Kebutuhan Indonesia untuk memiliki UU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) semakin mendesak setelah berbagai kasus kebocoran data di Indonesia. Terkini, pekan lalu, jutaan medis penduduk Indonesia di server Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah dibobol dan dijual di pasar gelap daring (darkweb) Radforums. Dokumen tersebut juga di klaim berisi keluhan pasien, surat rujukan BPJS Kesehatan, Laporan Radiologi, hasil tes laboratorium, dan persetujuan untuk menjalankan isolasi pasien karena terjangkit Covid-19. Peretas mengklaim bahwa data-data tersebut diunduh berasal dari server terpusat Kementerian Kesehatan Indonesia pada 28 Desember 2021. Pakar keamanan siber dari Vaksin-com Alfons Tanujaya pun menghargai langkah cepat Kemenkes dalam merespon kebocoran jutaan data medis pasien di servernya pada pekan lalu. (Yetede)

Bank Indonesia (BI)  mencatat adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar uang dalam negeri mencapai Rp 1,68 triliun berdasarkan data transasksi 3-6 Januari 2022. Hal ini disebabkan dampak dari pembahasan intens terkait tapering dan kenaikan suku bunga acuan Bank Central Amerika Serikat (AS) yang lebih cepat. Kepala Departemen Pengelolaan Meneter Bank Indonesia Haryadi Ramelan yang dihubungi secara terpisah mengatakan, ada faktor yang menyebabkan aliran modal asing keluar dalam sepekan dan meningkatnya yeild surat utang pemerintah  tenor 10 tahun. "Terkait yield US Treasure 10 tahun yang naik selama 1,6% menjadi 1,73%, juga dipengaruhi (Rapat FOMC), lebih khusus lagi menyebut bahwa The Fed berpotensi mempercepat rencana kenaikan Fed Fund rate dari semula Juni menjadi Mei atau bahkan Maret apabila ternyata ancaman inflasi di AS masih persisten," katanya kepada Investor Daily, Sabtu (9/1). (Yetede)

Menteri Investasi Kepala  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadahlia meyakini target investasi pada 2022 sebesar Rp 1.22 tercapai, dengan catatan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai diatas 5% "Pertumbuhan ekonomi nasional kita semakin hari semakin baik. Saya yakinkan investasi kita di 2021 akhir  akan mencapai Rp900 triliun dan 2022 investasi Rp 1.200 triliun, kita ingin menggenjot bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi bisa diatas 5%," ucap Bahlil dalam acara Rilis Survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu, (9/10). Pemerintah juga mendorong rasio kewirausahaan, yang saat ini baru 3,6%. Pemerintah menargetkan untuk mencapai rasio kewirausahaan hingga 3,6% "Pertumbuhan ekonomi nasional itu 57% berasal dari konsumsi dan 31% investasi. Konsumsi bisa terjadi kalau ada daya beli, daya beli bisa terjadi kalau ada kepastian pendapatan, kepastian pendapatan bisa terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Idealnya." ucapnya. (Yetede)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BUMN) Bahlil Lahadalia menyampaikan, peluang Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk mengakuisisi SmartScooter milik Deutsche Post DHL Group (DPHLD) sudah tertutup. Pasalnya, perusahaan kendaraan listrik milik Jerman tersebut sudah diambil alih oleh Odin Automotive, perusahaan otomotif yang berbasis di Luksemburg. Karenanya dia menyesali kegagalan IBC menguasai StreetScooter ini, "Bagaimana kalau kita mencla mencle, lewatlah bagus itu, barang bagus diambil orang " ungkap Bahlil. Odin Otomotif merupakan perusahaan yang dikuasai oleh investor asal Singapura, Djamal Atamimi. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (kemenhub) menargetkan pembangunan Rel Ganda Kereta Api Solo-Semarang Fase 1 Segmen Solo Balapan-Kalioso yang akan menjadi rel layang terpanjang di Indonesia, selesai pada 2023. Proyek fase satu Segmen Solo Balapan-Kalioso sepanjang 10 kilometer spoor (Km'sp) yang sekitar 1,8 Km'sp-nya akan dibangun secara layang (elevated) itu diharapkan dapat mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang Simpang Joglo, Solo Jateng. Kementerian Perhubungan bersama Kementerian PUPR, Pemerintah Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta, bersinergi melakukan penataan perlintasan sebidang kereta api di Simpang Joglo. Menhub mengungkapkan, jalur kereta di Simpang Joglo ini memiliki frekuensi pergerakan kereta api yang cukup padat, karena dilintasi oleh tiga jenis kereta, yaitu Kerete Jarak Jauh (penumpang dan barang), Kereta Barang Adi Sumarno (BIAS), dan kereta Komuter Solo-Jogya. (Yetede)

Belanja masyarakat mulai pulih dan terus naik seiring pemulihan ekonomi. Hal ini menjadi kesempatan perbankan memacu kredit konsumsi tahun ini. Alhasil, penyaluran kredit konsumsi terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan penyaluran kredit konsumsi hingga kuartal III-2021 sudah mencapai Rp 1.583,6 triliun, tumbuh 2,95% year on year (yoy). Angka tersebut sudah melampaui penyaluran kredit sebelum pandemi. Tahun 2019 penyaluran kredit konsumsi tercatat Rp 1.559,26 triliun. Penyaluran kredit konsumsi diperkirakan akan terus membumbung, Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit konsumsi naik dari 3,8% yoy pada Oktober 2021 menjadi 4,2% yoy pada bulan berikut.  

Dari sisi KPR, Bank Tabungan Negara (BTN) yakin pembiayaan perumahan dapat tumbuh lebih tinggi dengan bertumpu pada KPR subsidi dan non-subsidi. Bank mengembangkan ekosistem digital perumahan dalam proses bisnisnya. Bank pelat merah ini juga menggandeng platform jual beli berbasis teknologi, penambahan fitur anyar pada aplikasi mobile banking hingga membangun aplikasi baru. Hingga Oktober 2021, Bank BTN telah menyalurkan kredit senilai Rp 271,8 triliun, naik 6,06% secara yoy. Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar Direktur mengatakan, pertumbuhan kredit properti cenderung stabil. Laju tersebut ditopang penyaluran KPR subsidi dan KPR non-subsidi.

Pasar saham menjadi salah satu tambang bagi para konglomerat menambang cuan tahun lalu. Kekayaan konglomerat di saham melesat hingga ratusan persen, bahkan ribuan persen. Kenaikan ini terutama dirasakan oleh konglomerat yang memiliki investasi di perusahaan yang bergerak di bisnis terkait new economy. Tengok saja portofolio taipan Grup Salim, Anthoni Salim. Konglomerat ini menikmati kenaikan aset dari melesatnya harga saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII). Sepanjang 2021, saham ini meroket 10.370%. Anthoni merupakan pemegang saham DCII dengan kepemilikan sebesar 11%. Ini membuat portofolio saham Grup Salim secara rata-rata naik 1.288,91% . Kenaikan harga DCII menghapus kerugian yang dialami di saham ICBP, INDF, LSIP dan IMAS.

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat saham-saham teknologi konglomerasi tersebut naik tinggi. Alasannya tak selalu disebabkan fundamental dan prospek yang baik. Budi menilai tren kenaikan saham teknologi tak akan berlangsung lama. Ia memprediksi portofolio tambang dan perkebunan akan jadi sumber cuan tahun ini.

Volume emas batangan sebagai salah satu komponen cadangan devisa Indonesia hingga akhir tahun 2021 masih cukup tinggi. Namun, dari sisi nilai memang masih kecil dibandingkan dengan komponen cadangan devisa yang lainnya baik mata uang asing, maupun special drawing rights (SDRs). Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa pada Desember 2021 sebesar US$ 144,9 miliar. Dari total cadangan devisa itu komponen monetary gold mencapai US$ 4,59 miliar atau sekitar Rp 65,6 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 70,6 ton emas batangan (asumsi harga emas Rp 930.000 per gram).

Dibandingkan dengan posisi November 2021, posisi emas BI itu turun 0,69%. Namun komponen monetary gold masih naik 1,46% ketimbang periode yang sama tahun lalu yang senilai yakni sebesar US$ 4,52 miliar. Menilik data BI beberapa tahun ke belakang, nilai monetary gold Indonesia cenderung meningkat. Sempat menurun pada tahun 2018 ke level US$ 3,23 miliar dari tahun sebelumnya, cadangan devisa emas kemudian meningkat ke level US$ 3,84 miliar pada tahun 2019 dan ke level US$ 4,76 miliar pada tahun 2020. Namun, sedikit menurun pada akhir tahun 2021.

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan subsidi pajak bagi investor surat utang pemerintah. Subsidi ini berupa pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP) atas bunga atau imbalan surat utang negara (SUN) yang diterbitkan di pasar internasional. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.010/2021. Beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022. Dengan demikian, pemerintah memperpanjang subsidi PPh kepada investor SUN tahun 2022. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor menjelaskan, PMK 123/2021 merupakan perubahan atas PMK 46/2018 yang tentang hal serupa. Pada PMK anyar ini, fasilitas PPh DTP diberikan atas penghasilan bunga SUN yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan dalam rangka penerbitan serta pembelian kembali SUN di pasar internasional. Ia berharap, saat pemulihan ekonomi berlanjut di tahun ini, investor SUN dan pihak ketiga bisa mendapat stimulus ini untuk menggairahkan market obligasi negara. Kebijakan ini bisa mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program Pengungkapan Su­karela (PPS) wajib pajak atau Tax Amnesty 2022 men­jadi katalis positif bagi pemerintah untuk mendulang penerimaan pada tahun ini, di tengah keti­dak­pastian ekonomi akibat kemun­culan varian Omicron Covid-19. Optimisme pemangku kebijakan itu dilandasi dukungan kalangan pelaku usaha serta realisasi pelaporan yang hingga hari kedelapan program ini berlangsung dinilai memuaskan. Kendati demikian, efektivitas PPS masih diuji sejalan dengan minim­nya informasi yang diperoleh oleh kalangan pelaku usaha kelas atas sebagai wajib pajak yang disasar dalam program berdurasi 6 bulan ini. Dato Sri Tahir, pendiri Ma­yapada Group, menyatakan du­kungannya terhadap PPS. Me­nurut ‘alumnus’ Tax Amnesty 2016 ini, pemerintah memiliki dasar dan alasan yang kuat sehingga kembali menerbitkan kebi­jakan serupa dengan Peng­ampunan Pajak 5 tahun silam. “Pasti pemerintah mempunyai alas­an dan pertimbangan yang ma­tang, jadi ya harus didukung,” ujar­­­nya kepada Bisnis, pekan lalu.

Terlepas dari dukungan tersebut, tidak sedikit kalangan pebisnis yang masih awam dengan program pengungkapan harta secara sukarela ini. Hal ini berbeda jika diban­­ding­kan dengan Tax Amnesty 2016 yang dikampanyekan secara masif oleh pemerintah sehingga mampu menarik jumlah peserta yang lebih banyak. Kondisi ini juga berkorelasi dengan tingginya dana hasil repatriasi harta di dalam program tersebut. Selain itu, tarif tebusan di da­lam Tax Amnesty 2016 juga jauh lebih murah yakni 2%—5% untuk re­patriasi deklarasi dalam negeri, 4%—10% de­­klarasi luar ne­­geri, serta 0,5%—2% un­tuk UMKM dengan de­­klarasi harta lebih dari Rp10 miliar.