Fenomena saat ini, bank bermodal cekak mendapat investor baru. Lalu investor menyebut institusi yang mereka bandari itu sebagai bank digital. Dan menimbulkan euforia di bursa saham. Bank digital menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyebutkan, nasabah memang membutuhkan layanan yang serba digital. Namun, tak boleh melupakan keamanan dan perlindungan nasabah.

Makanya OJK akan menyusun aturan transformasi digital perbankan yang mengatur terkait pengelolaan data nasabah, keamanan siber, layanan nasabah, hingga keamanan transaksi. Termasuk juga permodalan bank dengan opsi mendirikan bank digital baru dengan modal Rp 10 triliun. Atau transformasi bank yang sudah ada menjadi digital dengan modal yang sudah ada sebesar Rp 3 triliun. "Ini kami sebut digital maturity banking, artinya bank yang menyebut dirinya sebagai bank digital ada ukurannya bagi OJK. Bisa kami ukur seberapa jauh layanan digital yang dimiliki. Jadi tidak semua bank bisa mengatakan dirinya sebagai bank digital," ujar Heru kepada KONTAN, pekan lalu.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 memang moncer lantaran memenuhi target yang ditetapkan pemerintah dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pengembalian pajak alias restitusi juga tinggi, bahkan mencetak rekor tertinggi selama lima tahun terakhir. Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi restitusi pajak sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 196,11 triliun. Realisasi ini naik 14,08% year on year (yoy). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor menjabarkan besaran total restitusi 2021 terbagi ke tiga kategori. Pertama, realisasi restitusi yang berasal dari restitusi normal sebesar Rp 110,68 triliun, tumbuh 8,6% yoy, Kedua, restitusi dipercepat sebesar Rp 54,35 triliun, naik 25,10% yoy. Ketiga, restitusi dari upaya hukum sebesar Rp 31,08 triliun, melonjak 16,4% yoy. 

Memasuki bulan pertama 2022, pelaku pasar mencermati tren musiman January Effect, yang membantu kenaikan harga saham seiring optimisme awal tahun, didukung banyaknya pembelian saham yang sudah dijual akhir tahun lalu dan alokasi investasi bonus akhir tahun. Analis Indovesta Utama menyebut, kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di beberapa negara termasuk Indonesia menambah kekhawatiran sentimen musiman tersebut tidak terjadi tahun ini.

“Walau demikian ekonomi berangsur pulih, otoritas pembuat kebijakan yang prudent dan varian Omicron yang mild, tetap memberi harapan terjadinya January Effect di 2022,” tulis infovesta utama. January Effect berpotensi terjadi pada index acuan seperti LQ45 dan IDX30. Ini menguntungkan investor, karena dapat berinvestasi pada index tersebut dengan membeli reksadana index maupun produk Exchange Traded Fund (ETF). (Yoga)

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudritstek, Anindito Aditomo (10/1) mengatakan, Kemendikbudristek membuka opsi bagi sekolah untuk menerapkan Kurikulum Prototipe mulai Juli nanti, yang merupakan pilihan sekolah secara bertahap 2 tahun ke depan, sekolah yang berminat menerapkan kurikulum yang sudah diuji cobakan di 2.500 sekolah penggerak ini harus mendaftar dan disurvei level kesiapannya. ”Nanti ada sekolah yang disarankan mulai dengan pelatihan dan penerapan terbatas di tahun ajaran 2022. Artinya, sekolah menggunakan Kurikulum 2013, namun dengan mencoba beberapa elemen Kurikulum Prototipe. Sekolah yang lebih siap bisa menerapkan secara lebih utuh,” kata Anindito. Dengan Kurikulum Prototipe, guru didorong  menerapkan pembelajaran sesuai kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar.

Sampai saat ini pendaftaran belum dibuka karena masuk dalam detail-detail yang masih disiapkan. Penerapan Kurikulum Prototipe ini mulai berjenjang di kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA/SMK sederajat. Penerapan Kurikulum Prototipe menjadi strategi percepatan pemulihan pendidikan dan memitigasi kehilangan pembelajaran (learning loss) akibat pandemi Covid-19. Anggota Komisi X DPR, Ratih Megasari Singkarru, mengingatkan Kemendikbudristek serius menyiapkan guru yang akan menerapkan Kurikulum Prototipe ini. Para guru yang terkendala akses informasi diharapkan diberi tambahan bimbingan agar lebih paham dan menerapkan Kurikulum Prototipe dengan baik. (Yoga)

Pada era Dewan Riset Nasional (DRN) 2015-2018 dan 2019-2020, perjuangan yang diusulkan adalah perlunya Indonesia memiliki UU Inovasi. Sayangnya pemikiran DRN hanya didengarkan, tidak diimplementasikan. Masalah yang menghadang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta penanganan BRIN saat ini sudah dibayangkan DRN, terutama penanganan ribuan aset SDM yang bekerja di lembaga riset yang umur institusionalnya hampir semua di atas 25 tahun, dalam suatu visi inovasi untuk pembangunan ekonomi. Masalah yang muncul adalah bagaimana BRIN mengelola hasil inovasi terkait sektor industri, pengembangan produk, dan pengaruhnya terhadap ekonomi, yang dalam kaitan ini, DRN menerbitkan buku Peran Strategis Inovasi Dalam Meningkatkan PDB sebagai referensi utama dan  pertama tentang peran inovasi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada halaman pertama ditulis pendapat William R Brody (1944-2008) tentang perlunya inovasi, karena semua negara di dunia yang mempertaruhkan inovasi sebagai sumber daya baru membangun ekonomi selalu mempunyai UU Inovasi.

Dalam semangat menggebu pembangunan BRIN, tidak ada pedoman UU khusus terkait inovasi yang dipegang sebagai arah, seperti yang dipikirkan DRN 4 tahun lalu. Kalau konsisten seperti pemikiran dan usulan DRN tentang perlunya UU Inovasi, maka UU No 11/2019 tentang Sisnas Iptek harus direvisi. Tanpa UU Inovasi, kita hanya melihat drama pengelolaan ristek dan inovasi yang tak pernah selesai. Itu suatu keniscayaan. Dan membuat bangsa ini letih. (Yoga)

Sejak awal tahun 2022, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang didirikan Juli 1992 ini dilebur dalam Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai bagian  pelaksanaan Perpres No 78 Tahun 2021 tentang BRIN, yaitu pemerintah melakukan sentralisasi lembaga riset beserta seluruh asetnya, merujuk UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain Eijkman, lembaga riset milik pemerintah lain, seperti LIPI, BPPT, Batan, serta Lapan juga dilebur ke BRIN. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko (6/1) mengatakan peleburan ini upaya memperkuat LBM Eijkman yang  tadinya hanya unit ad hoc Kemenristek, sekarang resmi menjadi PRBM Eijkman, peneliti non-ASN   dapat diangkat sebagai peneliti melalui berbagai skema.

Menurut Sangkot Marzuki, pendiri sekaligus Kepala LBM Eijkman periode 1992-2014, PRBM Eijkman di Cibinong sudah kehilangan roh. LBM Eijkman dibangun atas mandat BJ Habibie yang saat itu Menristek, dengan keleluasaan agar LBM Eijkman tidak berada dalam struktur birokrasi yang kaku, termasuk dalam merekrut orang. Menurut Sengkot meninggalkan para asisten riset dan teknisi, dengan hanya mengambil peneliti utama yang berstatus ASN ke PRBM Eijkman di Cibinong, adalah kekeliruan besar.

Ibnu Maryanto ahli taksonomi dan profesor Pusat Penelitian Biologi BRIN yang berasal dari LIPI mengatakan, sejak bergabung dengan BRIN, dia tidak lagi mendapat dana riset melalui BRIN. ”Prosesnya lebih rumit dan dananya lebih kecil. Dana di BRIN lebih banyak untuk infrastruktur dan pengadaan. Saya mencari dana riset sendiri dari luar,” ujarnya. (Yoga)

BUMDes Sido Mukti Bendungan dan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, Senin (10/1), menandatangani nota kesepahaman penyerapan kacang tanah produksi petani Desa Bendungan, Sragen, Jateng. Kerja sama petani dan industri pengolah diharapkan memberi kepastian penyerapan hasil panen dan harga jual. Mentan Syahrul Yasin Limpo berkesempatan memanen kacang tanah secara simbolis, juga menyaksikan penandatanganan kesepahaman antara BUMDes Sido Mukti dan Garudafood sebagai offtaker atau penjamin serapan produk. ”Kami akan mengajak beberapa offtaker lain ke depan,” ujarnya. Berdasarkan data Pemkab Sragen 2021, total luas tanam kacang tanah mencapai 3.232 hektar,  tersebar di 31 desa dan 12 kecamatan dengan 4.000 petani, hasil panen 14.544 ton.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati siap berkoordinasi dengan pelaku industri yang akan menyerap kacang di daerahnya, hanya, ia akan merancang ulang lebih terperinci konsep kerja samanya. Direktur BUMDes SidoMukti Bendungan Tomy Wibowo mengatakan, ”Dengan kerja sama ini, standar hasil pertanian terjamin. Perekonomian petani juga terangkat karena hasiltaninya pasti terjual”. Kabag Material Resource Garudafood Muhammad Fathoni mengatakan, pihaknya masih kekurangan pasokan kacang tanah. Kerja sama dengan petani disambut baik. Pihaknya siap menampung berapa pun hasil panen petani, pihaknya tak sekadar menyerap, tetapi juga membina, guna memastikan kualitas hasil panen sesuai standar kebutuhan produksi. (Yoga)

Bandar Udara Internasional Jabar Kertajati didorong menjadi pusat logistik atau angkutan kargo dan tempat pemeliharaan pesawat, sejalan tren positif kargo lewat udara sepanjang  2021. Presdir PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II Muhammad Awaluddin (10/1) berkata, perseroan mendukung  pemerintah dalam hal ini Kemenhub, untuk menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat logistic dan pemeliharaan pesawat. Menurut Awaluddin, peningkatan volume angkutan kargo dipengaruhi menggeliatnya sektor e-dagang. AP II memperkirakan volume angkutan kargo di 20 bandara yang dikelola perseroan pada tahun 2022 dapat mencapai 1 juta ton. Bandara Kertajati dan bandara-bandara AP II harus memastikan pelayanan yang mengakomodasi kebutuhan seiring tumbuhnya volume angkutan kargo tersebut.

PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), salah satu pemegang saham Bandara Kertajati, berencana membangun kawasan kargo e-dagang hub di bandara tersebut, khususnya terkait pengiriman barang atau kargo. Telah disiapkan lahan seluas 68,4 hektar untuk pembangunan e-dagang hub yang berkapasitas 500.000 ton per tahun. Dirut PT BIJB Muhamad Singgih menyampaikan, dengan dukungan berbagai pihak, Bandara Kertajati bisa meraih potensi pasar pemeliharaan pesawat yang besar. Sebab, sekitar 46 % pemeliharaan pesawat Indonesia masih dilakukan di luar negeri. (Yoga)

Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Pamuji Lestari (10/1) mengatakan, peningkatan investasi pemanfaatan ruang laut mampu mendorong PNBP mencapai Rp 50 miliar tahun ini. Beberapa program unggulan mendaya gunakan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil tahun ini terdiri dari PMA di pulau-pulau kecil, reklamasi, pemanfaatan air laut selain energi, dan wisata bahari. Dalam Perpres No 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka PMA, kegiatan PMA diprioritaskan untuk budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan serta industri perikanan secara lestari, peternakan, dan pertanian.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf mengemukakan, pengembangan investasi di pulau-pulau kecil bertujuan meningkatkan PNBP yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sarana di pulau-pulau kecil. Saat ini ada 29 investor asing yang sedang menjajaki pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk resor wisata, di antaranya AS dan Australia. Investor asing umumnya mencari pulau kecil tak berpenghuni. Keunggulan PMA adalah memiliki jaringan pasar di tingkat internasional sehingga memudahkan pemasaran dan promosi. Pemanfaatan pulau ditetapkan maksimal 70 % luas pulau, 30 % diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau. Pemanfaatan oleh PMA harus mendapat izin dari Menteri KKP. (Yoga)

Pemanfaatan areal perkebunan yang izin usahanya dicabut, khususnya sektor perkebunan, agar diutamakan bagi kegiatan reformasi agraria, yang ditindaklanjuti dengan mengevaluasi areal perkebunan lain yang berkonflik dengan masyarakat. Titik Gideo (10/1), warga Desa Ramang, Pulang Pisau, Kalteng berkata, lebih dari 6 tahun masyarakat setempat berkonflik dengan perusahaan sawit, mereka ingin segera menggarap kembali tanahnya.

Presiden Jokowi mengumumkan pencabutan 2.078 izin pertambangan, 192 izin kehutanan, dan 137 izin perkebunan, karena tak dijalankan, tak produktif, dialihkan pada pihak lain, serta tak sesuai peruntukan dan peraturan. Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Dimas Novian Hartono menyebutkan, kebijakan ini merupakan momentum menyelesaikan konflik agraria yang masih tinggi di Indonesia, khususnya di Kalteng. Di Kalteng ada 344 kasus konflik agraria di lahan konsesi seluas 151.524 hektar, 80 % total konflik itu terjadi di wilayah konsesi perkebunan. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, pencabutan perizinan jangan sebatas administratif, agar ditindaklanjuti dengan pemulihan hak rakyat, terutama masyarakat adat, serta pemulihan kerusakan lingkungan. (Yoga)