Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor untuk tiga komoditas pangan yakni gula, daging sapi, dan bawang putih pada tahun ini guna menjamin stok memadai sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan izin impor 2022 telah dikeluarkan kendati kuotanya tidak disebutkan secara terperinci. “Stok akan menjadi lebih dari cukup untuk memastikan bahwa kalau terjadi kenaikan harga kita mempunyai ketersediaan yang cukup untuk kepentingan nasional," katanya, Selasa (18/1). Mendag memprediksi beberapa komoditas yang izin impornya sudah keluar akan tiba di pelabuhan Indonesia dalam beberapa pekan mendatang atau akhir bulan ini. Selain gula, Lutfi belum bisa mengungkapkan volume impor daging sapi yang disetujui pemerintah, karena pasokan dan permintaan global dalam kondisi ketat, sehingga harga menjadi sensitif.

Laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyebutkan bahwa kebutuhan gula mentah untuk gula kristal putih (GKP) pada 2022 mencapai 900.000 ton. Adapun dari perhitungan awal Kementerian Pertanian, kebutuhan impor daging sapi maupun kerbau pada 2022 sebesar 226.065 ton. Untuk bawang putih, Lutfi memperkirakan impor berkisar 500.000 ton. Berkaca pada realisasi tahun lalu, pemasukan bawang putih mencapai 475.000 ton dari persetujuan impor sebanyak 600.000 ton yang dikeluarkan Kemendag. Adapun rekomendasi teknis dari Kementan untuk impor bawang putih mencapai 864.000 ton pada 2021.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan total nilai investasi yang bisa diserap oleh sektor minyak dan gas bumi pada tahun ini mencapai US$17 miliar. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan total investasi itu akan berasal dari hulu migas senilai US$12,87 miliar yang bersumber dari kegiatan-kegiatan produksi, pengembangan, dan eksplorasi. Sementara itu, kontribusi investasi hilir migas dipatok senilai US$4,12 miliar yang berasal dari kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pengolahan, pengangkutan, dan niaga.“Investasi migas kami tetap optimistis akan baik. Kami targetkan 2022 sekitar US$17 miliar,” ujarnya, Rabu (19/1).

Seiring posisi presidensi G-20 tahun 2022, Indonesia juga didaulat menjadi penyelenggara forum B-20, yakni kelompok yang mewakili komunitas bisnis di negara G-20. ”Forum ini (B-20) bukan hanya untuk pebisnis elite, melainkan juga mengusung kepentingan UMKM agar makin berkembang,” kata Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (18/1) yang juga Ketua Dewan Penasihat B-20 Indonesia. Penyelenggaraan B-20 tahun ini pertama kalinya dipimpin negara berkembang yaitu Indonesia, yang  jadi kesempatan dan momentum memperjuangkan kepentingan bisnis di negara berkembang yang didominasi UMKM.

Langkah konkret yang dilakukan selama rangkaian B-20 tahun ini adalah meningkatkan kapasitas UMKM, terutama usaha mikro dan ultramikro, agar naik kelas dari kategori informal menjadi formal sehingga dapat mengakses permodalan di lembaga keuangan, juga mempromosikan produk UMKM ke dunia internasional dengan daya saing produk yang kompetitif. Menurut Arsjad, kepentingan UMKM diperjuangkan sesuai tema B-20 Indonesia, yakni mendorong pertumbuhan global yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif. ”Sesuai G-20, B-20 Indonesia juga akan mengusung tiga prioritas, yakni kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi,” ujarnya. (Yoga)

Pemerintah pusat diharapkan turun tangan mengatasi terlambatnya pengesahan RAPBD, dengan mempertemukan pemda dan DPRD karena keterlambatan pengesahan RAPBD disebabkan perbedaan persepsi mengenai pedoman penyusunan dan penetapan anggaran yang dikeluarkan Kemendagri. Berdasarkan data Kemendagri, hingga Selasa (18/1), lebih dari 100 pemda belum mengesahkan RAPBD 2022. Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Lukman Said mengatakan, keterlambatan. Lukman mengatakan, polemik muncul karena kurangnya sosialisasi petunjuk teknis penyusunan anggaran yang dikeluarkan Kemendagri. Keterlambatan pengesahan RAPBD mengakibatkan proyek pembangunan tak bisa cepat dilaksanakan sehingga merugikan masyarakat. Selain itu, gaji pegawai dan DPRD juga terlambat diberikan.

Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan, Kemendagri telah mengeluarkan pedoman penyusunan APBD tahunan tepat waktu, pemda tinggal mengikuti pedoman tersebut. Tarik-menarik kepentingan antara pemda dan DPRD dalam pembahasan APBD adalah hal yang lumrah di negara demokrasi. Hampir seluruh provinsi menetapkan APBD tepat waktu, paling lambat 31 Desember 2021. Hanya APBD DKI Jakarta yang baru disahkan 13 Januari karena perbedaan tanggapan terhadap hasil evaluasi dariKemendagri. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman mengatakan, dalam penyusunan APBD, pemda harus fokus pada program prioritas. Hal yang tak kalah penting, pemda dan DPRD mesti memiliki komitmen politik yang sama. (Yoga)

Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki angka pengangguran rendah, karena itu lapangan kerja yang layak, akses bagi masyarakat pekerja, serta program jaminan sosial dibutuhkan untuk menekan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021 mencatat, ada 26,5 juta orang miskin di Indonesia atau 9,71 % total penduduk, turun 1,05 juta orang dibanding posisi September 2020 sebanyak 27,55 juta orang atau 10,19 % total penduduk. Ada 16 provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi hingga 2 digit, tapi Jika disandingkan dengan Survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2021, sebagian besar daerah itu justru memiliki angka pengangguran rendah, kecuai Maluku dan Aceh.

Menurut Triyono, Peneliti Ketenagakerjaan di Pusat Riset Kependudukan BRIN, idealnya daerah dengan angka pengangguran rendah memiliki tingkat kemiskinan rendah, nyatanya, sekadar memiliki pekerjaan tak menjamin seseorang lepas dari kemiskinan. Solusiya dengan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja formal yang layak serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat di daerah terkait agar bisa mengakses perkerjaan layak, mengingat banyaknya angkatan kerja Indonesia yang terserap di sektor informal yang minim kepastian. Faktor lainnya adalah program jamsostek yang kuat, karena  pekerja formal maupun informal yang terdaftar dalam program BP Jamsostek masih minim. ”Untuk tahun 2022, pemerintah memastikan program perlindungan sosial tetap kuat dan besarnya disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. (Yoga)

Serapan anggaran Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) di 2021 tercatat Rp 2,94 triliun atau 95,42 % dari pagu Rp 3,8 triliun. ”Sisa anggaran yang belum terserap Rp 141 miliar dari belanja pegawai, seperti uang lembur, honorarium pendamping, paket meeting, dan perjalanan dinas,” ujar Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (18/1). (Yoga)

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mohammad Zaini mengemukakan, aturan tata cara penarikan PNBP untuk pemanfaatan sumber daya perikanan dengan system kontrak dalam tahap finalisasi di Kemenkumham. Zona industri perikanan yang menerapkan sistem kontrak penangkapan ikan meliputi 4 zona di 7 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yakni WPP711 (Laut Natuna dan Laut China Selatan), WPP 716 (Laut Sulawesi), dan 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik). Awal Maret 2022, dilakukan uji coba sistem kontrak penangkapan ikan di WPP 718 (Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur). Pihaknya menunggu finalisasi penghitungan stok ikan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) sebagai dasar penentuan jumlah tangkapan yang dibolehkan (JTB).

Berdasarkan data sementara KKP, total wilayah penangkapan JTB yang ditawarkan untuk dieksploitasi industri perikanan di zona industri perikanan adalah 4.881.000 ton per tahun senilai Rp 120,23 triliun. Kuota penangkapan bagi pemegang kontrak minimal 100.000 ton per tahun dan berlaku selama 15 tahun. Dengan penerapan sistem kontrak, PNBP dari perikanan tangkap tahun 2022 ditargetkan Rp 3 triliun. PMA yang berminat berasal dari Taiwan, Korea, Italia, Norwegia, China, Thailand, Jepang, dan Filipina. WPP RI yang diminati adalah WPP 711, WPP 716, WPP 717, dan WPP 718. Perusahaan domestik dan koperasi nelayan juga berminat, diantaranya nelayan Pati yang akan mendaftarkan system kontrak lewat koperasi. Dirut PT Perikanan Indonesia Sigit Muhartono mengemukakan, pihaknya juga berencana mengikuti sistem kontrak penangkapan ikan. (Yoga)

Persiapan penggunaan teknologi tol tanpa sentuh atau multi-lane free flow (MLFF) oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memasuki tahap akhir. Anggota BPJT, Eka Pria Anas, mengatakan lokasi penerapan perdana MLFF akan ditentukan paling lambat Maret 2022. Menurut Eka, Kementerian Pekerjaan Umum akan menyeleksi ruas jalan tol yang padat kendaraan tapi lalu lintasnya mudah ditangani. Teknologi transaksi jalan tol tanpa gardu itupun berpotensi ditempatkan lebih dulu dijalur penyokong Jakarta dan sekitarnya (jabodetabek), seperti jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi serta jalan tol lingkar luar Jakarta. "belum diputuskan secara persis, tapi sudah ada beberapa kemungkinan," tutur Eka. Mobil yang masuk dan keluar di ruas jalan tol berskema transaksi MLFF akan terdeteksi secara otomatis melalui satelit. "Tak perlu mesin on board, pengemudi hanya perlu memasang aplikasi khusus di telepon seluler untuk pembayaran," lanjut Eka. (Yetede)

Capaian fantastis kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2021 tak lepas dari siklus super komoditas (Commodity supercycle), yaitu periode ketika harga komoditas naik dalam waktu panjang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca dagangan mencetak rekor tertinggi sepanjang 15 tahun terakhir. Kepala Badan Pengkaji dan Pengembangan Perdaganagan, Kasan Muhri, menyadari adanya kecenderungan pergerakan harga komoditas bakal terkorekis pada tahun ini karena fenomena Commodity supercycle tidak mungkin berlangsung permanen. Menurut Kasan harga komoditas memang memberikan kontribusi besar pada ekspor  nasional telah menurun pada 2011. Waktu itu, kata dia, kontribusi manufaktur hanya 34% dari total nilai ekspor sebesar US$ 201,5 miliar.Pemerintah telah memutuskan perpanjangan insentif pajak penjualan barang mewah untuk mobil baru. Kasan mengungkapkan setelah kenaikan penjualan domestik setelah insentif itu akan diikuti  oleh kenaikan ekspor otomotif. (Yetede)

Pemerintah mulai hari ini memberlakukan  kebijakan satu harga minyak goreng senilai Rp 14 ribu per liter. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat. "Harga Rp 14 ribu per liter untuk semua jenis kemasan, baik kemasan premiun maupun sederhana, dengan ukuran 1-25 liter bagi rumah tangga serta usaha mikro dan kecil," ujar Lutfi, kemarin. Kebijakan minyak goreng satu harga berlaku selama enam bulan kedepan. Adapun jumlah minyak goreng yang akan digelontorkan sebanyak 250 juta liter per bulan. Angka itu setara dengan 1,5 miliar liter selama enam bulan kedepan. Sebanyak 34 produsen minyak goreng telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng satu harga. (yetede)