Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan subsidi pajak bagi investor surat utang pemerintah. Subsidi ini berupa pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP) atas bunga atau imbalan surat utang negara (SUN) yang diterbitkan di pasar internasional. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.010/2021. Beleid yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022. Dengan demikian, pemerintah memperpanjang subsidi PPh kepada investor SUN tahun 2022. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor menjelaskan, PMK 123/2021 merupakan perubahan atas PMK 46/2018 yang tentang hal serupa. Pada PMK anyar ini, fasilitas PPh DTP diberikan atas penghasilan bunga SUN yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan dalam rangka penerbitan serta pembelian kembali SUN di pasar internasional. Ia berharap, saat pemulihan ekonomi berlanjut di tahun ini, investor SUN dan pihak ketiga bisa mendapat stimulus ini untuk menggairahkan market obligasi negara. Kebijakan ini bisa mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program Pengungkapan Su­karela (PPS) wajib pajak atau Tax Amnesty 2022 men­jadi katalis positif bagi pemerintah untuk mendulang penerimaan pada tahun ini, di tengah keti­dak­pastian ekonomi akibat kemun­culan varian Omicron Covid-19. Optimisme pemangku kebijakan itu dilandasi dukungan kalangan pelaku usaha serta realisasi pelaporan yang hingga hari kedelapan program ini berlangsung dinilai memuaskan. Kendati demikian, efektivitas PPS masih diuji sejalan dengan minim­nya informasi yang diperoleh oleh kalangan pelaku usaha kelas atas sebagai wajib pajak yang disasar dalam program berdurasi 6 bulan ini. Dato Sri Tahir, pendiri Ma­yapada Group, menyatakan du­kungannya terhadap PPS. Me­nurut ‘alumnus’ Tax Amnesty 2016 ini, pemerintah memiliki dasar dan alasan yang kuat sehingga kembali menerbitkan kebi­jakan serupa dengan Peng­ampunan Pajak 5 tahun silam. “Pasti pemerintah mempunyai alas­an dan pertimbangan yang ma­tang, jadi ya harus didukung,” ujar­­­nya kepada Bisnis, pekan lalu.

Terlepas dari dukungan tersebut, tidak sedikit kalangan pebisnis yang masih awam dengan program pengungkapan harta secara sukarela ini. Hal ini berbeda jika diban­­ding­kan dengan Tax Amnesty 2016 yang dikampanyekan secara masif oleh pemerintah sehingga mampu menarik jumlah peserta yang lebih banyak. Kondisi ini juga berkorelasi dengan tingginya dana hasil repatriasi harta di dalam program tersebut. Selain itu, tarif tebusan di da­lam Tax Amnesty 2016 juga jauh lebih murah yakni 2%—5% untuk re­patriasi deklarasi dalam negeri, 4%—10% de­­klarasi luar ne­­geri, serta 0,5%—2% un­tuk UMKM dengan de­­klarasi harta lebih dari Rp10 miliar.

Ke­menterian Perhubungan me­nargetkan proyek pem­ba­ngunan rel layang terpanjang di Indonesia yaitu rel gan­da ke­reta api segmen Solo Ba­lapan—Kalioso, Solo sepan­jang 1,8 kilometer selesai pada akhir 2023. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan proyek rel layang terpadu dengan underpass Simpang Joglo Kota Surakarta itu bisa mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang Sim­pang Joglo, Solo. Menhub menilai jalanan di simpang Joglo merupakan daerah dengan titik kemacetan tertinggi di Indonesia. Hasil survei UNS dan UGM, paparnya, perlu ada rekayasa lalu lintas di Simpang Joglo. “Ini memang jadi keharusan untuk kita lakukan rekayasa konstruksi agar kemacetan itu terurai. Maka timbul satu ide membuat elevated art bridge composite,” katanya dalam penekanan tombol dimulai proyek, Sabtu (8/1).

Akselerasi pemulihan sektor otomotif Tanah Air pada tahun ini masih menantang, tercermin dari target penjualan kendaraan roda empat yang sangat konservatif. Perlu adanya terobosan baru agar industri ini benar-benar pulih, paling tidak bisa menyamai bahkan melebihi penjualan sebelum pandemi Covid-19. Pada 2022, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memproyeksikan penjualan mobil baru sebanyak 900.000 unit. Artinya, hanya meningkat tipis (4,2%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya 863.359 unit. “Proyeksi penjualan 2022 adalah 900.000 unit,” ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto seperti dikutip Antara, Sabtu (8/1). Menurut dia, target penjualan 900.000 unit mobil baru pada 2022 dipandang realistis, mengingat laju roda perekonomian mulai kembali bergerak meskipun daya beli masyarakat belum kembali secara utuh. Terlebih, target penjualan mobil baru sebanyak 750.000 unit pada 2021 berhasil terlampaui.

Pada Mei 2020, Made Janur Yasa mencoba sistem pengelolaan sampah di Banjar Jangkahan, Desa Batuaji, Tabanan, Bali. Janur meminta warga mengumpulkan sampah plastik untuk ditukar dengan beras. Syaratnya, pengumpulan harus dimulai dari rumah sendiri, setelah itu merambah ke lingkungan terdekat. Dalam 3 hari, ia berhasil mengumpulkan 500 kg sampah plastic yang ditukar 600 kg beras. Gerakan menginspirasi Janur membangun lembaga bernama Plastic Exchange, yang merambah sampai 200 banjar, dengan memobilisasi 15.000 keluarga, tersebar dari Tabanan sampai Ubud. Sejak dimulai 2020, gerakan Plastic Exchange berhasil mengumpulkan 700 ton sampah plastik yang disalurkan pada para pengepul untuk didaur ulang.

Artomo (75) mendirikan Akademi Kompos (Akkom) di Perumahan Bumi Pesanggrahan Mas, Petukangan Selatan, Jaksel. Semua warga bisa menjual sampah di rumah, mulai dari koran bekas, kardus, plastik, besi, aluminium, sampai minyak jelantah untuk menghasilkan uang. Selain membuat kompos dari sampah daun kering, Akkom juga punya bank sampah yang menampung sampah anorganik untuk dijual kepada pengepul, namun tak ada tumpukan sampah di sana karena pengurus mengatur semua barang setoran nasabah agar hari itu juga diambil pengepul. Menurut Ketua Akkom Utami Prayogo (7/1), nasabah Akkom adalah warga yang menyetorkan sampah anorganik dan jelantah, setelah dihitung rupiahnya, tak langsung diterima nasabah, tetapi disimpan sebagai tabungan. (Yoga)

Proyek pengembangan kilang minyak Pertamina di Balikpapan dan Lawe-lawe, Penajam Paser Utara, Kaltim, terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. Meskipun ada kendala, proyek strategis nasional ini ditargetkan selesai pada November 2024. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan optimisme tersebut di Balikpapan (8/1) saat meninjau lokasi pembangunan program pengembangan kilang minyak (refinery development master plan/RDMP) Pertamina Refinery Unit V Balikpapan yang tetap berjalan meski pandemi Covid-19, dengan progres fisik 47 %.

Project Coordinator RDMP Refinery Unit V Balikpapan & Lawe-lawe Djoko Koen Soewito menjelaskan, pekerja lokal diutamakan dalam proyek ini. Pada Agustus 2022 diperkirakan menyerap 19.468 pekerja,” kata Djoko. Pengembangan proyek ini bertujuan meningkatkan mutu BBM. Kilang di Balikpapan yang menghasilkan produk BBM Euro II akan ditingkatkan menjadi Euro V atau beroktan tinggi. Kilang Refinery Unit V Balikpapan selama ini memasok 26 % dari total kebutuhan BBM seluruh Indonesia. Pengembangan ini diharapkan membantu penyaluran di Kalimantan dan Indonesia timur. (Yoga)

Saat ini muncul banyak platform investasi digital berbasiskan aplikasi gawai, di antaranya Bibit, Bareksa, Tanamduit, dan Ajaib. Skema investasi yang lazim ditawarkan adalah reksa dana, yaitu skema investor menitipkan uang kepada manajer investasi untuk diinvestasikan dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi pemilik dana. Investasi digital memiliki pembeda utama pada platform yang digunakan, yaitu aplikasi gawai sehingga lebih transparan dan mudah digunakan. Meningkatnya tren pengguna gawai dan pengakses internet Indonesia menjadi peluang berkembangnya investasi digital.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI menyebut, 66 % investasi melalui pembelian Obligasi Republik Indonesia (ORI) 2020 pada Oktober 2021 adalah generasi X dan Y. Meski pengetahuan dan minat terkait investasi digital terbilang baik, masih ada keraguan terkait sistem investasi digital saat ini, karena banyaknya penipuan. Walau payung hukumnya sudah ada, seperti UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, aturan khusus terkait investasi digital diperlukan investor agar tak ragu berinvestasi. Di samping itu, keamanan investasi merupakan hal terpenting untuk menarik investor. Pertimbangan lainnya adalah banyak fitur layanan yang menarik dan bisa mulai investasi dalam jumlah kecil.  (Yoga)

E-sport merupakan bidang olahraga menggunakan media gim daring. Cabang olah raga elektronik ini berpotensi menjadi jalur prestasi untuk mengharumkan nama bangsa karena sudah resmi dianggap sebagai salah satu cabang olahraga. ”E-sport berkembang karena dampak masa pembatasan pandemi Covid-19 dan turnamen e-sport juga bertambah, seperti Dota, Mobile Legends, Valorant, dan Counter Strike (CS),” kata Valerie Trishya Hamihardja yang pernah menjadi perwakilan Indonesia dalam Valorant Champions Tour (VCT) tahun 2020.

”Tahun 2022 diprediksi ada banyak event e-sport secara offline, baik di sekolah, stadion, maupun mal,” kata Aqila Athalladika, KaptenTim Dota 2 UI yang mewakili Indonesia di China pada Desember 2019. Pemain profesional Indonesia memiliki banyak potensi, banyak yang menorehkan prestasi hingga ke kancah internasional, seperti Kenny ”Xepher” Deo (pemain profesional DOTA 2), Made Bagas ”Zuxxy” Pramudita (pemain profesional PUBG Mobile), Hansel ”BnTeT” Ferdinand (pemain profesional CS:GO), dan Muhammad ”Lemon” Ikhsan (pemain profesional Mobile Legends).

Menjadi atlet e-sport butuh keseriusan dalam menekuni bidang tersebut. Manajemen waktu menjadi tantangan utama anak-anak muda yang ingin menekuni dunia e-sport, ujar Aqila, apalagi, saat ini profesi itu menjanjikan masa depan. Para atlet e-sport mendapat penghasilan cukup lumayan, rata-rata upah yang mereka peroleh berada di atas UMR. Hal itu meliputi upah yang diterima dari tim e-sport yang memiliki kontrak kerja sama, sponsor, dan hasil memenangkan turnamen. (Yoga)

Kehadiran PT BAPP di Lembah Kebar tak lepas dari Kepmen Kehutanan No SK.873/Menhut-II/2014, tentang pelepasan kawasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT BAPP seluas 19.368,77 hektar. Tahun 2015, PT BAPP hendak mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Lembah Kebar, namun ditolak masyarakat adat, kemudian PT BAPP menyatakan hendak uji coba penanaman jagung selama 2 tahun di padang alang-alang di Lembah Kebar, yang disetujui perwakilan masyarakat dari beberapa marga. Dalam perkembangannya, PT BAPP memperluas ke kawasan hutan yang merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat. Mereka menebang pohon di hutan, padahal terdapat pohon sagu dan tanaman masyarakat. Berdasarkan laporan penelitian Greenpeace Indonesia berjudul ”Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural, dan Penghancuran Ruang Hidup di Tanah Papua (2020)”, PT BAPP membabat hutan yang membuat hilangnya kayu-kayu besar, misalnya kayu besi, matoa, dan enau, juga hilangnya banyak tanaman obat serta kulit kayu untuk membuat noken. Juga hilangnya habitat burung endemik, misalnya cenderawasih, maleo waigeo, kasuari, dan burung warsia. Kerusakan hutan juga membuat beberapa jenis hewan buruan, misalnya rusa dan babi, berpindah ke  pegunungan, sehingga masyarakat suku Mpur yang berburu harus menempuh jarak yang lebih jauh.

Menurut Antropologi Universitas Papua, Kristofel Ajoi, hubungan dekat dengan hutan itulah yang membuat masyarakat Mpur memutuskan menolak kehadiran PT BAPP karena merusak hutan. Manajer Perkebunan PT BAPP Edi Hartono mengklaim, perusahaan itu memiliki hubungan harmonis dengan masyarakat lokal. Edi mengaku tak ikut mengurus izin penanaman jagung PT BAPP, namun berdasarkan informasi yang dia terima, penanaman jagung oleh PT BAPP sudah mendapat persetujuan masyarakat dari beberapa marga di Lembah Kebar. Selain itu, lanjut Edi, PT BAPP juga sudah memberikan tali asih kepada masyarakat. Meski begitu, Edi mengakui,ada sebagian dari 2.000 hektar lahan HGU PT BAPP yang diklaim masyarakat setempat. Hingga lahan yang sudah ditanami baru sekitar 300 hektar. Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berjanji mengutamakan kepentingan masyarakat adat dan mengedepankan proses dialog demi memperoleh solusi. (Yoga)

Jasa keuangan, yang terdiri dari bank, pinjaman online, leasing, asuransi, penerbit uang digital, dan perusahaan investasi, selalu menjadi yang terbanyak diadukan kepada YLKI. Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, hal tersebut berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat atau konsumen. YLKI juga merekomendasikan penguatan regulasi, terutama terkait penggunaan data pribadi. Selain RUU Perlindungan Data Pribadi yang perlu segera disahkan, Tulus mendorong penguatan pengawasan oleh regulator, yakni OJK dan Satgas Investasi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menuturkan, sepanjang 2021, tercatat 9.500 pengaduan seperti terkait bunga, penagihan tak beretika, restrukturisasi, dan pelanggaran akses data pribadi, tapi hanya 0,028 % total 325 juta transaksi yang legal. Jika literasi meningkat, kata Kuseryansyah, masyarakat akan melihat kesempatan baru yang mendukung usaha mereka.  ”Ini adalah persoalan di hulu. Kalau bisa, dimasukkan dalam kurikulum SD, SMP, atau SMA sehingga saat menjadi adopter layanan digital, mereka sudah punya informasi terkait produk atau layanan, beserta risiko-risikonya, agar tidak sibuk di hilir saja,” ujarnya. Kedua, masyarakat dapat terhindar dari risiko pinjaman daring ilegal. Ia mengimbau masyarakat agar hanya mengakses layanan dari pinjaman daring yang legal dan berizin di OJK. (Yoga)