala daerah yang cenderung tertutup juga membuat para kandidat berlomba menjadi paling royal memberikan dana agar dinilai loyal dan mendapat dukungan dalam pemilihan kepala daerah.Selain itu, kelemahan penerapan administrasi perizinan didaerah dan rendahnya integritas pejabat, yang dipilih kepala daerah, juga menggoda kepala daerah untuk korupsi. Penangkapan sejumlah kepala daerah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tindak pidana korupsi ini menunjukkan, upaya pemberantasan korupsi mesti diiringi kemauan politik elite partai membangun mekanisme dukungan bakal calon kepala daerah secara demokratis dangratis.

Bisnis Logistik KAI Incar Industri Pabrik

Mohamad Sajili 21 Oct 2021 Surya

Direktur Niaga PT KAI, Dadan Rudiansyah menjelaskan, Visi KAI yakni menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Untuk itu, KAI akan terus melakukan penggalian potensi angkutan penumpang dan angkutan barang dengan relasi yang baru.

KAI menghadirkan layanan angkutan barang dengan kereta api pada titik-titik strategis, seperti pelabuhan dan kawasan industri. Hadirnya jalur tersebut bertujuan agar para pelaku usaha lebih mudah mengakses layanan angkutan kereta api.

KAI juga terus melakukan banyak berbagai upaya untuk peningkatan pelayanan, mulai dari kualitas prasarana, sarana dan kecepatan KA, sehingga dapat memberikan distribusi logistik yang efektif dan efisten untuk mendukung pendistribusian barang melalui transportasi kereta api.


Pengguna Akulaku Finance Capai 7 Juta Akun

Mohamad Sajili 21 Oct 2021 Tribun Timur

Di era pandemi Covid-19 ini, digitalisasi pembiayaan semakin banyak digunakan. Karena itu, penyedia layanan pembiayaan digital atau yang buy now pay later pun bisa menjadi pilihan.

Berbagai platform e-commerce besar di Indonesia. Government Relations Officer Akulaku Finance Indonesia, Esther Rahayu mengatakan, layanan pembiayaan Akulaku Finance telah digunakan lebih dari 7 juta pengguna. Meskipun proses pembiayaan dilakukan secara digital, aspek transparansi terus di kedepankan Akulaku Finance.


BI Perpanjang DP 0% KPR

Mohamad Sajili 20 Oct 2021 Surya

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memperpanjang ketentuan uang muka atau down payment (DP) 0% untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR). Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan, ketentuan DP 0% untuk KKB dan KPR ini masih bisa dinikmati oleh masyarakat hingga 31 Desember 2022 alias hingga akhir tahun depan.

Sejalan dengan hal tersebut, bank sentral juga memperpanjang ketentuan rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% hingga 31 Desember 2022. Dengan kata lain, masyarakat bisa menikmati insentif pembelian rumah secara kredit tanpa DP hingga akhir tahun depan.


Outlook Perpajakan 2021, Komoditas Angkat Prospek Penerimaan

Yuniati Turjandini 19 Oct 2021 Bisnis Indonesia

Moncernya ekspor komoditas dan tren aksi barang  pita cukai oleh pabrikan menjadi katalis positif bagi prospek  perpajakan tahun ini. Sejalan dengan itu, pemerintah menaikkan outlook penerimaan yang berasal  dari pajak, bea, dan cukai. Pemerintah mencatat outlook penerimaan perpajakan atau yang berasal dari pajak, bea, dan cukai pada tahun ini mencapai Rp1.423,7 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan outlook yang tertuang didalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 yakni senilai Rp1.375,83 trilliun.

Optimisme ini dipicu oleh melonjaknya harga sejumlah komoditas terutama batu bara akibat meluapnya permintaan dari pasar global, yang berdampak pada melejitnya setoran pajak sektoran pajak sektor sumber daya alama (SDA). Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono mengingatkan optimisme pemerintah itu juga bercermin pada kinerja penerimaan per Agustus 2021 yang memang cukup memuaskan. Diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas berupa PPh Pasal 21 dan PPh Final yang tumbuh positif 1,18% (year on year/YOY) seiring dengan insentif pajak yang berakhir.

Prianto menambahkan, pemerintah juga diuntungkan dengan kebijakan perusahaan rokok yang memborong pita cukai. Menurutnya, aksi borong ini akan terjadi hingga awal tahun depan atau sebelum tarif cukai hasil tembakau yang baru diimplementasikan. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menambahkan, idelanya pertumbuhan alamiah penerimaan pajak, yang menjadi kontributor utama komponen perpajakan. "Jika targetnya diatas pertumbuhan alami maka ada extra effort yang dilakukan oleh otoritas fiskal berjalan dengan maksimal." kata Wahyu. (yetede)

Percepatan Kredit Usaha Rakyat, Menanti Wangi Serai Dari Tountimomor

Yuniati Turjandini 19 Oct 2021 Bisnis Indonesia

Tanaman serai wangi terhampar di Desa Tountimomor, Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi. Dibalik hijaunya tanaman tersebut, tersimpan potensi pengolahan  yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan para petani. Tanaman serai wangi atau Cympobogon narus memiliki kultur teknis yang tidak banyak memerlukan persyaratan. Agar tumbuh, tanaman ini cukup hidup pada ketinggian 200-1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan ketinggian ideal 350-600 mdpl. Pada ketinggian tersebut, serta wangi mampu menghasilkan rendemen dan  mutu minyak atsiri yang baik. 

Potensi tersebut dimaksimalkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulewesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo), yang mengucurkan kredit usaha rakyat atau KUR mencapai Rp 6,9 miliar kepada 192 debitur guna mengembangkan ekosistem klaster wangi. "Kami biayai petani dan offtakernya, yaitu usaha penyulingannya," ujar Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah, saat ditemui di Minahasa, Sulewesi Utara, baru-baru ini. Revino berharap penyaluran kredit tersebut nantinya akan menjadikan minyak serai wangi sebagai produk andalan yang menyejahterakan  petani di Minahasa. 

Herli Warandouw, Pemimpin Koperasi MMJ, menuturkan bahwa pasar bagi  produk turunan tanaman serai wangi terbuka lebara setelah adanya permintaan dari perusahaan minyak nabati, yaitu PT Indesso Aroma yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oleh sebab itu, penyaluran KUR ke klaster serai wangi diharapkan mampu mendorong produktivitas di sektor pertanian.  Kemudahan kredit, cepatnya penyaluran, dan plafon yang mencapai Rp 100 juta tanpa anggunan diharapkan mampu mengoptimalkan petani serai wangi. (yetede)

Kendaraan BBM Berhenti Dijual di 2040, RI Banjir Investasi Mobil Listrik

Mohamad Sajili 19 Oct 2021 Sinar Indonesia Baru

Indonesia kebanjiran investasi pada sektor industri kendaraan listrik. Mobil listrik sendiri memang direncanakan untuk diperbanyak jumlahnya di Indonesia. Hal ini masuk ke dalam komitmen nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060, komitmen itu membuat Indonesia harus lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan untuk mengurangi emisi.

Rencananya di tahun 2030 ada 2 jutaan mobil listrik dan 13 jutaan motor listrik yang wira-wiri di Indonesia. Kendaraan-kendaraan ini akan menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin yang rencananya dihentikan penjualannya mulai dari tahun 2040.


Buwas: Ruang Penyaluran Beras CBP Harus Diperbesar

Yuniati Turjandini 19 Oct 2021 Investor Daily

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP) memang perlu diperbaiki, diantaranya dengan memperjelas dan memperbesar ruang penyaluran beras CBP. Saat ini, Bulog mendapatkan mandat  mengelola stok CBP di kisaran 1-1,50 ton beras  CBP, namun penyaluran setiap tahunnya tidak lebih dari 850 ribu ton. Padahal, semakin lama beras CBP tersimpan di gudang maka semakin besar pula biaya perawatannya, sementara Bulog mengandalkan pinjaman komersial untuk membiayai pemeliharaan tersebut.

Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas mengatakan hal tersebut saat Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI tentang  Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah di Jakarta, Senin (18/10). Hadir dalam kesempatan ini, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Maxhmud, dan Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Sarwo Edhy.

Karena itu Bulog mendukung salah satu rekomondasi Ombudsman RI agar tata cara kelola CBP dibenahi, terutama pasar beras CBP) Hal itu mengingatkan peran CBP yang merupakan persediaan beras yang dimiliki dan dikuasai pemerintah cukup efektif dalam penguatan ketersediaan beras bagi pemerintah dalam menstabilkan beras. "Pengelolaan CBP oleh Bulog telah berkontribusi dalam  menekan inflasi selama tiga tahun ini pada posisi terendah  karena memang beras adalah  kebutuhan mendasar. CBP juga menjadi pertimbangan  pelaku pasar, stok CBP menentukan  keputusan besar pelaku  pasar domestik, spekulan-spekulan tidak berani kala pemerintah punya stok CBP besar," kata Buwas. (yetede)

Singapura Memperluas Skema Kedatangan Tanpa Karantina

Yuniati Turjandini 19 Oct 2021 Investor Daily

Para Pengunjung yang telah divaksinasi penuh dari delapan negara akan dapat memasuki Singapura tanpa karantina mulai Selasa (19/10). Pemerintah pusat bisnis tersebut  mulai melonggarkan perbatasan  dan siap untuk hidup berdampingan dengan virus Corona Covid-19. Negara-kota itu awalnya memerangi pandemi dengan menutup perbatasan, melakukan dan mengunci dengan berbagai intensitas. Tetapi dengan lebih dari 80% populasi telah divaksin penuh, pihak berwenang di pusat penerbangan global tersebut ingin menghidupkan kembali ekonomi.

Mereka membuka jalur perjalanan untuk penumpang yang di vaksin dari Brunei Darussalam dan Jerman pada September 2021. Kemudian pihaknya akan memperluas skema tersebut mulai Selasa untuk delapan negara asal lainnya, yakni Inggris, Kanada, Denmark Prancis, Italia, Belanda, Spanyol , dan Amerika Serikat (AS). Jalur penerbangan dengan Korea Selatan (Korsel) akan dimulai pada 15 November 2021. Berdasarkan kebijakan tersebut, penumpang tidak perlu dikarantina jika  divaksinasi dan telah diuji negatif secara lengkap untuk virus Covid-19 sebelum mereka berangkat dan saat mereka pulang.


Pilihan Editor