Perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai untuk pembelian rumah susun dan rumah tapak pada 2022 membuka peluang bagi emiten di sektor properti untuk meningkatkan prapenjualan atau marketing sales. Seperti diketahui pemerintah memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti sampai dengan Juni 2022. Diskon PPN sebesar 50% dapat dinikmati oleh konsumen yang membeli rumah susun dan rumah tapak dengan nilai hingga Rp2 miliar.  Merespons insentif itu, Direktur PT Metropolitan Land Tbk. Olivia Surodjo menyambut positif kebijakan tersebut yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. Insentif PPN DTP diharapkan dapat terus menggeliatkan penjualan produk properti di Indonesia.

Kementerian Perdagangan melaporkan 48 kapal bermuatan batu bara dari 29 perusahaan telah meninggalkan Indonesia untuk ekspor setelah pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan ekspor komoditas tersebut sejak pekan lalu.“Sampai hari ini sudah dirilis 48 kapal, dengan total 29 perusahaan. Ini rekap sampai dengan tadi pagi,” kata Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dalam konferensi pers Trade Outlook 2022, Selasa (18/1). Batu bara menjadi komoditas ekspor dengan sumbangan terbesar sepanjang 2021. Berdasarkan catatan Kemendag, nilai ekspor batu bara menembus US$32,84 miliar atau tumbuh 90,3% dibandingkan dengan nilai ekspor pada 2020.

Upaya penghiliran dan peningkatan nilai tambah industri dalam negeri dinilai perlu difokuskan pada sektor tertentu saja agar pengembangannya lebih optimal. Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mencatat dua sektor yang menjadi keunggulan komparatif industri dalam negeri, yakni agro dan pertambangan. Peneliti di Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan dua sektor tersebut merupakan industri induk dari banyak subsektor di bawahnya. Sektor industri lain yang berpeluang untuk diperdalam strukturnya, yakni petrokimia, meski diperlukan investasi dalam jumlah besar. Adapun di industri agro, sektor makanan dan minuman masih menyimpan peluang besar untuk penguatan struktur industri. Hal ini mengingat ketergantungan sektor tersebut pada bahan baku impor, meskipun juga merupakan salah satu penyumbang ekspor terbesar di industri manufaktur.

Sepanjang 2021, Indonesia mendapatkan berkah ekspor melimpah, tetapi sejumlah tantangan tahun lalu masih membayangi perekonomian domestik, antara lain masih terganggunya dan tingginya  biaya logistik laut, melonjaknya harga sejumlah komoditas global, krisis energi, dan divergensi ekonomi global, yang berimbas ke sejumlah sektor perekonomian dalam negeri. BPS (17/1) merilis, total surplus neraca perdagangan migas dan non migas Indonesia sepanjang 2021 mencapai 35,34 miliar USD atau Rp 505,715 triliun, tumbuh 38,82 % dibandingkan 2020 dengan surplus 21,62 miliar USD. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, surplus neraca perdagangan itu tak lepas dari kinerja positif ekspor non migas.

Kenaikan harga CPO global mengakibatkan harga minyak goreng dalam negeri melonjak, minyak goreng curah dan kemasan yang semula Rp 9.500 - Rp 12.500 per liter, melonjak jadi Rp 17.500 - Rp 21.000 per liter. Kenaikan harga batubara global membuat eksportir batubara memilih mengekspor batubara ketimbang memenuhi DMO batubara. Ini menyebabkan pasokan batubara dalam negeri, terutama untuk PLTU kurang  awal tahun ini. Demikian juga gangguan dan lonjakan biaya logistik laut global menyebabkan Indonesia kekurangan kapal dan peti kemas. Biaya logistik antarpulau di Indonesia juga  naik.

Ekonom Divisi Kebijakan Eksternal Departemen Strategi, Kebijakan, dan Tinjauan IMF, Parisa Kamali, mengemukakan, tekanan akibat lonjakan biaya logistik laut mulai mereda. Namun, biaya logistik itu diperkirakan tetap tinggi hingga akhir 2022 lantaran pandemi Covid-19 masih berlanjut. Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memproyeksikan, jika tarif pengiriman tetap tinggi hingga 2023, tingkat harga impor global dan tingkat harga konsumen dapat naik sebesar 10,6 % dan 1,5 %. (Yoga)

Perusahaan asuransi beramai-ramai mengubah citra (rebranding), dengan mengenalkan nama baru, sebagai awal transformasi bisnis, juga memulai penggunaan layanan aplikasi digital, penetapan target bisnis baru, dan penambahan nilai-nilai etos kerja baru. Langkah tersebut, ditempuh PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri yang menjadi PT Perta Life Insurance. Dirut Perta Life Hanindio W Hadi (17/1) berkata, perubahan nama itu ditetapkan RUPS LB, 24 November 2021, untuk memulai transformasi bisnis dengan etos kerja dan semangat baru, salah satunya dengan layanan digital. Direktur Pemasaran Perta Life Haris Anwar mengatakan, dengan perubahan baru itu, pihaknya tidak hanya mengubah etos kerja internal, tetapi juga mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan, dengan target pertumbuhan pendapatan 20 %.

Tahun lalu, sejumlah perusahaan asuransi berganti nama, antara lain PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance) menjadi PT Zurich Asuransi Indonesia pada November 2021, juga PT MNC Life Assurance yang rebranding aplikasi digitalnya dari Hario menjadi Motion Insure. Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon mengatakan, transformasi dilakukan perusahaan asuransi jiwa. Pihaknya mendorong inovasi digital untuk meningkatkan layanan. (Yoga)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menyelesaikan proses penawaran saham terbatas (right issue) sebesar Rp 9,44 triliun, yang hanya 85,81 % dari target Rp 11 triliun. Dari Rp 9,44 triliun tersebut, Waskita menerima dana publik Rp 1,54 triliun dan penyertaan modal negara Rp 7,90 triliun. ”Perseroan akan fokus menjalankan bisnis operasional berbekal kemampuan likuiditas yang lebih baik,” ujar Dirut Waskita Destiawan Soewardjono (17/1). (Yoga)

Kenaikan harga komoditas di sejumlah daerah di Jabar menjadi ujian awal tahun. Selain bermodal ketekunan, pelaku usaha berharap campur tangan negara menyelesaikan masalah ini. Ade Siti Sarah (52), pedagang ayam potong di Pasar Sederhana, Bandung, Jabar, bersama 18 pedagang lain bersua Presiden. Seperti 100 pedagang lain, Ade menerima bantuan Rp 1,2 juta untuk modal dagang dan  kebutuhan sehari-hari. ”Tadinya ingin cerita saat ini hidup sangat sulit. Saat pandemi, penjualan berkurang jauh. Harga kebutuhan pokok naik. Kami butuh harga stabil dan terjangkau untuk hidup,” ujarnya. Sebelum pandemi, ia bisa menjual 1 kuintal lebih sehari, sekarang, 30 kg sehari pun sulit, bahkan, di awal pandemi, sedikit pun tak terjual. Harga minyak goreng puluhan ribu per liter membuat nilai jual daging ayam menjadi Rp 40.000 per kg. Imbasnya, keuntungan yang diambil hanya Rp 2.000 per kg.

Ahmad Aris (27) pedagang ayam di Pasar Karangampel, Indramayu, pusing, ”1 November 2021 harga ayam hidup Rp 18.800 per kg. Sekarang Rp 24.000 per kg,” ujarnya, yang terpaksa menaikkan harga hingga Rp 40.000 per kg. Padahal, harga acuan daging ayam, menurut Permendag No 7 Tahun 2020, harga acuan pembelian, di tingkat konsumen Rp 35.000 per kg. Aris mencontohkan, dengan harga ayam hidup di distributor Rp 24.000 per kg, modalnya Rp 7,5 juta untuk membeli 3 kuintal ayam. Usai daging dijual Rp 40.000 per kg, ia rugi Rp 200.000. Ia berharap, harga ayam di distributor bisa Rp 15.000 per kg agar harga turun dan pedagang untung. Awal tahun 2022 sungguh tak mudah, termasuk bagi pedagang seperti Ade dan Ahmad. (Yoga)

Penyelesaian persoalan pembengkakan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menunggu hasil audit BPKP. Direktur Utama  PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi, menuturkan, sembari menunggu proses penghitungan internal untuk menekan potensi cost overrun. "Pembengkakan bukan berdasarkan pada data histori (sudah terjadi), melainkan berdasarkan data dan biaya yang masih berpotensi akan terjadi karena apa yang dihitung adalah sampai proyek ini selesai," ujarnya, kemarin. 

Adapun berdasarkan hitungan KCIC  pada pertengahan 2021, biaya investasi kereta cepat membengkak sekitar Rp27,17 triliun. Managemen kala itu menjelaskan penyebab utama cost overrun adalah konstruksi atau engineering, procurrement, and construction, serta pembebasan lahan. Upaya pembebasan lahan kereta cepat memakan biaya lebih besar dari perkiraan dan sulit dilakukan lantaran jalur yang dilalui sangat luas serta melewati daerah komersial. (Yetede) 

Pemerintah dan DPR mengebut pembahasan RUU Ibu Kota Negara. Prosesnya tak transparan  dan minim partisipasi publik. Presiden Jokowi mengirim surat dan draft Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Senayan pada 29 September 2021. DPR kemudian membentuk Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara pada 7 Desember lalu. Baru sebulan Pansus bekerja, DPR menargetkan pengesahan RUU tersebut dalam rapat paripurna pada 18 Januari 2021. Indikasi tergesa-gesa juga tampak dari pelanggaran formal yang sempat terjadi. Pembahasan RUU Ibu Kota Negara pun terkesan tertutup sehingga rawan disusupi kepentingan pemburu rente proyek. Pemerintah dan DPR belum sungguh-sungguh melibatkan partisipasi publik. Padahal sebuah kebijakan publik, apalagi pemindahan Ibu Kota  negara yang menelan anggaran Rp 466,9 triliun dan 20% nya bersumber dari kas negara, semestinya deliberatif. Pemerintah harus duduk bersama warga lebih dahulu untuk merumuskan kebijakan tersebut. (Yetede)

Insentif diskon  pajak pertambahan nilai barang mewah kendaraan bermotor (PPnBM) kembali dilanjutkan pada 2022. Kebijakan ini diprediksi ampuh mengerek kendaraan beroda empat, khususnya katagori mobil murah dengan harga jual dibawah Rp 200 juta, atau katagori low-cost green car. Pasalnya, mobil tipe ini akan sepenuhnya ditanggung pemerintah selama tiga bulan pertama tahun ini. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, mengungkapkan kepastian  perpanjangan pemberian insentif pajak. "Perpanjangan insentif PPnBM mobil, meski tidak sebesar tahun kemarin, akan mampu mengurangi syok penjualan kendaraan penumpang akibat kenaikan harga on the road yang sangat tinggi," kata Febri. Sebab, tarif PPnBM segmen kendaraan penumpang kurang dari 10 orang dinaikkan dari sebelumnya 10% menjadi 15%. Relaksasi ini dinilai positif oleh perushaan penyelenggara pameran otomotif nasional. (Yetede)