Tanaman serai wangi terhampar di Desa Tountimomor, Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi. Dibalik hijaunya tanaman tersebut, tersimpan potensi pengolahan  yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan para petani. Tanaman serai wangi atau Cympobogon narus memiliki kultur teknis yang tidak banyak memerlukan persyaratan. Agar tumbuh, tanaman ini cukup hidup pada ketinggian 200-1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl) dengan ketinggian ideal 350-600 mdpl. Pada ketinggian tersebut, serta wangi mampu menghasilkan rendemen dan  mutu minyak atsiri yang baik. 

Potensi tersebut dimaksimalkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulewesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo), yang mengucurkan kredit usaha rakyat atau KUR mencapai Rp 6,9 miliar kepada 192 debitur guna mengembangkan ekosistem klaster wangi. "Kami biayai petani dan offtakernya, yaitu usaha penyulingannya," ujar Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah, saat ditemui di Minahasa, Sulewesi Utara, baru-baru ini. Revino berharap penyaluran kredit tersebut nantinya akan menjadikan minyak serai wangi sebagai produk andalan yang menyejahterakan  petani di Minahasa. 

Herli Warandouw, Pemimpin Koperasi MMJ, menuturkan bahwa pasar bagi  produk turunan tanaman serai wangi terbuka lebara setelah adanya permintaan dari perusahaan minyak nabati, yaitu PT Indesso Aroma yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oleh sebab itu, penyaluran KUR ke klaster serai wangi diharapkan mampu mendorong produktivitas di sektor pertanian.  Kemudahan kredit, cepatnya penyaluran, dan plafon yang mencapai Rp 100 juta tanpa anggunan diharapkan mampu mengoptimalkan petani serai wangi. (yetede)

Indonesia kebanjiran investasi pada sektor industri kendaraan listrik. Mobil listrik sendiri memang direncanakan untuk diperbanyak jumlahnya di Indonesia. Hal ini masuk ke dalam komitmen nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060, komitmen itu membuat Indonesia harus lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan untuk mengurangi emisi.

Rencananya di tahun 2030 ada 2 jutaan mobil listrik dan 13 jutaan motor listrik yang wira-wiri di Indonesia. Kendaraan-kendaraan ini akan menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin yang rencananya dihentikan penjualannya mulai dari tahun 2040.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan, tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP) memang perlu diperbaiki, diantaranya dengan memperjelas dan memperbesar ruang penyaluran beras CBP. Saat ini, Bulog mendapatkan mandat  mengelola stok CBP di kisaran 1-1,50 ton beras  CBP, namun penyaluran setiap tahunnya tidak lebih dari 850 ribu ton. Padahal, semakin lama beras CBP tersimpan di gudang maka semakin besar pula biaya perawatannya, sementara Bulog mengandalkan pinjaman komersial untuk membiayai pemeliharaan tersebut.

Budi Waseso yang akrab dipanggil Buwas mengatakan hal tersebut saat Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI tentang  Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah di Jakarta, Senin (18/10). Hadir dalam kesempatan ini, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Maxhmud, dan Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Sarwo Edhy.

Karena itu Bulog mendukung salah satu rekomondasi Ombudsman RI agar tata cara kelola CBP dibenahi, terutama pasar beras CBP) Hal itu mengingatkan peran CBP yang merupakan persediaan beras yang dimiliki dan dikuasai pemerintah cukup efektif dalam penguatan ketersediaan beras bagi pemerintah dalam menstabilkan beras. "Pengelolaan CBP oleh Bulog telah berkontribusi dalam  menekan inflasi selama tiga tahun ini pada posisi terendah  karena memang beras adalah  kebutuhan mendasar. CBP juga menjadi pertimbangan  pelaku pasar, stok CBP menentukan  keputusan besar pelaku  pasar domestik, spekulan-spekulan tidak berani kala pemerintah punya stok CBP besar," kata Buwas. (yetede)

Para Pengunjung yang telah divaksinasi penuh dari delapan negara akan dapat memasuki Singapura tanpa karantina mulai Selasa (19/10). Pemerintah pusat bisnis tersebut  mulai melonggarkan perbatasan  dan siap untuk hidup berdampingan dengan virus Corona Covid-19. Negara-kota itu awalnya memerangi pandemi dengan menutup perbatasan, melakukan dan mengunci dengan berbagai intensitas. Tetapi dengan lebih dari 80% populasi telah divaksin penuh, pihak berwenang di pusat penerbangan global tersebut ingin menghidupkan kembali ekonomi.

Mereka membuka jalur perjalanan untuk penumpang yang di vaksin dari Brunei Darussalam dan Jerman pada September 2021. Kemudian pihaknya akan memperluas skema tersebut mulai Selasa untuk delapan negara asal lainnya, yakni Inggris, Kanada, Denmark Prancis, Italia, Belanda, Spanyol , dan Amerika Serikat (AS). Jalur penerbangan dengan Korea Selatan (Korsel) akan dimulai pada 15 November 2021. Berdasarkan kebijakan tersebut, penumpang tidak perlu dikarantina jika  divaksinasi dan telah diuji negatif secara lengkap untuk virus Covid-19 sebelum mereka berangkat dan saat mereka pulang.

Seiring dengan semakin terkontrolnya pandemi Covid-19 dan dilonggarkannya PPKM, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tercatat mulai naik signifikan. PT Pertamina Patra Niaga dan PT PLN (Persero) bersiap mengantisipasi kenaikan konsumsi ini. PJS Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menuturkan, diturunkannya level PPKM membuat kegiatan ekonomi dan asktivitas masyarakat berangsur-angsur kembali normal. Hal ini juga mendorog kenaikan konsumsi BBM retail pada kuartal III-2021,baik retailmaupun industri.

Pihaknya mencatat penjualan BBM naik sebesar 6% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, dimana  konsumsi bensin naik 4% dan solar mencapai 10%. Bahkan sejak September, kenaikan konsumsi harian solar bersubsidi telah menyentuh 15% dibandingkan Januari-Agustus. Konsumsi BBM pada kuartal III-2021 sekitar 34juta KL," kata dia dalam pesan pendeknya kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Sementara PLN mencatat,pada Kamis (14/10), konsumsi listrik mencapai beban puncak malam hari tertinggi sepanjang tahun ini, yakni mencapai 28.097 MW.

"Ini menandakan bahwa perekonomian sudah kembali pulih. Diharapkan kondisi ini terus membaik  dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang positif," kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Sementara Irto menuturkan,pertamina terus memastikan  stock maupun proses penyaluran BBM aman. Bahkan, pihaknya telah menambah pasokan solar bersubsidi di beberapa wilayah yang mengalami kenaikan konsumsi signifikan, seperti Sumatera Barat  yang naik sebesar 10%, Riau 15% dan Sumatera Utara 3,5%.

Terkait terus naiknya harga minyak mentah global, tambah Irto, pihaknya terus melakukan kajian atas tren harga ini. Untuk harga BBM dalam negeri, Pertamina akan mengikuti aturan yang berlaku,"ujarnya. Beleid yang dimaksud yakni Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sampai akhir tahun, sebelumnya Pertamina sempat memproyeksikan  penjualan BBM akan naik 12% jika dibandingkan pada 2020. Hal ini sejalan dengan proyeksi konsumsi BBM 2021 dari Kementerian ESDM yang mencapai 75 juta KL. Lebih baik dari realisasi 2020 yang sebesar 72,41 juta KL. (yetede)

Pemerintah menebar insentif pajak bagi pelaku usaha lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tak hanya untuk usaha dengan skala besar, insentif juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pertama, pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final dengan tarif khusus sebesar 1%, 2%, atau 3% berdasarkan peredaran usaha atau omzet atas jenis barang atau jasa tertentu. Kedua, mengenakan tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi pelaku usaha dengan peredaran bruto Rp 500 juta-Rp 4,8 miliar per tahun. Ketiga, bagi wajib pajak dengan peredaran bruto Rp 500 juta dalam setahun akan dibebaskan dari PPh. Keempat, diskon tarif PPh 50% dari tarif normal untuk wajib pajak badan dengan peredaran brotu sampai dengan Rp 500 miliar per tahun sesuai Pasal 31E UU PPh.

Pemerintah akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun. PMN ini untuk pemenuhan setoran modal atau base equity capital KCJB. Tercatat, setoran modal yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Indonesia terus berupaya meningkatkan kerjasama perdagangan dengan sejumlah negara. Salah satunya adalah dengan Turki. Langkah mengoptimalkan kerjasama dengan Turki penting Indonesia lakukan. Misalnya saja terkait dengan pemohonan bebas visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkunjung ke negara tersebut. Selain rencana pemberian bebas visa kepada WNI yang berkunjung ke Turki. Pemerintah Indonesia juga sudah menyepakati kerjasama ekonomi di antara kedua negara tersebut. Yakni dalam hal produksi parasetamol. Kerjasama pembuatan obat parasetamol ini dianggap penting bagi Indonesia. 

Aliran modal asing tercatat masuk ke pasar keuangan dalam negeri pada pekan kedua bulan ini. Berdasarkan data transaksi Bank Indonesia (BI) periode 11 Oktober 2021 hingga 14 Oktober 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik mencatatkan beli neto (net buy) sebesar Rp 5,05 triliun. "Terdiri dari beli neto di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 1,78 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar Rp 3,26 triliun," kata Muhamad Nur, Direktur, Kepala Grup Departemen Komunikasi BI, Minggu (17/10).

Program Tax Amnesty II atau mengungkap Sukarela Wajib Pajak (PSWP), yang tertuang didalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendapat dukungan deras dari para pengusaha. Secara umum, kelompok pebisnis di Tanah Air menilai tarif program yang berlaku selama 1 Januari  2020-30 Juni 2022 di kisaran 6%-11% cukup menarik. Namun, tetap ada catatan bahwa pemerintah diminta menyediakan kemudahan mekanisme pelaporan serta jaminan kerahasiaan data sehingga PSWP berjalan efektif. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan banyak pelaku usaha  yang belum berpartisipasi pada tax amnesty 2016 karena kurangnya pemahaman.

"Kami juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran dunia usaha terkait dengan pentingnya program ini untuk memulihkan perekonomian Indonesia," katanya kepada Bisnis, Minggu (17/10). Arsjad menambahkan program pengungkapan  ini juga membuka ruang  bagi pemerintah untuk meningkatkan basis pajak  sebagai bagian dari reformasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Estimasi ini mengacu pada selisih jumlah harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Tahun Pajak 2019 dengan jumlah hasil Automatic Exchange of Information (AEOI), dikalikan dengan tarif yang berlaku.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini rendahnya tarif yang diberlakukan akan menjadi magnet bagi wajib pajak untuk terlibat  didalam program PSWP, terutama pelaku usaha yang belum berpartisipasi di dalam tax amnesty 2016. "Tarifnya sudah tepat, ini akan menrik bagi wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty 2016 karena berbagai faktor. Mereka memiliki kesempatan (tahun depan)," kata Haryadi. Dia menambahkan efektivitas PSWP akan bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang disasar. (yetede)